Komunitas anak muda Bogor yang fokus pada lingkungan, pendidikan dan ekonomi kreatif yang dikenal dengan nama Patron bersama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menggelar Livin Camp dan Rafting yang dibuka Wali Kota Bogor Bima Arya di Rancamaya Golf Estate pada 19-20 Juli 2022.
“Kegiatan Livin Camp dan Rafting merupakan kegiatan pengembangan diri anak-anak muda”, kata Ketua Patron Toto Sugianto.
Toto mengapresiasi kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses atas kerjasamanya dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dimana Livin Camp dilaksanakan pada Selasa, 19 Juli 2022, dan Rafting pada Rabu, 20 Juli 2022.
“Tujuan dari diselenggarakannya Livin Camp dan Rafting ini adalah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup se Dunia, dimana Kami ingin berkontribusi terhadap lingkungan kita agar lingkungan kita lebih baik,” kata dia.
Menurut Toto, kegiatan ini berjalan lancar mulai dari persiapan sumber dana, kepanitiaan hingga pelaksanaan, tidak ada kendala dan semua terlaksana dengan baik. “Cuaca juga bagus, maka kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses,” jelasnya.
Hal ini terlihat dari kolaborasi antara komunitas Patron dengan Perumda Tirta Pakuan, serta antusias seratusan orang peserta yang ikut dan didukung partisipasi dari komunitas MC Kota Bogor, influencers, dan media.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, H. Anton Sukartono Suratto turun langsung meninjau sekaligus mendistribusikan bantuan kepada korban banjir bandang Cimanuk, Senin (19/07/2022).
Dalam kunjungan yang dilakukan, H. Anton didampingi Anggota DPR-RI dapil Jabar XI Siti Mufattahah, Kepala BPOKK DPD Jabar, Ketua DPC Partai Demokrat Garut, dan pengurus serta simpatisan Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Garut.
Dalam kunjungannya, H. Anton yang tiba pada pukul 11:30 di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, langsung bergegas mengunjungi Posko Demokrat Peduli Bencana Alam Garut, di Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan langsung untuk menijau dan berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang Cimanuk, khususnya yang ada di Posko Demokrat. Kegiatan ini kami lakukan sesuai arahan dan instruksi langsung Ketua Umum kami Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk turun langsung di tengah-tengah masyarakat, sebelum kegiatan hari ini, saya selaku ketua DPD sebelumnya sudah memberikan intruksi langsung kepada DPC Kabupaten Garut untuk turun dan terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir bandang cimanuk,” ujar ketua DPD Jawa Barat yang akrab disapa Kang H. Anton.
Kang H. Anton mengatakan, dalam kunjungan ini dirinya membawa paket sembako, selimut serta sarung untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak, “mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat mengurangi beban masyarakat, selain itu kami juga menyediakan kendaraan untuk memobilisasi anak-anak sekolah atau digunakan untuk antar jemput anak sekolah,” paparnya.
Setelah dirinya selesai mendistribusikan bantuan dan menyerap aspirasi masayarakat di Posko Demokrat Peduli Bencana Alam Garut, dirinya dan rombongan langsung bergegas ke lokasi kedua posko sekaligus dapur umum TNI-AD yang terletak di Terminal Guntur, untuk mendistribusikan paket sembako berupa beras, mie instan, air mineral dan bumbu dapur lainnya serta sarung dan selimut.
“Di dapur umum sekaligus posko bencana milik TNI AD ini, kami menyalurkan bantuan beruapa sembako untuk memenuhi kebutuhan dapur umum, kami juga memberikan 100 sarung dan selimut agar dapat di distribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” terangnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR-RI ini berharap, masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang Cimanuk, agar di berikan kekuatan, kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, dan bisa kondisinya bisa segera pulih, dan Kang H. Anton juga meminta kepada jajaran pengurus DPC dan Fraksi Partai Demokrat yang ada di DPRD Kabupaten Garut untuk ikut serta ambil bagian dalam proses penanganan pasca bencana.
“Saya meminta jajaran DPC dan Fraksi untuk ikut serta beperan aktif dalam semua proses penangan pasca bencana banjir bandang Cimanuk, dengarkan segala keluh kesah masyarakat untuk terus diperjuangkan, dan terakhir mudah-mudahan apa yang kami berikan ini dapat mengurangi beban masyarakat,” pungkasnya.
Animo orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parakanmuncang 02, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor cukup tinggi pada tahun ini.
Bahkan, pihak sekolah mengaku pecahkan rekor jumlah penerima siswa terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang.
“Kita melihat perkembangan saat ini para orang tua yang mempercayakan anaknya sekolah di SDN Parakanmuncang 02 ini cukup tinggi,” kata Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 02 Ondeng Sofwanudin kepada Jurnal Bogor, Senin (18/07).
Sebab, kata dia, jumlah siswa dalam tahun ajaran baru 2022-2023 ini mencapai 93 orang pelajar yang masuk di kelas satu, belum ditambah lagi siswa yang di kelas lain sebanyak 3 orang pelajar.
“Bagi saya ini adalah tanggung jawab yang besar yang harus saya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengenai kepercayaan yang mereka berikan kepada kami,” ujarnya.
Kendati begitu, untuk ruang kelas siswa masih tercukupi. Karena di sekolahnya mempunyai 12 rombongan belajar (rombel) dua lantai. Tetapi kedepan, pihaknya akan mengusulkan untuk lantai tiga yang nantinya akan dibuatkan aula serbaguna.
“Seperti kita lihat kebelakang kalau ada acara, dengan ruang yang sangat terbatas sehingga kurang menampung kapasitas ruang, mudah-mudahan nanti setelah kita usulkan terwujud,” paparnya.
Menurut Ondeng, pihaknya akan baru melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Selasa (19/7) hingga Kamis (21/07). “Kini kami menggelar rapat dengan para guru menyikapi program-program di tahun pelajaran yang baru ini. MPLS ini diantaranya mengenal lingkungan sekolah,” jelasnya.
Selama tiga hari MPLS tersebut, selain pengenalan lingkungan sekolah yang didalamnya ada materi-materi tentang menyayikan Indonesia Raya dan lagu daerah. “Juga perkenalan terhadap tenaga pendidik serta mengenalkan dinamika lingkungan sekolah,” tukasnya.
Menanggapi keberadaan jembatan gantung Muara -Leuwibolang, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor sudah lama rusak berat, direspons positif Gold Mining CSR Specialist PT. Antam (Tbk) UBPE Pongkor, Rohyan. Dia meminta pihak Desa Bantarkaret segera mengajukan ke perusahaan BUMN tersebut.
Rohyan yang merupakan warga Kecamatan Nanggung menjelaskan, jembatan Leuwibolang-Muara yang telah mengalami kerusakan itu agar Pemerintah Desa Bantarkaret memasukan ke program-program Musyawarah Pemberdayaan Masyarakat Desa (Muspemades) tahun 2023.
“Terkait jembatan Leuwibolang kalau mau dimasukan ke Program Muspemades untuk alokasi anggaran tahun 2023,” ungkapnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp kepada Jurnal Bogor, Senin (18/07).
Sebab kata Rohyan, setiap tahunnya setelah Musyawarah Pembangunan Pongkor (Musrenpong) berlangsung dari 11 desa se- Kecamatan Nanggung itu menerima alokasi anggaran CSR dari PT Antam.
“Namun, terlebih dulu Pemerintah Desa harus ke perusahaan PT Antam,” kata Rohyan. “Jadi tahun kemarin per desa 200 juta. Sementara untuk tahun depan juga nilai masih sama,” ujarnya.
Sebelumnya embatan gantung Leuwibolang – Muara dengan panjang 50 meter dan lebar 1 meteritu mengalami kerusakan parah ternyata pernah. Kerusakan jembatan kerap membahayakan pengguna jalan dan pernah diajukan ke perusahaan tambang emas PT Antam Pongkor.
“Untuk perbaikan jembatan gantung itu, telah kita usulkan ke PT Antam, namun pihak perusahaan tersebut tak merespons,” kata Ketua RT 03 RW 04 Sohe kepada Jurnal Bogor, Kamis (14/7).
Sebelumnya dia juga mengaku telah mengajukan perbaikan jembatan gantung melalui Pemerintah Desa Bantarkaret. “Proposal pengajuan perbaikan jembatan kami layangkan, tetapi sampai sekarang pihak PT Antam belum memberikan jawaban,” tukasnya.
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan Leuwisadeng periode 2022-2027 kembali dipimpin Ade Suryana. Pemilihan Ketua IPSM Kecamatan Leuwisadeng itu digelar dalam Musyawarah Kecamatan (Muscam) II di aula Kecamatan Leuwisadeng, Senin (18/07).
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Leuwisadeng, Dede Sujono yang juga dihadiri Ketua IPSM Kabupaten Bogor Nining Yuningsih.
“Nanti di Muscam kan ada pembentukan ketua baru, agenda kerja dan syukur-syukur ada visi-misi, intinya penyegaran biar tidak monoton. Dan nanti ada agenda rutin juga rencana kerja ketua IPSM yang baru, selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kecamatan Leuwisadeng,” ungkap Dede Sujono kepada wartawan.
Dia meminta, Ketua IPSM Leuwisadeng untuk terus mengembangkan inovasi seperti membuat website dan akun media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai sarana penyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPSM Kecamatan Leuwisadeng tersebut.
“Kalau melihat Permensos Nomor 10 Tahun 2019, tugas IPSM itu ada enam, salah satunya membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dan kami menekankan disini ada inovasi IPSM Kecamatan Leuwisadeng tidak terpaku pada kegiatan rutin. Inovasinya seperti website IPSM Kecamatan Leuwisadeng kan belum punya, dan medsos juga belum punya seperti Instagram belum ada. Itu kan kalau dengan adanya medsos kan marketing kegiatan-kegiata bisa diketahui oleh khalayak umum,” katanya.
Terpisah, Ketua IPSM Leuwisadeng terpilih, Ade Suryana mengatakan, memang penyegaran organisasinya ada di tubuh internal IPSM Leuwisadeng itu sendiri dan dia mengaku sejalan dengan harapan pihak kecamatan.
“Bahwa kedepan untuk mendongkrak nama IPSM Leuwisadeng itung-itung sosialisasi juga kita menggunakan media sosial seperti Fb dan Instagram. Intinya kita akan terbuka menerima masukan dari masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan IPSM sendiri,” katanya.
IPSM Kecamatan Leuwisadeng, kata Ade Suryana, kedepan pihaknya siap dikritisi dengan dasar untuk kemajuan.
“Selama ini teman-teman IPSM fokus pada pengantaran masyarakat ke rumah sakit, ke Dinas Sosial dan ke Dinas Kesehatan. Nanti, kita akan melebar lagi karena IPSM itu ada 25 item yang harus dikerjakan dan kami secara bertahap baru 4 item masih banyak yang belum kami laksanakan. Untuk itu, kami coba kejar target itu,” tukasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pilih (Dapil) I menggelar resses masa sidang ke-3 tahun 2022-2023 di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin (18/7/22).
Reses yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim, Kukuh Sriwidodo, Teguh widodo, Arif Abdi, Camat Kalapnunggal Achmad Kosasih, Kades se-Kecamatan Klapanunggal, masyarakat, TNI, Polri dan pemangku agama itu untuk menyerap aspirasi dan memastikan program yang sudah dan tidak berjalan akibat terdampak refocusing anggaran akibat Covid-19.
“Kita hanya menyerap aspirasi masyarakat di resses ke-3 di Kecamatan klapanunggal. Kita pertama pastikan kemarin usulan reses terakhri Kecamatan Klapanunggal pada bulan November 2021 lalu yang mana yang sudah terealisasi dan belum terealisasi karena refocusing supaya kita usulkan kembali melalui pak Camat tadi sudah disampaikan,” kata Rudy Susmanto kepada Jurnal Bogor.
Politisi Gerindera itu menegaskan, untuk usulan yang terkena refocusing pada tahun kemarin, akan menjadi prioritas DPRD untuk diselesaikan ditahun 2022 atau 2023. Selain itu untuk usulan baru dari masyarakat akan didorong agar secepatnya dapat teralisasi.
“Yang direfocusing harus menjadi prioritas untuk kita selesaikam dan usulan baru salah satunya UMKM akan menjadi prioritas yang akan kita dorong,” ungkap Rudy biasa disapa.
Ia menambahkan, untuk usulan dalam reses kali ini, masyarakat meminta agar UMKM dimudahkan legalitasnya. Lalu usulan pendidikan, masyarakat Klapanunggal menginginkan agar membangun SMPN yang baru. Selain itu juga usulan terkait SMA yang menjadi wewenang provinsi, akan didorong dan membuat rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Tadi ada usulan terkait renovasi ruang dinas kepala puskesmas menjadi ruang pelayanan, lalu terkait zonasi pendidikan Kecamatan Klapanunggal yaitu menginginkan adanya SMP yang baru dan nanti akan kita dorong Dinas Pendidikan. Kemudian untuk usulan SMA kita hanya bisa membuat rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dilihat kebutuhan SMA di Kecamatan Klapanunggal,” paparnya.
Dengan adanya program yang belum teralisasi tadi, kata dia akan didorong melalui anggaran perubahan APBD 2023 agar seluruh keingingunan masyarakat dapat terealisasi.
“Karena kita sudah usulkan semua di APBD 2022, karena Kabupaten Bogor melaksanakan dua kali perubahan APBD atau perubahan parsial, mungkin ada yang kena refocusing. Nah, yang terkena refocusing itu akan kita prioritaskan di APBD perubahan kalau waktunya mencukupi,” tandasnya.
Warga Desa Singajaya-Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU).
Menurut Dudung (40) warga Cibodas, minimnya PJU membuat sejumlah tempat di lintasan ruas jalan tersebut rawan kecelakaan bahkan tindak kejahatan. Apalagi di sejumlah titik di pinggiran jalan terdapat banyak pepohonan rimbun yang membuat kondisi jalan bertambah gelap dan menyeramkan.
“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera membenahi persoalan minimnya PJU di ruas jalan Singajaya – Cibodas agar ruas lintasan jalan yang dilalui para pengendara tidak gelap gulita serta aman dari potensi terjadinya kecelakaan maupun aksi kejahatan,” keluh Dudung kepada Jurnal Bogor , Senin (18/07/22)
Dia berharap pemerintah terutama dinas terkait untuk lebih serius menangani persoalan PJU terutama untuk tempat yang di pelosok mengingat slogan Bupati Bogor Ade Yasin adanya Bogor Caang.
“Kan pernah disebut oleh Bupati Ade Yasin program Bogor Caang, nyatanya Jonggol dan desa kami Cibodas khususnya jauh dari kata caang atau terang, kecuali listrik dari rumah masing-masing,” papar Dudung.
Hal tersebut turut dibenarkan Kepala Desa Cibodas Anda Suhanda , dimana menurutnya desa sudah sering kali mengajukan untuk penambahan PJU, namun sampai saat ini belum juga terealisasi.
“Sejak tahun kemarin kami pemerintah desa sudah mengajukan untuk penambahan PJU namun tak juga terealisasi sampai saat ini,” ujarnya.
Kavling kebun yang digadang- gadang akan dijadikan peraturan daerah (perda) oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor sebagai pengusung sampai saat ini belum dilakukan kajian oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki peran untuk menentukan suatu wilayah.
Eko Warto
“Terkait Perda Kavling kami belum melakukan kajian” jelas Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor Eko Warto kepada Jurnal Bogor , Senin (18/07/22).
Sebelumnya, kavling kebun menjadi sorotan Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Atma, SE. Menurutnya, kavling kebun yang sudah terlanjur menjamur di wilayah Bogor Timur harus segera dicarikan solusi karena ini sudah menjamur dan ada konsumen yang harus dipikirkan nasibnya, apalagi konsumen notabene warga luar Bogor yang tidak tahu menahu jika di Kabupaten Bogor belum ada aturan untuk penjualan kavling kebun.
” Betul, Komisi 1 yang mengusulkan akan Perda untuk kavling kebun tersebut, namun regulasi aturan harus tetap ditempuh, dalam arti pengusaha harus tetap mengedepankan aturan yang ada jangan main tabrak,” ujar Atma kepada Jurnal Bogor , Senin (11/07/22) lalu.
Jika Perda tidak dibuat, usaha kavling kebun ini akan menjadi bom waktu untuk Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. Maka dari itu Komisi 1 menjadi pengusul agar kesemrautan yang ada di Bogor Timur khususnya bisa tertata rapi karena adanya Perda dan otomatis pengusaha harus mengikuti regulasi.
“Tapi, saat ini tidak semudah itu untuk membuat menjadi perda, karena harus ada kajian – kajian dari eksekutif dan dinas – dinas terkait dan sampai saat ini itu belum ditempuh,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya bukan membatasi investor untuk berkembang di Kabupaten Bogor, namun justru mendukung dengan adanya investor. Tetapi harus tetap taat pada aturan jangan main tabrak apalagi aturan itu baru mau digodok. Atma mengingatkan jangan dijadikan ajang jualan agar konsumen pun nantinya bisa memiliki kavling kebun yang legal tanpa ada permasalahan.
“Kita coba dukung usaha dengan mengusung Perda, namun tetap ada peran eksekutif untuk melakukan kajian, apakah lahan tersebut layak untuk dijadikan kavling kebun atau tidak, itu kewenangan eksekutif untuk membuat kajian,” beber Aleg yang berangkat dari PKS tersebut.
Jadi jika mau semuanya rapi harus tegas Atmas harus mengikuti regulasi yang ada hingga pengusaha bisa tenang konsumen pun nyaman.
Sekedar diketahui, jumalah kavling kebun di Bogor Timur sudah sampai puluhan, mulai dari Granada , Andalus, Jati Indah , Pesona Alam, Bonjovi, dan masih banyak lagi yang tak jarang terjadi persoalan pertanahan dan perizinan.
