Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Diduga pernah digali oleh PT Ferry Sonnevile (FS) berbarengan dengan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di RT 1 RW 6 Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, lahan berplang atas nama Hutama Tjahjadi alias Cahyadi yang merupakan akses jalan menuju lokasi akan dibangun 8 gedung pemerintahan di lahan PSU tersebut dipagar.

Sejumlah tokoh masyarakat RT 1 RW 6 didampingi Babinkamtimas dan Babinsa setempat secara gotong royong melakukan pemasangan pagar lahan seluas 1500 meter persegi yang berdempetan dengan PSU di Desa Tlajung Udik, Minggu (4/4).

Ketua RW 6, Rohman Tidung mengatakan, pemasangan arcon itu berdekatan dengan lahan yang beberapa waktu lalu dipasang plang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk pembangunan sejumlah gedung termasuk sekolah dan GOM.

“Lahan tersebut dilakukan pemagaran karena memang Pak Cahyadi yang meminta. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengamanan aset milik Pak Cahyadi,” ujar Rohman kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya mengetahui lahan seluas 1500 meter persegi tersebut milik Cahyadi setelah dilakukan pembelian dari Acim bin Kihin. “Lahan tersebut telah dibeli oleh Pak Cahyadi pada tahu 1993. Jadi, pemagaran sah-sah saja dilakukan oleh pihak Pak Cahyadi,” terangnya.

Ia menjelaskan, bahwa lahan yang dilakukan pemagaran tersebut ada keterkaitan dengan lahan PSU Pemkab Bogor. “Iya, ini jalan akses utama dari arah Cicadas menuju lapangan bola atau tanah PSU yang pada tahun 2018 dilakukan penggalian kira-kira sedalam 4 meter. Malahan tanah Pak Cahyadi ikut digali, mungkin ini salah satu alasan kenapa dipagar, supaya tidak ada lagi pemanfaatan lahan tanpa ijin,” katanya.

Senada, Kadus 02 Desa Tlajung Udik, Arsan menegaskan, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Cahyadi melibatkan warga setempat. “Sebelum pemagaran, pemilik lahan sosialisasi dulu. Bukan hanya itu, warga juga dilibatkan atau diperkerjakan dalam pemasangan arcon,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, adanya pemagaran terhadap lahan tersebut tidak mengangu akses warga setempat pada umumnya. “Akses untuk mobilitas warga tak sama sekali terganggu. Malah ada kerjaan tambahan untuk perbaikan jalan warga yang tadinya tanah merah. Kami malah berterima kasih,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah memasang sejumlah plang rencana pembangunan sejumlah gedung di lahan yang berdemperan dengan milik Cahyadi pada Selasa (9/3) lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujianto memaparkan, pihaknya melakukan penataan terhadap PSU yang diserahkan PT Ferry Sonnevile.

“PSU itu sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat khususnya Gunung Putri biar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Pemkab Bogor berencana akan membangun GOM, Puskesmas, SMP Negeri 4, Kantor Desa Tlajung Udik, Masjid, UPT AP2KB, UMKM dan BLK,” papar Eko.

** Noverando H

Flores Timur | Jurnal Inspirasi

Banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu (4/4) dini hari. Banyak warga dinyatakan tertimbun dan korban meninggal tercatat ada 54 orang. “Jumlah korban longsor yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa hingga Minggu sore, ada 54 orang, sementara ini upaya pencarian masih terus berlangsung di lapangan,” kata Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli dikutip dari Antara, Minggu (4/4).

Sebelumnya Juru Bicara Basarnas Yusuf Latif mengungkapkan selain korban tewas ada juga yang mengalami luka-luka sebanyak 9 orang. Ada sebanyak 7 orang dilaporkan hilang dan 49 KK terdampak akibat musibah ini. “Dengan rincian Kecamatan Desa Lamanele 38 orang meninggal dunia, Desa Waiburak 3 orang meninggal dunia, Desa Oyang barang 3 orang meninggal,” kata Yusuf, Minggu (4/4).

Kepala Desa Lamanele, Pius Pedang Melai mengatakan, masih ada puluhan warga yang belum ditemukan. Dia mengatakan, proses pencarian tidak bisa dilakukan secara maksimal karena dilakukan secara manual, selain karena hujan masih terus mengguyur wilayah itu. Aparatur desa setempat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera mengirim alat berat ke lokasi kejadian untuk membantu proses pencarian korban.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  menyatakan bahwa berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di daerah itu sejak Minggu dini hari pukul 01.00 WIT.

Kondisi di lapangan saat ini hujan masih berlangsung disertai angin kencang. BPBD melaporkan kerugian materiil berupa puluhan rumah warga tertimbun lumpur di Desa Lamanele, Kecamatan Ile Bokeng. Selain itu, ada rumah warga sekitar hanyut terbawa banjir serta jembatan putus di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur. Aparat pemerintah desa masih terus melakuka pendataan di lapangan.

Pemerintah daerah telah melakukan rapat terbatas antara Bupati, TNI, Polri dan instansi terkait. Salah satunya dengan pembentukan posko penanganan darurat.

“Kendala di lapangan yang diidentifikasi petugas BPBD yaitu akses satu-satunya adalah penyeberangan laut ke Pulau Adonara. Sedangkan hujan, angin dan gelombang yang tinggi mengakibatkan pelayaran tidak diperbolehkan oleh otoritas setempat,” katanya.

BMKG memprakirakan terdapat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat-sangat lebat, angin kencang dan gelombang tinggi dalam periode sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia. Dalam sepekan ke depan potensi hujan sedang–lebat diprediksi terjadi di wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

Sedangkan potensi hujan sangat lebat diprediksi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan NTT.

Potensi angin kencang diprakirakan terjadi di wilayah Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT dan Sulawesi Selatan.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rencana revitalisasi Terminal Baranangsiang kembali bergulir. Pasalnya, pembangunan kawasan yang bakal dijadikan Transit Oriented Development (TOD) itu akan dilaksanakan pada 2022 mendatang.

Direktur PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) Sumarsono Hadi mengatakan bahwa pembangunan diperkirakan memakan waktu selama empat tahun. Setelah, sempat molor selama sembilan tahun. Padahal, PT PGI memiliki hak untuk mengelola terminal selana 30 tahun melalui perjanjian Build Operate Transfer (BOT).

Tetapi, sambung dia, lantaran pembangunan tak kunjung dilaksanakan. PT PGI  berupaya menggeser waktu pengelolaan terminal yang mulanya dihitung pada 2012 menjadi 2021. “Perdebatan hukumnya karena mulanya akan dikelola 2012 tali digeser ke 2021,” kata Sumarsono kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, permasalahan itu sudah mendapatkan titik terang, sebab berdasarkan hasil Legal Opinion (LO) Kejaksaan Agung (Kejagung), PT PGI mendapatkan jatah untuk mengelola Terminal Baranangsiang selama 30 tahun secara utuh.

“Namun untuk memulai pembangunan, kontraktor masih menunggu pembaruan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah selesai izin, langsung bangun,” jelasnya.

Kata dia, revitaliasi Terminal Baranangsiang akan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) tahun 2018-2029.

Sementara untuk pergeseran waktu pengelolaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik daerah atau lebih dikenal BGS.

Lebih lanjut, kata dia, selain menunggu pembaharuan IMB, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2012 dengan kondisi dan fungsi dengan saat ini berbeda. Sebab dipengaruhi kehadiran ojek online.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Bogor berencana meletakkan ujung lintas rel terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) dan trem di kawasan Terminal Baranangsiang. Dengan demikian pusat transportasi bakal bertumpu di kawasan tersebut.

“Kami berharap bisa mendapatkan persetujuan dari kepala daerah Kota  Bogor. Sedangkam untuk syarat teknis yang disampaikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), PGI hanya mengikuti saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melai menjalin kembali komunikasi terkait dengan rencana pembangunan Terminal Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, dengan melaksanakan pertemuan bersama petinggi Pemkot Bogor, yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Pada pertemuan itu, terjadi kesepakatan soal poin-poin yang ada. Diantaranya merevisi IMB Terminal Baranangsiang.

** Fredy Kristianto

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Ditengah geliatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor, namun masih adanya warga yang menderita gizi buruk membuat Wakil ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom mengelus dada. Padahal perlu upaya lebih dalam mengentaskan kemiskinan yang berbanding lurus dengan kesehatan masyarakat salah satunya untuk penanganan gizi buruk ataupun stunting.

“Saya meminta kepada Pemkab Bogor khususnya dinas terkait untuk berkoordinasi secara bersama, baik itu Puskesmas, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Dinas Sosial agar tidak ada lagi kasus gizi buruk yang telantar dan dibiarkan dirawat dengan asupan gizi yang seadanya di rumah,” tegas Aan saat menjenguk Muhammad Oji (6), pasien gizi buruk di RSUD Leuwiliang, Sabtu (3/4).

Seperti pada kasus Oji, warga Desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya yang selama beberapa tahun hanya dirawat di rumah karena adanya keterbatasan ekonomi keluarganya. Aan bersama anggota DPRD yang lain juga akan mendorong Dinas Kesehatan serta instansi terkait untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dengan berkunjung ke rumah-rumah warga, guna mendapatkan jumlah penderita gizi buruk di tiap kecamatan.

Selain itu, lanjutnya, segera melakukan koordinasi lintas sektoral ketika ada temuan kasus gizi buruk sehingga penanggulangannya dapat ditangani secara maksimal dengan memanfaatkan penggunaan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

“Juga melakukan edukasi dan sosialisasi bahaya gizi buruk kepada masyarakat serta pentingnya pola hidup sehat. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas dengan melakukan pembangunan infrastruktur air minum steril dan sanitasi di wilayah-wilayah desa yang rawan gizi buruk ataupun stunting masalah kurang gizi kronis,” papar politisi Golkar itu.

Aan mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk saling bekerjasama dan serius dalam hal memerangi stunting hingga terciptanya Kabupaten Bogor yang bebas stunting. Khusus untuk Puskesmas yang tersebar sudah selayaknya terus melakukan monitoring terhadap anak-anak yang terindikasi stunting agar pencegahan bisa dilakukan.

“Kalau bisa malah sejak ibu hamil sudah diberikan perhatian khusus dan monitoring, warga masyarakat harus menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, sumber air bersih dan kecukupan gizi, perang melawan stunting ini tugas kita bersama,” tegasnya.

Usai menjenguk Oji, Aan meminta pihak RSUD Leuwiliang terus merawat anak tersebut hingga benar-benar pulih dan sehat kembali. “Saya sudah sampaikan kepada pihak manajemen RSUD Leuwiliang agar Oji bisa dirawat sampai sembuh disini,” tukasnya.

** Arip Ekon