Pengurangan angkutan perkotaan (angkot) dari pusat kota masih menjadi salah satu target Wali Kota Bogor. Ini tak lain untuk mewujudkan angkutan aman, nyaman di Kota Bogor. Saat ini Wali Kota Bogor, Bima Arya di sisa sekitar 1 bulan masa kepemimpinannya menyiapkan strategi yang akan dimaksimalkannya hingga April 2024 mendatang.
Langkah pertama untuk mewujudkan pengurangan angkot, Bima Arya berjanji akan kembali mengupayakan hadirnya subsidi yang menjadi kunci program konversi tiga angkot menjadi satu bus. Subsidi ini direncanakannya berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, maupun APBD Pemerintah Kota Bogor.
“(Rencana) kami meleset karena subsidinya batal, sehingga konversi tertunda karena subsidi. Ke depan sangat mungkin subsidi itu bisa datang dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat atau dari Jakarta. Atau kalau teman-teman dewan (DPRD) sepakat, bisa dari anggaran Pemkot. Karena tidak mungkin transportasi tanpa subsidi, sangat ditentukan subsidi,” ujar Bima Arya.
Melalui cara ini dirinya ingin penambahan dua koridor Biskita dalam program Buy The Service (BTS) bisa segera terwujud sebelum Bulan April 2024. Strategi kedua yang akan diterapkan yakni melalui pengurangan jumlah angkot dengan membatasi usia maksimal angkot, yakni 20 tahun. Bima Arya menyebut, rencana itu akan diterapkannya secara bertahap hingga bulan April 2024.
Diakuinya, strategi ini butuh ketegasan dari dinas terkait. Oleh karena itu dirinya bahkan mencantumkan rencana ini dalam janji fit and proper test Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub). Strategi terakhir yang juga akan diterapkan ialah memutar atau merombak trayek angkot yang menurutnya saat ini terlalu menumpuk, terutama di kawasan Lawang Seketeng, Jalan Pedati dan ruas Jalan Otista menuju Empang.
“Kalau tiga strategi ini konsisten akan terjadi percepatan pengurangan angkot. Saya akan kejar lagi mudah-mudahan sampai April secara signifikan angkot bisa berkurang,” ucap Bima Arya.
Saat ini, Pemkot sudah menerapkan angkutan massal yang aman dan nyaman, yakni Biskita. Bahkan pelayanan ini terus meningkat melalui serangkaian perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan. Seperti pada MoU antara Perumda Trans Pakuan (PTP) dengan PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN), Tbk di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Jumat (25/8/2023).
Penandatanganan MoU ini terkait rencana Pemkot Bogor untuk mengembangkan layanan, manajemen armada dan sistem pengelolaan berbasis teknologi yang mengutamakan keselamatan pada Trans Pakuan.
“Dari MoU ini kemudian akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama untuk area-area yang lebih spesifik,” ujar Direktur Utama PT TKDN, Tbk, David Santoso.
David mengatakan, TKDN merupakan perusahaan yang mengembangkan sistem teknologi transportasi yang sudah berpengalaman di 12 kota di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Sorong dan sekarang sedang merambah ke ASEAN.
“Kami punya pengalaman dan sistem teknologi yang bisa diterapkan di Trans Pakuan,” katanya.
Dia menuturkan, potensi Trans Pakuan sangat besar karena Kota Bogor menjadi daerah singgah untuk berwisata di akhir pekan dan hari libur. Wisatawan bisa menghindari kemacetan dengan naik Trans Pakuan yang aman dan nyaman.
“Hal yang paling utama dari transportasi publik adalah keselamatan dan kenyamanan. Nyaman dengan adanya AC, rute yang nyambung kemana-mana dan pembayaran non tunai. Area ini yang akan kembangkan di Trans Pakuan,” jelasnya.
David menerangkan, dari segi keamanan pihaknya akan mengimplementasi sistem telematika berbasis AI bernama smart bus. Di sistem smart bus ini, terdapat pengaplikasian teknologi berupa driver service monitor atau CCTV yang 24 jam menghadap ke wajah driver secara real time dan dilengkapi blackbox.
“CCTV ini sudah dilengkapi teknologi AI, jadi saat driver mengantuk atau bermain handphone bisa terdeteksi dan diketahui monitor room serta penumpang. Operator bisa mengambil tindakan untuk mengistirahatkan driver atau menegur driver,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, teknologi AI yang dipakai mencakup sistem pembayaran non tunai dan manajemen armada. Pemkot bisa mengecek secara real time berapa jumlah penumpang Trans Pakuan dan berapa jumlah pendapatan perhari. Sehingga jika terjadi penurunan atau kenaikan bisa langsung dilakukan tindakan pengambilan keputusan yang cepat.
“Dalam industri transportasi kecepatan mengambil keputusan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kalau ada komplain harus ditindaklanjuti langsung jangan sampai lewat berhari-hari,” katanya.
Selain itu ekosistem transportasi umum di Kota Bogor semakin berkembang. Setelah Biskita Transpakuan, kini giliran angkot listrik yang bakal meroda di ruas-ruas jalan Kota Hujan.
Angkot listrik ini merupakan buah dari perjanjian kerja sama antara Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dengan PT Kalista Nusa Armada (Kalista). Inovasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor untuk mengurangi emisi karbon.
Rencananya angkot listrik tersebut akan menggantikan angkot-angkot konvensional lama. Satu angkot listrik akan menggantikan dua angkot konvensional.
Terdapat lima unit yang diuji coba. Jadi akan ada 10 angkot lama yang diganti. Rute yang akan diuji coba adalah Cidangiang-Suryakencana.
Angkot listrik ini juga bakal dilengkapi dengan sistem pembayaran non tunai seperti konsep transportasi di Provinsi DKI Jakarta, Jaklingko.
Kehadiran angkot listrik ini dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) sehingga tidak menimbulkan gesekan antara sopir angkot konvensional dengan angkot listrik.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto siap mengawal penuntasan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang tersisa oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya hingga masa jabatan berakhir pada April 2023. Salah satunya, penataan angkot yang humanis, keterpaduan moda transportasi yang terkoneksi dengan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat juga menjadi bagian dari tugas tertunda itu.
“Keberlanjutan program pembangunan diperlukan agar pembangunan di sebuah kota terus berlanjut dengan baik. Melengkapi dan menyempurnakan yang sudah bagus. Serta menangani dan memperbaiki yang belum sempat tersentuh,” jelas Atang.
Menurut Atang, sisa waktu kepemimpinan Wali Kota Bima Arya harus mendapat kesempatan untuk mengejar target pembangunan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2024-2029. Selain itu, ada pula pembangunan Masjid Agung, Pasar Jambu Dua, Pasar Bogor, Jalan R3, pedestrian, RTLH dan perbaikan drainase dan turap akibat banjir dan longsor.
“Insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik dan kita jalankan bersama menyelesaikan PR-PR tersisa,” kata Atang.
