Gunung Putri | Jurnal Bogor
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat drh.Achmad Ru’yat mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada 40 kepala desa yang ada di wilayah Bogor Timur. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Porlak, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin (19/6/23).
Pada kegiatan tersebut, Achmad Ru’yat dibanjiri keluhan dari para kades akan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mulai dari keluhan Jalan Provinsi yang lebih banyak rusaknya dari pada jalan yang mulus, begitu pun terkait penerangan Jalan Provinsi yang juga minim, juga terkait Bantuan Keuangan Provinsi yang prosesnya meribetkan namun tak menambah nilai anggaran tersebut.
“ Alhamdulilah dengan langsung turun ke lapangan ini, selain bisa bertatap muka juga bisa mendengar langsung apa yang menjadi kendala di bawah, terutama keluhan yang dirasakan oleh para kepala desa yang pada saat ini hadir,” ungkap Achmad Ru’yat kepada Jurnal Bogor.
Achmad Ru’yat menyebut, keluhan dari para kepala desa ini akan dibawa dalam sidang paripurna nantinya. Maka dari itu dia ingin mendengar langsung dan membawa ke sidang untuk dikemukakan. Bukan hanya itu saja, adanya keluhan terkait keterbukaan BHPRD yang terkesan tidak transparan itu bisa jadi masukan kedepannya, agar Pemda Bogor lebih terbuka akan penghasilan pajak yang diperoleh dari masing-masing desa.
“Tadi saya dengar keluhan 100 hektare wilayah dipenuhi oleh kawasan industri, tapi BHPRD yang diraihnya sangatlah kecil. Ini juga perlu dijelaskan oleh Pemkab, apa yang membuat BHPRD kecil dan seperti apa cara bagi hasilnya,” paparnya.
Begitu pun, sambung Achmad Ru’yat, untuk saat ini memang APBD Provinsi menurun hingga 5 triliun, dimana pasti ada program yang tidak terkaver dengan penurunan pendapatan Pemprov kini.
“Tapi saya tekankan untuk kedepannya bagi hasil pajak Pemprov yang didapat Pemkab dan Pemkot bisa dinaikkan,” janjinya.
Sementara Kades Bantarjati Supena dalam sesitanya jawab mempertanyakan sistem bantuan keuangan provinsi yang terkesan berbelit-belit, sehingga membuat desa pusing dan kehabisan waktu untuk mengajukan proposal bantuan.
“ Padahal kami sudah benahi, tapi masih ada aja yang salah, prosesnya ribet. Pas mau mengajukan lagi sudah tutup, begitu pun anggaran bantuan keuangan yang tak kunjung naik, ya hanya segitu-gitu aja tapi prosesnya yang justeru makin rumit dan memusingkan,” keluhnya.
Sementara hadir dalam sosialisai tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni Kades Gunung Putri Damanhuri, Kades Tarikolot Wawan Kurniawan, Kades Bantarjati Supena, Kades Hambalang Wawang, Kades Tajur, Kades Karanggan Asdi, Kades Bojong Kulur Firman Riansyah, Kades Sukahati, Kades Citeureup, Kades Nambo, Kades Sentul Alex, Kades Pasirmukti, Kades Bendungan H.Nemi, Kades Weninggalih Mamat Rahmat, Kades Sukamaju H.Holil, Kades Sukanegara Ahmad Yani, Kades Singasari, Kades Singajaya, Kades Jonggol, Kades Sukasirna, Kades Balekambang, Kades Sukamanah, Kades Sukagalih, Kades Cibodas, Kades Sukajaya, Kades Sanja, Kades Leuwinutug, Kades Mekarsari, Kades Sukawangi, Kades Sukamakmur, Kades Babakan Raden, Kades Gandoang, Kades Tanjungsari, Kades Cikeas, Kades Cicadas dan Kades Buanajaya.
** Nay Nuráin
