Cibinong | Jurnal Inspirasi
Munculnya pemberitaan terkait pengelolaan parkir Pasar Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ke jalur hukum, langsung mendapat respon dari Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan.

Haris yang merupakan Direktur Pemenangan Hadist dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor itu, menjelaskan bahwa hubungan kerjasama antara PD Pasar Tohaga dengan PT GPS (Gemilang Persada Syariah) sudah berakhir sejak 8 April 2020. Dan itu tertuang dalam berita acara serah terima no 002/GPS/P/BAS/TP/IV/2020, perihal serah terima pengelolaan parkir berikut petugasnya kepada PD Pasar Tohaga 

 “Betul pernah ada Mou dengan PT GPS yang ditandatangan pada tanggal 8 Oktober 2019, namun telah berakhir,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan singkat WhatsApp.

Lebih lanjut Haris menanggapi jalur hukum yang dilayangkan PT GPS terhadap perseorangan. Menurutnya, itu merupakan hak dari PT GPS untuk menuntut. “Kami hormati proses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Gemilang Persada Syariah (GPS) selaku pihak kedua yang berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, nomor 539/05/MoU/PD.THG/2019 dan nomor 005/GPS/X/2019 yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagai pengelola lahan parkir Pasar Cigombong, melaporkan ke Polres Bogor.

Berdasarkan Surat Bukti Tanda Laporan No. Pol : STPL/B/290/VI/2020/JBR/RES BGR, Direktur PT GSP melaporkan peristiwa atau perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan terlapor Dede Wahyudi dengan kerugian materi sebesar Rp.435.000.000.

Kuasa hukum PT GPS, Eko Bayu Noviandi mengatakan, pihak perusahaan dalam hal ini PT GPS merasa telah dijebak dalam pengelolaan lahan parkir di Pasar Cigombong. Sehingga PT GPS melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dede Wahyudi.

 “Agenda kali ini penyelidikan lanjutan kerjasama antara PT Pasar Tohaga dengan PT GPS yang mana menimbulkan masalah. Karena PT GPS seakan dijebak dalam pekerjaan pengelolaan parkir tersebut,” ungkapnya usai di BAP jajaran Reskrim Unit III Polres Bogor.

Menurutnya, arti dijebak, pertama dari asal usul pekerjaan ini di awal dibilang take over untuk bekerjasama dengan orang yang mengaku dekat dengan orang PD Pasar Tohaga dalam mengelola lahan parkir di Pasar Cigombong tersebut.

 “Jadi kita hanya niatnya bantu tapi tiba-tiba PT GPS yang masuk untuk MoU, ya karena sudah kepalang kita lanjut pekerjaan itu,” tukas Eko Bayu Noviandi.

** Dede Suhendar

Minta Dilibatkan Dalam Regenerasi MUI

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi
Forum silaturahmi ormas Islam Kabupaten Bogor menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar tidak disahkan sebagai undang-undang. Musababnya, adanya kepentingan beberapa pihak yang menginginkan RUU HIP tetap disahkan.

“Yang jelas kami dari perwakilan forum silaturahmi ormas Islam Kabupaten Bogor menolak keras RUU HIP untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata Ketua Umum Matlahul Anwar Kabupaten Bogor Ajiz kepada wartawan kemarin.

Lebih lanjut dalam pertemuan ormas Islam yang ada di Kabupaten di Kantor Sekretariat Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar ditegaskan sebagai bentuk k menyikapi persoalan masa kini yang ada di Kabupaten Bogor. “Kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor agar melibatkan ormas Islam yang ada di Kabupaten Bogor dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik,” ucapnya.

Bahkan, ia meminta untuk dilaksanakannya regenerasi kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, dan melibatkan ormas Islam yang ada di Kabupaten Bogor dalam Musyawarah Daerah MUI Kabupaten Bogor tahun 2020.

“Yang menyatakan sikap ormas Islam tingkat Kabupaten Bogor ada 14 ormas karena kalau terus dibiarkan malah menjadi kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya

Sementar abeberapa ormas Islam yang menyatakan sikap seperti Mathla’ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI), Muhammadiyah, Serikat Islam (SI), Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamiyatul Al-Wasliyah, HASYMI, ICMI ORDA Bogor, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, BKsPPI, IGTKA Bogor, IKADI dan Azzikra.

** Cepi Kurniawan

Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Acara sunatan anak salah satu eks kru Soneta Group yang dihadiri Rhoma Irama di Kabupaten Bogor menuai kecaman dari Pemkab Bogor. Sebab sunatan yang tetap menggelar acara musik itu digelar saat Bogor masih menerapkan PSBB proporsional di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Warga Kampung Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang menjadi penonton pun akan menjalani rapid test untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Namun penyelenggaran tes tersebut masih dibahas Pemkab Bogor dan Gugus Tugas.

“Memang kami mendapatkan konfirmasi dari pimpinan ada rencana untuk rapid test sampel di wilayah Kampung Cisalak satu RW di kegiatan kemarin itu ya. Rencana awal hari ini, tapi waktunya belum dipastikan siang ini atau sore atau besok hari, karena hari ini (kemarin) Pak Camat dipanggil Bupati ke Cibinong,” kata  Sekcam Pamijahan Yudi Hartono saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, kemarin.

Yudi menjelaskan, rapid test akan dilakukan kepada warga yang menonton maupun penyelenggara hajatan. Namun Gugus Tugas saat ini masih berkordinasi untuk jumlah pastinya. “Untuk sampel rapid itu warga setempat semua. Jumlahnya kami belum secara teknisnya. Hanya yang melaksanakan dari tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Gugus Kecamatan melakukan pendampingan,” katanya.

Yudi mengatakan, Rhoma Irama sebenarnya datang sebagai tamu undangan sunatan anak eks kru Soneta Grup. Tak hanya Rhoma Irama, sederet artis dangdut ibu kota turut memeriahkan acara itu.

“Ya memang menurut informasi yang kami terima di masyarakat kemarin itu ada beberapa artis yang menyanyi di panggung hajatan, sunatan anaknya. Dari Bang Haji Rhoma Irama, Rita Sugiarto, Caca Handika, dan lain-lainnya tampil. Tetapi bukan dalam bentuk konser, mereka datang (memenuhi undangan),” kata Yudi.

Yudi menjelaskan, yang memiliki hajat sunatan, adalah Abah Surya. Ia dikenal sudah lama berkecimpung di musik dangdut. Ia juga memiliki kedekatan dengan musisi-musisi senior ibu kota. “Jadi (Rhoma Irama) dalam rangka ke undangan, datang ke Pak Surya, datang ke masyarakat,” pungkas Yudi.

Bupati Bogor Ade Yasin geram dan meminta aparat bertindak tegas atas acara sunatan itu. Padahal menurutnya, acara tersebut sudah diminta untuk tak digelar. Ia pun meminta ada proses hukum bagi acara itu. Rhoma Irama juga dinilai tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mengingat Bogor menjadi salah satu zona merah penyebaran virus Corona.

Pihak Surya Atmaja saat dikonfirmasi Jurnal Bogor di kediamannya belum bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi ikhwal tampilnya sang Raja Dangdut Rhoma Irama di panggung khitanan itu. “Abahnya (Surya Atmaja) masih istirahat karena  tidur jam 4 subuh, sama keluarga lain pun jadi belum bisa memberikan keterangan, nanti aja yah mas,”kata  seorang kerabatnya.

** Cepi Kurniawan

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Permintaan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) agar Prof Dr Din Syamsuddin MA dicopot dari dari Majelis Wali Amanat (MWA) ITB berbuntut panjang. Kini bermunculan pula dukungan untuk Din Syamsuddin yang juga datang dari alumni ITB. Seperti yang disampaikan oleh Koesmawan, alumnus Teknik Industri ITB tahun 1971.

Dikutip dari Gelora, Senin (29/6), dia membuat surat pernyataan dukungan agar Din Syamsuddin tetap menjadi anggota MWA ITB. Surat itu sudah ditandatangani 172 alumni ITB. Ada tiga poin pernyataan yang ditulis dalam pernyataan itu. Pertama, Din Syamsudin telah dipilih oleh Senat Akademik ITB sebagai salah satu anggota Majelis Wali Amanat ITB periode 2019-2024.

“Kami percaya Senat Akademik ITB tentu telah mempertimbangkan dengan matang pengajuan beliau berdasarkan kapasitas kenegarawanan dan intelektualitas yang beliau miliki,” punyi pernyataan.

Kedua, kami bangga bahwa sejauh ini almamater kami ITB selalu menjunjung tinggi kebebasan akademik setiap civitas akademikanya. Dan hal ini merupakan ciri penting suatu perguruan tinggi berkualitas dunia.

“Kami mendukung seluruh civitas akademik ITB termasuk anggota Majelis Wali Amanat ITB, dalam hal ini Prof Dr KH Din Syamsudin, untuk bebas menyampaikan aspirasi dan pandangannya sesuai dengan kapasitas pribadinya, sebagai kontribusi pemikiran bagi bangsa dan negara ini,” bunyi pernyataan ketiga.

Dukungan juga datang dari Rizal Ramli. Dalam ciutannya di akun Twitter-nya @RamliRizal, Sabtu (27/6), dia mengaku malu sebagai alumnis ITB. “Sebagai ex Mahasiswa ITB, saya malu Kampus Ganesha yang hebat, biasa berfikir luas, kok cara berfikirnya jadi super-cupet, dangkal dan hanya pintar menjilat kekuasaan, bukan kritis, analitik dan innovatif. Pantesan sekarang ranking ITB hanya 370-an di dunia,” tulisnya, Sabtu (27/6).

Sebelumnya viral di media sosial tulisan berjudul “ITB Butuh Din Syamsuddin” oleh Dr Syahganda Nainggolan. Dalam surat yang juga dimuat rmol.id Sabtu (27/6) itu Syahganda menyoroti beredarnya pernyataan Ketua MWA ITB Yani Panigoro bahwa Din Syamsuddin akan mengundurkan diri dari anggota MWA ITB karena desakan alumni ITB.

Namun Syahganda curiga itu sebagai alasan tersebut mengada-ada. “Sebab, tuntutan Prof Din Syamsudin mundur dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Alumni ITB Anti Radikalisme atau Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB,” ujarnya.

Padahal lanjutnya, dalam kealumnian ITB hanya dikenal Ikatan Alumni ITB Pusat dan Ikatan Alumni ITB Daerah serta Ikatan Alumni Jurusan. Semuanya dalam satu wadah resmi yang diketuai Dr. Ridwan Jamaluddin.

“Alasan yang ditujukan terhadap penolakan Din sebagai anggota MWA bahwa Prof Din radikal sangat membingungkan,” kata alumnus Teknik Geodesi dan Geomatika, serta S2 Studi Pembangunan ITB ini. Syahganda beralasan, pertama, Din dikaitkan radikal karena pernah menghadiri acara HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2007.

Padahal pada tahun 2017, sepuluh tahun kemudian, Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsudin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Pembangunan Perdamaian serta Peradaban Dunia.

Pada saat ditanya wartawan alasan pengangkatan Din setingkat menteri itu, Jokowi menyebutkan dia sudah mengetahui jejak rekam dan pondasi kokoh Din Syamsuddin di bidang tersebut. Bahkan, Jokowi merayunya untuk mau menerima amanah itu demi kepentingan negara. Kedua, lanjut Syahganda, Din disebutkan mengkritik MK (Mahkamah Konstitusi) atas hasil Pilpres 2019 yang lalu.

Alasan ini juga membingungkan. Sebab, Din Syamsuddin kala itu meminta masyarakat agar menerima legalitas hasil Pilpres yang diputuskan MK. Namun tetap perlu menyimpan rasa curiga atas keputusan MK yang terasa ganjil tersebut.

“Dalam posisi ini sebenarnya Prof Din Syamsuddin memberikan kanalisasi pada emosi puluhan juta rakyat yang merasa Pilpres diwarnai berbagai kecurangan. Sehingga, harusnya sikap Prof Din Syamsuddin ini dikatagorikan sikap negarawan, bukan radikal,” jelas Syahganda.

Ketiga, Prof Din Syamsuddin dikatakan banyak mengkritik pemerintahan Jokowi. Hal ini melanggar Statuta ITB dan MWA ITB yang mengatakan bahwa hubungan ITB dan pihak pemerintah harus baik-baik saja. Hal ini sedikit membingungkan, karena ITB dan jajaran profesornya dari dulu tercatat sangat lumrah bersikap kritis terhadap pemerintah.

Pada masa Soeharto, bahkan rumah Rektor ITB Professor Iskandar Alisyahbana dihujani peluru oleh tentara pendukung rezim Soeharto, karena rektor tersebut mendukung gerakan mahasiwa ITB 77/78 yang meminta Soeharto lengser. Sampai akhir hayatnya, Profesor Iskandar Alisyahbana tidak menyesal mendukung gerakan mahasiswa saat itu.

Kebebasan ilmiah telah membuat kampus ITB terkenal menghargai sikap kritis. Dengan demikian, sikap Prof Din Syamsuddin yang saat ini sering kritis terhadap pemerintah Jokowi harus dimaklumi sebagai bagian demokrasi, yang sejak dulu diperjuangkan ITB.

ASS|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
China memberangkatkan 20 orang pelatih bela diri ke dataran tinggi Tibet untuk melatih tentara. Tidak disebutkan apa alasan dibalik keputusan itu, tetapi hal ini terjadi setelah setidaknya 20 tentara India tewas dalam bentrokan dengan pasukan China di perbatasan di dataran tinggi Himalaya. Berdasarkan perjanjian pada 1996, pasukan India dan China dilarang membawa senjata api atau bahan peledak di perbatasan Himalaya.

Dikutip dari BBC, Senin (29/6), China sejauh ini belum mengumumkan tentang jumlah korban di pihaknya, sementara India mengatakan 76 orang tentaranya terluka. Pemberitaan mengenai kehadiran pelatih bela diri bagi tentara China dilaporkan oleh kantor berita resmi China pada 20 Juni, menurut media Hong Kong.

Stasiun televisi CCTV mengatakan 20 pelatih bela diri dari Enbo Fight Club akan bermarkas di ibu kota Tibet, Lhasa, walaupun media China tidak mengonfirmasi apakah individu-individu tersebut akan melatih pasukannya di perbatasan dengan India. China dan India – keduanya memiliki kekuatan nuklir – saling menyalahkan terkait bentrokan di Lembah Galwan di Ladakh pada 15 Juni lalu.

Kawasan tersebut, yang sebagian berupa dataran tinggi dengan iklim yang keras, tidak jauh kawasan Aksai Chin, kawasan sengketa yang diklaim oleh India tetapi dikendalikan China. Terbunuhnya para personel tentara akibat bentrokan itu merupakan kasus kematian pertama pada perjalanan bentrokan kedua pihak dalam hampir setengah abad.

Bagaimanapun, ketegangan lama antara India dan China mengenai LAC (Garis Kendali Aktual), sebutan terhadap perbatasan yang disengketakan kedua negara, meningkat kembali dalam pekan-pekan menjelang insiden kekerasan tersebut.

ASS|*