Sukajaya | Jurnal  Inspirasi  

CAMAT Sukajaya, Hidayat Saputra mengaku bangga dengan kiprah kepedulian  yang ditunjukan  elemen tenis K Tenzpo yang terus memperhatikan kondisi para pengungsi korban tanah longsor yang ada di wilahyanya.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan kawan kawan tenis  pendopo ini. Ini sebagai bentuk kepedulian yang sangat tinggi,” tegas Hidayat Saputra alias Ibink, panggilan akrab dari orang nomor satu di Kecamatan Sukajaya.

Apalagi kondisi saat  ini, tambah Ibink,  kita semua tengah dihadapi pandemik Covid-19. “ Luar biasa dan saya sangat terharu dengan gerakan yang dilakukan kawan-kawan K Tenzpo ini.  Semua bantuan yang diberikannya sangat punya manfaat penting ditengah situasi saat ini,” beber Ibink lagi.

Ibink berharap,  apa yang diberikan oleh relawan K Tenzpo ini nantinya punya manfaat yang sangat penting bagi masyarakat penerimanya.

Sementara itu, Camat Cigudeg, Acep Sajidin  yang juga meneriam bantuan secara simbois buat para warganya yang terdampak bencana secara tegas mengatakan sangat terharu dengan apa yang dilakukan oara temen temen tenis K Tenzpo yang  terus memberikan perhatian kepada para warganya  

Acep menambahkan, semoga apa yang diberikan ini akan sangat berarti bagi masyarakat yang menerimanya apalagi dalam waktu dekat  akan menghadapi bulan suci Ramadhan.

Asep Syahmid

Cigudeg | Jurnal Inspirasi  

KEPEDULIAN elemen tenis K Tenzpo kepada para pengungsi korban bencana alam tanah longsor di Sukajaya dan Cigudeg patut mendapatkan perhatian serius dari elemen lainnya yang ada di Kabupaten Bogor. Sejak Senin malam ( 13/4) relawan KTenzpo yang di ketuai Omay Komara sudah bermalam di kantor kecamatan Cigudeg dan pagi nya langsung aksi melakukan pemberian bantuan sembako ke para pengungsi yang  ada di Cigudeg dan Sukajaya.

“Apa yang kami berikan kepada masyarakat pengungsi korban bencana longsor ini adalah lanjutan dari Kegiatan  Lagu Untuk Kemanusiaan yang dilakukan K Tenzpo  belum lama ini,” ujar  Omay Komara yang saat ini menjadi Ketua Panitia Pelaksana Pemberian Bantuan Sembako kepada para pengungsi korban bencana alam.

Mudah mudahan, kata Omay,  apa yang diberikan oleh K Tenzpo ini bisa bermanfaat bagi  masyarakat yang menerimanya. Pemberian paket sembako yang dilakukan elemen tenis K Tenzpo ini diberikan langsung  oleh Boy Pandji, Ketua Panitia Lagu Untuk Kemanusiaan  yang secara simbolis  diterima  oleh Camat Sukajaya, Hidayat Saputra dan Camat Cigudeg Acep Sajidin , Selasa ( 14/4).

Ketua Umum K Tenzpo, Susmono yang kerap dipanggi Kakung mengatakan, semua personil K Tenzpo hadir semua dan ikut menginap di Cigudeg. “ Ini merupakan kegiatan yang sangat positif dalam berbagi,  Insya Allah  jelang Lebaran nanti,  kemungkinan relawan K Tenzpo akan kembali memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat yang masih ada di pengungsian ,” beber Susmono.

Tak hanya itu, kata Susmono,  semua elemen K Tenzpo juga sangat bangga dengan sosok Boy Pandji yang saat ini tercatat sebagai Kacab Bjb Cibinong yang punya kepedulian yang tinggi kepada kegiatan kegiatan  sosial kemasyarakatan.

Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan Ikatan Guru Olahraga (Igora) Kota Bogor menaruh perhatian terhadap upaya menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) di ‘Kota Hujan’ dengan membagikan 5.000 masker secara cuma-cuma di sejumlah sudut kota.

”Gerakan ini adalah wujud kepedulian kami dari MKKS SMP dan IGORA Kota Bogor untuk membantu menekan penyebaran Corona melalui penggunaan masker dan ini kami bagikan gratis,” jelas Koordinator Penggalangan Dana MKKS SMP yang juga Kepala Sekolah SMP Kamandaka, Didin Supriadi didampingi Ketua I Igora, Marlis dan pelatih voli Sutisna dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (14/4).

Mereka mendistribusikan masker dilakukan dua tahap yakni pertama dilakukan, Kamis (9/4/2020) dengan titik sebar di Tugu Kujang, Terminal Bis Baranangsiang, Bundaran Ekalokasari, BTM,  Empang dan Simpang Tiga Pancasan.

Sedangkan untuk distribusi tahap dua dilakukan pada Senin (13/4) dengan titik sebar Warung Jambu,  Pasar Jambu Dua, Air Mancur,  Jembatan Merah,  Pasar Anyar dan  Simpang Tiga Gunung Batu. “Semoga dapat membantu percepatan penanganan Corona di Kota Bogor dan masyarakat bias menggunakan masker untuk menekan penyebaran virus Corona,” jelas Didin. Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Bogor

Penyebaran virus Corona (Covid-19) yang terus meluas di Tanah Air, Presiden Joko Widodo memutuskan Indonesia dalam keadaan bencana nasional. Keputusan status bencana nasional ini ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional. 

Penetapan ini berisi tiga ketentuan. Pertama adalah pernyataan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencan nasional. Kedua, penanggulangan bencana nasional dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan Kepres Nomor 7 Tahun 2020. 

Sedangkan ketentuan ketiga penunjukkan kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua gugus tugas di masing-masing wilayahnya. Namun dalam menetapkan kebijakan di daerah tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. 

Presiden Jokowi telah mempertimbangkan dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Selain itu, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemic global.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional,” bunyi Keppres itu. Adapun keppres ini ditanda tangani oleh Jokowi pada Senin (13/4), dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Budi Darmono mengatakan, penetapan ini akan mempengaruhi berbagai hal termasuk kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Hal ini termasuk juga di dalamnya terkait dengan kontrak-kontrak bisnis. 

“Ini kan Force Majeure, jadi karena darurat nasional itu hukumnya harus mengikuti. Kontrak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya,” ujarnya, Senin (13/4).
Namun, kontrak tersebut bisa juga diperkarakan di pengadilan jika seandainya terjadi sengketa. Tapi kembali lagi, kondisi ini adalah di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak bisa dihindari. “Tapi terkait kontrak ini kalau kedua belah pihak sama-sama tahu bisa dinegosiasi,” tegasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Jelang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor pada Rabu (15/4). Dinas Perhubungan (Dishub) mengurangi jumlah sekat ruas jalan dari 11 menjadi 10 titik. Keputusan tersebut diambil lantaran usai adanya kajian dari Polresta Bogor Kota saat rapat pada Senin (13/4).

Kepala Dishub Eko Prabowo mengatakan, satu titik sekat yang dihilangkan adalah sekat Air Mancur, yang mulanya bertujuan untuk memeriksa pengendara asal Cilebut-Bojong Gede. “Karena Simpang BORR sudah disekat. Makanya diputuskan tak ada penyekatan di Air Mancur,” ucapnya kepada Jurnal Bogor, Senin (13/4).

Kata dia,10 titik di Kota Bogor. Sebanyak enam di antaranya merupakan sekat tipe B, yakni ruas jalan besar dengan volume lalu lintas padat. “Enam sekat itu merupakan hasil kontigensi plan Polresta Bogor Kota. Yakni, Bubulak, Ciawi, Simpang Yasmin, Simpang Pomad, BORR dan Terminal Baranangsiang. Sementara lima titik lagi adalah hasil kajian Dishub,” papar Eko kepada Jurnal Bogor, Minggu (12/4).

Empat titik tambahan adalah sekat tipe B yakni ruas jalan kecil dengan arus lalu lintas padat seperti di Simpang Batutulis untuk menyekat pergerakan dari arah Cipaku dan Cihideung, Simpang Empang membatasi gerak dari arah Ciapus, Simoang Gunung Batu, menyekat arah Ciomas, Laladon dan Ciampea. Simpang RSUD untuk mensekat arah dari arah Parung. “Walau demikian, masyarakat masih bisa melintas. Tentunya dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi,” kata Eko.

Eko mengatakan bahwa nantinya mulai pukul 22.000 WIB hingga tim gabungan skala besar juga akan melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya kerumunan warga. Menurutnya, warga yang melintas menggunakan sepeda motor pribadi boleh berboncengan dengan syarat alamat yang tercantum di KTP harus sama dan wajib menggunakan masker serta sarung tangan. “Sementara untuk ojek online tetap tidak bisa. Kami hanya mengikuti Permenkes saja,” ucapnya.

Sementara untuk kendaraan roda empat pribadi berkapasitas lima orang hanya boleh membawa tiga orang. “Yang boleh duduk di depan hanga sopir, dua lagi di belakang. Untuk kapasitas empat orang hanya boleh dua orang, satu depan dan satu belakang,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Eko, rencananya water barier untuk menyekat 10 titik akan dipasang pada Selasa (14/4) malam atau Rabu (15/4) tepat pukul 00.00 WIB. “Rencananya demikian, tapi kami masih menunggu arahan pimpinan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, jam operasional angkutan dibatasi dari jam 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB dengan jumlah penumpang hanya 50 persen dan wajib mengenakan masker.

“Beberapa titik yang selama ini menjadi pusat kegiatan warga yang lalu lalang akan dilakukan pembatasan untuk menghindari kerumunan dan memaksimalkan social distancing,” katanya.

Untuk titik-titik lalu lintas antar wilayah, kata dia, terutama jalur antar Kota, sesuai kesepakatan para kepala daerah akan terus dimaksimalkan untuk mengurangi mobilitas warga khususnya yang tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan hal-hal yang dikecualikan. “Seperti bidang medis, logistik, telekomunikasi, kebutuhan pokok, distribusi barang dan industri strategis,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal dilaksanakan pada Rabu (15/4) pukul 00.00 WIB di Kota Bogor. Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pemerintah bersama kepolisian akan menggunakan KUHP Pasal 212, 216 dan 218 bagi para pelanggar PSBB. Khususnya mereka yang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang.

“Dewan sudah mendukung langkah kami dengan terbitnya Perwali PSBB, dan DPRD pun meminta adanya penegakan hukum,” ujar Dedie kepada wartawan, Senin (13/4).

Selain itu, kata Dedie, para pelanggar juga akan dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)  Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dengan denda Rp100 juta. “Bahkan kalau ada pengusaha yang melanggar bisa dicabur perizinannya,” ungkap Dedie lagi.

Menurut Dedie, saat penerapan PSBB orang yang bekerja di bidang medis, telekomunikasi, diatribusi, pangan dan industri strategis diberi keluleluasaan untuk bergerak. Namun, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker hingga membawa hand sanitizer.

“Namun permasalahannya, karena ada pengecualian banyak warga menggunakan dalih tersebut. Makanya sebenarnya harus ada uji petik untuk mereka yang melanggar,” paparnya.

Sementara itu, Pemkot Bogor menyiapkan 11 aturan selama PSBB dilakukan selama 14 hari. Di antaranya kegiatan ibadah, perkantoran dihentikan kecuali sektor kesehatan, energi, pangan, komunikasi, logistik, strategis Kota Bogor dan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian, pernikahan dilakukan di KUA, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan Universitas dihentikan, tempat hiburan ditutup. Lantas untuk restoran dilarang makan di tempat. Selanjutnya, dilarang berkerumun di atas lima orang, pemakaman bagi yang meninggal bukan Covid 19 hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang.

Selain itu, pengemudi dan penumpang diwajibkan pake masker, maksimal jumlah penumpang 50 persen, kendaraan pribadi untuk mobil hanya bisa diisi 2 orang pengemudi dan penumpang, serta 3 orang pengemudi dan 2 orang penumpang bagi kendaraan pribadi berisi 7 orang.

Untuk motor, maksimal bisa  berbonceng  satu orang dengan syarat alamat KTP harus sama. Sedangkan ojek online tidak membawa penumpang atau hanya diperbolehkan membawa barang. “Sementara untuk pelayanan pemerintahan, polri dan TNI masih berjalan,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Dedie, Fasilitas umum untuk kebutuhan sehari-hari tetap buka.  “Pasar tradisional, minimarket, supermarket, perkulakan baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan,” tandasnya.

Pasal KUHP yang Diterapkan

Pasal 212 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 216 KUHP ayat (1): Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah

Pasal 218 KUHP: Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Fredy Kristianto