25.2 C
Bogor
Thursday, April 23, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1586

20 Miliar Untuk Rehab Dua Stadion

0

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

DUA Stadion sepakbola milik Pemkab Bogor, Stadion Mini Cibinong dan Stadion Pakansari dalam waktu dekat akan dilakukan rehabilitasi. Proses rehabilitasi dua stadion milik Pemkab Bogor ini akan menelan biaya sebesar Rp20 miliar  dengan rincian 17 miliar untuk Stadion Pakansari dan 3 miliar untuk Stadion Mini Cibinong.   

Stadion Mini Cibinong

Kasubag TU  UPT Sarpras Dispora Kabupaten Bogor,  Heri Sobirin mengatakan, proses rehabilitasi  dua stadion yang akan dijadikan sebagai venue utama dan latihan kontestan Piala Dunia U-20 tahun 2021 sudah masuk dalam tahap perencanaan. “ Bahkan sudah ada pemenang lelang perencanaannya. Mudah mudahan dalam bulan Juli bisa digelar lelang untuk pelaksanaan fisik proyeknya,” kilah  Heri Sobirin.

Untuk Stadion Pakansari, kata Heri, dari angka 17 milyar itu nantinya akan digunakan untuk pengecatan semua area stadion pakansari, pembuatan lift untuk akses difabel,  lampu stadion dll. “Anggaran  3 miliar yang akan digunakan di Stadion Mini tentunya akan lebih fokus kepada item-item yang ada di ruang ganti pemain, pegecatan dll,” paparnya.

Dilain pihak, Kepala UPT  Sarpras Dispora Kabupaten Bogor, Herdi Sukardi membenarkan saat ini  sudah  ada pemenang dari lelang perencanaan stadion mini dan stadion pakansari. “ Semua pemenang lelang sudah melakukan survey ke  Stadion Mini dan Stadion Pakansari,” tegas Herdi. Ia berharap semua tahapan pekerjaan rehabiltasi dua stadion ini akan bisa digelar di tahun 2020 ini.

** Asep Syahmid

Mantapkan Semua Program, FORMI Kabupaten Bogor Rapatkan Barisan

0

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

DUA pekan pasca Lebaran, jajaran pengurus  Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Bogor  langsung menggelar rapat internal kepengurusan yang digelar di salah satu hotel di kawasan Megamendung, akhir pekan kemarin.  Dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum FORMI Kabupaten Bogor ,  Usep Supratman,  KONI Kabupaten Bogor membahas beberapa program krusial yang akan digelar oleh FORMI Kabupaten Bogor di era new normal ini.

“ Hari minggu lalu ( 7/6) , kami memang mengundang semua pengurus . Kami ingin pasca lebaran ini atau di era New Normal  bisa menggelar beberapa kegiatan  yang  memang sudah jadi program FORMI Kabupaten Bogor,” tegas Usep Supratman, Rabu (10/6).

Ia mengatakan, FORMI Kabupaten Bogor  harus tetap menjalankan program walaupun saat  ini masih Pandemi Covid 19. Dua kegiatan yang akan dilakukan FORMI Kabupaten Bogor ini adalah pembentukan enam Korwil FORMI  di enam wilayah yang ada di Kabupaten Bogor.

Selain itu, sambung, politisi PPP Kabupaten Bogor, FORMI Kabupaten Bogor juga akan membentuk kepengurusan FORMI tingkat Kecamatan di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. “Semua program yang akan kita lakukan ini tetap harus mengacu kepada protokoler keseehatan  seperti yang disarankan Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bogor,” beber Usep

Disamping itu, tambah Usep, rencana FORMI Kabupaten Bogor untuk menggelar kegiatan pemecahan rekor Senam  juga akan tetap digulirkan dengan melihat situasi dan kondisi Pandemi Covid 19.

“Kegiatan pemecahan rekor senam ini  adalah bagian dari upaya FORMI Kabupaten Bogor dalam menggaungkan  event Piala Dunia U-20  tahun 2021 yang akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong,” pungkasnya .

Sementara itu, Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mendukung semua program yang akan dilakukan FORMI Kabupaten Bogor terkait menggaungkan event Piala Dunia U 20  tahun depan.

“ Saya berharap semua elemen keolahragaan yang ada di Kabupaten Bogor harus mengikuti jejak FORMI Kabupaten Bogor dalam menggelorakan pesta akbar sepakbola World Cup U-20  tahun 2021 di Kabupaten Bogor,” tuntasnya.

** Asep Syahmid

Studi Terbaru, Darah O Kebal Covid-19

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Perusahaan bioteknologi yang berpusat di Amerika Serikat melakukan penelitian pada golongan darah dan kaitannya dengan Covid-19. Dari hasil awal, ditemukan bahwa golongan darah O, memiliki perlindungan terhadap virus Corona.

Perusahaan 23andMe, melakukan penelitian sejak April ke 750.000 orang. Penelitian dilakukan untuk membantu para ilmuan memahami bagaimana genetika berperan dalam seseorang terinfeksi, termasuk mengapa ada yang mengalami gejala serius, ringan hingga tanpa gejala.

“Data awal dari studi genetik Covid-19 yang sedang berlangsung dari 23andMe tampaknya memberikan lebih banyak bukti bahwa golongan darah seseorang, yang ditentukan gen A-B-O, ada kaitan dalam kerentanan terhadap virus,” tulis perusahaan dalam sebuah blog, sebagaimana ditulis Fox News dikutip Rabu (10/6).

Lebih spesifik, tulis perusahaan, darah tipe O mungkin lebih mampu melawan Covid-19. Bahkan, hasil awal menunjukkan bahwa orang dengan tipe darah ini, 9-18% lebih kecil positif Covid-19 dibanding jenis darah lain.

“Temuan ini bertahan ketika disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, etnis dan komorbiditas (penyakit penyerta),” jelas perusahaan seraya tetap menambahkan ada sedikit kerentanan dibanding golongan darah lain.

Sementara itu, kepada Bloomberg, peneliti utama studi ini Adam Auton mengatakan laporan ini masih awal. Bahkan ukuran sampel mungkin belum cukup untuk menemukan keterkaitan genetik. “Ada beberapa laporan tentang hubungan antara Covid-19, pembekuan darah dan penyakit kardiovaskuler … Laporan ini memberikan beberapa petunjuk tentang gen mana yang mungkin relevan,” katanya.

“Kami bukan satu-satunya kelompok yang melihat ini. Pada akhirnya komunitas ilmiah mungkin perlu mengumpulkan sumber daya untuk benar-benar menjawab pertanyaan seputar kaitan antara genetika dan Covid-19.”

Sebelumnya, pada Maret, sebuah penelitian di China juga menerbitkan temuan serupa. Bahwa mereka yang memiliki tipe darah O, mungkin akan lebih resisten terhadap virus yang diberi nama SARS-CoV-2 ini sedangkan yang berdarah A lebih berisiko. Covid-19 pertama kali muncul di China, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei akhir 2019. Saat ini, dari data Worldometers, ada sekitar 7 juta lebih orang terinfeksi.

Asep Saepudin Sayyev |*

Wow, Kebutuhan Vaksin Covid-19 Capai 340 Juta

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sekitar 340 juta vaksin Covid-19 dibutuhkan pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini pemerintah kata dia sudah menjalani intellectual property rights atau kekayaan intelektual sejumlah negara.

Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di Korea Selatan untuk bisa memproduksi (co-production) vaksin corona tersebut.

“Kebutuhan vaksin Covid-19 apabila ada 170 juta masyarakat butuh minimal dua kali shot [suntikan], maka butuh 340 juta vaksin. Oleh karena itu BUMN bekerja sama dengan beberapa perusahaan Korea,” kata Airlangga melalui video conference, Selasa (9/6/2020) malam.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Airlangga, Indonesia bakal bekerja sama dalam memproduksi vaksin Covid-19 dengan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari Indonesia.

Menurut Airlangga melalui negara yang memiliki jumlah penduduk lebih rendah, maka penularan virus juga sedikit. Dengan demikian, kebutuhan vaksin di negara tersebut juga relatif lebih rendah.

Selain Korea Selatan, Perancis dan Denmark dianggap bisa menjadi mitra ideal untuk Indonesia. “Kalau lebih besar [jumlah penduduknya], pasti mereka membutuhkan sendiri, contohnya India dan China yang mereka punya demand lebih dari 1 miliar. Sehingga mereka perlu untuk memenuhi demand dari dalam negerinya,” jelas Airlangga.

“Sehingga negara-negara seperti Korea, Prancis dan Denmark bisa menjadi mitra ideal kita untuk co-production vaksin,” katanya melanjutkan.

Pada Selasa, 9 Juni 2020, Gugus Tugas mencatat adanya penambahan kasus positif sebanyak 1.043 sehingga total kasus menjadi 33.076. Sementara untuk pasien sembuh bertambah 510 menjadi 11.414 dan untuk jumlah pasien meninggal menjadi 1.923 atau bertambah 40 dari sehari sebelumnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Risma Bikin Pernyataan Kontradiktif

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) telah meminta penerapan PSBB di Surabaya dibuka, kendati attack rate angka harian penambahan terkonfirmasi Covid 19 di Surabaya masih tinggi. Kebijakan Risma itu dipertanyakan host Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas, melalui telekonfrensi di ILC, Selasa malam (9/6).

Menurut Risma, meskipun PSBB dibuka, Pemkot Surabaya membuat protokol ketat di semua lini. Penegakan protokol aka dilakukan dengan tegas. Aktivis politik Hazreiza Patters menilai, jawaban Risma di forum ILC itu kontradiktif, dan membingungkan.   

“Bu Risma, kontradiktif pernyataannya Bu. PSBB minta dibuka karena dibuat protokol ketat di semua lini dengan sosialisasi yang sangat berat selama 1 bulan. Bayangkan Bu, sosialisasi saja berat, apalagi penegakan protokol Bu? Saya bingung. PSBB itu minimal bisa membuat warga waspada Bu,” tulis Reiza di akun Twitter @Reiza_Patters.

Tak hanya itu, Reiza Patters juga mengkritisi pernyataan Risma lainnya yang juga membingungkan. Soal karantina, Risma menyatakan, jika di satu kampung berpenduduk padat ditemukan kasus positif Covid 19, baru dilakukan karantina.

Menurut Reiza, langkah Pemkot Surabaya itu terlambat. “Bu Risma, kalo di satu kampung padat ada yang positif, baru dilakukan karantina, menurut saya sudah terlambat Bu. Karena ada masa inkubasi virus Bu. Kemungkinan sudah banyak yang tertular sebelum satu org itu dinyatakan positif. Mestinya sejak gejala muncul. #ILC,” tulis @Reiza_Patters.

Hal kontradiktif lain dibeberkan Reiza. Yakni soal kesan Risma tidak memperdulikan ‘zonasi’ Covid 19, tetapi tetap menggunakan peta penularan. “Bu Risma ga peduli zonasi, tapi tetap menggunakan peta penularan. Zona itu sebetulnya untuk lebih memahami dan menguasai isi peta Bu…,” tulis @Reiza_Patters.

Yang tak kalah ironis, Risma terkesan merasa bingung menentukan pilihan, warga kelaparan karena PSBB dengan membiarkan warganya meninggal karena Covid 19. “Bu Risma merasa bingung antara membiarkan warganya mati karena COVID atau karena kelaparan. Menurut saya sebetulnya bukan pilihan sulit Bu. Lebih mudah memberikan subsidi pangan daripada  membiarkan warga Ibu berpotensi tertular COVID bu. #ILC,” tulis @Reiza_Patters.

Sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menyebut kepala daerah tak serius dalam menjalankan PSBB di Surabaya Raya dan lebih mengedepankan drama. Penegasan Widodo Iryansyah itu disampaikan pada  rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi (08/06), yang juga dihadiri Tri Rismaharini. “Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya,” tegas Widodo.

Kritikan dari Pangdam itu membuat penampilan Tri Rismaharini saat menyampaikan pandangannya dalam rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lirih dan lemas. Padahal biasanya, jika berbicara dalam forum Risma lebih banyak bersuara lantang dan berapi-api.

Namun kali ini berbeda. Suara Risma terdengar lemas tak bertenaga. Suara itu bisa jadi mewakili suasana hati Risma yang sedih, jika PSBB Jilid 4 harus diterapkan lagi di Surabaya.”Mohon, saya khawatir di beberapa area, warga kondisinya sudah mulai banyak yang mengeluh. Terutama mereka sudah tak bisa mencari nafkah,” kata Risma memohon.

Oleh karena itu, Risma menyebut sudah menyiapkan konsep aturan untuk masa transisi ataukah New Normal. Yang jelas, Risma sudah menyiapkan konsepnya hingga lingkungan terkecil. “Peraturan detail di tempat terkecil karena menurut kami sangat efektif, di pasar, mal, industri warung kopi dan sebagainya,” kata Risma.

Risma juga menyebut, aturannya ini nantinya bentuknya adalah Peraturan Walikota sehingga, karena aturannya Perwali, tak ada sanksi yang bisa diterapkan jika ada warga atau institusi yang melanggar.

Sedangkan sanksi baru bisa diterapkan jika aturannya adalah Peraturan Daerah (Perda). Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah yang menyebut kepala daerah tak serius dalam menjalankan PSBB di Surabaya Raya.

Asep Saepudin Sayyev |*

PLN Salah Catat?

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
PT PLN Persero mengaku menerima ribuan komplain dari pelanggan non subsidi atas tagihan listrik yang dinilai “membengkak” tiba-tiba. Tagihan yang bengkak ini terutama dirasakan oleh pelanggan pasca-bayar, untuk tagihan listrik April yang jatuh pada Mei 2020.

Executive Vice President Communication and CSR PLN, I Made Suprateka menjelaskan kenaikan tagihan yang dialami oleh pelanggan pascabayar terjadi karena ada selisih pencatatan tagihan rekening di bulan sebelumnya, yang semuanya dibebankan pada tagihan April.

Intinya begini, karena sejak Maret 2020 diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, terutama DKI Jakarta yang menerapkan pertama-tama. Untuk pelanggan listrik pascabayar yang biasanya didatangi petugas, jadinya tidak didatangi lagi demi memenuhi ketentuan aturan PSBB. PLN sebelumnya sempat mengatakan meski tak ada petugas yang datang, tagihan akan dihitung oleh perusahaan setrum ini berdasar rata-rata pemakaian listrik 3 bulan sebelumnya.

Contoh untuk tagihan Maret, maka tagihan dihitung berdasar rata-rata konsumsi sejak Desember-Januari-Februari. Jadi konsumsi listrik bulan Maret yang ditagih pada April, masih disamakan dengan tagihan bulan Februari. Tampaknya PLN ‘lupa’ dengan adanya PSBB otomatis orang-orang akan sering berada di rumah ketimbang di luar. Sehingga, konsumsi listrik di Maret sudah melonjak ketimbang pemakaian di Februari. Intinya sih, tidak bisa dipukul rata dengan 3 bulan sebelumnya. Akibatnya ada selisih pemakaian listrik yang belum tertagih.

“Pada bulan Maret, masyarakat sudah melakukan PSBB sehingga terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah, hal ini menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah penggunaan riil dengan pencatatan (yang didasarkan angka rata-rata selama tiga bulan),” jelas Made dalam keterangan tertulisnya.

Selisih ini kemudian terakumulasi ke dalam rekening bulan april dan ditagihkan pada rekening bulan Mei. “Untuk tagihan di bulan Mei dihitung dari tagihan di bulan April yang ter-pending dikarenakan PSBB. Petugas PLN tidak melakukan pengecekan karena PSBB jadi perhitungan di bulan April itu berdasarkan dari rata-rata bulan Desember, Januari dan Februari,” jelas Made Suprateka.

Ia juga memastikan sampai saat ini tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini, kata dia, murni konsumsi daya di tingkat rumah tangga selama bulan Maret dan April cenderung meningkat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Khusus di DKI Jakarta, PLN telah berhasil menangani 2.200 pengaduan dari 2.998 pengaduan yg masuk. Tidak hanya itu, petugas di lapangan siap mendatangi rumah pelanggan apabila ditemukan ketidakwajaran tagihan. “Kami berupaya dengan cepat dan tepat dalam menyelesaikan pengaduan yang ada, hingga saat ini lebih dari 73% pengaduan telah diselesaikan. Dari 2200 yg sudah diselesaikan, 94% data nya sesuai dengan pemakaian pelanggan dibuktikan dengan stand meter pelanggan sesuai dengan data kWh meter PLN yang tertera disistem PLN.” Ungkap General Manager Unit Induk Distribusi Jakarta Ikhsan Ahsaad.

Sementara Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai bahwa alasan PLN tidak lagi rasional terkait lonjakan tagihan tersebut. “Dari laporan publik, sepertinya sdh tdk rasional lagi alasan @pln_123 bhw kenaikan tagihan listrik semuanya krn kenaikan penggunaan,” ujar Said melalui Twitter, Rabu 10 Juni 2020. 

Dia pun berharap anggapan bahwa mark up tagihan listrik itu untuk membayar utang PLN adalah hal yang tidak benar. “Semoga bukan krn @pln_123 butuh cash besar utk bayar utang shg “menaikkan” penggunaan lewat mark up catatan penggunaan listrik?,” ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Manajer PLN UP 3 Depok, Eka Prastawa, memberi penjelasan terkait aksi protes sejumlah warga atas lonjakan jumlah tagihan biaya listrik mereka. Saat ini, PLN Depok masih yakin lonjakan tagihan murni akibat tingginya pemakaian pelanggan dan bukan karena ada kenaikan tarif.

“Pertama kami dari PLN UP3 Depok tentu menyampaikan permohonan maaf atas yang terjadi di masyarakat saat ini, kebingungan di masyarakat atas tagihan listrik,” ujar Eka Prastawa.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak menaikkan tarif listrik. PLN juga tidak ada subsidi silang yang berkaitan dengan bantuan pemerintah daya 450 va atau pun 900 va yang sudah diumumkan oleh pemerintah mendapatkan gratis atau diskon 50 persen.

Kemudian, pada periode Maret dan April, ujar Eka, petugas catat meter tidak melakukan pemeriksaan secara langsung ke rumah pelanggan. Ini karena semata-mata mengikuti anjuran pemerintah untuk pencegah penyebaran wabah Covid-19. PLN juga memberikan solusi bagi yang keberatan untuk membayar kelebihan bayar bisa dengan cara dicicil sampai kebijakan baru yang akan ditetapkan PLN.

Asep Saepudin Sayyev |*

Hadits Hari Ini

0

10 Juni 2020
18 Syawal 1441 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, -dan lafadh ini milik Ibnu Numair- Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Ashim dari Abdullah bin Al Harits dan dari Abu Utsman An Nahdi dari Zaid bin Arqam dia berkata; Saya tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali seperti apa yang pernah diucapkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam do’anya yang berbunyi:

ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MINAL ‘AJZI WAL KASALI, WAL JUBNI WAL BUKHLI WAL HAROMI, WA’ADZAABIL QOBRI, ALLOOHUMMA AATI NAFSII TAQWAAHAA, WAZAKKIHAA ANTA KHOIRU MAN ZAKKAAHAA, ANTA WALIYYUHAA WAMAULAAHAA, ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BIKA MIN ‘ILMIN LAA YANFA’U WAMIN QOLBIN LAA YAKHSYA’U WAMIN NAFSIN LAA TASYBA’U WAMIN DA’WATIN LAA YUSTAJAABA LAHU’. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kekikiran, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik Dzat yang dapat mensucikannya, Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyu’, diri yang tidak pernah puas, dan do’a yang tidak terkabulkan.

HR Muslim No. 4899.

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tahun Ajaran Baru tak Disertai Tatap Muka

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan tahun ajaran baru 2020/2021 saat pandemi Covid-19 masih terjadi. “Kami tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para insan pendidikan, yaitu guru, murid, dan orang tua,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Evy Mulyani, Selasa (9/6).

Evy menyampaikan itu dalam acara bincang-bincang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta. Dia menegaskan kalau pembukaan tahun ajaran baru tidak serta merta ditandai dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di sekolah. 

Evy menerangkan, ajaran baru biasanya mulai Senin pekan ketiga Juli setiap tahun. Untuk tahun ini, pelaksanaan pembelajaran di sekolah sangat tergantung dengan kondisi dan situasi wabah di masing-masing daerah. Bahkan dia sudah memastikan kalau kebanyakan sekolah akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini.

“Tahun ajaran baru bukan berarti langsung kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah,” katanya sambil menambahkan kalau Kemendikbud terus mengkaji berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah.

Evy mengatakan saat ini terdapat beberapa alternatif bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Pertama, pembelajaran secara daring melalui internet. Kedua, pembelajaran melalui siaran televisi dan radio. Ketiga, pembelajaran melalui modul yang diberikan kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri dengan koordinasi antara guru dan orang tua.

Menurut Evy, pandemi Covid-19 memberikan beberapa pelajaran baik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dia menunjuk kepada penggunaan teknologi. “Memang masih ada beberapa daerah yang harus berjuang dengan teknologi, tetapi kemudian terjadi percepatan adopsi teknologi,” kata dia.

Evy mengatakan belajar jarak jauh harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi guru, murid, dan orang tua. Kegiatan belajar di rumah harus dilakukan dengan berbagai variasi dengan mempertimbangkan aksesibilitas murid dan orang tua di rumah. “Perlu kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” katanya.

Asep Saepudin Sayyev |*

KPU Tuntaskan Dua Regulasi Pilkada

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Regulasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dituntaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini mengingat pada pekan depan tahapan akan segera dimulai. Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa regulasi yang pertama berkaitan dengan tahapan, program dan jadwal.

“Sekarang posisinya sudah sangat ready tinggal menunggu pengundangan. Jadi prinsipnya PKPU kita sudah sangat siap. Tinggal menunggu pengundangan saja,” kata Pramono dalam diskusi JPPR Polemik dan Solusi Pilkada 2020.
Lalu regulasi yang kedua adalah PKPU tentang Pilkada di tengah Pandemi. Dia memastikan bahwa PKPU ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Pasalnya setiap proses penyusunan selalu didampingi Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas.

“Ini bukan hanya disupervisi. Tapi terus setiap perkembangan draf PKPU ini diketahui dan di-approve oleh Kemenkes dan Gugus Tugas. Jadi pasti tidak mungkin bertentangan dengan protokol kesehatan yang disusun oleh kemenkes dan Gugus Tugas,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa PKPU ini telah selesai tahapan uji publik dan akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Dia berharap beberapa hari ke depan konsultasi dapat dilakukan. “Saat ini sudah siap. Tinggal kita ajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” tuturnya.

Pramono menjelaskan, di dalam PKPU Pilkada di tengah pandemi diatur dua hal pokok. Pertama, soal prosedur dan tata cara bagaimana KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan penundaan jika terjadi bencana di daerah.
“Dan bagaimana prosedur dan tata cara menetapkan pilkada lanjutannya apabila bencannaya di tingkat nasional, provinsi atau di kabupaten/kota itu diatur prosedurnya,” tuturnya.

Kedua, PKPU ini mengatur teknis penyelenggaran tahapan-tahapan pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan. PKPU ini mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan. Dia juga mengatakan bahwa protokol kesehatan ini tidak saja diperuntukan bagi penyelenggara saja tapi juga peserta dan pemilih.

“Pengaturan soal kampanye-kampanye tentu mengatur soal peserta. Lalu pengaturan soal data pemilih, soal pemungutan dan penghitungan suara, itu banyak mengatur juga soal pemilih. Jadi ini bukan hanya mengatur protokol kesehatan bagi penyelenggara tapi juga bagi peserta dan pemilihnya,” paparnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Awas, Banyak Pasien Positif Covid-19 Tanpa Gejala

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kasus positif Covid-19 di Indonesia melonjak tajam dengan kasus harian Corona menembus 1000 lebih dengan total 33.076, sembuh 11.414 dan yang meninggal 1.923. Juru Bicara Pemerintah Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebut muncul 1.043 kasus positif baru pada Selasa (9/6) menunjukkan kasus tertinggi sejak Indonesia terkonfirmasi virus ini.

Yurianto mengatakan, melonjaknya kasus positif Covid-19 baru menggambarkan penularan masih terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan, masih ditemukan banyak pasien positif Covid-19 tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG). “Di tengah-tengah masyarakat masih kita dapatkan kasus positif tanpa gejala yang menjadi sumber penularan,” kata Yurianto dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Jakarta Timur, kemarin.

Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang rentan tertular Covid-19 saat keluar rumah. Akibatnya, mereka dengan mudah terpapar virus asal Wuhan, China itu. “Inilah yang menjadi catatan-catatan kita,” ujarnya.

Yurianto mengajak seluruh masyarakat memperkuat komitmen untuk tetap aman dan produktif di tengah pandemi Covid-19. Dia juga meminta masyarakat displin menjalankan prtokol kesehatan. “Hanya satu yang harus kita jalankan protokol kesehatan dengan sebaiknya. Inilah adaptasi kebiasaan baru yang kita inginkan,” tutup Yurianto.

Kasus positif Covid-19 memang telah menyentuh angka 33.076. Terjadi penambahan sebanyak 1.043 kasus. Jumlah kasus sembuh juga bertambah sebanyak 510 hari ini. Dengan demikian, total akumulatif kasus sembuh dari Covid-19 sebanyak 11.414. Peningkatan juga terjadi pada kasus meninggal. Per hari ini, penambahan kasus meninggal sebanyak 40. Sehingga total akumulatifnya menjadi 1.923 kasus. Adapun jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 38.384 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.108 orang. Sebanyak 422 kabupaten/kota terdampak pandemi Covid-19 dari 34 provinsi di Indonesia.

** Asep Saepudin Sayyev |*