31.6 C
Bogor
Monday, August 10, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 855

Negera Diminta Selesaikan Sengketa Persil No.84

0

30 Tahun tak Selesai Diperebutkan 6 Perusahaan

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri turun langsung ke lapangan mendapati kabar masuknya alat berat jenis Beko di lahan C.1973 Persil 84 yang sedang dalam sengketa. Damanhuri memastikan keberadaan alat berat tersebut tidak beroperasi, Sabtu (10/09/22). Ada 6 perusahaan yang mengklaim punya hak atas Persil tersebut yakni PT Ramin, PT Intermecine, PT Gunung Putri Sepakat, PT Indocement, PT Sekayu dan PT Skarfa.

“Malam itu saya mendapat laporan Jumat pukul 01.30 wib ada alat berat masuk ke lahan tersebut, maka saya mengutus Kadus setempat dan staf desa untuk memastikan, dan ternyata benar adanya,” jelas A Heri kepada Jurnal Bogor, Senin (11/09/22).

Besoknya, kata dia, bersama Babinsa dan Babinmas, LPM, staf desa mengecek langsung dan meminta kepada penjaga lahan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan sengketa tersebut untuk menghindari bola liar dan menjaga kondusifitas di masyarakat.

“Dari beberapa kali pertemuan itu selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Putri ada beberapa PT  atau perusahaan berada di lokasi tersebut dan mengklaim bidang-bidang tertentu,” ungkapnya.

Seperti, dia melanjutkan, PT.Indocement dengan sertifikatnya, PT.Intermesin atas nama Ir.Kuncoro, kemudian PT.Ramin atas nama Kuntoro Kusumahardjo, kemudian muncul yang baru, PT.Skarfa yang masih ada pabriknya, kemudian muncul baru lagi yaitu PT.Gunung Putri Sepakat atas nama Ali Bona.

“Dan memang ini tetap beracara,  sampai hari ini sudah juga rapat di kantor Sekda dengan Pak Sekda langsung, Dinas DPMPTSP, namun mengalami deadlock dan belum menemukan titik temu dan ini menjadi PR Pemdes Gunung Putri untuk menyelesaikan duduk perkara dengan Pemda juga dengan kecamatan,” paparnya.

Menurutnya, Persil 84 ini, sepengetahuan dia ada yang mengklaim 38 hektar, 28 hektar dan tentu saja harus dibuktikan. Pihak desa sendiri belum melakukan pengukuran secara global,  karena disana juga ada tanah warga, dan yang masuk ke data Pemdes baru 19.000 meter dengan sekian ratus KK yang ada. Sejauh ini pemdes masih terus membenahi, baru ada sekitar 80% surat-surat tanah sedang Pemdes mengumpulkan agar nanti ada solusi terbaik di masyakarat khususnya, dan Pemdes Gunung Putri umumnya.

“Adanya alat berat yang masuk kemarin sepertinya untuk pemerataan, namun memang belum bergerak. Sempat bergerak setengah hari hanya langsung kita hentikan, yang jelas sih, karana belum ada izin-izin dari Pemda, entah batu atau tanah yang akan diambil kita juga belum tahu persis. Mengingat di lokasi tersebut sudah pernah ada kegiatan tambang 30 tahun kebelakang, dan saat ini kondisi Gunung Putri tinggal sebelah,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejauh ini yang bisa menunjukan legalitas di Persil 84 baru PT.Indocement dengan sertifikat, PT.Intermesin atas nama Ir.Kuncoro dengan AJB tahun 1983 an. Dan disitu juga ada PT.Skarfa yang membeli dari PT.Intermesin. Kemudian ada gereja yang juga punya sertifikat ,dan beberapa warga setempat yang jelas punya lahan disana sejak mereka lahir.

” Untuk luasan sendiri yang dimiliki oleh PT. Intermesin itu ada sekitar 12 hektar. 38 hektare itu yang diklaim oleh Ali Bona dari PT. Gunung Putri Sepakat dan sampai hari ini saya belum punya data-data valid dari Pak Ali ini, baik berupa AJB atau apa yang bisa menunjukkan kepemilikan, yang mereka tunjukan itu hanya Ipeda pembayaran pajak dan bukti plotingan, sedangkan ipeda sendiri bukan bukti kepemilikannya, lalu  plotingan dia juga sudah habis masa waktunya kalo tidak salah berakhir di tahun 2021,” bebernya.

Dia berharap negara hadir perihal masalah lahan di Persil 84 yang sudah 30 tahun tapi tidak selesai-selesai. Maka dari itu dirinya minta kepada instansi terkait di Kabupaten Bogor dan negara agar hadir ditengah-tengah persoalan ini. Karena masalah ini tidak tuntas-tuntas, harusnya ada insiatif dari pihak Kabupaten. Pemdes sangat bisa bersinergi jika memang kehadiran negara ini bisa dirasakan pada saat rakyat sedang membutuhkan.

” Kenapa saya bicara begitu, sekarang ini masyarakat untuk mengurus surat tanah susah, waris susah, bahkan bayar pajak aja mungkin tidak, karena ada surat dari Ali itu yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten agar tidak ada aktivitas surat menyurat di atas Persil 84. Sedangkan disana ada hak-hak warga yang terbelenggu, ya bisa dibilang daerah jajahan, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan untuk menaikan surat menyurat di lahan mereka sendiri pun tidak bisa,” pungkasnya.

Padahal, hal tersebut membuat tidak ada pemasukan kepada negara berupa pajak. Sementara sampai saat ini belum ada surat resmi  yang diklaim Ali Bona masuk desa, terkait bukti-bukti kepemilikan yang legalnya betul-betul diakui negara, yang dia miliki hanya punya surat OSS tahun 2017. OSS tersebut menjelaskan bisa melakukan kegiatan atau pembangunan di Persil no.84, itu dibuat pada saat Nurhayanti jadi Bupati Bogor, dan itu sudah habis di tahun 2021 akhir.

Namun sampai sekarang blm ada kejelasan. Makanya apakah adanya alat berat Beko ini ada keterkaitan dengan hubungan tahan tersebut atau tidak, mengingat belum ada  kedatangan secara resmi dari pihak yang menurunkan alat berat ini kedesa.

Terpisah disampaikan pemerhati kebijakan Mansyur dari Sigma yang mengatakan, jika tidak ada penyelesaian sebaiknya dijadikan bahan berita. Dia mengaku beberapa hari yang lalu berkirim surat ke Pemerintah Kabupaten Bogor Cq Sekda Burhanuddin, dan tembusannya disampaikan kepada Kadis DPMPTSP,  BPN, Kadis SatPol PP, Camat Gunung Putri dan Kades Gunung Putri.

“Alhamdulilah,  jika dengan bisa dihentikannya alat berat oleh Kades Gunung Putri, artinya kegiatan distop dengan kata lain bisa diatasi oleh Pemerintahan Desa Gunung Putri Cq. Bpk DamanHuri. Dengan demikian tentunya sangat tidak salah statement Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yang melakukan kunjungan atau studi banding ke Desa Gunung Putri yang mengatakan Pak DamanHuri tidak pantas jadi Kades tapi pantasnya jadi Bupati, Kan demikian tanggapan atas statement rombongan DPRD Kabupaten Lingga Kepulauan Riau,” papar Mansyur.

** Nay Nur’ain

Dikeluhkan Orang Tua Murid, DSP Smanel Dapat Sorotan

0

Leuwiliang l Jurnal Bogor

Dunia pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah sejumlah wali murid mengeluhkan dana sumbangan pendidikan (DSP) di SMANi 1 Leuwiliang yang besarannya dinilaicukup fantastis disaat kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang belum pulih.

Aktivis Bogor Barat Rahmatullah bahkan menegaskan, sumbangan  tidak wajib bagi orang tua murid sehingga hal ini harus dipahami wali murid atau pun masyarakat lebih luas.

“Kami  mengapresiasi kepada orang tua murid karena mereka telah ikut  menyumbangkan agar pembangunan pendidikan tetap terealisasi. Namun kembali lagi, yang namanya sumbangan itu harus sesuai  kemampuan,” kata Rahmatullah kepada Jurnal Bogor, Senin (12/9).

Menurutnya, sumbangan boleh lebih dari apa yang perlu disumbangkan, ataupun bisa kurang dari nilai itu. Rahmatullah. yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) dari STIH Dharma Andigha Bogor mengungkapkan, sekarang ini  tak sedikit kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan sehingga pihak sekolah harus mampu memahaminya.

“Jangan sampai membuat orang tua murid merasa tertekan akibat  masalah ini. Karena sudah ada komite , lembaga pendidikan jangan terlalu jauh apalagi dijadikan ajang bisnis. Intinya  sumbangan sekolah itu jangan sampai memberatkan orang tua murid,” ringkasnya.

Sementara anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya menjelaskan mekanismenya kalau sekolah minta biaya pendidikan ke orang tua murid Itu harus melaui Komite Sekolah. “Intinya mereka (para orang tua siswa) harus rapat dengan komite terkait sumbangan itu, keberatan atau tidaknya,” kata Asep Wahyu Wijaya.

Jadi kata dia, komite harus aktif dan harus memediasi masalah tersebut. Sebab kalau pihak sekolah langsung ke orang tua murid itu tidak boleh. Asep Wahyu meminta persoalan yang dikeluhkan orang tua murid SMAN 1 Leuwiliang, itu harus diselesaikan  lewat komite.

“Kesepakatan bulatnya besar kecilnya itu ada di komite, bahkan uangnya pun itu masuk ke rekening komite,” jelasnya. 

** Arip Ekon

Perda Kavling Masuk Pembahasan, Achmad Fathoni Sindir Plt Bupati 

0

Cibinong | Jurnal Bogor 

Anggota Bapemperda Achmad Fathoni melanjutkan perjuangan para pengusaha kavling yang mengharapkan terbitnya Perda kavling kebun. Fathoni mengatakan, kini Perda untuk kavling kebun sudah masuk dalam pembahasan dan tinggal dilengkapi oleh pengusung Perda tersebut. Namun dia sedikit menyentil Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan terkait pernyataannya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyayangkan DPRD tidak melakukan pembahasan.

“Pertama Pak Plt mohon instropeksi diri kedalam, apakah dia sudah melakukan koordinasi dengan baik terkait Perda, tanya ke bagian perundang-undangan di Sekda, dan apakah dia sudah melakukan menotoring dengan baik, karena selama ini justeru dari DPRD yang selalu up, nanti bisa dilacak di surat-surat yang masuk,” ungkap anggota legislatif yang berasal dari dapil 2 tersebut.

Menurutnya, DPRD sudah sering berkirim surat mengingatkan ke Pemda atau Eksekutif sesuai dengan MoU yang dibuat November 2021. Dalam MoU tersebut DPRD menyetujui Propemperda sesuai usulan Eksekutif.

“Kalo tidak salah ada 11, tambah inisitif ada 2, jadi 13, dan dari 11 itu kita sudah menyampaikan MoU. Pada  pengalaman tahun-tahun sebelumnya, berkas itu mulai masuk di bulan ke-7 dan ke-8, dan di saat bulan itukan DPRD sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan APBD untuk tahun berikutnya, juga perubahan, LKPJ, dan seterusnya.,” jelasnya.

“Oleh karena itu kita meminta tolong pada Eksekutif, di awal tahun maksimal bulan Maret berkas harus sudah ada yang masuk, kalo sampai akhir Maret tidak ada yang masuk kita anggap pengajuan Propemperda dari eksekutif batal, nah itu diingatkan di bulan Mei, Juni sampai akhirnya Juli,” kata politisi asal PKS ini.

Pada Juli merespons dari Pemda dari bagian perundang-undangan, namun bukan mengajukan draf Perda, tapi mengajukan perubahan Propemperda. Sehingga program yang lama yang ada 11 itu diubah, karena mengajukan perubahan,jelas banyak Propemperda yang hilang.

“Kita khawatir, mereka mengajukan cuma asal ngomong seperti 2021 akhir, kemudian DPRD panggil dan kita tanya, Propemperda yang siap sebetulnya yang mana,” imbuh Fathoni biasa disapa.

Ternyata, kata dia, yang siap diluar reguler, dan untuk reguler sendiri ada 3 yaitu APBD, perubahan dan LKPJ. Sedangkan di luar yang ke-3 itu ternyata yang siap cuma 3 usulan Perda dan 4 tambahannya.

“Dari 4 itu kita nanya RTRW mana?, Dijelaskan semua disitu, RTRW termasuk bagian yang belum siap, kalo pun siap menurut bagian perundang-undangan paling cepat di November akhir 2022,” jelasnya.

“Nah November itu draf baru siap di bagian Eksekutif, kan harus proses kirim dulu ke DPRD , diparipurnakan dulu, baru bikin pansus, sangat tidak mungkin November baru siap disana berproses terus di bahas. Karena seperti itu kita sampaikan, jadi untuk RTRW bagaimana ? mereka bilang ya udah pak kita mundur aja di 2023, dan  itu yang ngomong adalah Eksekutif,” bebernya.

Jadi masih kata dia, kalau Plt Bupati ngomong yang tidak siap menyangka DPRD yang tidak mau membahas itu sama dengan membuka borok sendiri. “Ngapain diungkapin dan itu sudah dari 2021 RT RW diajukan, tidak siap mundur di 2022, sekarang tidak siap lagi, justeru kita yang ngejar-ngejar dari dulu, karena RTRW terkait juga RPJMD, ” kesalnya.

Dia menegaskan, alasan yang dipaparkan Pemda tidak siap itu karena banyak aturan-aturan baru dari pusat yang menyangkut penyusunan RTRW. Misalnya LSD/lahan sawah itu yang dipertahankan, kemudian ada proyek-proyek strategis baru yang harus dimuat di RTRW, disamping juga data-data harus di-update terus.

Menurutnya, sebelum perubahan itu ada total 12 Perda, kemudian didrop retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing alasannya masih harus ada koordinasi lagi. Sedangkan yang masih masuk yaitu fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, kemudian kemajuan kebudayaan, lahan siap bangun untuk pertanian (kavling kebun), kemudian ditambah 4 yang pada tahun 2021 belum selesai.

“Dan untuk tata ruang disepakati tidak masuk di 2022, itupun nanti Bapemperda, tolong sampaikan dan lampirkan kalo mereka sudah melampirkan draf, minimal NA-nya dari RTRW. Poin saya untuk pak PLT tolong, instropeksi dulu, sebelum ngomong menyangkut lembaga lain, padahal riwayatnya juga sangat jelas,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Warga Cicopong Geger Temukan Mayat di Sungai Cidurian

0

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Sejumlah warga geger menemukan mayat tergeletak di aliran Sungai Cidurian, tepatnya di Kampung Cicopong, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin (12/9/22). Mayat yang berjenis kelamin laki-laki tersebut diunggah warga via foto dan video yang sudah tak bernyawa dengan kondisi terlentang di bebatuan Sungai Cidurian, mengenakan pakaian jaket tangan panjang berwarna biru dan celana panjang berwarna hitam. 

Tampak kepala mayat tersebut mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah yang masih segar. Kepala Desa Sukamaju Dahyudin membenarkan  mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warganya yang hendak menambang pasir.

“Mayat yang ditemukan pertama kali oleh warga, sekitar pukul 9:00 wib. Jadi, Pak Mukri langsung laporan ke RT, Pak RT langsung laporan juga ke desa, makanya kami dari desa langsung ke TKP bersama dengan babinsa Pak Admin dan babinkamtibmas Pak Dadan yang datang langsung ke TKP, dan tidak lama dari Polsek Cigudeg pada datang,” ujarnya.

Menurut dia, indentitas korban berinisial A usianya diperkirakan sekitar 35 tahun merupakan warga Kampung Sirnagalih, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pemdes Sukajaya, saya sudah menghubungi Kepala Desa Sukajaya Pak Mamat, dan alhamdulillah beliau juga sedang di Rumah Sakit Leuwiliang dan katanya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta. Saat ditemukan korban dalam posisi terlentang di atas batu, dalam keadaan penuh luka-luka di kepala, di sekujur kepala, cuma ada yang dibawah juga itu juga kayanya bekas tarikan kena batu atau apa di punggung sebelah bahwa itu terluka, terus yang memang parah itu di sekitar kepala,” katanya.

Sementara warga yang pertama kali menemukan, Mukri (50) menyebut, saat itu dirinya hendak mengambil pasir di bantaran Sungai Cidurian kaget. Dia hendak turun ke bantaran Sungai Cidurian namun ada sosok mayat di pinggir sungai.

“Lagi jalan mau ke saung itu mayat ngegeletak aja gitu, tergeletak posisinya pinggir kali, semalem kan banjir disitu kali ngegeletaknya,” bebernya.

Awalnya, Mukri menyebut, bahwa korban yang tergeletak disangka sedang tiduran. Namun, setelah dirinya memastikan ternyata itu adalah jasad seorang pria. “Dikira saya orang itu lagi tidur karena Ngegeletak aja, pas saya pastikan dipanggil ‘kang-kang’ dia gak bangun, ternyata mayat,” ungkap Mukri.

Mengetahui hal itu, Mukri menyampaikan, bahwa dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. “Setelah ketemu korban saya langsung laporan Pak RT dan Pak RT lapor ke Pak Kepala Desa. Langsung warga juga ramai yang melihat ke lokasi kejadian,” katanya.

Menurut, Mukri, saat korban ditemukan terdapat beberapa luka di bagian kepala korban masih ada darah segar yang keluar dari bagian kepala korban.

“Luka-luka di kepala kayanya, ada luka berdarah juga dibagian kepala, jenis kelaminnya laki-laki pakainya baju biru pakai celana bahan kayak celana karate atau silat gitu,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Cigudeg Wagiman membenarkan, adanya penemuan jasad pria ditemukan warga di pinggir aliran Sungai Cidurian. “Iya betul-betul, saat ini saya masih di rumah sakit, sedang ngobrol dengan pihak keluarganya,” tukasnya.

** Andres 

Rusak Parah, Jalan GBJ 1 Baru Dapat Pemeliharaan Tahun Depan

0

 

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Warga yang bermukim di komplek Perumahan Griya 1 Desa Tlajung Udik dan Desa Bojong Nangka Kecamatan  Gunung Putri meminta Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan jalan  utama perumahan GBJ. Terlihat kondisi  jalan utama mengalami kerusakan cukup parah.

Kaman (38) warga perumahan GBJ mengatakan, jalan utama perumahannya sudah rusak sejak 2 tahun lalu. Kondisinya  saat ini sangat memprihatikan. Sepanjang lebih  800 meter mengalami kerusakan parah, kerusakan diperparah dengan lobang yang lebih dari 5cm.

“Kalau hujan seperti sekarang pasti tergenang air, dan jika yang tidak faham kondisi jalan akan jatuh karena kedalam lubang yang tegenang air,”  ujarnya kepada Jurnal Bogor, Senin (11/09/22).

Ia  menambahkan sebagai masyarakat awam mempertanyakan status pemeliharaan jalan tersebut. Apakah jalan tersebut milik Pemerintah Desa atau milik Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Kami mau bertanya  kepada siapa perihal pemeliharaan, katanya itu sudah dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Bogor,”imbuhnya.

Hal senada dikatakan Sri (48) warga GBJ 1 yang juga mempertanyakan perbaikan ruas jalan utama GBJ 1. “Kami berharap jalan GBJ 1  untuk segera diperbaiki. Karena jalan tersebut merupakan akses jalan utama bagi warga perumahan yang hendak keluar menuju jalan raya Gunung Putri. Kami ingin agar segera perbaikan,” harapnya.

Terpisah disampaiakan Staf  UPT PUPR Cileungsi Kartiko saat dihubungi melalui telepon seluler menuturkan ruas jalan utama Per GBJ 1 akan dilakukan perbaikan  atau pemeliharaan tahun depan.

“Mengingat ruas jalan tersebut untuk  pemeliharaannya baru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan pengajuan  pemeliharaannya  sudah  diajukan,” ujarnya.

** Ramses / Nay 

Pengendara Motor Tabrak Alat Berat Proyek Beton di Jalan Cigudeg

0

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Kecelakaan lalulintas kembali terjadi di jalan nasional Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kecelakaan tunggal itu menimpa seorang pengendara motor Honda Beat bernopol F 6754 PK yang menabrak alat berat, Jumat (09/09/2022) sekitar pukul 21:10 WIB.

Kecelakaan terjadi tepat didepan gedung kantor Kecamatan Cigudeg itu mengakibatkan, pengendara motor mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Menurut warga sekitar Farhadi, kejadian kecelakaan tunggal yang menabrak sebuah alat berat tersebut membuat korban tidak sadarkan diri dan terluka di bagian kepala sehingga harus dibawa ke RSUD Leuwiliang.

“Korbannya gak sadar, lukanya paling parah di kepala, kayanya karena benturan alat berat. Pas setelah kejadian kebetulan ada mobil ambulance lewat terus langsung dibawa sama pihak kontraktor ke rumah RSUD Leuwiliang,” ungkapnya.

Sementara itu Kanit Intel Polsek Cigudeg Dikno membenarkan adanya laka lantas kendaraan sepeda motor yang menabrak alat berat jenis vibro rolles di lokasi pekerjaan proyek beton jalan nasional Cigudeg. 

“Iya betul ada kejadian tabrakan tunggal, inikan prosesnya sudah diarahkan ke laka Polres Bogor yang penanganannya lebih paham. Saat ini korbannya juga belum bisa ditemui di rumah sakit, mungkin nanti nunggu informasi dari koordinator lapangan proyeknya, “ujarnya.

Selain belum ditemukan identitas korban, kecelakaan tersebut juga diindikasi terkait tidak adanya rambu penerangan proyek sehingga gelap dan terjadinya kecelakaan yang menabrak alat berat proyek. 

“Identitasnya masih belum diketahui karena gak sadar orangnya, indikasinya kalo yang saya amati kayanya kurangnya rambu-rambu lalulintas kaya penerangan dan sebagainya,” tukasnya.

** Andres

Tikungan Pasang Bedil Kerap Bikin Kendaraan Tergelincir

0

Sukamakmur | Jurnal Bogor 

Tikungan Pasang Bedil atau Waru yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor kerap membuat pengendara roda dua tergelincir hingga terjatuh lantaran jalanan yang licin.

Culeng (25) HMBT Kecamatan Sukamakmur mengatakan, jalan tersebut merupakan akses jalan menuju jalan Samisade yang baru dibuka, namun karena tidak selesai maka jadi setiap kali hujan tanah merah yang bekas buka jalan malah tumpah ke jalanan, hingga mengakibatkan kendaraan jeni roda dua kerap kali tergelincir.

“Dari dana Samisade itu untuk buka jalan baru, namun karena belum selesai maka kini terbengkalai dan tanah merah yang bekas galian buka jalan itu jadi bececeran apalagi disaat hujan turun licinnya luar biasa,” ungkap Culeng.

Menurutnya, pada Minggu (11/09/2022) terlihat dari pukul 07:30 WIB sudah ada 4 pengendara roda 2 yang terjatuh, baik dari luar daerah yang hendak ingin ke tempat wisata melalui jalur tersebut ataupun warga sekitar yang memang menjadi akses rutinitasnya.

” Tolong dipikirkan keselamatan warga, disini Pemdes harus lebih peka, jika memang jalur tersebut masih dalam perbaikan harus dipikirkan dampak dari galian jalan yang sudah dibuka jangan diabaikan begitu saja, ” imbuhnya.

Terpisah disampaikan Praja Armando Abyuma (30), ketika hujan turun, jalanan tersebut selalu dipenuhi oleh lumpur sehingga selalu ada korban, begitupun sampai saat ini belum ada upaya penanganan dari pihak terkait.

“Program jalan Samisade yang mangkrak ,ketika hujan turun lumpurnya kejalan raya banyak makan korban,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ratusan Siswa SDN 03 Caringin Ikuti Sikat Gigi Bersama

0

Caringin | Jurnal Bogor

Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN) tahun 2022, ratusan anak yang tersebar di sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor, serentak melakukan sikat gigi bersama. Salah satunya seperti yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03 Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Sebelum pelaksanaan sikat gigi bersama, para siswa tersebut diberikan penyuluhan dan edukasi cara menyikat gigi yang baik dan benar oleh drg Dwi Afriyanti dari UPT Puskesmas Caringin.

Menurut drg Dwi Afriyanti, penyluhan dan edukasi kepada para siswa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi para siswa agar menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini hari. Pasalnya, saat ini masih banyak siswa SD diusianya ini yang giginya sudah berlubang atau gigi tetap yang tumbuhnya tanpa gigi susu.

“Nah ini yang kadang tidak disadari oleh orang tua bahwa itu adalah gigi tetap. Jadi penting bagi kami memberikan edukasi untuk menjaga kesadaran dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena gigi dan mulut itu pintu masuknya dari segala makanan. Kalau mulut dan gigi baik maka kesehatannya juga akan baik,” kata drg Dwi Afriyanti.

Diterangkannya, penyebab rusaknya gigi sendiri bisa terjadi karena faktor pola makan atau hidupnya sendiri. Salah satunya akibat jarang atau tidak pernah menyikat gigi sebelum tidur.

“Ini mungkin salah satunya, karena pada saat kita tidur kan kita diam sehingga kuman – kuman yang ada di mulut dan gigi itu cepat upadate bergerak serta lebih cepat berubah dan merusak gigi tersebut.  Makanya, mari sejak sekarang kita biasakan untuk sikat gigi sebelum tidur,” ujarnya.

Petugas Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) sekaligus Terafis Gigi dan Mulut, Apong menyebutkan diantara masalah gigi itu bisa terjadi karena beberapa hal yang berbeda. Diantaranya oleh plak dan karang gigi.

Plak gigi adalah lapisan tipis dan lengket di gigi yang terdiri dari bakteri, sisa – sisa makanan dan kotoran. Plak akan matang sempurna 1-2 hari tanpa penyikatan gigi sama sekali. 

“Pada tahap awal, plak berwarna transparan. Tanpa pembersihan yang optimal, plak akan terus menumpuk dan lama-lama dapat berubah warna menjadi putih kekuningan.

Penumpukan plak di gigi berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Sedangkan plak yang menempel di gusi dapat menyebabkan gusi bengkak dan radang gusi,” terang Apong.

Sedangkan karang gigi, sambungnya, sejatinya plak yang menebal dan mengeras. Biasanya karang gigi terakumulasi di atas garis gusi, terutama di bagian dalam dari gigi depan bawah. 

“Jadi beda dari plak, karang gigi umumnya berwarna kecokelatan atau bahkan kehitaman. Prinsipnya, semakin gelap warnanya, itu artinya karang yang terbentuk semakin banyak,” ucap Apong.

Efek jangka panjang lainnya, kondisi ini juga dapat menyebabkan berbagai gangguan gigi yang lebih serius, seperti penyakit periodontitis, gigi tanggal, hingga memicu penyakit jantung dan stroke. 

“Cara, mengobatinya bisa dengan rutin menghosok gigi minimal 2 kali sehari, atau sebelum tidur. Kemudian dengan obat kumur mulut,” imbuh Apong.

Sementara, Kepala SDN 03 Caringin, Agustini menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan HKGN yang dilaksanakan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), khususnya dari pihak UPT Puskesmas Caringin.

Dimana, dalam menyelegarakan sikat gigi bersama anak Indonesia dirangkaikan melalui kegiatan edukasi. Apalagi, HKGN ini diperingati setiap tanggal 12 September.

“Ditahun 2022 ini, mengangkat tema pulih bersama dengan senyum sehat Indonesia. Karena, kegiatan sangat bermanfaat tentunya guna membangun Indonesia dari segi kesehatan secara keseluruhan,” ungkap Agustini.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak UPT Puskeamas Caringin dan Pemerintah yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengetahui pentingnya dan menjaga kesehatan gigi dan mulut.

** Deny

PKS Gunung Putri Tolak Kenaikan BBM

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dimotori oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M.Ichsan bersama puluhan warga turun ke jalan menyuarakan “menolak kenaikan BBM ” beserta dengan bentangan banner dan spanduk. Aksi damai tersebut dilakukan di Jalan Baru Cikeas, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (10/09/22).

Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang berasal dari dapil 2, Achmad Fathoni mengatakan, dia hadir di perempatan Jalan baru Cikeas bersama pengurus, kader, simpatisan PKS dan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

” Penguasa yang membiarkan rakyatnya menderita karena kesulitan dengan harga pangan, energi dan kebutuhan hidup lainnya adalah penguasa yang TIDAK BERHATI NURANI dan penguasa yang semacam itu tidak pantas diberi hati,” geram pria yang akrab disapa Fathoni tersebut kepada Jurnal Bogor, Sabtu (10/09/22).

Menurutnya, dirinya ikut hadir dalam  kegiatan FlashMob PKS Gunung Putri, untuk  menyampaikan aspirasi rakyat yang merasa keberatan akan kenaikan harga BBM

“Aksi ini serentak digelar PKS di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen dan kesolidaritas PKS memperjuangkan nasib rakyat banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden PKS dan anggota legislatif di Fraksi PKS DPR RI sudah menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan harga BBM, dan memberikan solusi jalan keluarnya. Dan untuk yang ada di tingkat Kabupaten ikut mendukungnya dengan bersama-sama langsung turun ke jalan.

“Saat Flashmob, saya ajak bicara tukang tambah ban, penjual gorengan, pedagang ikan dan sayuran, penjual bubur ayam dan nasi uduk sampai pengusaha meubel. Semua menyatakan keluhan yang sama dan setuju dengan PKS untuk menolak kenaikan harga BBM yang semakin membuat rakyat sengsara,” imbuh politisi PKS tersebut.

Dia meminta pemerintah menggunakan hati nurani agar bisa menunjukkan keberpihakan pada nasib rakyat. Pemerintah tidak boleh anggap subsidi untuk rakyat sebagai beban, sementara untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek yang belum prioritas justru dibela.pungkasnya.

Warga Cikeas Wiwin (40) mengatakan dia mengikuti demo yang dimotori oleh PKS karena memiliki misi yang sama, keberatan akan kenaikan harga BBM.

“Gak ada yang mengajak, tapi ini inisiatif saya, kebetulan ada di sekitar rumah jadi saya sebagai warga ikut menyuarakan menolak kenaikan harga BBM, karena dampaknya sangat besar untuk biaya kebutuhan sehari-hari,” kata Wiwin.

Menurutnya, jika yang naik itu harga cabai, atau harga daging tidak akan berdampak pada kebutuhan pokok yang lain. “Ini yang naik BBM, semoga mengangkut pakai BBM otomastis semua harga pada naik tanpa terkecuali,” cetusnya.

Dia juga meminta, pemerintahan jangan mengurangi subsidi untuk BBM. “Jika untuk kegiatan yang lain bisa disubsidi, kenapa BBM gak bisa, ubah aja regulasinya, mobil pribadi/plat hitam dilarang pake pertalite, itu lebih bijak dibanding menaikan harga BBM,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu hal yang membuat pemerintah kebobolan subsidi BBM karena kurangnya pengawasan. “Kalo bisa beli mobil berarti harus sanggup beli bensin, toh penikmat BBM subsidi juga aparat pemerintah, plat merah dengan dalih tugas, mobil-mobil mewah tak jarang sekelas Alpard atau Fortuner ngisinya pertalite,” tegasnya.

** Nay Nur’ain

Kepala Sekolah GM Ditahan Kejari, Ini Kata Adi Suwardi 

0

Cibinong | Jurnal Bogor 

Adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang  dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri (GM) membuat anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor Adi Suwardi mengingatkan para penggiat pendidikan dalam mengelola anggaran APBN tersebut.

Sebelumnya Kepsek Yayasan SMK GM di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diduga melakukan pengadaan fiktif, double anggaran dan lainnya hingga terjadi penyalahgunaan dana BOS.

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Bogor itu mengingatkan adanya penyalahgunaan anggaran dana BOS oleh kepala sekolah agar menjadi catatan penting bagi para penggiat dan pelaku pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Mungkin ada kesalahan pembinaan dana BOS yang dobel anggaran, itu sangat memprihatinkan menurut saya. Dengan terkuaknya kepala sekolah yang menyalahgunakan anggaran dana BOS ini menjadi catatan bagi semua penggiat pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Gunung Putri,” ucap Adi Suwardi kepada Jurnal Bogor, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (09/9/22).

Tentunya kata dia, saat ini kepala sekolah yang menyalahgunakan anggaran sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Cibinong, dan sudah ditahan saat ini sehingga biarkan mereka melakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

“Mudah – mudahan ini menjadi catatan bagi para penggiat pendidikan dari berbagai sektor, dari swasta maupun negeri. Dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai pelaku penggiat didalam pendidikan harus lebih jeli melakukan pengawasan,” cetus dia.

Menurutnya, sekarang sudah banyak sekolah swasta yang saat ini mendapatkan dana BOS, dan dana BOS adalah bagian dari perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan agar dipergunakan sebaik baiknya.

“Barang kali ini oknum saja yang menggunakan dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya, dan itu biarkan saja semuanya akan dibuktikan oleh penegak hukum yang sekarang ditangani oleh pihak kejaksaan,” paparnya.

Selanjutnya Adi Suwardi menjelaskan, faktanya dana BOS ini tidak mencukupi operasional baik swasta maupun negeri, karena fakta di lapangan masih ada guru yang ditanggung oleh pemerintah daerah, dan masih ada tambahan anggaran untuk menopang kegiatan sekolah.

“Apapun bentuk alasannya, seyogyanya ini pun harus dijawab oleh pemerintah secara terukur dan terarah, sehingga dunia pendidikan dan para pengajar ini, dari mulai siswa, staf pengajar termasuk staf TU dan lain sebagainya kesejahteraannya terjamin. Karena saya juga sangat prihatin banyak mendengar ada beberapa guru apakah guru swasta atau guru negeri yang sifatnya honor penghasilannya dibawah rata rata ini juga bagian dari pada tanggung jawab semua,” ujarnya.

“Dan ini sangat disayangkan ketika ada oknum yang menyalahgunakan anggaran yang diduga sampai miliaran itu kita dengar saja nanti hasilnya seperti apa,” imbuhnya.

** Nay Nur’ain