Sukaraja | Jurnal Bogor
Gegara Tembok Penahan Tanah (TPT) yang diduga kontruksi strukturnya tak sesuai dengan bestek, seorang kepala keluarga yang rumahnya tepat di bawah TPT bernama Asdi, sejak datangnya musim penghujan di awal November ini selalu was-was, lantaran khawatir TPT yang dibangun dengan memanfaatkan dana Satu Miliar Satu Desa (SamiSade) ambruk menimpa rumah yang berlokasi di Kampung Cilebut Pos RT 01/05, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja.
“Jujur saja, saya sudah dua malam tak bisa tidak tidur karena pikiran dibayang-bayangi rasa khawatir TPT yang posisi tepat di samping rumah itu ambruk, apalagi kan hampir satu pekan kemarin hujan turun dengan derasnya,” kata Asdi, kepada Jurnal Bogor, Senin (06/11).
Sebagai informasi, TPT yang dibangun dengan posisi di atas rumah Asdi, dibiayai anggaran SamiSade tahun 2023 senilai Rp 205.277.000 juta. Proyek yang dikerjakan tukang suruhan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Cilebut Timur itu, pembangunannya dimulai sejak 1 September lalu dan selesai pertengahan Oktober.
Kekhawatiran Asdi, pria berusia 47 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual telor gulung itu cukup beralasan, pasalnya di beberapa titik TPT sudah mulai retak, bahkan tanah urugan disamping jalan motor sudah mulai amblas.
“Rasa khawatir akan ambruknya TPT itu saya rasakan Sabtu malam, ketika hujan deras turun sedari sore hingga malam. Nah, usai hujan reda, saya mendengar bunyi krek seperti kontruksi TPT yang patah, tanpa pikir panjang saya langsung ajak istri dan anak keluar rumah,” ungkap Asdi.
Asdi menjelaskan, kejadian Sabtu malam itu langsung dilaporkan kepada ketua RT dan RW, Minggu (05/11) pagi dan mengerahkan tukang untuk melakukan perbaikan.
“Saya tenangan sebelum ada TPT, mau hujan sederas apapun, tebing tanah setinggi empat meter itu kuat,” jelas Asdi.
Asdi dan keluarganya, sekarang ini dengan sangat terpaksa mengungsi di rumah kontrakan dengan biaya dari Pemerintah Desa Cilebut.
“Saya disuruh untuk meninggalkan rumah selama sebulan sama Pak Kades, sambil menunggu perbaikan TPT selesai,” ujar Asdi.
Sementara itu, Kepala Desa Cilebut Timur Muchtar Kelana dikonfirmasi berkilah, proyek TPT belum rampung 100 persen, karena dana yang dibutuhkan untuk menuntaskan proyek TPT itu belum cair.
“Proyek itu belum 100 persen selesai, ada tahapan lanjutan yakni pekerjaan membuat plesteran dibagian atas TPT untuk mencegah air masuk kerongga tanah yang menjadi pembatas jalan beton dengan TPT,” kata Muchtar.
Selain itu, ada dua faktor lain yang menyebabkan TPT retak, yakni hujan yang turun selama hampir satu pekan yang intensitasnya cukup tinggi, ditambah lagi getaran dari kereta yang melintas.
“Kita sudah kordinasikan masalah TPT itu dengan pihak TPK. Insya Allah, perbaikan secapatnya akan selesai,” ujar Muchtar.
Sementara itu, sejumlah pelaku jasa kontruksi meminta program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan memanfaatkan dana SamiSade, khusus untuk infrastuktur sistemnya diubah tidak diserahkan kepada pemerintah desa.
Alasannya, karena pembangunan infrastruktur, di luar betonisasi sangat berisiko tinggi, sehingga dibutuhkan perencanaan dan perhitungan matang dari mulai perhitungan anggaran sampai penggunaan bahan material.
“Usulan tetap dari pemerintah desa, pelaksanaan jasa kontruksi yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) atau melalui mekanisme lelang, ketika proyek yang anggarannya lebih dari Rp 200 juta, untuk kontruksi jalan, jembatan, TPT, irigasi, sedangkan untuk kontruksi bangunan diserahkan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP),” jelas sejumlah pelaku Jakon.
Sistem atau pola ini, sebut mereka, sudah diterapkan dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Pelaksanan pembangunan pelaku jasa kontruksi, nanti setelah proyek rampung berikut masa pemeliharaannya, baru sama diberikan kepada pemerintah desa sebagai hibah barang,” tutup para pelaku Jakon.
(aga|m.yusuf)
