29.9 C
Bogor
Saturday, May 9, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 734

DLH Kabupaten Bogor Sosialisasi Pengurangan Sampah, Warga: Positif dan Bermanfaat

0

Megamendung | Jurnal Bogor

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan sosialisasi pengurangan sampah diikuti sebanyak 60 orang peserta mewakili 3 kecamatan yakni Ciampea, Ciawi dan Megamendung. Kepala DLH Ade Yana didampingi Kasi Penanggulangan Sampah melakukan sosialisasi di aula Cahaya Village Hotel, Jalan Raya Puncak KM 60 Desa Cipayung, Megamendung, Selasa (6/12/2022).

“Pesertanya ada 60 orang masing-masing mewakili Kecamatan Ciampea, Ciawi dan Megamendung diikuti unsur kader Posyandu, staf desa, karang taruna dan pegiat lingkungan,” ucap Kasi Penanggulangan Sampah DLH Kabupaten Bogor, Nur dikutip dari Penapublik.

Diakui Nur, terkait peserta dalam kegiatan tersebut lebih diprioritaskan untuk kategori pemula dalam penerapan program dan sosialisasi pengurangan sampah. “Paling tidak yang sudah menerapkan program Bank Sampah di lingkungannya bisa sharing wawasan keilmuan dengan teman-teman didalam kegiatan ini,” tuturnya.

Salah seorang peserta mewakili Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Samsul, mengatakan kegiatan yang digagas oleh DLH Kabupaten Bogor dalam upaya pengurangan sampah diakuinya cukup bermanfaat dan positif.

Namun demikian kata Samsul, alangkah baiknya semua desa dilibatkan dalam kegiatan tersebut kedepannya. “Di Desa Banjarsari saja soal tempat penampungan sampah cukup kewalahan karena hanya ada 1 tempat pembuangan sampahnya sementara warga dari mana-mana buang disitu,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi pengurangan sampah tersebut, ia dan rekan-rekannya berharap adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) skala kecamatan.

“Penerapan Bank Sampah sedikit banyak bisa mengurai permasalahan sampah di lingkungan meskipun mungkin tidak maksimal tetapi setidaknya ada upaya dari warga masyarakat seperti di Desa Banjarsari salah satunya disana ada Bank Sampah LIBBS di RT 2 RW 03 yang sudah berjalan 2 tahun belakangan ini dan cukup terlihat aktif sampai sekarang,” pungkasnya.

Asep.S.Sayyev|*

Kepsek SDN 01 Babakan Dayeuh Tabrak Aturan Jual Buku LKS

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Meski sudah tak diizinkan dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 18 1a tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan pendidikan dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, LKS, maupun pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Namun Peraturan Pemerintah tersebut justeru ditabrak oleh Kepala Sekolah SDN 01 Babakan, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang sampai saat ini masih terus melakukan penjualan LKS dan siswa membeli di toko dekat sekolah yang sudah ditunjuk atau bekerja sama.

Salah satu siswa Oni (bukan nama sebenarnya) mengaku sejak kelas satu sampai saat ini masih membeli LKS. “Soalnya pelajaran ngambilnya dari LKS, kadang guru hanya menjelaskan buka halaman 10 kerjakan di LKS, terus dikumpulin,” ujar siswa yang masih polos tersebut.

Sementara Zul (53) salah satu orang tua siswa yang turut membenarkan adanya penjualan LKS yang terus menerus di sekolahan tersebut sejak anaknya kelas 1 SD sampai saat ini, padahal ia hanyalah buruh serabutan yang mempunyai penghasilan tidak tentu.

“Untuk anak pasti saya pentingin, walaupun anak saya sudah piatu karena ibunya sudah meninggal. Hanya terkadang keberatan aja dengan harga 150 ribu yang harus dibayar cash dan sering sekali beli LKS di sekolah itu,” keluhnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (06/12).

Padahal, sambung Zul, sudah ada dana BOS yang bisa dipakai untuk membeli buku seperti di sekolah teman anaknya yang tidak pernah membeli LKS. “Teman saya anaknya gak pernah beli LKS, karena gurunya ngasih PR dari buku tema yang dipinjamkan, kok di SDN 01 Babakan ini malah beli LKS melulu, ” ungkapnya.

Sementara Kepala Sekolah SDN 01 Babakan Yahya Wahyu membenarkan sekolah yang dipimpinnya menjual LKS. “Ya di sekolah ini jual LKS, tapi dititip di toko dan untuk siswa miskin dan yatim kami bebaskan,” singkatnya enteng.

Untuk diketahui, larangan penjualan buku, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun kolektif. Selain tertuang dalam Peraturan Pemerintah juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 tentang buku.

** Nasir/ Nay 

Warga Curugbitung Protes PKH Dipotong

0

Nanggung l Jurnal Bogor

Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yakni program pemberian bantuan sosial untuk keluarga miskin di Kampung Cibeber Kidul RW 08, Desa Curugbitung, Nanggung, Kabupaten Bogor diwarnai protes. Puluhan ibu-ibu yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM)  mengeluhkan adanya dugaan pemotongan PKH yang mereka terima.

Informasi yang diperoleh, oknum ketua kelompok PKH di lingkup RW 08 diduga melakukan pemotongan PKH sebesar Rp100 ribu. Salah satu penerima bantuan PKH yang tidak bersedia disebut namanya melalui pesan suara WhatShapp mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut.

“Kami mewakili KPM di Cibeber Kidul tidak terima kalau dipotong duluan, sebelum datang ke tangan para KPM,” paparnya, Selasa (6/12).

Sejumlah KPM kata dia mengaku bersedia akan memberikan alakadarnya tanpa harus dipotong dahulu. Ia menerangkan di wilayah RW 08 ada 20 KPM. “Kami minta tolonglah untuk pihak-pihak terkait masalah ini  untuk segera dibereskan,” pintanya.

Sementara Ketua Kelompok PKH RW 08 Desa Curugbitung saat dikonfirmasi perihal dugaan pemotongan bantuan PKH itu tak merespons. Begitu juga dengan pendamping PKH Desa  Curugbitung.

** Arip Ekon

Warga Desa Jonggol Korban Abrasi Siap Relokasi 

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Sebanyak 14 rumah korban abrasi Kali Cipamingkis, Desa Jonggol, Jonggol, Kabupaten Bogor siap untuk direlokasi ke Kampung Jeprah, Desa Jonggol, yang lokasinya tergolong aman.

Kepala Desa Jonggol, Yofie M Safri mengatakan, saat ini sedang dilakukan perataan untuk lahan yang menjadi tempat relokasi 14 rumah tersebut. Dimana mereka memang sudah secepatnya harus segera direlokasi.

“Alhamdulilah anggaran sudah turun sebesar 60 juta untuk 1 unit tanah dan bangunan, kami dari Pemdes berusaha dengan anggaran yang pas-pasan tersebut agar warga bisa memiliki tempat tinggal lagi yang layak,” papar Yofi sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (06/12).

Walupun sudah ada lokasi untuk relokasi, sambung Yofi, namun pihaknya masih punya PR lagi. Mengingat, tidak semua rumah itu posisinya di pinggir jalan sehingga dengan anggaran yang demikian juga dipikirkan agar warga bisa ada akses jalan menuju rumahnya.

“Rencana akan kami buat berhadapan seperti kavling perumahan pada umumnya, jadi row jalan itu hanya ada di tengah. Ya, jika memang anggaran yang diberikan DPKPP ini tidak mencukupi maka Pemdes akan mengalokasikan untuk pembanguan jalan memakai anggaran DD (dana desa),” ujarnya.

Sementara Camat Jonggol Andri Rahman mengatakan, jika nanti sudah direlokasi diminta masyarakat untuk tidak kembali lagi ke lahan yang terkena abrasi Sungai Cipamingkis tersebut. Walaupun statusnya lahan itu masih milik warga, tapi tidak untuk jadi tempat tinggal.

“Sudah kita himbau, dan kami akan minta RT dan RW untuk aktif mengingatkan jika nantinya ada warga yang bandel dan nekat tinggal disana. Mengingat, musibah bisa kapan saja terjadi, pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk tinggal yang lebih aman,” paparnya.

Andri mengajak sama-sama mengingatkan, jangan sampai warga desa yang sudah direlokasi kembali lagi ke tanahnya yang terkena abrasi. “Harus saling jaga dan saling mengingatkan, jangan menunggu ada korban jiwa,” pungkas Andri.

** Nay Nur’ain

Kades Bendungan Minta Masyarakat Dukung Program Keolahragaan Desa

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Bendungan, Jonggol, Kabupaten Bogor, meminta tokoh  masyarakat dan pemuda berperan aktif dalam membantu pembinaan dan pengembangan olahraga.

Kepala Desa Bendungan Hj.Nemi Nuraeni mengatakan, keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Desa menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta untuk mengembangkan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi di Desa Bendungan.

“Pemerintah Desa belum bisa berdiri sendiri, perlu dukungan dari kalangan tokoh masyarakat, pemuda, para RT dan RW,” ucap Hj.Nemi kepada Jurnal Bogor, Selasa (06/12).

Untuk saat ini, ujar Hj.Nemi, Pemdes Bendungan baru melakukan pembinaan terhadap 2 jenis cabang olahraga yakni sepakbola dan bola voli. Dimana keduanya adalah olahraga yang merakyat.

Menurutnya, dukungan dari tokoh masyarakat hingga kini masih dinilai minim sehingga Pemerintah Desa berharap muncul kesadaran untuk membantu Pemdes mewujudkan program di masyarakat.

” Impian saya Desa Bendungan bisa menjadi percontohan bagi desa lain di Kecamatan Jonggol terutama dalam bidang olehraganya,” harapnya.

“Sejauh ini, KONI Kabupaten Bogor sudah memberikan arahan mengenai pengembangan olahraga di Desa Bendungan. Kami pun berharap ada dukungan dari pihak luar untuk pengembangan program ini,” tandasnya.

** Ramses/Nay 

Balon Kades Cipambuan Lebih, Pemcam Adakan Ujian Tambahan 

0

Babakan Madang | Jurnal Bogor 

Pemilihan Antar Waktu (PAW) Desa Cipambuan, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, akan dilakukan ujian tambahan selain verifikasi data administrasi bagi para bakal calon (balon) kepala desa.

Sekretaris Kecamatan Babakan Madang, Iskandar mengatakan, penilaian tambahan dilakukan setelah PAW Kepala Desa Cipambuan maksimal 3 calon baru bisa dilakukan pemilihan.

“Untuk Desa Cipambuan ini ternyata ada 4 bakal calon yang mendaftar, maka dari itu kami akan melakukan ujian pengetahuan sebagai nilai tambahan,” papar Iskandar kepada Jurnal Bogor, Selasa (06/12).

Menurutnya, dengan diadakannya ujian tambahan ini akan menentukan siapa yang lolos verifikasi administrasi. Walaupun secara administrasi yang ditentukan sebagai syarat calon kepala desa semua bakal calon sudah memenuhi syarat.

“Namun, karena bakal calon jumlahnya berlebih, kita harus merampingkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Iskandar berharap bagi bakal calon nantinya yang belum berkesempatan menjadi calon untuk legowo. Karena tahapan yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan dan administrasi yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Bogor.

“Saya harap, ujian tambahan besok bisa sukses tanpa ekses. Begitupun untuk bakal calon yang tidak lolos agar bisa legowo dan tidak mengerahkan massa demi kenyamanan bersama,” pungkasnya penuh harap.

** Nay Nur’ain.

Warga Leuwisadeng Hampir Jadi Korban Pembegalan di Jalan Raya Cibungbulang 

0

Cibungbulang| Jurnal Bogor 

Bagi pengguna jalan harus hati-hati saat melintas di Jalan Raya Cibungbulang KM 15, Desa Leuweungkolot, Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 

Pasalnya, seorang pengendara roda empat, pada Senin (5/12/2022) sekitar pukul 21.15 WIB hampir saja menjadi korban diduga pembegalan oleh orang tak dikena (OTK).

Hal itu dialami Fahri (37) yang merupakan warga Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng saat pulang bersama istri dan anaknya yang masih belia dari arah Bogor menuju Leuwiliang.

Saat itu kondisi jalanan di wilayah tersebut masih ramai lalu lalang kendaraan maupun aktivitas masyarakat. Tetapi dari arah berlawanan, muncul satu kendaraan roda dua yang berboncengan tiga orang.

Awalnya ia tak menaruh curiga kepada pengendara yang berbonceng tiga tersebut, tapi ternyata dugaannya salah.

Pengendara roda dua tersebut kemudian mengambil lajurnya dengan posisi hampir bertabrakan dan tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam berupa golok yang diarahkan kepada dirinya.

“Saya kaget dia tiba-tiba ngeluarin golok langsung nyabet mobil saya, saya reflek banting stir ke kiri, akhirnya sabetan dia kena spion kanan mobil saya,” katanya.

Fahri menyampaikan, beruntung dalam kejadian tersebut hanya mengenai cover pelindung spion mobil saja, sedangkan dia beserta anak dan istrinya dalam kondisi baik-baik saja.

“Mungkin kalau saya engga banting stir ke kiri, itu kena kaca depan mobil saya, kan bisa bahaya kalau kacanya pecah,” katanya.

Fahri menyayangkan, aksi yang sangat membahayakan tersebut masih bisa terjadi.

“Sayangnya saat kejadian tak sempat melihat dengan jelas ciri-ciri dari pelaku penyerangan tersebut,” tukasnya.

** Andres

Lembaga Aliansi Indonesia Siap Gugat Balik PT Cibiuk

0

Rangkasbitung | Jurnal Bogor

Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyatakan siap melakukan gugatan balik terhadap PT. Cibiuk yang melakukan gugatan atas hak sebidang tanah di Rangkasbitung berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya pada tahun 1971 dan 1972.

Hal tersebut disampaikan Sagitarius, SH.,MH, anggota tim advokasi LAI selaku kuasa hukum dari Isa bin Jured yang digugat oleh PT. Cibiuk ke Pengadilan Negeri (PN) Rangasbitung, Provinsi Banten. Habisnya masa berlaku HGU PT. Cibiuk diketahui ketiga tim advokasi LAI, Sagitarius, Oscar Harris, SH, Mkn dan Irwan Setiawan, SE, SH, saat menghadiri sidang perdana gugatan perdata nomor 31/Pdt.G/2022/Pn.Rkb, Kamis (01/12/2022) lalu, dengan agenda pemberkasan dan mediasi. 

“PT. Cibiuk jangan sampai merampas hak rakyat kecil dan mempermalukan diri sendiri. Gugatan atas tanah yang telah digarap oleh Isa bin Jured lebih dari 50 tahun. Saat pemberkasan, PT. Cibiuk menggugat klien kami berdasarkan HGU yang telah habis masa berlakunya pada tahun 1971 dan tahun 1972. Keterangan itu diperkuat surat dari BPN Kabupaten Lebak yang kami tunjukan ke pihak PN Rangakasbitung,” ujar Harris, Ketua Tim Advokasi dalam keterangannya.

Menangapi hal tersebut, Ketua BP2 Tipikor Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Agustinus P.G, SH mengatakan, pihaknya siap melakukan serangan balik terhadap gugatan yang dilakukan oleh PT. Cibiuk kepada Isa bin Jured (anggota aktif LAI), pria yang berusia sekitar 95 tahun, yang juga sepuh di kawasan Lebak. 

“Dengan dilakukannya gugatan oleh PT. Cibiuk, artinya ada pengakuan atas HGU yang pernah dikuasainya, walau statusnya sudah habis sejak tahun 1971 dan tahun 1972. Diduga terjadi pengakuan sepihak atas aset negara tersebut. Kami akan kumpulkan data dan bukti-bukti terkait, termaksud adanya dugaan keterlibatan aktor besar dalam hal ini. Semua bisa diakses dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Agustinus menjelaskan, pihaknya akan mengumpulkan data dan informasi terkait nama pengurus PT. Cibiuk, legalitas, izin, aktivitasnya di kawasan tersebut, pajak pendapatan negara yang dilaporkan setiap tahunnya, termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat, sebelum melaporkannya kepada aparat penegak hukum terkait. 

Setelah memenuhi unsur dan adanya dua alat bukti, lanjut Agus, pihaknya akan menyampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Dia juga menyebut di Kabupaten Lebak marak tambang dan aktivitas illegal di atas tanah negara yang disinyalir dibiarkan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

“Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Ciujung Desa Muaradua, TA. 2021, sudah kami laporkan ke Kejari Lebak. Anggaran hibah kepada korban longsor, tanah bergerak dan banjir di Lebak juga disinyalir rawan korupsi. Besarnya anggaran pendidikan dibandingkan kesehatan pada masa Covid 19, juga patut diperiksa kebenarannya. Kami tinggal menunggu perintah Ketua Umum LAI, Irawati Jhoni Lubis, untuk mengambil langkah tersebut,” tandas Agus yang juga melaporkan mantan Bupati Bogor, Ade Yasin ke KPK.

** ass/rls

Gus Udin: Dana Bantuan Madrasah Harusnya Cukup

0

Dramaga | Jurnal Bogor 

Sekolah madrasah di Kabupaten Bogor masih minim mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk Pemda Kabupaten Bogor dengan masih banyaknya sekolah madrasah yang rusak dan tak layak. Namun menurut Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saefuddin Mukhtar, Pemkab telah mengeluarkan dana bantuan sekolah madrasah sebesar Rp20 miliar untuk intensif guru dan sarana prasarana.

“Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah mengalokasikan dana untuk madrasah itu sebesar 20 miliar, 9 miliar untuk insentif guru dan 11 miliar itu untuk infrastruktur sekolah sarana prasarana,” kata Gus Udin, sapaan akrabnya usai menghadiri pelantikan pengurus Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor di Hotel Duta Berlian Dramaga Bogor, Senin (3/12/22).

Dia mengklaim, dengan anggaran itu seyogyanya sampai lima tahun itu seharusnya cukup, dan itu dialokasikan sejak tahun 2020 untuk mendukung pendidikan madrasah di Kabupaten Bogor.

“Anggaran 20 miliar itu setiap tahun selama lima tahun, untuk mendukung program Pancakarsa Kabupaten Bogor, karsa cerdas,” katanya.

Lebih lanjut Gus Udin menjelaskan, terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Bogor itu ada tiga yang pertama menurutnya adalah sarana prasarana, yang kedua kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik dan peserta didiknya.

“Dan yang ketiga adalah kaitan dengan akses kemudahan maka dari itu perlu dukungan semua pihak termasuk ormas Islam seperti Matlahul Anwar ini,” ucapnya.

Apalagi untuk sekolah madrasah banyak yang ada di pelosok tentu peran serta ormas Islam ini kan sangat luar biasa khususnya beberapa ormas seperti Matlahul Anwar, kemudian NU dan Muhammadiyah yang bergerak di pendidikan untuk bersama sama meningkat kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Kalau kita melihat IPM Kabupaten Bogor kan juga masih sangat jauh dari harapan rata-rata lama sekolah kita juga masih diangka 8,32 sementara target kita harus diangka 8, 61 dan itu masih jauh tetapi juga harapannya bagaimana ormas seperti Matlahul Anwar yang memiliki 75 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh kabupaten Bogor yang ada di pelosok-pelosok ini harus ada kerjasama untuk meningkatkan lama rata-rata sekolah,” tukasnya.

** Andres

Nugraha Sorot Berkas Administrasi Pemekaran Bogor Timur

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ruhyat Nugraha yang menangani pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan berkas administrasi pengajuan pemekaran Kabupaten Bogor Timur.

Sebagai salah satu perwakilan Jawa Barat dalam pembahasan DOB di tingkat pusat, Nugraha menilai ada dua kekurangan dari berkas administrasi Kabupaten Bogor Timur yang harus segera diselesaikan sebelum Februari 2023. 

“Kekurang dari pengajuan Kabupaten Bogor Timur secara administrasi adalah kurangnya wilayah dan kajian akademik yang belum memasukan proyek nasional di Bogor Timur. Karena dua hal ini juga jadi penilaian utama dalam proses verifikasi nanti,” kata Ruhyat Nugraha kepada Jurnal Bogor, Senin (05/12).

Menurut dia, meskipun memiliki kekurangan secara administrasi, namun potensi Kabupaten Bogor Timur juga memiliki kelebihan bila dibandingkan daerah lain. Salah satunya yakni jumlah pendapatan asli daerah yang sudah mencapai 700 miliar, potensi ini tentunya menjadi penilaian tersendiri, jika nantinya Kabupaten Bogor Timur dimekarkan maka daerah otonomi baru tersebut sudah siap secara keuangan.

“Kalau bisa potensi PAD ini terus ditingkatkan hingga mencapai 1 triliun. Kalau sudah mencapai angka tersebut maka proses pemekaran hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.

Terkait kekurangan berkas administrasi tersebut, Nugraha mengatakan, Presidium Bogor Timur sebagai lembaga terdepan dalam mengawal proses pemekaran harus segera bertindak cepat mengingat proses verifikasi calon daerah otonomi baru akan segera dilaksanakan.

“Saat pansus datang ke Kabupaten Bogor terkait pemekaran wilayah, kami juga memberi catatan jika Kabupaten Bogor Timur memiliki kekurangan dari aspek luas wilayah, dan saat itu Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan akan memenuhi hal tersebut. Jadi saya pikir tinggal mengkomunikasikan saja sehingga kekurangan wilayah ini dapat segera dipenuhi,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana mengatakan, pihaknya akan segera melakukan proses perbaikan administrasi sehingga pengajuan Bogor Timur sebagai daerah otonom baru tidak mengalami kendala.

“Ini masukan buat kami dan tentunya akan segera kami tindaklanjuti sehingga seluruh berkas lengkap dan tidak ada kekurangan,” pungkasnya.

** Taufik/Nay