Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui GoPay sebelumnya merupakan guyonan netizen ketika Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kini, SPP sudah dapat dilakukan melalui GoPay diaplikasi GoJek. Senior Vice President Sales GoPay, Arno Tse mengatakan metode pembayaran biaya pendidikan ini memudahkan orang tua murid karena dapat dilakukan dimana saja.

Pembayaran itu dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Tidak hanya membayar SPP, pembayaran pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan GoPay. “Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills,” kata dia dalam keterangan pers, Senin (17/2).

Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan di Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Bunda Mulia untuk mengimplementasikan QRIS. Di awal tahun 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.

Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan ini bisa disebut monopolis karena pembayaran SPP ini hanya menggunakan satu alat pembayaran digital. “Tergantung apakah ada pemaksaan atau tidak, seharusnya masyarakat tidak diwajibkan menggunakan satu alat pembayaran. Karena ada juga Ovo, Linkaja, Dana,” ujar Piter.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berpendapat proses pembayaran elektronik saat ini sudah bisa dilakukan oleh berbagai produk selama tidak ada paksaan. Dia memberikan contoh sebuah aplikasi OVO. Selain bayar SPP, aplikasi itu juga bisa digunakan untuk membayar biaya kuliah.

“Nah buat saya kalau selama tidak ada instruksi apa pun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka itu adalah proses digitalisasi biasa, karena dilakukan oleh sekolah,” tutur Dede.
Dia melanjutkan bila sekolah yang memilih mau menerapkan pembayaran melalui OVO, Bukalapak, Tokopedia atau sejenisnya, itu tidak masalah. “Itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada kebijakan dari Kemendikbud yang notabene Pak Nadiem ini sebagai mantan CEO dari Gojek, tentu kami protes,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Karena itu, kata dia, sama saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Mantan CEO Gojek, Nadiem Anwar Makarim menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri jika pembayaran SPP melalui GoPay itu atas instruksi Kemendikbud.
Dia melanjutkan, jika tujuan dari pembayaran SPP melalui GoPay itu untuk memudahkan orang tua atau wali murid, maka hanya sebagai proses digitalisasi. Dia berpendapat proses digitalisasi saat ini tidak bisa dihindari.
“Karena sekarang kan mau bayar PLN, mau bayar pulsa, macam-macam juga dilakukan melalui proses digitalisasi. Saya sih lihatnya seperti itu ya. Karena tadinya saya ketika dapat info ini, langsung wah kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tapi ternyata tidak ada,” tuturnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya dan Bupati Ade Yasin bertemu di  Balaikota Bogor pada Senin (17/2). Pertemuan dua kepala daerah itu bertujuan untuk membahas kerjasama terkait pengelolaan sampah dengan plastic energy. “Dalam pekan ini kami akan mendapat persentasi teknis dari plastic energy agar kerjasama sampah bisa direalisasikan,” ujar Walikota Bima Arya kepada wartawan.

Menurutnya, ia sudah sering mengkomunikasikan mengenai kerjasama itu dengan Bupati Ade Yasin, baik via telepon maupun Whatsapp. “Masalah Galuga urusan antara kota dan kabupaten. Tapi bila Nambo dengan provinsi. Kami sudah sepakat maksimalkan pengelolaan sampah di Galuga,” ungkapnya.

Bima mengatakan, lahan Kota Bogor di Galuga mencapai 38 hektare, sementara Pemkab Bogor empat hektare. Kedua wilayah sepakat mengelola sampah. Namun, soal siapa yang mengolah dan teknisnya bakal dibicarakan bersama.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan bahwa kepentingan kota dan kabupaten sama lantaran karena keduanya juga membuang sampah di tempat yang sama, yakni Nambo dan Galuga. Sehingga masalah sampah menjadi persoalan bersama, terutama tentang plastik.

“Tapi kami inginnya jangan hanya sampah plastik saja, tetapi yang lain juga dapat teratasi. Bila porsinya sudah diatur oleh Pemprov Jawa Barat. Kami dapat sekian porsinya, tapi kan masih kurang Kabupaten Bogor saja sehari menghasilkan 2.800 ton. Sementara yang baru keangkut hanya 600 ton sisanya kemana? Ini kan bisa di buang ke Nambo atau Galuga,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama Tani Center LPPM IPB dan Kualifikasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar diskusi membahas perdagangan komoditas pertanian internasional di ruang Dekanat, Senin (17/2). Diskusi ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin bagaimana menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong penguatan pemberdayaan yang berpihak pada petani.

Dekan FEM IPB University, Prof. Nunung Nuryanto mengatakan, kegiatan ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, perdagangan internasional bagi produk pertanian sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi ditampik. “Dengan digelarnya diskusi ini kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya petani, ” ujarnya.

Padahal sejauh ini sambung Nunung, tercatat Pemerintah Jokowi-Maruf Amin sedang giat menggenjot investasi dan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,3 persen dengan Gross Nasional Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.

“Dengan adanya target tersebut maka kebijakan impor dan ekspor menjadi hal taktis yang diambil oleh pemerintah,” kata Nunung.

Sementara itu Kepala Tani Center LPPM IPB sekaligus penyelenggara FGD Dr Hermanu Triwidodo, menginginkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani. Ia melihat ada kebijakan kuota impor telah dilahirkannya celah yang dapat merugikan negara maupun petani. Serta kebijakkan apa yang harus diambil pemerintah di saat China yang menjadi importir terbesar di Indonesia telah dilanda wabah virus Corona yang mematikan.

“Melalui diskusi ini kita ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat, ” katanya.

Hal senada disampaikan juga oleh Said Abdullah dari KRKP. Ia menilai untuk bersaing di kancah internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era persaingan terbuka seperti sekarang. “Melalui diskusi ini kita berharap ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga lahir kebijakan dan program yang propertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani,” katanya. Cepi Kurniawan

Bandung | Jurnal Inspirasi

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum secara resmi me-launching program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) bersamaan apel pagi yang dihadiri para guru dan siswa SMA Negeri 20 Kota Bandung, Senin (17/2).

Kang Uu mengatakan, program AMS bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak kepada siswa yang disampaikan langsung oleh ajengan alias guru agama atau kiai yang bersumber dari Kitab Kuning untuk menamengi generasi muda dari dampak buruk perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

“Kegiatan yang bernuansa keremajaan tidak dilarang, tetapi harapan kami ada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan yang meningkatkan iman dan takwa para peserta didik,” ujar Kang Uu kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Nantinya, lanjut Kang Uu, program AMS ini akan disesuaikan dengan berbagai kegiatan dan kurikulum yang telah ada di sekolah-sekolah di Jabar. “Adapun saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat telah menunjuk 300 ajengan untuk terlibat dalam AMS,” katanya.

Lebih lanjut mantan Bupati Tasikmalaya ini menerangkan, program AMS juga merupakan bentuk implementasi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk dengan memanfaatkan bonus demografi.

“Maka, program AMS ini akan memberi warna tersendiri dalam pendidikan karakter anak, sehingga saya berharap dengan program ini, siswa SMA dan SMK di Jawa Barat selain mempunyai ilmu pengetahuan yang bersifat duaniawi yang hebat, juga mempunyai budi pekerti yang luhur,” terangnya.

Sementara itu, KH Hasan Nuri Hidayatullah ajengan yang hadir dalam launching program ini menjelaskan, ilmu pengetahuan penting sebagai bekal kehidupan.

“Dalam mencari ilmu niatkan karena Allah SWT, karena kehidupan kita di dunia ini karena Allah SWT. Dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila kita mencari ilmu karena Allah maka kita akan beruntung. Kedua, niatkan mencari ilmu karena Rasulullah Muhammad SAW, karena didasari cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW caranya dengan mengikuti perintah atau anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, niatkan bersyukur kepada Allah SWT. Karena akal yang diberikan oleh Allah kita syukuri akal yang ada diri kita,” jelas Ketua PWNU Jabar ini.

Program AMS pun disambut baik oleh para siswa di SMA Negeri 20 Kota Bandung, salah satunya Muhammad Rifa dari Kelas IPS II. Rifa menilai program AMS baik untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan dirinya dan siswa lain. Dia pun berkomitmen untuk mengikuti program AMS dengan baik bersama teman-temannya.

“Alhamdulillah, ada program ini (AMS) saya harap bisa lebih memajukan siswa di sekolah dan lebih mengutamakan agamya dan tidak melupakan sekolah. Yang ingin saya pelajari dari program AMS ini saya ingin lebih mendalami lagi ilmu agama, agar bisa lebih giat lagi beribadah,” papar Rifa.

Noverando H

Bogor | Jurnal Inspirasi

Almer Belmiro Putrawan (18), warga Indraprasta, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, bertemu dengan Walikota Bima Arya di Balaikota, kemarin. Kedatangan mahasiswa asal Kota Bogor yang berkuliah di Central China Normal University, Wuhan, Tiongkok, untuk menginformasikan bahwa Almer dalam keadaan sehat dan bebas dari Virus Corona atau COVID-19 pasca karantina di Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

“Senang bisa disambut seperti ini oleh Pak Wali Kota. Alhamdulillah sehat-sehat saya. Hanya saja sedikit grogi ketemu Pak Wali,” ungkap Almer di hadapan wartawan di Balaikota Bogor.

Ia mengaku senang dinyatakan sehat di tengah penyebaran virus di Wuhan. “Masih ada warga yang masih khawatir. Saya kan datang dari kota di mana virus corona itu dimulai, pusatnya. Dengan bertemunya saya dengan Pak Wali, saya berharap terbukti bahwa saya sehat. Supaya jangan ada yang khawatir lagi,” tandasnya.

Saat ini, Almer mengaku bahwa menjalani kuliah jarak jauh alias secara online. Almer pun belum bisa memastikan kapan harus kembali ke Wuhan, Tiongkok. “Menunggu sampai benar-benar dinyatakan aman oleh pemerintah setempat,” katanya.

Sementara itu, Bima Arya mengaku senang bisa menyambut warganya dalam keadaan sehat walafiat. “Almer ini warga Bogor Utara, Kota Bogor. Kita sambut dengan gembira, Alhamdulillah sehat walafiat. Kita sampaikan kepada warga jangan khawatir karena sudah dinyatakan sehat, ini doa kita semua, artinya tidak ada warga Bogor lagi yang dilaporkan ada di sana,” ujar Bima.

Bima Arya juga menyatakan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kota Bogor karena memang sudah dinyatakan sehat 100 persen oleh kementerian Kesehatan RI.

“Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut karena sudah clear. Tapi tentunya dinas, camat akan terus memantau,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor akan mengajukan anggaran pembangunan sekolah terdapak bencana alam di wilayah Bogor Barat pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di perubahan anggaran tahun 2020.

Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan, pihaknya akan membangun sarana pendidikan untuk korban terdampak bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor.

“Ini sudah pasca bencana makanya anggaran sarana dan prasarana pendidikan SDN dan SMPN terdampak bencana kemarin itu nanti masuk dalam ABT perubahan APBD 2020,” ujar Entis kepada Jurnal Bogor, Senin (17/2).

Ia menerangkan, pihaknya juga masih menunggu kepastian tempat relokasi korban terdampak bencana yang akan dibangun hunian tetap (Huntap).

“Untuk yang relokasi, kami nunggu penduduk dulu akan dipindahkan kemana. Jadi nanti pemerintah daerah akan membangun Huntap plus sarana pendidikan, jika memang hunian baru warga namti jauh dari sekolahan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pemindahan satu sekolah yang terdampak bencana di wilayah Kecamatan Nangung.

“Kalau SDN Ranca Bakti di Nanggung itu perlu relokasi. Kami masih menunggu usulan lokasi dari pihak kecamatan untuk relokasi sekolah tersebut, yang penting kontur tanahnya aman dari bencana. Untuk anggarannya juga kami akan masukan pada perubahan anggaran nanti, tapi fisik bangunan sekolahnya itu APBD tahun depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya telah mengintruksikan untuk para korban terdampak bencana itu dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada umumnya.

“Untuk sementara kalau di sekitar relokasi ada sekolah terdekat maka warga terdampak bencana itu dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat itu. Masuk belajarnya sesuai tingkatan dan kelasnya di masing-masing sekolah terdekat walaupun secara administrasi terdaftar di sekolah induk,” paparnya.

Novernado H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meluncurkan program gerak cepat (Gercep-red) untuk belasan ribu Aparatur Negeri Sipil (ASN). Kepala Bagian (Kabag) Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Setda Kabupaten Bogor, Makmur Rozak mengatakan, pihaknya memiliki beban terhadap perubahan pola pikir semua ASN di Pemkab Bogor.

“Yang perlu dibangun itu mindset Gercep itu, makanya kami sedang gencar mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi bagaimana membangun pola pikir tersebut. 16 ribu ASN itu bukan hal yang sedikit untuk kita sentuh bareng,” ujar Makmur kepada Jurnal Bogor, Senin (17/2).

Mantan Kabag Umum Pemkab Bogor ini menerangkan, pihaknya hanya berperan sebagai konseptor yang dapat berujung pada lahirnya kebijakan.

“Tugas kami itu menyiapkan draf rumusan kebijakan pimpinan. Bukan pihak yang bersentuhan langsung pada kinerja ASN,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak memiliki peranan dalam penilaian kinerja ASN di lingkup Pemkab Bogor. “Kalau masalah untuk proses rotasi atau kepindahan pegawai itu ranahnya Beperjakat, kami tidak ikut capur diranah itu,” katanya.

Sementara iti, Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan, budaya kerja “Gercep” harus jadi perilaku dan etos kerja ASN di lingkup Pemkab Bogor.

“Gercep atau gerak cepat yang bermakna gesit, efektif, responsif, cermat, efisien dan professional harus jadi budaya. ASN harus memiliki perilaku dan etos kerja gercep dalam sehari-hari,” tegasnya.   

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini memaparkan, hal tersebut ditekankan pada seluruh program kerja untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban.

“Untuk kelancaran kinerja tahun 2020, agar semua ASN bergerak cepat, laksanakan hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta modal supaya penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun,” tandasnya.

Noverando H