Cibinong | Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3 Achmad Fathoni menagih janji PT. Bogor Mineral yang berada di Kecamatan Tanjungsari terkait pencemaran lingkunga yang berdampak pada saluran air irigasi dan sawah petani, beberapa waktu lalu.

Politisi PKS tersebut mengatakan, setelah Komisi 3 sidak pada 2019 lalu, pihak manajemen PT. BM minta bertemu dan digelar pertemuan dengan anggota Komisi 3, parwakilan petani di Jonggol, dan pihak PT BM.  

“Dalam pemaparan tersebut pihak manajemen memaparkan jika PT BM tidak akan mengambil air dari irigasi dan akan membuat sumur sendiri, dan air pembuangan tidak akan dibuang ke saluran irigasi petani dan akan membuat saluran sendiri yang langsung tembus ke kali Cibeet, dan akan membersihkan sisa – sisa limbah produksinya, termasuk kompensasi untuk petani yang merasa dirugikan,” jelas Fathoni kepada Jurnal Bogor, Selasa (30/3).

Saat itu Komisi 3 DPRD meminta pihak manajemen untuk mengizinkan warga kapan pun ingin menginspeksi, dan izin pun harus segera diurus. Namun ternyata permasalahan tersebut muncul lagi saat dia melakukan reses yakni keluhan – keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, ternyata apa yang pernah dipaparkan oleh manajemen PT BM belum terealisasi.

“Terakhir bulan Maret ini saya kembali mendapat keluhan dari petani, namun saya minta secara tertulis karena saat saya tanyakan kepada pihak manajemen PT BM selalu mengatakan sudah terealisasi, jadi saya minta masyarakat khusunya petani yang kena dampak untuk melayangkan surat pengaduan secara tertulis dan disertai stempel dan tanda-tangan kepala desa setempat,” katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah Desa maupun Kecamatan Tanjungsari mesti mendukung jika ada pengaduan masyarakat atau petani secara tertulis, baik kepada dewan maupun langsung kepada Bupati.

“Selain itu perihal perizinan, pihak PT BM harus memiliki izin yang berbeda, izin tambang dan izin pengolahan, karena dalam aturannya harus ada 2 perusahaan yang berbeda dalam menambang dan mengolah, karena kelonggaran izin yang diberikan untuk mengolah atas nama PT BM hanya sampai bulan Maret 2020, jadi jika sampai saat ini untuk mengolah masih atas nama PT BM berarti perizinan belum ditempuh,” pungkas Achmad Fathoni.

** Nay Nur’ain

Cibinong | Jurnal Inspirasi

PT. Az-Zahra Mulia Karya / Az-Zahra Hills, selain tak kantongi izin operasional, juga ternyata tak mengantongi izin lainnya, bahkan tidak pernah mendaftarkan untuk mengurus perizinan. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Kabid Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Adi Nugraha setelah mengecek nama perusahaan yang bergerak di bidang Agro Wisata Villa dan Resort tersebut.

“Saya sudah cek dan nama perusahaan tersebut tidak keluar, itu berarti pihak perusahaan tidak pernah mendaftarkan perusahaannya untuk mengurus izin karena jika pernah atau ditolak pasti ada  keterangannya,” jelas Adi Nugraha, Selasa (30/3).

Menurutnya, jika selain harus mengantongi IMB, AMDAL, dan syarat perizinan lainnya, perusahaan juga harus mengurus izin operasional untuk mengoprasikan kegiatan usaha tersebut. “Harus ada izin dulu, baru urus izin operasionalnya,” tegas Adi.

Senada, Kusnandar sebagai pelaksana IMB lapangan mengatakan, jika memang mau mengurus izin yang diperuntukan untuk kavling kebun, namun tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk kavling-kavling tanah kosong diperjualbelikan.

“Maka kami tidak pernah keluarkan izinnya. Bahkan sempat ada yang menanyakan saya harus buat izin apa supaya bisa operasional, kami arahkan untuk mengurus izin “Daya Tarik Wisata Buatan”, namun itu pun bukan untuk izin jual beli tanah kavling, tapi seperti kolam renang, taman-taman, dan wisata yang dibuat sendiri oleh tangan manusia, tapi bukan tanahnya yang diperjualbelikan,” jelas Kusnandar.

Lanjutnya, jika nanti pihak perusahaan atau perorangan mengurus izin atas nama “Daya Tarik Wisata Buatan”, tapi ketika dicek fungsinya berbeda, maka izin tidak akan dikeluarkan. “Sekalipun mereka mengecoh tim survei lapangan hingga akhirnya izin terbit jika tidak sesuai dengan fungsinya maka izin itu dinyatakan gugur dengan sendirinya dalam arti tidak berlaku.”

“Saat kami dipanggil oleh pihak kepolisian perihal kasus Kampung Kurma terdahulu, kami menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan izin untuk kavling kebun, oleh karena itu kita tidak pernah mengeluarkan izin untuk usaha jual beli tanah kavling, jadi jika ada yang mengatakan ada izinnya itu tidak benar,” tandas Kusnandar.

Oleh karena itu kata dia, konsumen yang hendak membeli atau berinvestasi berupa tanah kavling kebun, diminta berhati-hati serta melakukan kroscek perizinannya secara lengkap karena Kabupaten Bogor belum dan tidak pernah mengeluarkan izin jual beli tanah kavling. “Jangan tergiur dengan harga murah jika nantinya bermasalah, supaya tidak ada Kampung Kurma versi dua,” pungkas Kusnandar.

Terpisah, Camat Jonggol Andri Rahman setelah melayangkan surat pemberhentian kegiatan Kavling Az-Zahra mengatakan, Ujang Kusnandar sebagai pemilik usaha yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukamakmur menyatakan sudah langsung menghadap Kadis DPMPTSP, Dace.

“Tadi Kades Ujang menghadap saya dan berkomitmen untuk menindaklanjuti perizinan, membersihkan dan mengantisipasi agar tanah tidak ke jalan, menyelesaikan kasus pemalsuan izin oleh oknum stafnya, yang menurutnya sudah bertatap muka dengan Pak Kadis DPMPTSP dan dibantu oleh adik beliau yang bernama Edi untuk mengurus perizinannya,” jelas Andri.

** Nay Nur’ain

Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Akibat buruknya instalasi talang pembuangan air hujan dan drainase di gedung Pasar Cigudeg  yang sudah tahunan dikeluhkan belasan pedagang pasar di Blok B, anggota DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Almuharom meminta pihak PD Pasar harus pro aktif dan segera memperbaikinya talang air tersebut.

Bahkan kata Aan, dia sudah koordinasi dengan pihak PD Pasar bahwa kerusakan talang air yang kerap mengganggu para pedagang harus segera ada penanganan secara serius. “Sudah kami sampaikan ke pihak PD Pasar Kabupaten Bogor yang katanya akan segera ditindak lanjuti permasalahan tersebut,” ungkap politisi dari Fraktisi Partai Golkar itu, Selasa (30/3).

Sementara Direktur Utama PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Haris Setiawan ketika dikonfirmasi tak merespon. Sebelumnya diberitakan, Iyet, salah satu pedagang di Blok B mengeluhkan kondisi bocornya instalasi talang pembuangan air hujan dan drainase yang setiap turun hujan pedagang terpaksa harus memindahkan dagangannya ke tempat yang lebih aman.

“Ini sudah lama terjadi, ketika hujan kecilpun talang ini bocor dan drainase mampet sehingga air keluar membuat lantai banjir,” kata Iyet.

** Arip Ekon

Tenjolaya | Jurnal Inspirasi

Shelter anjing Green House di Desa Gunung Mulya, Tenjolaya, Kabupaten Bogor, rencananya akan segera dipindahkan. Shelter anjing itu diketahui milik Suhesti asal Pamulang, Tangerang Selatan. Suhesti dikabarkan telah merelakan sebagian anjingnya dipindahkan dari kediamannya. Sebelumnya disebutkan, sebagian warga keberatan dengan keberadaan shelter anjing yang dianggap mengganggu.

Camat Tenjolaya, Farid Maruf mengatakan bahwa anjing-anjing yang dimiliki Suhesti sebagian akan dipindahkan ke penampungan milik rekannya. “Berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di Kecamatan Tenjolaya, maka ada kesepakatan bahwa Ibu Suhesti akan mengalihkan anjing-anjingnya ke penampungan rekannya meskipun belum tahu kapan kabarnya akan dilakukan pemindahan,” ujarnya.

“Dalam musyawarah, kita membahas terkait dengan shelter milik Ibu Suhesti, jadi dia bersedia 27 anjingnya untuk dipindahkan,” tambahnya.

Lanjut Farid, musyawarah tersebut dilaksanakan lantaran berkaitan dengan permasalahan sosial yang harus segera diselesaikan. Sebab, mayoritas warga Desa Gunung Mulya menolak adanya shelter anjing di wilayah pemukiman penduduk.

“Ya tuntutan warga meminta untuk segera dikosongkan, tidak ada anjing di tempat Bu Suhesti,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kemavet) Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Bogor, Siti Narsiah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan MUI dan Muspika untuk menyikapi terkait hal ini. “Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, jadi satu pintu saja, kita sudah memfasilitasi untuk yang mau adopsi,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan

Parung | Jurnal Inspirasi

Para pengusaha angkutan kota antar provinsi atau AKAP mengeluh atas kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan pernyataan larangan mudik Lebaran 1443 H pada 6 – 17 Mei 2021 mendatang. Sementara larangan mudik itu dikeluarkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19), meski sebagian masyarakat sudah melakukan vaksinasi.

Salah satu pengelola AKAP di Terminal Bayangan Parung, Kabupaten Bogor, Dimong mengatakan, meski bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah masih dua pekan lagi, para pengusaha bus AKAP sudah merasakan dampaknya, dimana saat ini jumlah pemesan tiket mengalami penurunan drastis.

“Dampak larangan mudik sekarang ini sudah mulai terasa. Biasanya penumpang itu setiap hari selalu ada. Sekarang itu bus kosong saja dari malam,” ujarnya, Selasa (30/3/2021).

Tidak hanya itu  lanjut Dimong bahwa saat ini penumpang AKAP yang bepergian jumlahnya terbatas. “Ya tetap ada juga sih, paling 10 orang yang menggunakan jasa bus. Dari sekian persen kursi ya hanya 10 penumpang. Penumpang itu kebanyakan AKAP, padahal sebelum ada larangam mudik, penumpang normal. Setiap bus pasti ada penumpangnya, minimal itu 5 kursi kita bawa,” tambahnya.

Dengan adanya larangan mudik, Dimong mengataian banyak pengusaha bus AKAP yang melelang kendaraannya. “Untuk armada bus banyak yang menganggur, bahkan sampai ada yang sampai dilelang. Tapi kan aturannya gini, kalau memang AKAP tidak boleh, mobil pribadi boleh tidak? Itu yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.

Dimong membeberkan bahwa sebenarnya bepergian menggunakan AKAP dapat dikoordinir dengan baik. “Justru kalau pakai AKAP, satu titik terkoordinir. Kalau pribadi pasti kan tidak terkoordinir. Tiba-tiba masuk Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu. Kalau memang AKAP tidak boleh, kendaraan pribadi juga harus tidak boleh. Stasiun kereta api juga tidak boleh,” paparnya.

Aturan larangan mudik ini menurut Dimong sangat merugikan pengusaha AKAP. “Pengusaha AKAP sangat merasa dirugikan kalau sampai tidak ada mudik ini, berapa PO yang harus gulung tikar. Mereka dari sekian ratus unit, paling yang beroperasi empat unit,” jelasnya.

Selain itu, Dimong menyarankan agar pemangku kebijakan dapat memberikan solusi yang tepat dan tidak merugikan masyarakat. “Kalau kita ini AKAP ya sebenarnya simpel, mudik ya mudik saja. Tapi peraturan di dalam bus itu diperketat. Misal dua kursi untuk satu orang. Contohnya, di stasiun ada tes swab dan lain-lain, kenapa di terminal tidak? Dari sekian persen orang yang sudah divaksin, boleh dong mudik,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan