JURNAL INSPIRASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor dibuat geram dengan mengancam akan lapor polisi, apabila ada agen yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa izin. Hal itu merujuk dengan adanya temuan agen BPNT ilegal di Kecamatan Bogor Utara.

Kepala Bidang Data dan Penyuluhan Sosial Dinsos Kota Bogor, Okto Muhammad Ikhsan mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan salah satu bank telah melakukan penyitaan terhadap mesin EDC yang digunakan oleh salah satu agen untuk menyalurkan BPNT.

“Begitu kami dapat laporan, langsung kami bersama bank menindak dengan menyita mesin EDC. Meskipun yang bersangkutan merupakan agen reguler. Tetapi tidak bisa menyalurkan BPNT sembarangan,” ujar Okto kepada wartawan, Kamis (15/9).

Menurut Okto, apabila kejadian serupa kembali dilakukan, maka pihaknya takkan segan untuk melapilorkannya kepada pihak yang berwajib. “Sekarang kami beri toleransi, mungkin karena ketidaktahuan. Tapi kalau diulangi, biar pihak yang berwajib yang menangani,” ucapnya.

Okto mengatakan, tidak semua agen bisa menjadi penyalur BPNT lantaran harus melewati beberapa tahapan, baik survei maupun verifikasi. Selain itu, agen juga harus memiliki rekomendasi dari Dinsos agar resmi tercatat sebagai agen penyalur BPNT.

“Kami sudah memberikan edukasi. Sebab, untuk menjadi agen harus dilihat di kelurahan itu berapa KPM baru dilihat apakah masih kurang penyalurnya atau tidak,” ucapnya.

Okto menyebut bahwa untuk dapat menyalurkan BPNT agen harus memiliki aplikasi yang diinstal ke dalam mesin EDC. “Walau punya mesin EDC tapi aplikasi mesti diinstal,” ucapnya.

Okto menyebut bahwa kejadian tersebut terjadi kemungkinan lantaran yang bersangkutan sudah menjadi agen. Namun, tidak mengetahui bila menyalurkan BPNT wajib ada rekomendasi Dinsos.

“Ya, mungkin kami sosialisasi belum maksimal, sehingga mereka berpikir bila sudah jadi agen langsung bisa menyalurkan bansos. Padahal, kan tidak,” ungkapnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Instruksi Presiden Joko Widodo agar pejabat daerah menggunakan mobil listrik disambut baik Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia pun mengaku setuju atas dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Ini akan dimulai dengan mobil dinas operasional kepala daerah juga dinas-dinas lain,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis, (15/9).

Menurut Bima, sebagai langkah awal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai menghitung anggaran pengadaan kendaraan listrik dalam anggaran perubahan daerah.

“Ya, polanya bisa kendaraan yang sudah ada dikonversi menjadi kendaraan listrik atau dianggarkan membeli yang baru,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam penyediaan kendaraan listrik diperlukan kajian yang mendalam terutama terkait standar biaya. Bima menyebut, apabila merujuk arahan Gubernur Jawa Barat pada 2021 juga meminta agar para kepala daerah di segera mengkonversi kendaraan dinas yang masih menggunakan BBM ke listrik.

Ia berharap, dengan masifnya penggunaan kendaraan mobil listrik, dapat menurunkan harga kendaraan listrik lebih terjangkau.

“Jadi fase berikutnya adalah pengadaan transportasi publik berbasis tenaga listrik yang juga kita jajaki secara serius. Mudah-mudahan tahun depan konversi bisa terjadi,” ungkapnya.

Bima menjelaskan bahwa di Kota Bogor sudah ada stasiun pengisian listrik (charger stasiun) di Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Dewi Sartika dan di Balai Kota Bogor, Jalan Ir H Djuanda.

“Kita buat charger stasiun di alun-alun dan di balai kota akan dikerjakan tahun ini,” ucapnya.

Seperti diketahui, Jokowi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah.

Inpres itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Agen BNI 46, Deni Kurniawan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 1.300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Selasa (13/9).

Berbeda dari penyaluran sebelumnya, kali ini Agen Deni menyiapkan telur omega bagi para penerima manfaat. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memberikan kepuasan terhadap KPM.

“Walaupun ini bantuan sosial, tetapi kualitas harus nomor satu, gizinya juga lebih bagus. Toh, dengan memberi telur omega juga masih ada untungnya,” ujar Deni kepada wartawan.

Selain telur omega, pihaknya juga memberikan beras kualitas premium seberat 10 kilogram. “Bisa dicek langsung, semua barang yang kami beri sangat berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, kata Deni, pada periode September pihaknya tidak menyalurkan BPNT lantaran diambil alih Kanto Pos karena pemberian bantuan itu akan dibarengi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu.

“Jadi untuk Desember oleh Kantor Pos karena diberikan bareng dengan BLT BBM. Sehingga totalnya KPM akan mendapat Rp500 ribu. Nah Oktober baru kita salur lagi,” jelasnya.

Sebagai informasi, satu KPM menerima BPNT sebesar Rp200 ribu yang dikonversi dengan bahan pangan seperti beras, atam utuh, telur, sayur, buah dan kacang ijo.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sebanyak 650 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tiga RW di Kelurahan Tanah Baru, menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Agustus, yang disalurkan langsung oleh Agen BNI 46 milik Evi Suzanti di Jalan Pangeran Shogiri, Jumat (16/9).

“Penyaluran kami bagi dua tahap karena KPM berasal dari tiga RW, yakni RW 5, 6, dan 7,” ujar Evi kepada wartawan.

Menurut Evi, dalam penyaluran ini KPM menerima 10 kilogram beras, 10 butir telur, sayur, buah, ayam utuh, dan kacang ijo. “Insya Allah bahan pangan yang kami salurkan tidak mengecewakan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Bedah mengaku puas dengan bahan pangan yang disalurkan Agen Evi Suzanti. ‘Berasnya bagus kualitas premium, telurnya juga, ayam, sayur dan buahnya masih segar,” ucapnya.

Kata dia, agen penyalur juga ramah dalam memberikan pelayanan. “orang yang mengantre juga diberi air mineral dan kopi. Jarang ada yang seperti ini,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, agen juga menerapkan sistem antrean yang teratur, sehingga tak terjadi penumpukan.** Fredy Kristianto