Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Upaya agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Virus Corona atau Covid-19 pascabencana banjir di wilayah Timur tepatnya di Perumahan Grand Mekarsari Residance, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dr. Harry Triono Hartadi selaku Kepala Puskesmas Desa Pasirangin melakukan Rapid Test Antigen secara gratis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupetan Bogor yang pelaksanaannya melalui petugas medis Puskemas Pasirangin.

“Rapid Test Antigen ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Puskesmas Pasir Angin sebagai pelaksananya,” ujarnya, kemarin.

Kegiatan ini untuk upaya pengecekan kesehatan warga pascabanjir di Perumahan Grand Mekarsari Residance. Pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Pasirangin bukan hanya saat banjir namun juga pascabanjir. “Untuk tetap memastikan apakah ada penyakit yang timbul pascabanjir atau tidak,” jelas Harry.

Menurutnya, terobosan yang diambil dalam rangka masa PPKM dan masih mewabahnya Covid-19 sehingga perlu cek Rapid Diagnostis Antigen secara gratis kepada warga yang terdampak banjir. Pihaknya memastikan agar tidak tercipta klaster baru, karena adanya kerumunan disaat banjir seperti saat pengambilan makanan dan masak di dapur umum ataupun di pengungsian. Upaya ini juga dilakukan untuk mendapat sampling dan memastikan tidak adanya klaster baru Covid pascabanjir.

“Warga yang ikut Test Rapid Antigen ini sebanyak dua puluh orang,” jelasnya.

Nay Nur’ain

Pastikan Kualitas Layanan ke Pelanggan Tetap Normal

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Tingginya curah hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadi banjir di beberapa wilayah. Hal ini menjadi perhatian khusus PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) untuk menyiagakan seluruh perangkat jaringan dan tim operasional demi memastikan layanan TelkomGroup tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Pada Senin (22/2), Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko bersama Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi, didampingi Executive Vice President Telkom Regional II Jababotabek Teuku Muda Nanta, dan Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom Akhmad Ludfy mengunjungi wilayah Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, salah satu lokasi yang terdampak banjir.

“Dalam kunjungan ini, kami fokus untuk meninjau kondisi perangkat jaringan Telkom di wilayah terdampak banjir, serta rumah pelanggan, karyawan, dan masyarakat,” ungkap Herlan dalam keterangannya yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (23/2).

Herlan yang sempat berinteraksi dengan teknisi yang tengah mengecek rumah kabel atau Optical Distribution Point (ODP) mengatakan, secara umum jaringan TelkomGroup dalam kondisi aman dan layanan berjalan normal. Hal ini tidak lepas dari infrastruktur yang andal serta petugas operasional yang siaga 24 jam untuk mengamankan kualitas layanan TelkomGroup.

“Tidak ada gangguan layanan yang masif yang dikarenakan catuan listrik yang terputus. Karena Telkom telah menyiapkan genset dan baterai untuk back up catuan agar semua layanan tetap dalam kondisi normal,” tambah Herlan.

Selain memastikan keamanan perangkat jaringan, sebagai bentuk dukungan kepedulian kepada masyarakat, Telkom juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi menyerahkan bantuan kepada masyarakat berupa paket sembako, alat kebersihan, dan disinfektan.

Sebanyak 200 paket bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Mampang. Selain itu, sebanyak 100 paket juga akan diberikan kepada masyarakat di lokasi pengungsian SDN Kampung Melayu.

“Kami juga menyediakan Posko Bantuan sementara di kantor-kantor Telkom bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Semoga musibah banjir ini segera berlalu dan aktivitas dapat kembali normal,” tutup Afriwandi.

**Prast/rls

Bogor | Jurnal Inspirasi

Segel penutupan sementara yang sebelumnya dipasang di area The Jungle Water Park Bogor oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor pada Senin 15 Februari 2021 lalu akhirnya dibuka, Jumat 19 Februari 2021. Asep Permana, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakperda) pada Satpol PP Kota Bogor mengatakan, pembukaan segel tersebut dilakukan Satpol PP karena pihak The Jungle sudah memenuhi kewajiban terkait sanksi (denda) administrasi sebesar 10 juta rupiah kepada Pemkot Bogor atau Satgas Covid-19 Kota Bogor.

“Karena sudah memenuhi kewajibannya terkait sanksi (denda) administrasi sebesar 10 juta rupiah yang dilengkapi dengan tanda buktinya, jadi kami otomatis mempunyai kewajiban untuk membuka segel tersebut,” ucap Asep kepada media.

Usai membuka segel, Asep menyampaikan, agar pihak The Jungle bisa menambah kamera CCTV. Hal itu dimintanya agar mempermudah pengawasan di seluruh area wahana air yang ada di The Jungle Water Park Bogor. “CCTV itu untuk mempermudah pengawasan. Jadi kalau terjadi satu kerumunan di area wahana, petugas yang ada di dalam jadi bisa lebih gesit dan lebih sigap,” katanya. “Kami juga akan secara rutin akan ikut membantu mengawasi terkait dengan penegakan protokol kesehatan di The Jungle ini,” tambahnya.

Sementara, General Manager The Jungle Water Park Bogor, Firanto mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik, gembira dan penuh duka cita dengan dibukanya segel tersebut yang dilakukan pihak Satpol PP. “Jadi syukur alhamdulillah, segel ini sudah dibuka. Ya artinya, kami sudah bisa beroperasi lagi. Sebenarnya kami punya hak untuk beroperasi sejak hari Kamis kemarin, tetapi kami memperpanjang hingga Jumat agar persiapannya bisa lebih matang lagi,” katanya.

“Arahan untuk penambahan kamera CCTV juga sudah kami lakukan di berbagai area. Itu dilakukan agar memudahkan lagi untuk pengawasannya sebagai langkah antisipasi kita. Jadi mulai Sabtu 20 Februari 2021 The Jungle resmi beroperasi lagi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” tukasnya.

** Handy Mehonk

Pemerintah Bentuk Tim Kajian UU ITE

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Protes publik terhadap pasal karet dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belakang ini direspon Presiden Joko Widodo akan direvisi disikapi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk Tim Kajian UU ITE untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Kapolri mengingatkan jajarannya mengedepankan rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Listyo bahkan mengatakan penyidik tak perlu melakukan penahanan apabila tersangka dalam suatu kasus telah meminta maaf.

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” kata Listyo dalam surat edaran tersebut dikutip, Senin (22/2).

Listyo menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah. Dia mengatakan, penyidik perlu terus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik terutama korban setelah menerima laporan. Hal itu dilakukan guna memberikan fasilitas untuk mediasi.

“Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,” kata dia.

Dari sisi penanganan kasus, Listyo meminta agar kajian dan gelar perkara dilakukan secara komprehensif serta melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. “Mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,” ucapnya lagi.

Mantan Kabareskrim itu mengingatkan, penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Hanya saja, dia mengecualikan pendekatan restorative justice itu dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, SARA, Radikalisme, dan Separatisme.

Listyo sebelumnya mengakui bahwa penggunaan UU ITE dalam beberapa waktu terakhir tidak sehat. Kata dia, aturan tersebut kerap menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. “Undang-undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat,” kata Listyo dalam arahannya di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, Jakarta, Selasa (16/2) lalu.

Sementara Pembentukan Tim Kajian UU ITE itu melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021. Tim tersebut diberi waktu kerja tiga bulan hingga 22 Mei 2021 untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi UU ITE.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa tiga kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum dalam Rapimnas TNI-Polri lalu, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE,” kata Mahfud pada konferensi pers yang disiarkan virtual, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud menjelaskan, tiga kementerian yang tergabung dalam tim kajian UU ITE terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiga kementerian tersebut akan fokus mengkaji pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet.

“Kajian terhadap UU ITE yang dianggap masyarakat pasalnya dinilai perlu direvisi atau dikaji ulang karena katanya ada pasal-pasal yang bersifat karet,” tutur Mahfud.

Susunan Tim Kajian UU ITE terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Pengarah Tim Kajian UU ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sementara tim pelaksana UU ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo. Adapun tim pelaksana dibagi menjadi 2 yakni Sub Tim I (Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE) dan Sub Tim II (Tim Telaah Substansi UU ITE).

Ketua Sub Tim I yakni Staf Ahli bidang Hukum Kominfo, Prof Henri Subiakto. Sub Tim I bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal di UU ITE yang kerap dinilai multitafsir atau karet. Sedangkan Sub Tim II dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Prof Widodo Ekatjahjana. Sub Tim II bertugas menelaah beberapa pasal di UU ITE yang dianggap multitafir dan menentukan apakah perlu revisi atau tidak.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Penkot) Bogor belum sepenuhnya maksimal. Pasalnya, masih ada beberapa titik lemah yang menjadi permasalahan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Penanganan dan Pencegahan Covid-19 DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan bahwa saat ekspose Pemkot Bogor mengakui ada beberapa kelemahan. Diantaranya keterbatasan personel dalam penerapan ganjil genap, khususnya pengawasan di wisata.

“Wisata itu justru menjadi titik lemah,” ujar Karnain usai rapat dengan Pemkpt Bogor di Gedung DPRD, Senin (22/2).

Menurut Karnain, harus ada penguatan tata laksana dalam penanganan Covid-19. Misalnya, upaya sosialisasi kepada warga yang masih belum percaya dengan adanya virus corona. “Ya, secara umum, ganjil genap memang menurunkan mobilitas masyarakat. Namun Pak Wali mengakui adanya titik lemah. Seperti jam pengawasan, petugas, sehingga ketika ada situasi seperti kasus motor gede, terlihat tajam kebawah tumpul ke atas,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus III Endah Purwanti mengatakan bahwa secara umum bed occupancy ratio (BOR) Kota Bogor sudah baik lantaran berada di angka 48 persen, atau dibawah batas aman yang dicanangkan WHO, yakni 50 persen.

“Kasus terkonfirmasi positif harian juga sudah turun dengan rata-rata 98 orang, setelah sebelumnya sempat mencapai rekor 187 kasus,” ungkapnya.

Namun, kata dia, ada catatan penting khususnya mengenai lamanya hasil swab test PCR yang seharusnya 2×24 jam menjadi empat hingga lima hari. Hal ini, sambung Endah, menyebabkan terjadinya penumpukan kasus terkonfirmasi, sehingga membuat angka positif harian di Kota Hujan meningkat signifikan. “Kami mempertanyakan validasi data positif, kalau situasinya seperti itu,” ungkapnya.

Selain itu, dari 11 titik check point ganjil genap, mengapa Pemkot Bogor hanya mengantungi data kendaraan dari dua titik saja, yakni exit Tol Baranangsiang dan Bogor Outer Ring Road (BORR) Warung Jambu. “Sementara data dari titik lain seperti RSUD dan Yasmin tidak ada,” imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Endah, saat ini ada 21 ribu KK yang mendapat BLT Covid-19 dari pemerintah pusat. Sementara, pada 2020 lalu di Kota Bogor ada 28 ribu KK yang mendapat jaring pengaman sosial. Seharusnya, Pemkot Bogor menganggarkan JPS untuk 7 ribu KK, yang tidak tercover pusat.

“Mestinya pemkot intervensi ini. Tapi kata pemkot tidak ada regulasi yang menguatkan. Padahal, ada Permen Nomor 64 Tahun 2020, dimana pemerintah daerah harus menyiapkan bantuan sosial pada 2021,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa kebijakan ganjil genap merupakan penyelarasan penanganan. Ia pun mengakui, ada langkah Pemkot yang dikritisi dewan.

“Ya, ada yang memang informasinya belum sampai, ada juga yang saya kira sangat baik kita perkuat. Kekuatan untuk ganjil genap dan sepakat untuk lebih fokus kepada sektor ekonominya,” jelasnya.

Kata Bima, aturan ganjil genap yang tak dibuat 24 jam sengaja dilakukan agar tetap menghidupkan ekonomi. Ia menambahkan, Pemkot Bogor menyiapkan berbagai skenario kedepan. Diantaranya anggaran dan penguatan apa saja yang dibutuhkan.

“Kami juga bahas kemungkinan untuk mengalokasikan bansos. Tapi harus menunggu dulu instruksi pusat, dalam hal ini Kemendragri. Karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan sebagainya,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Jumlah kasus positif covid 19 di Kota Bogor terus alami penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor pada 22 Februari 2021, jumlah positif Covid 19 di Kota Bogor mengalami penurunan menjadi 82 orang, dari sebelumnya, yakni 98 kasus.

Namun angka mencengangkan terjadi dalam kasus meninggal. Dalam sepekan terakhir terlaporkan 11 orang dan akumulatif tercatat 190 kasus. Bahkan, hingga Senin (22/2) terdapat tambahan tiga orang sehingga menjadi 193.

Berdasarkan laporan harian pada Senin (22/2) terjadi penambahan 3 kasus pasien positif meninggal dunia. Sedangkan, dalam pekan kemarin, terlaporkan 8 kasus meninggal.

Kemudian, berdasarkan laporan data harian, Satgas Covid-19 Kota Bogor, Sabtu (20/2) juga terjadi penambahan 3 pasien positif meninggal. Sehari sebelumnya, Jumat (19/2) ada penambahan 4 kasus, dan Kamis (18/2) satu kasus.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Sri Nowo Retno dalam keterangannya menuturkan, dengan peningkatan pasien positif meninggal, angka akumulasi berjumlah 193 kasus.

“Pasien meninggal disebabkan pasien mempunyai riwayat penyakit penyerta yang menahun. Sehingga dalam perjalanan penyembuhan Covid, pasien meninggal,” ujarnya kepada wartawan, Senin (22/2).

Selain penambahan kasus meninggal, laporan harian juga melaporkan penambahan kasus positif baru sebanyak 82 kasus dan pasien positif baru sembuh sebanyak 175.

Dengan penambahan itu, jumlah kasus positif di Kota Bogor mencapai 11.543 kasus. Dari jumlah itu, pasien yang masih dalam perawatan berjumlah 1.243 orang, pasien sembuh sebanyak 10.107, dan meninggal dunia 193 kasus.

** Fredy Kristianto