JURNAL INSPIRASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor mendatangi Holywings yang kini berganti nama menjadi Elvis di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Jumat (24/6) malam.

Holywings sendiri saat ini menjadi sorotan lantaran membuat promosu minuman keras (miras) dengan na Muhammad dan Maria tiap hari Kamis.

Tak ayal seluruh elemen masyarakat pun mengecam promosi tersebut, lantaran mengarah ke SARA.

Menyikapi hal itu, Satpol PP mendatangi temlat tersebut. Hasilnya, Holywings telah berganti nama menjadi Elvis.

Kepala Bidang PMA Satpol PP Kota Bogor, Asep Faizal Rahman mengatakan bahwa berdasarkan pengecekan dokumen Holywings sudah berganti nama. Ia pun menegaskan bahwa penggunaan nama Muhammad dan Maria dalam promosi miras tak terjadi di Kota Bogor.

“Kami sudah konfirmasi untuk yang ramai di medsos sekarang, disini (Elvis) tidak ada hal tersebut. Manajemennya pun sudah beda,” katanya.

Sidak yang dilakukan sebagai langkah antisipasi dan memberikan informasi kepada masyarakar Kota Bogor terkait Holywings yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

“Kami tidak mau sebelum rumor itu masuk Kota Bogor, kita langsung pastikan. Kita cek alhamdulilah. Yang terjadi di Holywings tidak terjadi kepada eks Holywings Bogor,” katanya.

Sementara itu, Operation Manager Elvis (ex Holywings Bogor) Surono mengtakan, pergantian nama Holywings Bogor dilakukan sejak Mei 2022.

“Manajer dan owner lainnya sudah berbeda. Kami dari 8 Mei bukan Holywings lagi tapi Elvis. Dan kita ada surat-surat operasional resmi,” ungkapnya.

Surono memastikan, Elvis sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Holywings.

“Kami sudah tidak ada sangkut pautannya dengan Holywings saat ini. PT nya beda, manajemennya pun sudah berubah, serta beda perusahaan,” imbuhnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Perjuangan warga RW 17, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, untuk mendapatkan akses jalan, pasca pembangunan rel ganda (Double Track, red) jalur kereta Bogor – Sukabumi, berbuah manis.

Sekitar 300 warga bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menggelar selametan dengan tumpengan dan ngaliwet bersama di akses jalan yang dibuatkan oleh PT. KAI dan PT. Nidya Karya (NK) selaku kontraktor, Rabu (22/6).

Dadang mengaku bahagia atas dibangunnya akses jalan ini. Karena selama pembangunan double track dilakukan, warga RW 17, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, terisolir.

“Alhamdulillah berkat perjuangan bersama dan kolaborasi antara DPRD Kota Bogor dan warga RW 17 Kelurahan Cipaku, akhirnya PT. NK dan juga subkontraktor lain serta PT. KAI memberikan jalan alternatif ini,” ujar pria yang akrab disapa Kang DID ini.

Meski sempat diwarnai aksi pemblokiran jalan saat proses pengerjaan double track berlangsung. Kang DID menilai, itu merupakan bentuk aspirasi warga.

Sehingga sudah seharusnya, DPRD Kota Bogor, sebagai perwakilan masyarakat bersama Camat Bogor Selatan, Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bersinergi untuk meneruskan semangat perjuangan masyarakat agar bisa mendapatkan keadilan.

“Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa hasil perjuangan warga dan dewan bisa bersinergi untuk bisa mendapatkan akses jalan dan semoga jalan ini bermanfaat selamanya bagai warga RW 17 khususnya dan cipaku pada umumnya,” ungkap Kang DID.

Terpisah, Ketua RW 17, Andi, mengaku bersyukur atas jalan yang sudah dibangun ini. Ia pun menuturkan jalan ini nantinya akan sangat berarti bagi warga, untuk dijadikan akses kendaraan bagi warga yang membutuhkan.

“Saya terimakasih kepada pak Dadang dan PT. KAI serta semua pihak yang terlibat. Jalan ini insyaallah sangat berguna nantinya untuk warga. Baik untuk ambulance masuk maupun kendaraan lainnya,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – emerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna di gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kamis (23/6). Pada rapat paripurna ini Wali Kota Bogor, Bima Arya memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

“Kita patut bersyukur Pemkot Bogor tahun ini meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam dari BPK secara berturut-turut sejak 2016,” ujar Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, prestasi ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan anggota DPRD dalam perencanaan dan pengawasan APBD. Termasuk laporan keuangan yang menjadi substansi Raperda ini telah selesai diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepenuhnya. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor masih dilakukan audit ulang.

“APBD 2021 merupakan tahun anggaran yang masih menghadapi tantangan dan dampak Pandemi Covid-19. Anggaran yang sudah ditetapkan, kami refocusing untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi sesuai ketentuan dengan memperhatikan prioritas pembangunan,” terangnya.

Wali Kota menuturkan, dari sisi pendapatan daerah, Pemkot Bogor menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan berusaha untuk mendorong economy recovery dan economy rebound.

Di sisi lain, Pemkot Bogor melampaui target PAD melalui local tax policy yang meliputi tax relief atau relaksasi pajak dan tax incentive berupa pengurangan dan pembebasan denda.

“Selain itu, kami juga melakukan ekstensifikasi pajak daerah melalui perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pajak daerah melalui peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak,” katanya.

Termasuk, elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, diantaranya, E-SPPT PBB-P2, menghemat biaya cetak dan memudahkan masyarakat untuk mengecek nilai pajak, penyediaan fasilitas platform pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja yang memudahkan warga di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Gojek, Ovo, Traveloka, Blibli, Link Aja dan lainnya.

Hal ini, menurutnya lumayan mendongkrak PAD, sehingga realisasi pendapatan daerah Kota Bogor mencapai Rp 2,6 Triliun atau naik Rp 200 Miliar dibandingkan 2020. Angka ini terdiri dari PAD sebesar Rp 1,07 Triliun atau 117%, naik Rp 200 Miliar dibandingkan 2020, Dana Transfer sebesar Rp 1,4 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 106 Miliar.

“Dari sisi belanja daerah, Pemkot Bogor fokus pada belanja dukungan Vaksinasi Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mulai dari program Penguatan Kesehatan, Program Pemulihan Ekonomi, Program Penguatan Pendidikan, Program Jaring Pengaman Sosial dan Program Prioritas RPJMD,” jelasnya.

Ia melanjutkan, realisasi belanja daerah sebesar Rp 2,6 Triliun atau 92%, naik 3 persen dibandingkan 2020. Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 493 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 135 Miliar, sehingga Silpa 2021 sebesar Rp 365 Miliar.

Dari Silpa tersebut, Rp 144 Miliar merupakan sisa anggaran yang harus dianggarkan kembali di 2022 pada pos belanja yang sama. Sedangkan sisanya Rp 220 Miliar merupakan Silpa yang terdiri dari Rp 98 Miliar pelampauan penerimaan PAD dan Dana Bagi Hasil, Rp 88 Miliar belanja yang tidak terserap, terutama karena rendahnya realisasi belanja di BKAD, DP3A, Dinas Sosial, Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR.

“Dan Rp 19 Miliar sisa belanja tidak terduga, bantuan sosial, bunga, hibah dan transfer, salah satu penyebabnya karena lemahnya sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial, ini yang harus diperbaiki dengan update data serta Rp 15 Miliar efisiensi pengadaan barang dan jasa,” kata Bima Arya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bogor bakal melantik tujuh pengurus DPC dan Halal Bihalal bertajuk ‘Minang Baralek Gadang” di GOR Indoor A Pajajaran Bogorpada 2 Juli 2022 mendatang.

Rencananya, acara tersebut akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, Ketua Umum IKM Fadli Zon, Wali Kota Bogor, Forkopimda, para ketua partai, dan Amggota DPRD Padang serta para tamu undangan lainnya.

Kepada wartawan, Ketua DPD IKM Kota Bogor Rizal Utami mengatakan, IKM bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi diantara sesama. Pelantikan DPC sempat tertunda karena covid yang seharusnya dilaksanakan satu setengah tahun yang lalu.

“Karena memang kita punya siloka di Sumatera Barat, dimana bumi dipijak disitu langit dijungjung. Ya artinya apa, kalau kita berdiam di Bogor berdomisili di Jawa Barat kita harus mengikuti adat istiadat dan budaya Jawa Barat tanpa melupakan budaya dari tanah leluhur sendiri,” ujar Rizal, Kamis (23/6).

Menurut dia, dierkirakan ada sekitar 12 ribu Kepala Keluarga (KK) anggota IKM yang berada di wilayah Bogor. Namun dari jumlah itu baru 2600 KK yang telah memiliki KTA serta terdata dengan baik.

“Kami juga terus mengimbau dalam pertemuan bulanan supaya KK dan KTP supaya diberikan kepada para ketua kecamatan supaya KTA nya kita bikin. KTA Sendiri diterbitkan oleh DPP ditandatangani oleh Fadli Zon (Ketua DPP) serta sekretaris pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Jackson Tanjung menjelaskan, nantinya pada acara tersebut adalah melantik para ketua DPC IKM kecamatan diantaranya 6 Kota Bogor serta satu Kecamatan Ciomas, yang memilih bergabung dengan IKM Kota Bogor.

“Intinya nanti adalah halal bi halal serta pelantikan para ketua DPC,” ujar Jack Tanjung.

Dalam kegiatan itu nantinya, meskipun pandemi sudah memasuki level 1 namun tetap pihak pelaksana akan menggunakan protokol kesehatan demi kenyamanan acara.

Jack mengestimasi peserta yang hadir pada hari H kegiatan mencapai dua hingga tiga ribu orang pada saatnya nanti. “Kita imbau pake masker, jaga jarak,” tegasnya.

Kata dia, acara tersebut juga akan dimeriahkan oleh Kuis Interaktif Minang (KIM) dengan hadiah yang menggiurkan, mulai dari motor, sepeda, pakaian, rice cooker dan lain-lain.

“Artis asal Minang juga akan memeriahkan acara itu. Kemudian akan ada stand kuliner khas Minang. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh sponsor,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Kasus positif Covid-19 di Kota Bogor terus merangkak naik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) terdapat penambahan 26 kasus. Dengan rincian sebanyak 21 orang masih sakit, dan lima pasien dinyatakan sembuh.

Tercatat, hingga hari ini jumlah kasus secara menyeluruh mencapai 59.878, dengan angka kesembuhan 59.141.

Sebelumnya pada Senin (20/6), penambahan kasus terkonfirmasi mencapai 12. Kemudian, Selasa (21/6) naik menjadi 23 kasus. Sementara Rabu (22/6) ada penambahan 22 kasus.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir menegaskan bahwa pihaknya telah menyediakan ruangan khusus isolasi di Blok 3, guna mengantisilasi lonjakan kasus Covid-19.

“Kami selalu siagakan ruang isolasi. Makanya covid ini jangan dianggap remeh, walaupun saat ini kebanyakan hanya gejala ringan dan sedang,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (23/6).

Menurut dia, saat ini RSUD hanya merawat satu pasien covid yang merupakan anak-anak dengan gejala sedang. “Bed covid saat ini 32, bed icu covid 4, jika terjadi lonjakan langsung kontingensi adaptif,” jelasnnya.

Atas dasar itu, Ilham meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker untuk mengurangi risiko terpapar covid.

“Kalau bisa masker tetap dipakai, karena menurut saya itu sangat penting,” katanya.

Ilham pun meyakini bila Covid-19 BA4 dan BA5, sebab memiliki gejala yang sama seperti delta, yakni batuk, pilek, panas dan demam. “Memang secara pemeriksaan belum dilakukan karena masih nunggu rilis Dinkes, tapi kita anggap saja sudah ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ilham memprediksi bila minimnya pasien yang dirawat di RSUD lantaran mayoritas dari mereka melakukan isolasi mandiri.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 di lima daerah di Jawa Barat. Yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bandung.

Ia menyebut bahwa kenaikan tersebut turut dipicu hadirnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

“Kenaikan di Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung Raya. Subvarian, di Cimahi ada 12, di Depok ada 2. Jadi yang terkonfirmasi sub varian 17. Sisanya masih Omicron yang lama,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Sejak diluncurkan pertama kali November 2021, layanan Biskita Transpakuan kian diminati masyarakat sebagai sarana transportasi publik yang nyaman. Hingga saat ini, warga masih belum dikenakan tarif alias gratis untuk menikmati layanan Biskita ini.

Belum diberlakukannya tarif untuk Biskita Transpakuan ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30/2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan umum. Serta Permenhub Nomor 2/2022 tentang perubahan atas Permenhub Nomor 9/2020 tentang pemberian subsidi angkutan umum perkotaan.

Sebenarnya pengenaan tarif direncanakan pada awal tahun 2022. Bahkan, Pemkot Bogor sedang melakukan kajian pentarifan tersebut.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan juga meminta penetapan besaran tarif Biskita terlebih dahulu melalui kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP).

“Kajian-kajian tentang tarif tetap dilakukan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. Pemkot melalui Dishub Kota Bogor sedang melakukan kajian tersebut hasilnya nanti akan disampaikan kepada pusat,” ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (23/6).

Masih gratisnya layanan Biskita Transpakuan, kata Bima, lantaran anggaran subsidi angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) ini telah ditetapkan dalam APBN.

“Karena Biskita ini adalah kolaborasi antara BPTJ Kemenhub dengan Pemkot Bogor, jadi kebijakan tarif ini harus berkoordinasi dengan pusat,” ujar Bima.

Hingga saat ini, Biskita Transpakuan sudah dinaiki lebih dari 400.000 penumpang.

Sebanyak 49 unit bus berukuran sedang ini melayani 4 koridor, diantaranya Stasiun Bogor-Ciparigi, Bubulak-Cidangiang, Bubulak-Ciawi dan Parung Banteng – Air Mancur.

Bima Arya berharap kepada pemerintah pusat agar Biskita ini bisa ditambah unitnya, khususnya di koridor 3 dan 4, untuk mengakomodir antusias warga dalam menikmati transportasi publik yang nyaman, aman dan terjangkau sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Perhubungan.** Fredy Kristianto