24.6 C
Bogor
Wednesday, April 29, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 625

Jawab Aspirasi Warga, Pemdes Parakanmuncang Hotmix Jalur Pesantren di Blok Paris

0

Nanggung l Jurnal Bogor

Pemerintah Desa Parakanmuncang, Nanggung, Kabupaten Bogor telah menyelesaikan hotmix jalan menuju pusat kegiatan pendidikan dan keagamaan yakni Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ibtida yang berlokasi di Kampung Blok Paris RT 01 RW 02.

Pengasuh Ponpes Darul Ibtida KH Ahmad Sazimi menyatakan terimakasih adanya perbaikan infrastruktur jalan yang merupakan fasilitas pendukukung untuk memberikan kenyaman bagi para santri serta masyarakat yang tinggal tidak jauh dengan Pondok pesantren.

“Atas dihotmixnya jalan menuju ponpes dan rumah warga, kami ucapkan terimakasih karena pak kades telah merespons keinginan masyarakat,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/5).

Tak hanya ponpes, di lingkungan tersebut ada juga tempat pendidikan yakni Taman Kanak Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Agama (TPA).

Sementara Kepala Desa Parakan Muncang Mauludin memaparkan bahwa  pembangunan hotmix jalan merupakan bentuk dukungan Pemerintah Desa Parakanmuncang yang sedang melangsungkan kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Ibtida.

Kades Parakanmuncang menyebut pengalokasian dana desa tahun 2023 tentu mengawali dengan dibangunnya hotmix jalan menuju Ponpes dan pemukiman warga.

Terlihat hadir di Lokasi pembangunan yakni Sekretaris Desa Parakanmuncang Endang, Anggota BPD Ida,  Ketua RT 01 Enjang, dan Ketua RW 02 Wawang. “Pengerjaan hotmix menuju pondok pesantren hari ini selesai,” jelasnya.

** Arip Ekon

Achmad Fathoni Sebut Angka Pendidikan di Kabupaten Bogor Masih Delapan Koma

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 kali ini banyak membuat orang berharap dan melihat dunia pendidikan di wilayah Bogor Timur khususnya, masih belum terlalu baik dan selalu saja ada persoalan yang menohok dalam dunia pendidikan.

Mulai dari persoalan masih adanya oknum kepala sekolah atau komite yang memanfaatkan posisi untuk mengambil pungutan dengan dalih sumbangan, masih adanya siswa miskin yang ditahan ijazahnya karena dianggap menunggak padahal dia bersekolah di sekolah negeri, sampai pemaksaan pembelian buku LKS dan seragam kepada siswa tanpa terkecuali.

Selain persoalan sistem dan pungutan, sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan pun menjadi sorotan. Seperti hal yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni yang menyoroti infrastruktur di dunia pendidikan yang tergolong masih sangat minim.

“Dalam rangka Hardiknas, saya berharap Pemda Bogor dan semua yang menjadi stakeholder di Kabupaten Bogor untuk memberikan perhatian serius di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor masih memiliki angka lama pendidikan kurang dari 9 tahun, yaitu 8 koma. Artinya rakyat Bogor belum selesai pendidikan dasar 9 tahun.

“Persoalan tersebut harus menjadi PR bersama, apalagi periode ini punya salah satu visa Bogor Cerdas untuk serius memperbaiki pendidikan kita,” cetusnya

Untuk saat ini, sambung Fathoni, dirinya sedang mendorong agar pekerjaan-pekerjaan infrastruktur khususnya jalan, dan lebih khusus lagi yang sudah rusak parah agar segera dimulai pengerjaannya.

“Salah satunya adalah Jalan Cikeas Bojong Nangka,” ujar politisi PKS tersebut.

Dirinya berharap pekerjaan tersebut bisa dimulai segera, syukur-syukur bisa dilaksanakan sebelum bulan Juni 2023 ini. Menurutnya, hal tersebut pun sudah ia sampaikan kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, katanya dia setuju dan sudah mengusahakannya masuk ULP.

“Harapan saya di Hardiknas kali ini sarana prasarana harus dipastikan semakin baik dan terpenuhi, begitu juga perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Festival Kuluwung di Sukamakmur Jadi Ajang Kampanye, Camat Sukamakmur Tegur Panitia

0

Sukamakmur | Jurnal Bogor

Festival Budaya Kuluwung atau adu meriam karbit dari pohon kelapa yang menjadi tradisi tahunan warga Sukamakmur pada acara Rabu (3/5/2023) besok justeru dihiasi oleh banyaknya spanduk partai dan calon anggota legislatif yang seolah mengambil manfaat dari kegiatan festival tersebut.

Banyaknya baliho serta spanduk parpol dan caleg membuat Camat Sukamakmur Bakri Hasan melayangkan surat kepada panitia acara, dalam surat tegurannya kepada panitia, Bakri Hasan meminta panitia acara festival untuk mencopot dan menurunkan baliho, spanduk yang berbau partai politik untuk menjaga ketertiban umum dalam pelaksanaan acara.

Surat teguran Camat tersebut mendapat respons positif. Ketua Himpunan Masyarakat Bogor Timur (HMBT) Kecamatan Sukamakmur, Culeng menyatakan sangat setuju dengan sikap tegas camat yang langsung melakukan peneguran kepada panitia dengan banyaknya bendera serta spanduk parpol dalam acara festival tersebut.

“Ini kan pesta rakyat warga Sukamakmur, hiburan rakyat setelah pandemi baru bisa mengadakan lagi jangan dimanfaatkan dengan nebeng spanduk dan baliho, ucapan selamat datang elit partai politik, ini pesta rakyat bukan pesta politik,” ungkap Culeng kepada Jurnal Bogor.

Dirinya sebagai ketua organisasi kepemudaan di Kecamatan Sukamakmur sangat miris jika elit parpol selalu mengambil keuntungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh warga.

“Janganlah setiap kegiatan itu selalu dijadikan ajang manfaat, selain kami risih juga akan suudzon warga kepada pemdes yang berinisiatif mengadakan acara festival ini,” ujarnya

“Kalo mau hadir ya hadir aja, jangan pake memasang banner dan baliho seolah ikut berkontribusi kegiatan ini. Datanglah sebagai warga lain yang ikut menonton, itu baru elit politik yang merakyat, ” tambahnya.

Ia menambahkan, teguran yang dilakukan camat kepada panitia untuk memerintahkan menurunkan spanduk dan banner sudah sangat tepat, dan dirinya pun berharap kepada para tim sukses atau parpol jangan mengambil kesempatan dalam setiap kegiatan. 

“Ini pesta rakyat, bukan pesta parpol tolong hargai,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Peringati Hardiknas, Ini Harapan Tenaga Pendidik

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 diisi Pemerintah Kecamatan Gunung Putri dengan menggelar upacara sekaligus halal bihalal di halaman Kantor Pemerintahan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa, (02/05/2023).

Upacara tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala desa se- Kecamatan Gunung Putri, Kapolsek Gunung Putri, Danramil Gunung Putri, kepala sekolah se- Kecamatan Gunung Putri, Kepala UPT se- Kecamatan Gunung Putri, serta organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat (Ormas ) se-Kecamatan Gunung Putri.

Camat Gunung Putri, Didin Wahidin mengatakan, peringatan upacara Hardiknas ini sekaligus halal bi halal pasca pelaksanaan hari Raya Idul Fitri. Mengingat, sehabis cuti bersama instansi pemerintahan baru benar-benar masuk seluruhnya pada 2 Mei yang bertepatan dengan Hardiknas.

“Saya berharap ke depannya dunia pendidikan lebih baik lagi, apalagi dengan adanya merdeka belajar. Masyarakat bisa mengenyam pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi,” ucap Didin sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (2/5/23).

Selain tingkatannya, sambung Didin, sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan juga harus lebih diperhatikan. Mengingat, hal itu salah satu faktor bisa membentuknya generasi yang baik kedepannya.

“Penunjang pendidikan seperti sarpras dan kesejahteraan tenaga pendidik pun harus turut pula di perhatikan oleh pemerintah. Jika semua diperhatikan maka besar kemungkinan sumber daya manusia ke depannya akan mampu bersaing dengan perkembangan  zaman yang sudah sangat maju ini,” cetusnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk era ke depannya besar kemungkinan tantangan bisa lebih sulit, karena semua sudah serba teknologi. Maka dari itu, kita harus tanamkan kepada generasi penerus bangsa ini ilmu, adab dan perilaku yang baik.

“Bukan hanya ilmu pengetahuan, adab dan perilaku harus pula dipupuk dari sekarang oleh kita untuk generasi ke depannya, ” ujar Didin.

Sementara, Kepala Sekolah SMPN 4 Gunung Putri, Ismail Latif berharap sistem belajar mengajar pada siswa dan pola mengajar guru kepada siswa harus ada perubahan, karena usia anak itu berbeda jadi harus ada cara dan sistem pendekatan yang berbeda.

“Dan saya harap guru-guru bisa menerapkan pola tersebut. Selain itu, pesan saya kepada pemerintah untuk sesegera mungkin meningkatkan status guru-guru. Jangan hanya sarpras dan sistem pendidikan yang ditingkatkan, tapi gaji guru diabaikan,” imbuhnya.

” Yang menjadi guru honor bisa menjadi ASN, baik itu P3K atau CPNS. Begitu pun kesejahteraan guru dan kepala sekolah agar ditingkatkan, sehingga kinerja kami bisa lebih baik lagi,” harapnya.

Ismail pun berharap agar masyarakat juga bisa turut serta untuk memperhatikan dunia pendidikan. Sejatinya sebagai tenaga pendidik juga butuh support dan perhatian dari masyarakat.

“Kritik dan saran sangat kami butuhkan, apalagi jika ada orang tua yang bertanya detail tentang perkembangan belajar anaknya kami sangat senang sekali, karena itu sebagai bukti kepedulian,” pungkasnya.

Hal senada turut pula disampaikan Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Putri, Juniartini, adanya kebijakan pemerintah yang menuntut guru untuk berinovasi dalam hal belajar mengajar sangat diapresiasi olehnya.

“Karena siswa dari sekolah harus menyesuaikan dengan kebutuhan di luar sana, begitu juga disaat masuk ke perguruan tinggi, yang biasanya dari dosen saja mendapatkan pengetahuan, tetapi sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka, kampus Merdeka belajar mencari ilmu ke mana saja, mulai SD, SMP SMA, ” paparnya.

Ia menegaskan kurikulum merdeka ini menuntut guru harus betul-betul  kreatif, inovatif, untuk menyesuaikan perkembangan zaman.

“Adapun dengan segala kekurangannya akan menjadi evaluasi agar dapat kita perbaiki bersama,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Usaha Kavling tak Berizin Beranak Pinak, Pemkab Bogor Cuma Pelototin Aja

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Maraknya usaha kavling di Kabupaten Bogor, seolah menandakan lemahnya peran Pemkab terhadap pengaruh pengusaha. Hal tersebut terlihat dari lemahnya penindakan yang mengakibatkan usaha kavling justeru beranak pinak menjadi banyak.

Hal tersebut disampaikan Pemerhati Tata Ruang dan Infrastruktur Herry KH. Menurutnya, dalam kasus merebaknya usaha kavling di Kabupaten Bogor seolah memang seperti pembiaran yang terstruktur. Pasalnya, bukan tidak mungkin usaha kavling yang begitu terlihat di hadapan mata tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah.

“Kenapa saya bilang terstruktur, pertama dari izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat akan usaha itu, mereka selalu beralasan warga sudah menyetujuinya jadi desa juga menyetujuinya,” papar Herry.

Kemudian, sambung dia, sampailah izin lingkungan tersebut ke Camat. Camat pun melakukan hal yang sama menyetujui dengan dasar ada izin lingkungan dari desa. Mereka berkata seolah apa yang mereka lakukan sudah benar, padahal camat merupakan jabatan struktural dimana dia harusnya tahu apa hal yang memang melanggar dan tidaknya.

“Bukan berkata kita sebatas izin lingkungan selanjutnya diserahkan ke pemda. Sedangkan mereka tahu jika Pemkab Bogor belum memiliki izin usaha kavling, kan lucu lelucon ala pemerintah ini,” ungkap Herry kepada Jurnal Bogor, Selasa (2/5/23).

Dan yang lebih lucunya, kata Herry, peran penegak perda seolah dibuat tak berkutik oleh pengusaha kavling tersebut. Padahal jelas-jelas usaha mereka melanggar.

“Eh Pol PP cuma nengok dan mampir aja. Lalu apa gunanya ada Penegak Perda kalo dia tau perdanya dilanggar malah cuma silaturahmi pada si pelanggar,” guyonnya.

Dan yang tak kalah penting adalah peran masyarakat, sambung Herry, masyarakat pun jangan banyak diam dan terlena dengan orang-orang kota yang membeli lahan mereka untuk dijadikan usaha kavling, karena nantinya mungkin 10 tahun kedepan kavling berkedok kebun itu akan jadi hotel, resort , villa bahkan pemukiman atau perumahan.

“Dampak parah ya kepada masyarakat lingkungan, karena gak ada saluran irigasi, gak ada aliran air, pembuangan sampah, apalagi fasum pemakaman dan lain-lain,” ujarnya.

Lebih lanjut Herry mengatakan, kebanyakan pengusaha kavling itu mencari view yang menjual di bukit atau pegunungan. Nilai risiko bencana alam sangat tinggi, apalagi Bogor adalah kota hujan. Oleh karena itu jangan menunggu musibah besar datang dan menimpa, mencegah itu lebih baik daripada mencegah.

” Intinya, Pemda jangan bengong karena keberadaan usaha kavling ini jelas merugikan Pemda karena tidak ada pemasukan pembuatan izin dan fasos fasumnya asal-asalan,” cetusnya.

“Harusnya sih, jika betul-betul ditindak usaha kavling ini tidak akan beranak, karena adem ayem makanya mereka makin membiak. Mungkin para pengusaha kavling itu dengan pejabat Pemda sudah kenalan,” candanya. 

Sementara, salah satu konsumen asal Semarang, Risma (42) menjelaskan dia tertarik membeli tanah di wilayah Jonggol dan Sukamakmur dari media sosial FB  yang dilihatnya.

“Di video itu viewnya bagus, dan aslinya pun bagus. Harga tanahnya juga murah bahkan kami dijanjikan sampai sertifikat,” ucapnya.

Bukan hanya itu, sambung Risma, dirinya juga dibebaskan membangun apa saja di tanah yang dibelinya.

“Mau bangun rumah, villa, mungkin hotel juga bisa kalo belinya banyak. Gak ada bilang kavling khusus kebun ya, marketing menawarkan kavling di pegunungan ini boleh dibangun apa aja,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Puluhan Sekolah di Rumpin tak Miliki Kepsek Definitif

0

Rumpin | Jurnal Bogor 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Rumpin meminta Pemkab Bogor agar segera melakukan pelantikan kepala sekolah. Musababnya saat ini, ada 24 kepsek yang menjabat lebih dari dua sekolah.

“Dengan memperingati Hardiknas ini kami kepsek berharap segera dilakukan pelantikan, karena banyak yang sudah pensiun. Total di wilayah rumpin ada 62 sekolah negeri, tapi yang definitif ada 24 sekolah,” kata Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Rumpin Agus kepada wartawan, Selasa (2/5).

Sehingga kekurangan kepsek di Rumpin ada 38, bahkan banyak yang menjabat rata-rata sampai tiga sekolah.

“Kami berharap kepada yang memberikan kebijakan untuk secepatnya pengangkatan agar kami di lapangan setidaknya bisa efektif dalam menjalankan tugas, jadi tidak dikejar waktu memegang beberapa sekolah,” kata Agus.

Selain itu calon kepsek sudah ada tapi belum ada kejelasan pengangkatan, yang menyebabkan harus rela dijabat pelaksana tugas.

“Sudah ada calon kepsek yang akan dilantik, khawatir kelamaan sehingga tidak bisa memenuhi syarat,” ucapnya.

Karena dari mulai perekrutan calon kepsek sudah hampir 1,5 tahun dan cukup lama sekali waktunya.

“Awalnya rencana pengangkatan sejak Oktober sampai Desember, dan sampai sekarang belum ada realisasinya,” jelasnya.

Camat Rumpin Ade Zulfahmi mengungkapkan terkait pelantikan itu kewenangan Plt Bupati.

“Dari total 62 sekolah tinggal 24 yang masih definitif atau Plt. Kami harap Pemkab Bogor segera melakukan pelantikan kepsek di wilayah Rumpin,” kata Ade.

** Andres

Tumpukan Sampah Ganggu Pengguna Jalan

0

Cibungbulang | Jurnal Bogor 

Gundukan sampah rumah tangga di pinggir jalan raya Ahmad Dasuki-Cibatok, tepatnya di Kampung Babakan Cibatok RW 04, Desa Cibatok Satu, Cibungbulang, Kabupaten Bogor dikeluhkan pengguna jalan. 

Pasalnya, keberadaan tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan raya itu mengganggu kenyamanan dan merusak pemandangan warga sekitar maupun pengguna jalan.

Warga mengaku, sangat tidak nyaman dengan keberadaan tumpukan sampah yang sudah beberapa hari menggunung.

Selain mengganggu kenyamanan warga, tumpukan sampah itu juga sesekali mengeluarkan aroma tidak sedap.

“Iya gak nyaman lah, apalagi kalau turun ujan tuh, air dari sampah itu ngalir ke jalan terus baunya gak enak banget. Biasanya sih suka ada yang rutin ngangkuitin sampah, cuman udah beberapa hari ini belum diangkut, ditambah orang-orang yang lewat suka buang sampah disitu ya makin numpuk,” kata warga sekitar, Irwan kepada wartawan, Selasa (2/5/2023).

Sementara pemerintah desa setempat saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait maupun petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang rutin mengangkut tumpukan sampah tersebut.

“Kami selalu berkoordinasi dengan petugas sampah, bahkan kami juga sempat buat banner peringatan, cuman tidak ada efek jera. Perlu saya sampaikan, itu bukan warga kami yang sering lempar sampah disitu, tapi kebanyakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang lewat lalu buang sampah disitu,” jelas Staf Desa Cibatok I, Rudi.

Sebelum Lebaran, sambung Rudi, pihaknya juga sudah membersihkan sampah yang ada di lokasi tersebut. Namun, setelah Lebaran sampah itu numpuknya luar biasa, ditambah petugas pun masih pada libur karena masih suasana Lebaran.

“Sebelum Lebaran kami sempat membersihkan sampah disitu, namun di sore hari dan malam hari sudah ada lagi yang lempar sampah disitu. Itu memang kebanyakan sampah rumah tangga ditambah sampah pertokoan yang ada di wilayah Cibatok,” tukasnya.

** Andres

Hardiknas, Pelajar SMAN 1 Cigudeg Nobar Film Habibie

0

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 diisi pelajar SMAN 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan nonton bersama (nobar), Selasa (2/5/2023).

Sejumlah siswa-siswi dan para guru tersebut terlihat cukup antusias melihat film yang diputar di area halaman sekolah yaitu Habibie dan Ainun.

Salah satu pelajar Dinda mengatakan, dirinya cukup semangat mengikuti kegiatan yang disemarakkan oleh pihak sekolah dalam Hardiknas tahun ini. 

“Saya cukup senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, selain kita upacara juga melihat fashion show dan nobar. Dalam nobar ini BJ Habibie perjuangannya penuh dengan semangat demi negara,” katanya.

Selain itu kata dia, dalam film kisah tentang presiden ketiga Indonesia dan ibu negara itu banyak ilmu yang dapat dicontoh.

“Ilmunya bisa diambil dan dicontoh dari nobar film ini,” ucap dia. 

Sementara Staf Kesiswaan SMAN 1 Cigudeg Muhammad Aditya Purnama menjelaskan, rangkaian kegiatan di sekolahnya, sesuai dengan pedoman pelaksanaan upacara Hardiknas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Di Hardiknas tahun ini kita menyemarakkan dengan berbagai kegiatan tentu suasana atau nuansa yang berbeda,” jelasnya. 

Kata guru PJOK ini menyatakan, pertama menyemarakkan dengan membuat berbagai macam informasi tentang Hardiknas di sosial media, baik itu Instagram sekolah, OSIS maupun guru. Pada pagi harinya pihak sekolah melaksanakan upacara Hardiknas yang dilaksanakan oleh tenaga guru pendidik dan juga pelajar.

“Menyemarakan Hardiknas ini juga kita melaksanakan aktivitas seperti fashion show yang dilaksanakan oleh guru, biasanya fashion show ini dilaksanakan oleh pelajar,” ucap Aditya.

Tak ketinggalan, nuansa yang berbeda juga di sekolah tersebut berpakaian khas daerah yang mana pakaian adat digunakan oleh pelajar. 

Dalam menayangkan atau memutar film tentang profesor BJ Habibi, dia menyatakan, agar pelajar dapat terinspirasi menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Dari sisi akademik mereka bisa lebih meningkat dibanding sebelumnya.

“Kita sengaja putar film Bj Habibi yang mana beliau merupakan salah satu tokoh bangsa dan beliau juga sudah pernah jadi presiden. Jadi baik sekali ilmu ataupun pengalaman dari kehidupan beliau yang bisa kita ambil dari sisi sebagai negarawan ataupun dari sisi sebagai pembelajar,” pungkasnya. Andres

Warga Desa Sukamulya Geram 

0

Lahan Warga Dipatok dengan Dalih Kasus BLBI Darmawan Lee

Sukamakmur | Jurnal Bogor

Tak kunjung ada penyelesaian perihal pemblokiran transaksi pajak sepihak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) pada lahan sitaan atas nama Darmawan Lee pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ada di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor berdampak buruk pada aktivitas dan transaksi warga.

Komar, S.E

Kepala Desa Sukamulya, Komar, S.E menyampaikan, dirinya merasa geram akan persoalan pemblokiran yang dilakukan secara sepihak oleh MA dan BLBI yang tak kunjung ada penjelasan. Akibatnya, desa minim pemasukan pajak dan sudah pasti akan berdampak pada pendapatan BHPRD desa, karena tidak adanya transaksi jual-beli lahan serta pembayaran pajak.

“Luas lahan yang diklaim sitaan BLBI kini meningkat menjadi 380 Hektare lebih, sedangkan sebelumnya hanya 170 Hektar. Dasar peningkatan luas lahan sitaan saja kami tidak diberitahukan dasarnya apa, perkara surat yang dimiliki BLBI tidak pernah disinkronkan dengan buku tanah yang ada di desa kami,” ungkap Komar kepada Jurnal Bogor, Senin ( 1/5/2023).

Seharusnya, sambung Komar, pemblokiran sesuai luas yang memang menjadi lahan sitaan BLBI saja, jangan satu desa diblokir. Luas desanya itu ada 11 ribu hektare lebih, lalu mengapa harus terblokir dengan adanya sitaan menjadi 300 hektare. 

“Yang lebih saya sesal kan lagi tidak adanya solusi dan tindakan dari Pemkab Bogor, disini Bappenda lah yang lebih berwenang. Lalu, kami harus bertumpu kepada siapa, jika Pemda sendiri seolah tidak ada gerakan. Saya bahkan meminta Bappenda untuk turun langsung ke lapangan, tapi sampai saat ini tak ada juga yang turun melihat kondisi kami,” keluhnya.

Dirinya meminta kepada pemerintah agar tidak mengorbankan kepentingan warga yang tidak pernah tahu atas utang dan kejahatan yang dilakukan oleh Darmawan Lee. Bukan hanya itu saja, paling tidak BLBI itu melibatkan desa saat ingin melakukan pemblokiran dan asal patok. 

” Apa mereka yakin titiknya disitu, sedangkan lahan yang mereka patok itu ada rumah warga yang sejak lahir memang tinggal disitu. Dan jika BLBI mempunyai surat atas nama Darmawan Lee berupa sertifikat atau AJB atau segel. Mari gelar perkara bareng-bareng, betul gak surat itu ada atas namanya Darmawan Lee,” tukasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan jika tidak adanya penjelasan MA dan BLBI akan sampai kapan pemblokiran akan dilakukan. Jika harus menunggu sampai kasus Darmawan Lee selesai kemungkinan terbesar akan melakukan protes keras kepada pemerintah.

“Saat ini saya masih berupaya meredam warga dengan memberikan penjelasan, walaupun pemblokiran ini sudah berjalan selama 1 tahun, Tapi, jika dalam waktu dekat tak jua ada penjelasan dari Pemda dan Pemerintah Pusat. Kami pastikan akan melakukan aksi, karena tindakan sepihak yang dilakukan sangat merugikan kami,” ancam Komar.

** Nay Nur’ain

Selain Lanjutkan Program Kades Terdahulu, Irmayani Juga Akan Betonisasi Puluhan Jaling

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Tidak ingin mengecewakan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan untuk memimpin pemerintahan desa periode 2023-2028, Kepala Desa (Kades) Sukamanah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Irmayani sudah mempersiapkan program kerja awal menjabat.

Kades Sukamanah, Irmayani mengatakan, salah satu program kerja pertama yang akan dilakukannya itu yakni, melaksanakan pembangunan betonisasi jalan lingkungan sepanjang 11000 meter yang tersebar di 24 titik.

“Betonisasi jalan lingkungan itu sudah masuk ke rencana anggaran pembangunan desa (RAPBDes). Dan anggarannya sendiri bersumber dari Satu Miliar Satu Desa (Samisade),” katanya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi usai kegiatan serah terima jabatan dari Kades Sukamanah terdahulu ke Irmayani, Kades Sukamanah baru, di aula Kantor Desa Sukamanah, akhir pekan lalu.

Menurutnya, menjadi Kades Sukamanah sekarang, tentunya tidak akan sulit untuk membangun wilayah lebih maju lagi. Pasalnya, Desa Sukamanah selama dipimpin Kades Ismail selama kurun waktu 20 tahun, telah banyak kemajuan baik di sektor pembangunan, sosial, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat.

“Jadi saya tinggal melanjutkan program kerja yang sudah dilaksanakan kades lama,” aku Irmayani.

Adapun program-program kerja yang sudah berjalan semasa kepemimpinan kades lama dan menjadi pendapatan desa, yaitu adanya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang bergerak di bidang pengelolaan air atau sejenis pipanisasi ke rumah-rumah warga.

Selain itu, lanjutnya, BumDes Sukamanah juga mengelola pasar desa yang sudah berjalan dengan baik. Sehingga, dua sektor BumDes tersebut salah satunya yang mengantarkan desa ini masuk kedalam kategori desa terbaik tingkat nasional.

“Makanya, BumDes penyediaan sarana air bersih dan pengembangan pasar desa ini akan saya pertahankan dan mudah-mudahan bisa berkembang lebih maju lagi,” jelas Irmayani.

Sementara, mantan Kades Sukamanah, Ismail minta agar kades yang sekarang menjabat, untuk terus melanjutkan program kerja yang sudah berjalan. Tidak hanya dua sektor BumDes saja, program inovatif yang selama ini telah berjalan di masyarakat pun seperti, program Geser (Gerakan Sebungkus Rokok) harus tetap dipertahankan.

“Bayangkan saja, program Geser yang bertujuan agar masyarakat ikut menyokong penghasilan desa itu sangat sukses. Karena, penghasilan dari program tersebut selama setahun bisa menghasilkan pendapatan sebesar 170 juta sampai 200 juta,” jelasnya.

Ismail juga mengungkapkan program gemar membangun yang merupakan kegiatan pembangunan untuk ketersediaan air bagi para petani di wilayah Desa Sukamanah. Dimana, masyarakat secara bersama-sama melakukan pemeliharaan hingga pembangunan irigasi agar ketersediaan air untuk mengaliri area sawah maupun kebun mereka tidak kekurangan.

“Program Geser dan gemar membangun tetap dipertahankan, termasuk pemberian beasiswa untuk masyarakat hingga lulus sampai perguruan tinggi yang bersumber anggaran dari pendapatan desa, harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.

Ismail berpesan agar Kades Sukamanah yang baru, menjadi kades yang transparan, berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh mengganggu apa yang menjadi hak-hak masyarakat.

“Pesan itu yang diamanatkan oleh bapak saya saat pertama kali menjabat sebagai kades. Dan saya minta agar kades yang sekarang memimpin untuk menjalankan amanat tersebut,” tukasnya.

Hadir dalam Kegiatan serah terima jabatan Kades Sukamanah itu, Camat Megamendung, Acep Sajidin, Polsek, Danramil, BPD, LPM, kader PKK, RT, RW dan tokoh ulama hingga pendukung Irmayani.

** Dede Suhendar Â