JURNAL INSPIRASI – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun 2021, yang menyeret tiga SKPD, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan, terus menjadi sorotan.

Seperti diketahui, proyek Perpustakaan Daerah yang menjadi program Dinas Arsip dan Perpustakaan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp600 juta. Rupanya hal serupa juga terjadi pada pengerjaan Alun-Alun.

Kepada wartawan, Kepala Disperumkim, Juniarti Estiningsih membenarkan mengenai temuan tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan BPK ada kelebihan pembayaran sebesar Rp416 juta.

“Ya, sudah kita laporkan ke pelaksana kegiatan atas temuan itu,” ujarnya, Senin (25/7).

Kata dia, usai pelaporan, pelaksana kegiatan awalnya meminta diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun untuk melunasi kelebihan pembayaran ini. Namun, Disperumkim meminta agar pelaksana kegiatan menyelesaikan dengan lebih cepat.

“Kami meminta September harus selesai, dan mereka juga sudah menyanggupinya, itu sudah tertuang dalam surat pernyataan bermaterai,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab disapa Esti ini mengaku bakal mengevaluasi temuan tersebut kedepannya. “Kami sebagai pengguna anggara untuk memonitor terkait hal itu,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim meminta kontraktor proyek pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor tahun 2021 dapat mengembalikan uang ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebelum akhir tahun 2022.

“Kalau bisa sebelum evaluasi sudah dibayar, sebelum akhir tahun (2022), ya pokoknya secepatnya,” katanya.

Ia menegaskan, berdasarkan keterangan dari pelaksana atau kontraktor pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor, uang yang mereka sudah terima itu dinilai sepadan dengan hasil produksi atau pekerjaan yang sudah mereka hasilkan.

Namun, kemudian ada temuan dari BPK, yang katanya ada kekurangan volume, dimensi dan sebagainya tentu harus dikonfirmasikan ulang ke kontraktor.

“BPK memberikan kesempatan untuk dicicil selama punya niat baik. Yang harus jadi pidana dikemudian hari kalau tidak ada niat baik,” katanya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Perjalanan dinas luar negeri ke Italia yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan, diantaranya H Murtadlo, Said Mochammad Mohan dan Sarif Sastra, masih mengundang sorotan publik. Namun, dibalik itu Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan surat edaran bernomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) tertanggal 22 Juli 2022, yang berisi tentang larangan PDLN.

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, berkenaan dengan kembali meningkatnya laporan penyebaran Covid-19 varian baru di Indonesia dan sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih di dalam negeri.

“Dengan hormat kami sampaikan kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan instansi saudara dapat ditangguhkan. Adapun pelaksanaan PDLN yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan presiden dan tugas belajar,” demikian isi surat itu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin (JM) memastikan bahwa tidak ada lagi PDLN yang dilakukan anggota dewan pasca adanya surat edaran tersebut.

“Kita fatsun aja karena memang proses ke luar negeri itu cukup panjang mekanismenya perizinannya, kalau tidak disetujui maka tidak akan berangkat,” ujar JM kepada wartawan, Senin (25/7).

“Tidak ada yang berangkat lagi. Otomatis tidak ada yang berangkat dan saya rasa kita patuh dan fatsun. Kalau pun berangkat itu merupakan program kementerian dalam negeri ketika ada acara peningkatan sumber daya manusia,” sambungnya.

Saat disinggung mengenai apakah Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Dalam Negeri memberikan rekomendasi PDLN ke Eropa atau Singapura (sesuai rekomendasi Bimtek Kemendagri). JM mengaku belum mengetahui kemana negara tujuan.

“Kami sebagai anggota dewan adalah peserta ya jadi kita mengikuti dimana pun waktu. Ya, berapa lama secara teknis katanya juklak juknisnya belum di edarkan ke semua ke sekretariat DPRD. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah kunker ke luar negeri berdasarkan undangan atau ‘mencari’ undangan. JM menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima undangan.

“Saya sendiri belum menerima undangan ya. Pernah sih dulu itu ada undangan secara tupoksi berkaitan langsung contoh misalkan saya hadir seminar terkait smart city. Kemudian seminar tentang teknologi air minum. Peserta yang berangkat dibatasi yaitu empat orang,” tuturnya.

JM menuturkan, untuk dapat melaksanakan PDLN, usulan harus diserahkan kepada wali kota kemudian diserahkan ke gubernur, dan setelah dapat verifikasi serta persetujuan gubernur lalu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses ke Kementerian Keuangan selama sebulan.

“Setelah disetujui, maka kita mendapatkan point itu baru mempelajari proses segala kebutuhan si masing masing anggota. Misalkan visa atau surat surat lain lah berkiatan dengan syarat untuk ke luar negeri,” jelasnya.

JM juga menyatakan bahwa anggota dewan yang melaksanakan PDLN harus memberikan laporan hasil kunjungannya.

“Dalam kota aja biasanya kita rata-rata satu pekan. Kalau luar negeri kasih kesempatan untuk para anggota menyusun laporan dalam dua minggu, sesuai dengan hasil dari undangan yang mereka hadiri yang berkaitan dengan tupoksi masing masing. Nanti akan di pertanyakan ke anggota,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tidak semua hasil kunker dapat diimplementasikan, lantaran tergantung dari situasi dan kondisi Kota Bogor.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Bogor Rahmatullah mengaku menyayangkan dengan adanya ‘healing’ para dewan.

“Kalau memang study banding sudah ada dalam perencanaan memang secara regulasi sah sah saja tapi tidak ada substansinya yang mereka lakukan itu,” ucapnya.

Ia meminta agar dewan menghentikan kegiatan-kegiatan setemonial, yang tidak memberkkan efek positif bagi masyarakat. “Lebih baik dihapuskan saja kegiatan yang tidak ada efeknya bagi masyarakat,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah pusat masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 akibat kasus covid yang kembali meningkat.

Kendati demikian, sejumlah Anggota DPRD tetap terbang Italia dalam rangka studi banding, baru-baru ini. Diketahui, keempat anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke ‘Negeri Pizza’ itu, yakni H Murtadho, Said Mochamad Mohan, Sarif Sastra dan Rifky Alaydrus.

Hal itu pun dibenarkan oleh Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Bogor Boris Darurasman. “Ya, betul ada empat anggota dewan yang berangkat, dan didampingi oleh satu ASN,” ucapnya, baru-baru ini.

Menurut dia, sesuai himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kegiatan kunjungan kerja (kunker) keluar negeri memang tidak diperbolehkan selama pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, untuk saat ini kunker ke luar negeri sudah bisa dilakukan.”Kalau sekarang sudah ada aturan baru, jadi boleh melakukan kunker ke luar negeri,” ujarnya.

Kata dia, kunker ke luar negeri, tetap harus memenuhi sejumlah tahapan, mulai dari izin wali kota, gubernur serta persetujuan, Kemendagri, Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Boris juga mengatakan bahwa anggaran kunker luar negeri bagi para wakil rakyat pun sudah tertera dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemkot Bogor.

“Untuk biaya selama perjalanan atau kegiatan lanjutnya, itu ditanggung oleh keuangan daerah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SIPD,” jelasnya.

Anggaran kunker luar negeri, sambungnya, sudah termasuk ke dalam akomodasi hotel dan sebagainya, untuk teknisnya ngikutin sesuai ketentuan dalam SIPD.

“Kalau misalnya biaya hotel di Itali atau tempat kunjungan sekian, atau misalnya biaya kopi sekian, kalau kita masukin angka diatas sistem maka akan merah, artinya tidak bisa,” ungkapnya.

Kendati demikian, Boris enggan merinci berapa anggaran yang dihabiskan para wakil rakyat untuk plesiran ke Eropa.

Lebih lanjut, kata Boris, anggota dewan yang melalukan kunjungan itu sesuai tupoksi di komisinya, dan hasilnya nanti akan dimplementasikan dengan masing-masing dinas yang menjadi mitra kerjanya.

Boris menambahkan, para anggota DPRD yang melaksanakan kunker ke luar negeri, setibanya di tanah air mereka harus membuat laporan, terkait apa saja yang dipelajari kepada Kemendagri, paling lambat sepekan setelah kepulangannya.

“Harus dibuat laporan dalam sepekan, kalau tidak ada sanksinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo mempertanyakan urgensi wakil rakyat melaksanakan studi banding ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Bogor.

“Urgensinya apa? Kalau mau bicara soal kesejahteraan rakyat, tinggal sinkronkan saja program dinas mana yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pelatihan wirausaha. Itu lebih real,” tegas Dwi.

Dwi pun menyebut bahwa untuk mengimplementasikan program-program dari luar negeri ke Kota Bogor, mestinya dilakukan secara apple to apple. “Harusnya dari pemerintah ke penerintah. Atau palingh tidak dilakukan oleh level pusat. Sebab, daerah punya keterbatasan wewenang,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, seharusnya kalaupun kunker luar negeri harus dilakukan, anggota dewan lebih baik mendatangi kota di luar negeri, yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Bogor dalam bentuk sister city. Sehingga transfer ilmu dan teknologi dapat dilakukan tanpa kendala.

“Kenapa nggak berkunjung ke kota yang sudah jadi sister city dengan Kota Bogor? Sekarang mana hasilnya?,” katanya.

Sementara itu, dari keempat wakil rakyat tersebut saat dikonfirmasi mengenai keberangkatannya ke Itali, dua diantaranya memilih bungkam meski mereka membaca WhatsAppnya, satu diantaranya mengaku sedang di Bandung dan satu orang lagi memilih membalas meski tidak menjelaskan soal keberangkatannya ke luar negeri.

Terpisah, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, sebanyak 50 anggota dewan akan secara bergiliran terbang ke luar negeri, dengan kuota per kloternya sebanyak empat orang.** Fredy Kristianto

Anggota Dewan Plesiran ke Itali, Hasilnya Apa?

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah pusat masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 akibat kasus covid yang kembali meningkat.

Kendati demikian, sejumlah Anggota DPRD tetap terbang Italia dalam rangka studi banding, baru-baru ini. Diketahui, keempat anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke ‘Negeri Pizza’ itu, yakni H Murtadho, Said Mochamad Mohan, Sarif Sastra dan Rifky Alaydrus.

Hal itu pun dibenarkan oleh Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Bogor Boris Darurasman. “Ya, betul ada empat anggota dewan yang berangkat, dan didampingi oleh satu ASN,” ucapnya, baru-baru ini.

Menurut dia, sesuai himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kegiatan kunjungan kerja (kunker) keluar negeri memang tidak diperbolehkan selama pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, untuk saat ini kunker ke luar negeri sudah bisa dilakukan.”Kalau sekarang sudah ada aturan baru, jadi boleh melakukan kunker ke luar negeri,” ujarnya.

Kata dia, kunker ke luar negeri, tetap harus memenuhi sejumlah tahapan, mulai dari izin wali kota, gubernur serta persetujuan, Kemendagri, Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Boris juga mengatakan bahwa anggaran kunker luar negeri bagi para wakil rakyat pun sudah tertera dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemkot Bogor.

“Untuk biaya selama perjalanan atau kegiatan lanjutnya, itu ditanggung oleh keuangan daerah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SIPD,” jelasnya.

Anggaran kunker luar negeri, sambungnya, sudah termasuk ke dalam akomodasi hotel dan sebagainya, untuk teknisnya ngikutin sesuai ketentuan dalam SIPD.

“Kalau misalnya biaya hotel di Itali atau tempat kunjungan sekian, atau misalnya biaya kopi sekian, kalau kita masukin angka diatas sistem maka akan merah, artinya tidak bisa,” ungkapnya.

Kendati demikian, Boris enggan merinci berapa anggaran yang dihabiskan para wakil rakyat untuk plesiran ke Eropa.

Lebih lanjut, kata Boris, anggota dewan yang melalukan kunjungan itu sesuai tupoksi di komisinya, dan hasilnya nanti akan dimplementasikan dengan masing-masing dinas yang menjadi mitra kerjanya.

Boris menambahkan, para anggota DPRD yang melaksanakan kunker ke luar negeri, setibanya di tanah air mereka harus membuat laporan, terkait apa saja yang dipelajari kepada Kemendagri, paling lambat sepekan setelah kepulangannya.

“Harus dibuat laporan dalam sepekan, kalau tidak ada sanksinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo mempertanyakan urgensi wakil rakyat melaksanakan studi banding ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Bogor.

“Urgensinya apa? Kalau mau bicara soal kesejahteraan rakyat, tinggal sinkronkan saja program dinas mana yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pelatihan wirausaha. Itu lebih real,” tegas Dwi.

Dwi pun menyebut bahwa untuk mengimplementasikan program-program dari luar negeri ke Kota Bogor, mestinya dilakukan secara apple to apple. “Harusnya dari pemerintah ke penerintah. Atau palingh tidak dilakukan oleh level pusat. Sebab, daerah punya keterbatasan wewenang,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, seharusnya kalaupun kunker luar negeri harus dilakukan, anggota dewan lebih baik mendatangi kota di luar negeri, yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Bogor dalam bentuk sister city. Sehingga transfer ilmu dan teknologi dapat dilakukan tanpa kendala.

“Kenapa nggak berkunjung ke kota yang sudah jadi sister city dengan Kota Bogor? Sekarang mana hasilnya?,” katanya.

Sementara itu, dari keempat wakil rakyat tersebut saat dikonfirmasi mengenai keberangkatannya ke Itali, dua diantaranya memilih bungkam meski mereka membaca WhatsAppnya, satu diantaranya mengaku sedang di Bandung dan satu orang lagi memilih membalas meski tidak menjelaskan soal keberangkatannya ke luar negeri.

Terpisah, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, sebanyak 50 anggota dewan akan secara bergiliran terbang ke luar negeri, dengan kuota per kloternya sebanyak empat orang.** Fredy Kristianto