Dewan Minta Pejabat Publik Hati-Hati Berwacana

Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor memastikan bahwa wacana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe A baru di Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, belum dibahas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang saat ini akan direvisi.

“Di rancangan awal RPJMD belum ada. Belum sempat dibahas, yang dibahas baru pembangunan Blok 1 dan 4 RSUD Kota Bogor,” ujar Sekretaris Bappeda, Rudi Mashudi kepada wartawan di gedung DPRD, Senin (5/4).

Menurut Rudi, untuk pembangunan Blok 1 dan 4 setinggi empat lantai membutuhkan anggaran sebesar Rp255 miliar, yang rencananya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan.

“Pembangunan itu bertujuan meningkatkan pendapatan RSUD. Nantinya kedua blok itu akan dilengkapi ICU, poliklinik, ruangan VIP, IGD dan layanan penunjang medis lainnya,” ucapnya.

Selain mendorong pendapatan RSUD, pembangunan itu juga untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga dan menyerap tenaga kerja baru.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) juga mengatakan bahwa beedasarkan keterangan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes), pembangunan RSUD di Rancamaya sama sekali belum pernah dibahas.

“Bagaimana mau tertuang dalam RPJMD, sedangkan wacana itu saja belum pernah dibahas oleh dinas teknis,” ucapnya.

Ia pun mempertanyakan sinergitas dan komunikasi antara Dinkes, RSUD dan stakeholder lainnya. “Ini kan tak sinkron. RSUD ngomong dibangun di Rancamaya, tetapi dinas teknis nggak tahu. Kemudian dibahas pun belum,” katanya.

Seharusnya, kata ASB, wacana pembangunan RSUD baru merupakan kewenangan Dinkes selaku leading sector. Tentunya, mesti menempuh kajian-kajian yang komprehensif. Sehingga tak menjadi bola liar yang menimbulkan polemik.

ASB menambahkan, apabila alasan pembangunan RSUD untuk meningkatkan layanan kesehatan, mestinya RSUD baru dibangun di kawasan Tanah Sareal. Hal itu untuk menekan laju pasien yang berasal dari Kemang, Salabenda dan sekitarnya, sehingga tak semua warga sebelah Utara Kabupaten Bogor datang ke RSUD di Jalan Dr. Semeru.

“Kalau di Rancamaya, Bogor Selatan sudah banyak rumah sakit. Kemudian letaknya juga dekat dengan RSUD Ciawi,” tandasnya.

Ia pun meminta agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam melempar wacana lantaran harus berdasarkan kajian dan aturan. “Sah-sah saja berwacana untuk mewujudkan cita-cita. Tapi hal itu mesti sesuai dengan tugas dan kewenangan,” katanya.

ASB menilai bahwa RSUD eksisting masih perlu oenguatan dari sisi SDM, infrastruktur, sarana lrasarana serta teknis penunjang lainnya.

“Beban SDM di RSUD dominan non pns, sehingga manajemen BLUD-nya harus benar-benar matang mengkaji dan memperhitungkan. Jadi lebih baik direktur RSUD fokus saja pada kewenangannya dan peningkatan pelayanan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Caringin | Jurnal Inspirasi

Pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan II Ciawi, wilayah Caringin, Arief Budiman akan mendata ulang keberadaan minimarket Alfamart dan Indomart yang ada di Kecamatan Caringin. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui legalitas perizinan yang dimiliki para pengusaha minimarket tersebut.

“Saya akan tanyakan ke pengusaha  Alfamart dan Indomart di Kecamatan Caringin, apa sudah ada atau belum izinnya,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, saat menjadi pengawas bangunan wilayah Caringin, minimarket Alfamart dan Indomart sudah banyak berdiri. Bahkan, jumlahnya mencapai  25 minimarket. “Dari jumlah sebanyak itu saya belum tahu berapa minimarket yang sudah berizin,” papar Arief.

Namun, Arief mengaku sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dengan menindak tegas dua minimarket yang diketahui belum berizin. Adapun minimarket yang belum berizin, lanjutnya, yakni Alfamart yang masuk ke wilayah Desa Ciderum, Kecamatan Caringin.

“Alfamart di lokasi SPBU Cikereteg dan Alfamart di perkampungan. Kedua Alfamart di Desa Ciderum itu sudah dilayangkan surat teguran ketiga,” tegas Arief.

Arief menambahkan, untuk Indomart yang ada di wilayah Desa Cimande Hilir, persisnya di depan pangkalan ojeg Cimande, pengusaha minimarket tersebut sudah memperlihatkan legalitas perizinannya. “Pengusaha Indomart membawa bukti perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memperlihatkan kepada saya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Desa Cimande Hilir, M. Mulyadi yang akrab dipanggil Damuy menegaskan, pihak desa akan melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan empat usaha jenis waralaba, yakni tiga Indomart dan satu Alfamart.

“Kami belum tahu keempat minimarket itu sudah ada izin atau belum, baik izin warga atau lingkungan maupun izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Karena minimarket itu ada, sebelum kami dan kepala desa sekarang menjabat,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dan  memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP, sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun, jika dokumen identitas diri WNA tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan alamat tinggal, itu patut diselidiki. Apakah benar WNA ini sudah berhak memegang e-KTP atau ada permainan dari instansi penerbit dokumen administrasi dan kependudukan (adminduk) yang bermain.

Hal ini yang menjadi temuan LSM Penjara (Pemantau Kinerja). E-KTP WNA asal Yaman bernama Mohammed Abdullah Saeed sangat mencurigakan dan terindikasi palsu. Sebab dalam e-KTP tersebut meski berkebangsaan Yaman tapi Mohammed Abdullah Saeed adalah kelahiran Arab Saudi.

Kemudian alamat tinggalnya pun sangat membingungkan, pria kelahiran 17 Februari 1986 itu tercatat tinggal di Kampung Tugu Utara RT 003/001 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua. Padahal di Desa Citeko tidak ada nama Kampung Tugu Utara.

Tugu Utara merupakan salah satu desa di Kecamatan Cisarua. “Kita sudah melakukan penelusuran ke alamat WNA tersebut, tapi tidak ada Kampung Tugu Utara Desa Citeko. Makanya kami mempertanyakan kepada instansi teknis kenapa bisa demikian,” kata Ketua LSM Penjara Bangbang Feri dalam keterangan pers yang diterima Jurnal Bogor.

Kepala Desa Tugu Utara Asep Ma’mun menyebut kasus seperti ini adalah hal biasa, bukanlah luar biasa. Namun dia mengakui Kampung Tugu Utara 003/001 secara administrasi berada di Desa Tugu Utara. “Kalau memang ada WNA e-KTP nya beralamat di Kampung Tugu Utara RT 003/001 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, saya akan investigasi dulu,” katanya.

Senada dikatakan Kades Citeko, Syahrudin. Dia akan mengecek dokumen kependudukan WNA Timur Tengah tersebut. “Nanti saya akan cek,” tukas Syahrudin.

** Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Untuk memperkuat kemampuan Bank Kota Bogor menyalurkan kredit kepada sekitar 24.000 pedagang UMKM di Bogor, Bank Perkreditan Rakyat ini resmi menggandeng PT Media Dimensi Teknologi Indonesia (Emditek) untuk menerapkan sistem analisa kredit berbasis digital Epay7. Dengan teknologi ini, Bank BPR milik Kota Bogor ini dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan proses analisa kredit menjadi setidaknya 30% lebih tinggi.

Bertempat di kantor Pusat Perumda Bank Kota Bogor, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sistem Software dan Aplikasi Penilaian Kredit antara Emditek dan Perumda Bank Kota Bogor. Dengan demikian, Bank BPR milik Kota Bogor ini resmi menggunakan fasilitas penilaian (scoring) digital Epay7 terhadap para calon debiturnya. 

“Epay7 merupakan aplikasi dan sistem perangkat lunak milik Emditek yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan perbankan, khususnya BPR menggunakan standar tujuh parameter untuk menilai kelayakan calon debitur,” ungkap Yudi Kusman CEO Emditek dalam keterangan pers yang disampaikan Bank Kota Bogor, Senin (5/4). 

Yudi juga mengungkapkan bahwa seluruh proses analisa tersebut berbasis digital sehingga mempermudah dan pada akhirnya akan mempercepat dan meningkatkan kemampuan Bank Bogor menyalurkan kredit. 

“Dengan menggunakan sistem ini, maka Bank Kota Bogor akan mampu melakukan proses analisa kredit lebih cepat dan lebih akurat. Ini artinya Bank Kota Bogor akan mampu meningkatkan kapasitas pemberian kredit hingga setidaknya 30% lebih tinggi dari sebelumnya, serta sekaligus meningkatkan kualitas debitur,” terang Tri Rachman Batara, COO Emditek yang ditemui pada kesempatan terpisah.

Dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut, H. Ibrahim, SE, Direktur Utama Perumda Bank Kota Bogor menyatakan bahwa dengan dukungan aplikasi tersebut, pihaknya menjadi sangat berbesar hati dan semakin optimis dalam melayani masyarakat di Kota Bogor dan khususnya pada pedagang UMKM di pasar-pasar. 

“Potensi pasar di Kota Bogor cukup besar. Untuk menjalankan fungsi utama kami sebagai banknya pengusaha Menengah, Kecil dan Mikro khususnya di pasar-pasar tradisional, sudah waktunya ada terobosan berupa sistem digital sehingga kami mampu bersaing dengan perusahaan fintech yang menjamur dan terutama para rentenir,” jelas Ibrahim kepada wartawan.

Kota Bogor merupakan kota padat penduduk (sekitar 7.500 / Km2) sehingga pendapatan dari sektor perdagangan dan pendukung pariwisata cukup besar. Diperkirakan ada sekitar 24.000 pedagang/pengusaha UMKM di Kota Bogor. 

Sebagian besar dari UMKM ini belum tersentuh oleh Bank atau disebut juga unbankable, baik karena ada di sektor informal, atau karena tata cara perdagangannya yang tidak tercover oleh

sistem perbankan. Banyak dari mereka yang jadi tergantung kepada pinjaman tanpa agunan dan rentenir dengan bunga super tinggi untuk mendapatkan modal.

“Pada akhirnya, kami akan mampu meningkatkan nilai penyaluran kredit kepada pengusaha UMKM, sehingga mereka akan mendapatkan sumber dana yang lebih murah, dengan demikian program inklusi keuangan di Kota Bogor khususnya akan berjalan efektif. Sementara itu, kinerja Bank Kota Bogor juga akan meningkat,” terang Ibrahim lagi.

Dalam acara sosialisasi dan pelatihan sistem Epay7, para peserta yang terdiri dari manajer hingga officer di bagian kredit dikenalkan sekaligus dilatih menggunakan aplikasi berbasis web dan smart phone tersebut. Diharapkan setelah selesai pelatihan maka mereka akan siap menggunakan sistem yang akan diimplementasi di sistem data Bank Perkreditan Rakyat milik Kota Bogor tersebut.

**Prast/rls