27.9 C
Bogor
Wednesday, August 12, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 877

Menanti Perda, Pengusaha Kavling Harap-harap Cemas

0

Kasat Pol PP: Akan Diarahkan ke Izin Perumahan 

Sukamakmur | Jurnal Bogor 

Belum adanya kepastian peraturan daerah (perda) yang diusulkan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor membuat pengusaha kavling kebun di Kabupaten Bogor harap-harap cemas. Hal tersebut disampaikan Manajer Operasional Kavling Kebun Nuansa Alam, Agus yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur yang masih mengharapkan perda kavling kebun terwujud.

Cecep Imam Nagarasid

“Kami sangat mengharapkan adanya aturan atau Perda atau Perbup produk Kabupaten Bogor yang memang diperuntukan untuk kavling kebun agar kami pun bisa tenang dan leluasa dalam berusaha,” ujar Agus kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/08/22).

Menurut dia, bukan pihaknya tidak ingin mengikuti aturan tapi memang tidak ada aturan untuk usaha kavling kebun, sedangkan peminat yang berasal dari luar Kabupaten Bogor sangat banyak.

“Kami berharap bisa segera terwujud perda untuk kavling yang digagas oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 1, mengingat konsumen pun sudah sangat banyak, dan semoga tahun ini perda tersebut bisa terwujud,” harap Agus.

Sementara Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengaku kaget karena kavling kebun bukan hanya ada di satu kecamatan saja, melainkan 3 sampai 4 kecamatan yang ada di Bogor Timur.

“Saya kaget ternyata kavling kebun itu banyak, dan untuk mengunjungi satu per satu itu hal yang yang tidak mungkin dan pasti akan memakan waktu cukup lama,” papar mantan Camat Babakan Madang tersebut kepada Jurnal Bogor via telepon selularnya.

Nanti, kata dia, setelah selesai pendidikan, dia berinisiatif akan memanggil semua pengusaha kavling kebun yang ada di Bogor Timur bersama dengan Dinas DPMPTSP, DPKPP, DPUPR, dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor yang mengusulkan adanya perda untuk kavling kebun.

“Ini menyangkut banyak pihak, ada konsumen, dan banyak juga pengusaha dengan luasan yang cukup luar biasa, bahkan ada yang sampai punya 30 hektar. Jadi untuk memutuskan itu semua kita harus berembuk,” paparnya.

Ia menjelaskan, tak ada jalan lain mengingat sebagian dari Kavling itu sudah ada bangunan permanen maka akan diarahkan untuk membuat perizinan perumahan, dimana pengusaha wajib punya IMB dan memberikan fasos fasum.

“Karena pengusaha kavling sendiri tidak bisa mencegah konsumen untuk tidak membuat bangunan permanen, jadi kami akan tetap mengarahkan ke pembuatan izin perumahan, dan untuk yang tidak masuk dalam zona perumahan harap tidak melanjutkan pemasaran karena akan merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Aktivis Juga Geram UPT Diduga Rentalkan Alat Berat

0

Ciampea lJurnal Bogor

Kabar oknum pegawai  Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A Wilayah IV Ciampea, Kabupaten  Bogor lantaran diduga telah menyalahgunakan aset negara dengan merentalkan alat berat ke salah satu pemilik perusahaan, terus menjadi sorotan.

Sambas Alamsyah

Selain ditanggapi Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Sambas Alamsyah, kini aktivis Bogor Barat Rahmatullah juga mengaku geram dengan sikap oknum tersebut. Menurutnya memang bisa menggunakan aset negara asalkan perosedurnya ditempuh dengan baik. “Siapapun itu bisa, apalagi masyarakat dan kepentingannya untuk masyarakat umum juga,” kata Rahmatullah kepada Jurnal Bogor, Rabu (16/8)

Rahmatullah. S.H yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) dari STIH Dharma Andigha Bogor menjelaskan, merentalkan aset negara kepada pihak pengusaha berbeda. Dugaan kuat pasti ada sejumlah nilai uang yang disepakati dan diterima oleh oknum pegawai UTP tersebut.

“Pertanyaannya sederhana kemana masuk uangnya itu, apakah masuk ke kas daerah (pemerintah) atau negara apa masuk ke kantong pribadi?,” beber Rahmatullah.

Aktivis yang tengah berproses S2 di Universitas Pancasila itu menyatakan kalau anggaran yang didapat hasil rental alat berat itu pemasukannya untuk kas daerah dan menjadi PAD tentu masyarakat akan diuntungkan. “Namun masalahnya kalau masuk ke kantong pribadi, jelas negara dan masyarakat dirugikan oleh oknum tersebut. Kan sederhana,”papar Rahmatullah.

“Kami tidak tahu ya seberapa nilainya, tetapi bukan itu masalahnya. Selain dari itu, kepala UPT kemungkinan tahu, apakah memang adanya koordinasi. Kami harap  DPRD segera turun ke lapangan serta memanggil dan sikap tegas  agar masalah ini menjadi terang benderang,” harapnya.

Tudingan miring dugaan  transaksi  rental alat berat yang dialamatkan terhadap oknum pegawai Kasubag di UPT Jalan dan Jembatan wWlayah IV Ciampea yang berinisial HA saat dihubungi melalui WhatsApp tak merespons. Begitu juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya.  

Sebelumnya LSM Genpar Sambas Alamsyah menyoroti oknum yang merentalkan alat berat tersebut diketahui sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang bertugas  di UPT Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV Ciampea.

“Hanya meraup keuntungan pribadi, oknum Kasubag  itu merentalkan aset negara berupa alat berat jenis baby roller. Temuan didapat, adanya penyalahgunaan  wewenang lantaran aset negara melainkan untuk kepentingan masyarakat tak boleh direntalkan. Tak boleh direntalkan, apalagi untuk kepentingan pribadi,” ujar Sambas.

Diketahui, satu unit alat berat disewakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada proyek pembangunan jalan dengan pelaksana CV. Utama Putra yang menelan anggaran Rp. 6.401.417.000

Ya, temuan Genpar kedapatan satu unit  baby roller telah disewakan pada  pihak  kontraktok dari CV. Putra Utama yang tengah melakukan pemadatan jalan.

** Arip Ekon

Tak Sesuai Peraturan, DLH Segel Saluran Outlet PT Hentracho

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor  yang didampingi Tim Patroli Sungai (Patsu) dan Satgas DLH mengadakan sidak ke PT Hentracho Teknik Industri, Senin (15/08/22) terkait adanya laporan dari Patsu dan pemberitaan di beberapa media massa perihal limbah.

Koordinator Gakum DLH Dyan Heru Sutjahyo mengatakan, hasil sidak tersebut ditemukan limbah cair indutri yang dikelola tidak sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga diduga mencemari sungai Cileungsi.

“Selanjutnya kami melakukan tindakan berupa penutupan dan pemasangan line (penyegelan) pada saluran outlet dengan peringatan tidak boleh merusak segel tersebut, dari temuan di lapangan kami akan memanggil  pihak perusahaan dan dikenakan sanksi sesuai UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH,” papar Dyan Heru.

Perihal temuannya tersebut, Dyan Heru mengatakan pada Senin mendatang akan memberitahukan kepada pimpinannya. “Senin akan saya laporkan kepada pimpinan,” tandasnya.

Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan besi dan logam PT.Hengtraco Teknik yang beralamat di Kp.Parung Tanjung RT 01/011 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, diduga membuang limbah cair hasil produksi ke kali.

HB (40) warga sekitar mengatakan, saat dia melintasi kawasan kali tersebut melihat ada paralon yang mengalir ke kali warnanya logam kekuningan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

“Bau banget, saya gak tau itu limbah B3 apa bukan, tapi setau saya perusahaan itu boleh buang air pengolahan limbah ke kali setelah bersih dan tidak berbau,” paparnya.

Saat itu, sudah ada Satgas LH Kecamatan Gunung Putri yang mengambil sampel air tersebut. “Mau dibawa ke DLH Kabupaten Bogor untuk diuji,” singkatnya.

Mirisnya, lanjutnya Desa Cicadas merupakan kawasan industri tapi minim pengawasan. “Jika 10 aja rutin per harinya ada oknum pengusaha yang buang limbah ke kali bagaimana nasib generasi kedepannya,” paparnya. 

Sudadi Pemerhati lingkungan yang tinggal di Kp.Kedep Desa Tlajung Udik mengaku miris mendengar masih adanya perusahan yang membuang limbah cair di sungai atau kali.

Ini disebabkan minimnya hukuman untuk para pelaku pembuang limbah, saya sebagai warga Gunung Putri miris dengan tingkah pengusaha yang tak mementingkan lingkungan dan ekosistem yang hidup di air,” ujar pria berambut gondrong tersebut kepada Jurnal Bogor.

Jika saja ada tindakan yang membuat efek jera untuk perusahaan pembuang limbah, kata dia, seperti menutup permanen atau mencabut izin operasional perusahaannya dan menandai pelakunya mungkin bisa meminimalisir terjadinya pembuangan limbah ke kali oleh oknum pengusaha yang nakal.

” Disini, ketegasan mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, APH , dan KLHK dipertaruhkan, jangan hanya mem-blacklist perusahaannya saja tapi juga pemilik perusahaannya harus di-blacklist sehingga tidak bisa membuat perizinan atas namanya lagi dalam jangka waktu yang ditentukan misalnya, cuma berani gak pemerintah tegas seperti itu,” paparnya.

** Nay Nurain

Paten Nanggung Alami Offline Ganggu Pelayanan

0

Nanggung | Jurnal Bogor

Hampir dua pekan Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan (Paten) Nanggung, Kabupaten Bogor mengalami gangguan jaringan atau offline. Bahkan, kondisi offline pelayanan di Kecamatan Nanggung sudah berlangsung hampir dua pekan. 

Ketua RT 03 RW 04 Kampung Pasirgintung Desa Batutulis Asep Suryana mengaku, sudah satu pekan pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kantor pelayanan Kecamatan Nanggung saati ini  belum juga beres.

Bahkan Asep suryana sudah tiga kali meminta sang Istri Lasmawati untuk datang ke Kecamatan Nanggung. “Namun tetap saja kartu KK tersebut belum beres juga,” kata Asep Suryana kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Akibat sudah lama offline, dia terus ditanyakan warga karena kartu KK belum juga beres. “Kami harap pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki jaringan yang offline itu, sehingga pelayanan bisa kembali normal seperti biasa,” harapnya.

Belakangan ini, pelayanan mengalami offline itu dibenarkan oleh salah satu staf di Kecamatan Nanggung. Hal ini diakuinya terjadi dari dinas langsung.  “Kemarin kita kesana dan dari dinasnya pun belum ada konfirmasi,” ungkap salah satu staf pelayanan. 

Dia tidak memberikan secara detail penyebab offline kantor administrasi. Kendati pihaknya menyarankan kepada masyarakat yang hendak mengurus surat administrasi untuk ke kantor desa terlebih dahulu. 

“Dari dinas terkait belum ada konfirmasi apa-apa, udah hampir dua pekan pelayanan offline,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bambang Setiawan mengakui jaringan pelayanan sedang mengalami gangguan. “Saat ini sedang diupayakan. Dalam hal ini Disdukcapil baru mau mengecek,” tukasnya.

** Arip Ekon/ Andres.

Meresahkan, Pemdes Gunung Putri Bubarkan Matel 

0

Gunungputri | Jurnal Bogor 

Geram dengan ulahnya yang sudah meresahkan masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Putri membubarkan para mata elang (matel) yang nongkrong sambil memantau kendaraan yang menunggak dengan menggunakan handphone di sekitar Perumahan PT IPI, Desa Gunungputri, Kabupaten Bogor, Selasa (16/8/22).

Ketua LPM Desa Gunung Putri Ibnu mengatakan, pembubaran matel menindaklanjuti adanya masyarakat yang terjatuh akibat ulah matel di Desa Gunung Putri. 

“Pihak Pemdes juga sudah membuat sebuah ultimatum atau petisi mengumpulkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa kami menolak dengan adanya kegiatan matel di Desa Gunung Putri,” tegasnya.

Ibnu menambahkan, kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat di Desa Gunung Putri akan diminimalisir, dan masyarakat juga harus diberikan edukasi agar tidak terjerumus peminjaman.

“Bahkan bukan saja matel termasuk ‘bank emok; kita pun menolak semua itu termasuk miras dan maupun hal-hal yang merugikan masyarakat, langkah selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Koramil Gunung Putri serta Pemdes Gunung Putri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri mengatakan, masalah pembubaran matel yang dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sebenarnya untuk memberikan masukan-masukan yang baik.

“Sebetulnya bukan pembubaran kita berusaha untuk bareng-bareng berusaha bekerjasama karena ada hak dan kewajiban, pemilik motor juga punya kewajiban membayar kemudian perusahaan juga punya hak untuk menagih. Jadi kita melihatnya dari macam sudut pandang jangan sampai nanti sudut pandang saja seolah olah ini ada dampak negatif,” ucap A Heri biasa disapa kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/08/22).

Menurutnya memang perlu adanya edukasi terutama bagi masyarakat yang melakukan kredit kendaraan tentu kewajiban mereka membayar  angsuran tersebut. “Sementara perusahaan juga harus mengedukasi timnya agar bertindak di mata masyarakat seperti arogan,” paparnya.

Tentunya, kata dia, perihal ini harus bekerjasama, Pemdes Gunung Putri pada dasarnya menginginkan masyarakat itu kondusif jangan sampai ada hal-hal yang justeru rawan dilihat oleh masyarakat kelihatan seperti ada kerusuhan.

“Kita sedang berusaha bagaimana sekondusif mungkin bekerjasama dan membantu kinerja dari pada TNI/ Polri yang berada di Kecamatan Gunung Putri khususnya,” ucapnya.

Sebetulnya kata dia, ikhtiar Kapolsek Gunung Putri itu sudah mengadakan pertemuan dengan pihak terkait dari leasing serta matel dan mengedukasi mereka.

“Sehingga sekarang ini kita menyamakan persepsi diantara pihak terkait untuk bisa berusaha menyamakan hak yang baik juga dan masyarakat juga tidak terjadi kegaduhan,” ucapnya lagi.

Pemdes gunung Putri melakukan tindakan cepat agar tidak menjadi bola liar karena namanya medsos sekarang dikirim itu video ujung-ujungnya masyarakat menafsirkan sendiri kalau menafsirkannya sendiri-sendiri kemudian terpolarisasi didalam suatu gerakan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah bergerak repot bisa menjadi chaos besar, oleh karena itu dari pemdes bergerak cepat agar bola liar ini tidak semakin liar bisa kami atur, koordinir oleh pemerintah desa sehingga nanti masyarakat juga bisa diredam karena sekarang sudah stigma ada di pikiran masyarakat itu setiap ada matel pasti akan terjadi bla bla,” bebernya.

Dia berhadap, satu-satunya jalan dengan duduk bersama menyatukan visi dan misi dan juga gerak langkah supaya pihak leasing juga bisa bekerja kemudian pihak pemerintah desa juga mendapatkan suasana yang nyaman dan kondusif.

“Saya juga berharap kalau ada pertemuan di muspika saya akan usulkan bagaimana adanya sinergitas dan adanya dukungan dari pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Gunung Putri untuk bersama-sama mencari solusinya karena ini masalah kita bersama,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

PPKS Kini Lebih Efektif dengan Sistem SIAP KANG

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor 

Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Leuwiliang, Hari Prihartono melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Aksi Perubahan Optimalisasi Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Sistem Informasi Administrasi PPKS Kecamatan Leuwiliang (SIAP KANG).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Leuwiliang itu dihadiri Kaur Kesra Desa se-Kecamatan Leuwiliang dan PSKS Kecamatan Leuwiliang, diantaranya TKSK Leuwiliang, Karang Taruna, IPSM, Pendamping PKH, Pendamping SLRT dan Tagana Kecamatan Leuwiliang.

“SIAP KANG ini merupakan aksi perubahan dalam upaya mendata pemerlu pelayanan kesejahteraan di wilayah Kecamatan Leuwiliang dan bantuan sosial yang sudah diterimanya,” ungkap Hari Prihartono dalam keterangannya, kemarin.

Hari Prihartono menyampaikan, upayanya itu agar Bantuan Sosial (bansos) yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, Pemkab Bogor dan Pemerintah Desa menjadi tepat sasaran berdasarkan skala prioritas.

“Selain itu, dengan data yang baik berdasarkan by name by address akan membantu tenaga kesehatan dalam melaksanakan layanan kesehatan bagi PPKS dan penugasan kepada para pendamping sosial menjadi efektif efisien,” katanya.

Dia menambahkan, dalam kegiatan itu juga membahas beberapa topik diantaranya pelaksanaan program sembako, laporan pertanggungjawaban bansos pasca bencana, kegiatan MTQ tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat hingga kegiatan sosial donor darah.

“Kami menekankan untuk selalu menjaga sinergitas agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada superman yang ada adalah super team, tetap solid dalam melayani masyarakat,” tukasnya.

** Andres

Meriahkan HUT RI ke-77, PT Kahaptek Ajak Warga Kedep Upacara dan Berikan Santunan 

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT-RI) ke-77, PT Kahaptek menggelar upacara bendera Merah Putih, sekaligus memberikan santunan kepada ratusan anak yatim dan dhuafa di Kampung Kedep, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu (17/8/22).

Owner PT Kahaptek Rudiyanto memimpin langsung upacara 17 Agustus 2022 dan bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti seluruh karyawan PT Kahaptek dan warga sekitar.

Kepala Pabrik PT Kahaptek Susi Haryanti juga menjelaskan, dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945  perusahaannya menggelar upacara HUT RI ke-77 dan memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa.

” Perayaan HUT RI ke-77 ini kami menggelar upacara bendera Merah Putih  di halaman pabrik, yang dipimpin langsung oleh Bapak Rudiyanto sebagai pemilik perusahaan dan beliau pun memberikan langsung santunan kepada ratusan anak yatim dan kaum dhuafa,” ucap Susi Haryanti kepada Jurnal Bogor.

Ia berharap dengan adanya kegiatan HUT RI yang ke-77 ini, bisa terjalin hubungan yang baik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

“Kita dari PT Kahaptek berharap agar kegiatan ini bisa mempererat hubungan yang baik dan silaturahmi antara warga sekitarnya dengan perusahaan hingga saling bersinergi ” paparnya.

Sementara itu Ketua RW 15, Herwan mewakili warga mengucapkan terimakasih atas undangan yang sudah diberikan oleh PT Kahaptek untuk mengikuti acara HUT RI.

” Kami sebagai ketua lingkungan yang berdampingan dengan PT Kahaptek mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah warga kami bisa mengikuti acara HUT RI yang ke-77, tumpah ruah dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini,” ucap Herwan.

Ia pun mengapresiasi PT Kahaptek yang sudah memberikan bantuan berupa santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa pada acara peringatan HUT RI.

“Semoga santunan yang diberikan kepada ratusan anak yatim dan kaum dhafa ini bisa bermanfaat buat warga kami, dan semoga PT Kahaptek diberikan kemajuan usahanya, dan selalu bisa bersinergi dengan lingkungan sekitar,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

MPK Desak POLRI Usut Tuntas Kasus Brigadir J

0

JURNAL INSPIRASI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) berunjukrasa di Tugu Kujang pada Selasa (16/8). Aksi tersebut diwarnai tabur bunga.

Ketua Aksi demontrasi Rahmat Hidayat mengatakan bahwa tujuan dari demontrasi ini untuk mendesak Polri segera mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J

“Kita menuntut sebuah keadilan yang memang berawal dari sebuah tragedi, tragedi yang sudah terjadi yang dilakukan beberapa oknum Polri. Kita sampaikan kita sebagai masyarakat dan mahsiswa tentunya mengingkan sebuah penegak hukum atau pelaksana hukum itu dapat melaksanakan perintah hukum sebagai panglima tertinggi,” ujarnya kepada wartawan.

Mahasiswa berharap agar Polri terus mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J. Sehingga kasusnya menjadi terang dan tidak terjadi di kemudian hari

“Kita ketahui bersama sebagai mahasiswa, tragedi ini merupakan tragedi yang dirancang sedemikian rupa yang beberapa lembaga mengatakan bahwa itu sebagai rekayasa. Kita sebagai mahasiswa menginginkan untuk diusut tuntas sampai ke akarnya sehingga kejadian ini tidak terulang,” ungkapnya.

Tak lupa, mahasiswa turut meminta agar Bharada E mendapatkan perlindungan. Hal itu lantaran Bharada E dinilai sebagai saksi kunci dari kasus pembunuhan tersebut.

“Kalau penyidikan itu ranah polisi kita hanya mengkaji yang terjadi. Kalau menurut kita masih ada yang ditutupi. Kita berharap Bharada E bisa dilindungi untuk bisa mengungkap siapa aja dalangnya dan sampai mana kasusnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatam berbeda, Praktisi Hukum Achmad Hidayat turut mendukung aksi mahasiswa tersebut. Ia menilai bahwa kasus tersebut harus dikawal oleh masyarakat.

“Itu langkah yang baik untuk mengawal kasus ini Brigadir J sangat terang benerang untik trus dikawal,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, Polri harus mengawal Bharada E, karena ia merupakan orang yang memiliki peran penting dalam kasus ini. “Saya khawatir Bharada E diintimasi, diintervensi kelompok-kelompok yang ingin Bharada E tidak banyak bicara dalam kasus ini,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

CAS Miliki Kegiatan di Bulan Muharam Senangkan Anak Yatim

0

Bogor | Jurnal Bogor

Komunitas CAS (Catatan Akhir Sekolah) yang beranggotakan  orang-orang peduli terhadap sesama dan lingkungan pada Muharam 1444 Hijriyah ini miliki kegiatan menyenangkan anak yatim. CAS yang diketuai Hendrik sekaligus pencetus berdirinya CAS merupakan gabungan dari berbagai alumni sekolah baik SD, SMP, SMA maupun SMK yang tinggal di Bogor dan luar kota.

“Alhamdulillah selama ini kita melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk santunan anak yatim secara rutin satu bulan sekali sejak tahun 2021 dan tepat di bulan Muharam 1444 Hijriyah ini kita juga berhasil mengumpulkan dana untuk menyenangkan 75 anak yatim,” tutur Hendrik.

Santunan sendiri diberikan pada Rabu (10/8) lalu yang dihadiri Ustadz Rahmat dari Pondok Pesantren Darul Rukyah, Pondok Bitung, Cijeruk, Kabupaten  Bogor.

Menurut Hendrik, sumber dana  berasal dari para donantur yang merupakan  anggota, baik yang masih aktif hadir maupun anggota pasif yang dihubungi melalui kontak telepon oleh pengurus. Untuk mendukung kegiatan santunan anak yatim dan kegiatan sosial lain yang dilakukan oleh CAS diantaranya adalah menyantuni kaum dhuafa dengan cara membagikan sembako serta membantu korban bencana alam.

Sementara anak yatim yang diberi santunan di bulan Muharam ini adalah mereka yang terdaftar di Komunitas Catatan Akhir Sekolah (CAS) yaitu anak-anak yang berasal dari Yayasan Rumah Berkhimat Yatim Piatu dan Dhuafa Semplak Bogor Barat, Yayasan Al-Amin Loji, Yatim Piatu Bojong Menteng Ciomas, Yatim Piatu Gg.Mesjid Loji, Yatim Piatu Sindang Barang Loji, Yatim Piatu Situ Gede dan  Yatim Piatu Sindang Barang Pengkolan.

“Semoga CAS dapat melebarkan sayapnya demi kiprahnya dalam kegiatan sosial  dan keberadaan CAS akan selalu bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan,” harap Hendrik.

**MWS/mg-unpk

Tiga Tahun Dinanti Warga, Kades Rawapanjang Resmikan Jembatan Berkah

0

Bojonggede | Jurnal Bogor

Setelah sekian lama dinantikan masyarakat yang mengharapkan perbaikan infrastruktur berupa jembatan yang menjadi sarana penghubung sangat vital, Kepala Desa Rawapanjang Muhammad Agus meresmikan jembatan yang diberi nama Jembatan Berkah, Senin (15/8/2022).

Irvan Baihaqi Tabrani

Hadir dalam acara persemian yang dilaksanakan tepat diatas jembatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, perwakilan Camat Bojonggede, Danramil Bojonggede, Wakapolsek Bojonggede, tokoh masyarakat, alim ulama serta tokoh pemuda.

Muhammad Agus mengaku bahagia telah selesainya pembangunam jembatan yang menjadi harapan masyarakat Desa Rawapanjang selama kurang lebih tiga tahun. Agus mengaku banyak masyarakat yang mengamanahkan kepadanya agar menyelesaikan perbaikan jembatan yang rusak karena longsor, bahkan sebelum dia menjadi kepala Desa Rawapanjang.

“Terus terang saya sampaikan disini bahwa mantan Kapolsek Bojonggede, pernah berpesan kepada saya untuk menyelesaikan perbaikan jembatan ini, sementara saat itu posisi saya belum menjadi Kepala Desa Rawapanjang,” kata Agus kepada Jurnal Bogor, Senin (15/08/22).

Perbaikan Jembatan berkah yang menelan biaya lebih dari Rp 700 juta ini, merupakan kolaborasi antara Pemerintah Desa Rawapanjang dengan seluruh masyarakat. “Pembangunan jembatan ini selain menggunakan Dana Desa juga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat yang menyumbangkan dananya untuk kebaikan bersama,” Imbuhnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Irvan Baihaqi Tabrani, mengapresiasi prestasi Kepala Desa Rawapanjang atas peresmian jembatan RW 17 dan Pos Polisi yang terletak di RW 23 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede yang dibangun dengan swadaya dan swakelola.

“Apresiasi setinggi tingginya  buat Pak Muhammad Agus selaku Kepala Desa Rawapanjang yang hari ini telah membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa dirinya mampu untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat Rawapanjang dengan mempersembahkan jembatan untuk lalulintas warga dan Pospol untuk keamanan,” tegas Irvan.

Sementara setelah acara gunting pita, rombongan dibawa Kepala Desa untuk melihat Pos Polisi yang baru saja direhab dan selanjutnya rombongan ramah tamah di sisi Kali Playang sambil menikmati pecak ikan mas dan sayur asem yang disiapkan khusus oleh Ibu Kepala Desa dan tim.

** tm/red