Setelah Layangkan Surat Peninjauan
Cibinong | Jurnal Bogor
Surat permohonan peninjauan ulang yang dilayangkan oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Ciunjang Jaya Sejahtera akan pembangunan parkir penangkaran rusa yang dianggap tidak terlalu mendesak dibandingkan kebutuhan revitalisasi irigasi Cikumpeni, akhirnya mendapatkan titik terang.
Ketua GP3A Ciunjangjaya Sejahtera, Syarif Hidayat mengatakan, petani yang tergabung dalam GP3A merasa cemburu akan hasil Musrembang di aula Kantor Kecamatan Tanjungsari pada Januari 2023 lalu, bahwa akan ada pembangunan lahan parkir di penangkaran rusa yang akan memakan anggaran APBD sebesar Rp5 miliar. Padahal kondisi irigasi Cikompeni sangat memprihatinkan.
“Mengingat ada hal yang lebih penting yakni renovasi waduk atau DAM Pandit, melakukan peninggian mercu bendung, melakukan pengangkatan sedimen lumpur di depan mercu bendung dan melakukan perbaikan pintu DAM agar berfungsi optimal,” papar Syarif kepada Jurnal Bogor setelah diterima di Ruang Rapat VII Sekretaris Daerah Pemkab Bogor, Jumat (19/5/23).
Alasan harus diutamakan, sambung Syarif, karena debit air yang ada di irigasi Cikompeni tidak berfungsi optimal untuk mengairi lahan persawahan seluas 790 Ha. Sedangkan, lahan persawahan tersebut merupakan ladang penghasilan petani di Tanjungsari yang mencakup 5 desa, yakni Desa Sirnarasa, Tanjungsari, Pasir Tanjung dan Desa Tanjungrasa.
“Kami para petani Tanjungsari sudah hampir 3 tahun masih ada yang belum bisa menanam padi dikarenakan tidak ada tersuplai air dari irigasi Cikompeni. Hal ini sudah sering kami suarakan diacara-acara Musrembnag dan reses para dewan dapil 2 di wilayah Tanjungsari. Namun sampai pada saat ini tidak ada pihak yang menindaklanjuti keluhan-keluhan kami,” ungkap Syarif.
Lebih lanjut Syarif mengatakan, pada pertemuan dirinya beserta jajaran petani diterima Bambam Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta anggota DPRD Achmad Fathoni yang mengawal dan selalu mendukung keluhan mereka sejak awal.
“Kami kecewa karena DPUPR sama sekali tidak mengirim perwakilannya untuk hadir, padahal persoalan irigasi ada menjadi tanggung jawab dinas tersebut. Sudah Kepala UPT Irigasi Jonggol tidak pernah respons, Kadis dan Kabidnya pun saat diundang rapat gak nongol,” keluhnya.
“Tapi alhamdulilah hasil rapatnya menemukan titik temu, jika apa yang kami keluhkan ini akan terealisasi pada tahun 2024 mendatang. Semoga ini benar-benar terlaksana, dan kami akan kawal,” lanjutnya lagi.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor di Komisi 3 Ahmad Fathoni yang turut hadir dalam rapat tersebut mengapresiasi pertemuan yang digagas Asisten Ekbang. Dirinya menyampaikan, walau tidak dihadiri utusan PUPR, tapi adanya pertemuan tersebut cukup menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Bogor masih memberi perhatian pada nasib petani.
“Saya minta semua instansi terkait nasib rakyat, salah satunya petani selalu memberikan perhatian dan merespon cepat keluhan dan kesulitan mereka. Karena, kehadiran dan perhatian perwakilan pemda sudah menjadi kebahagiaan tersendiri buat para petani,” tutur Fathoni biasa disapa.
Politisi PKS tersebut juga menyampaikan, bahwa saluran irigasi Cikompeni ini sangat vital bagi kehidupan petani yang merupakan mayoritas dan penduduk Tanjungsari. Kehidupan mereka sangat bergantung pada kondisi Irigasi Cikompeni ini.
“Jadi saya minta semua instansi yang bertanggung jawab Distan, DKP, PUPR dan tentu dikoordinir Sekda bisa memberi perhatian dan anggaran yang cukup untuk memeliharanya,” tegasnya.
Apalagi, sambung Fathoni, saluran irigasi Cikompeni ini dibuat sejak zaman Belanda. Bangunan-bangunannya masih kelihatan belum berubah, tentu butuh perawatan dan perbaikan yang banyak. Kondisi sekarang, jangankan meningkatkan kapasitasnya, menjaga agar tetap seperti awalnya saja tidak bisa.
“Banyak pintu airnya rusak, waduknya sangat dangkal, tanggul saluran banyak runtuh dan longsor. Juga banyak bangunan liar yang mengganggunya. Oleh karena itu, saya minta langsung ditindaklanjuti pertemuan berikutnya dengan melibatkan semua pihak terkait, baik dari Pemkab Bogor juga dari Pemprov yaitu UPTD ESDM dan PSDA. Bila perlu undang juga BBWS,” paparnya.
lebih lanjut Fathoni pun mengatakan kekecewaannya kepada UPT Irigasi PUPR yang tidak hadir, lebih lanjut dirinya akan melakukan teguran melalui Kadis PUPR. Menurutnya, ia akan menunggu kelanjutan untuk penanganan dan perbaikan waduk, pintu air serta badan salurannya. Dan ia pun siap membantu dengan mengajukan ke APBD P serta bisa juga dengan skema CSR.
“Buat para petani saya berharap terus kompak dan semangat. Saya minta jajaran Pemdes dan Camat juga ikut memberi perhatian dan bantuan. Dan saat rapat dengan DPUPR, saya sudah sampaikan ke Kadis untuk segera memanggil UPT Irigasi Jonggol,” pungkasnya mengakhiri.
** Nay Nurain
