25.6 C
Bogor
Wednesday, August 26, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1176

4,4 Juta Orang Keluar dari BPJS Ketenagakerjaan

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

BPJS Ketenagakerjaan mencatat hingga Rabu (18/8), sebanyak 4,4 juta orang keluar dari kepesertaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin menyebut penyebab keluarnya para peserta sebagai dampak pandemi corona terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

“Kalau lihat lebih mikro di kepesertaan kami, kami juga mencatat jumlah tenaga kerja yang keluar misalnya di sektor formal, kami lihat sampai posisi kemarin itu sudah 4,4 juta orang,” jelasnya, dalam Webinar TNP2K Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (19/8).

Ia menuturkan data tersebut sejalan dengan data makro yang disampaikan oleh pemerintah maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS, sebanyak 19,10 juta pekerja terdampak pandemi pada Februari 2021 lalu. Mayoritas dari mereka mengalami pengurangan jam kerja, yakni 15,7 juta orang.

Banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data BPS, tiga sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK adalah industri pengolahan, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum.

“Jadi, memang bahwa pandemi covid-19 ini menyebabkan dampak ke ekonomi, ke sektor ketenagakerjaan. Dari angka baik secara makro, dari pemerintah dan BPS, maupun mikro dari kepesertaan kami, sepertinya terkonfirmasi,” imbuh dia.

Ia menuturkan dampak bagi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori besar menengah terjadi secara bertahap. Bisanya, dimulai dengan mengurangi jam kerja karyawan dengan mengatur ulang shift (jam kerja) pekerja.

Selanjutnya, jika upaya itu belum bisa meringankan dampak pandemi covid-19, maka perusahaan mulai merumahkan karyawannya.

“Tapi yang menggembirakan, perusahaan besar menengah ini yang ekstrem mereka tidak mampu lagi bayar gaji karyawan, tapi masih cukup banyak mereka tetap bayar iuran BPJS-nya. Kami apresiasi juga ternyata imbauan Bu Menteri bahwa PHK jadi pilihan terakhir banyak diterapkan oleh teman pengusaha,” tandasnya.

** ass

Rayakan Tahun Baru Islam, GMKB Santuni Anak Yatim

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB) menggelar bakti sosial santunan di tiga titik wilayah diantaranya di Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Utara dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriyah.

Ketua Umum GMKB, R. Ridho mengatakan, kegiatan ini hasil dari gotong royong GMKB dan semua pihak donatur dalam mengumpulkan dana. “Ada sebanyak 70 anak yatim yang menerima santunan, per orang mendapat lima bingkisan berupa paket bahan pokok sampai uang tunai,” ucapnya, Kamis (19/8).

Ridho pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak donatur yang telah turut serta dalam menebar kebahagiaan bagi anak yatim di momen yang spesial ini.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin GMKB secara berkala dan berpindah tempat. Bulan depan kita melaksanakan kegiatan serupa di Kecamatan Tanah Sareal dan bulan selanjutnya di Kecamatan Bogor Utara,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Vaksin PMKS Tanggung Jawab Siapa?

0

Gus M Minta Pemerintah Jemput Bola

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 demi mencapai herd immunity. Kendati demikian, disinyalir vaksinasi tersebut belum sepenuhnya menyentuh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran di jalan raya.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Rehabilatis Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor, Nana Priatna mengatakan bahwa proses vaksinasi Covid-19 untuk PMKS seperti anak jalanan, pengemis dan pemulung menjadi tanggung jawab kelurahan. Dengan catatan, PMKS tersebut ber-KTP ‘Kota Hujan’.

“Pengemis itu sudah masuk ke masyarakat. Sehingga secara otomatis sudah divaksin di tempat asalnya, dan Dinas Kesehatan yang intervensi. Sementara kami fokus untuk disabilitas dan ODGJ,” ucap Nana kepada wartawan, Kamis (19/8).

Nana menegaskan bahwa Dinsos tidak fokus mengurus vaksinasi PMKS lantaran sudah masuk dalam daftar kelurahan dan kecamatan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri meminta Pemkot Bogor bersama Dinas Kesehatan dan Dinsos melakukan jemput bola vaksinasi terhadap PMKS yang ada di Kota Bogor. Sebab, sambung dia, banyak PMKS yang berasal dari luar Bogor. Sehingga belum tentu mereka semua divaksin.

“Oke kalau untuk warga kota sudah divaksin. Lantas bagaimana dengan PMKS dari luar daerah yang ada di Bogor, yakin mereka sudah divaksin?,” ucap pria yang akrab disapa Gus M ini.

Menurut Gus M, sebaiknya stakeholder terkait harus melakukan inspeksi satu per satu terhadap PMKS, jangan sampai mereka semua dianggap telah menerima vaksinasi Covid-19.

“Jangan mereka ini dianaktirikan. Dianggap sudah divaksin, padahal belum tentu. Apakah sudah data valid soal PMKS yang telah divaksin, terutama yang menggelandang? Karena kemungkinan ada dari mereka yang belum kembali ke daerah asalnya,” ucapnya.

Gus M mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesehatan seluruh warganya, termasuk gelandangan. “Semua rakyat Indonesia berhak divaksin, termasuk PMKS di jalanan,” tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid mengatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi vaksinasi PMKS, apabila Dinsos sebagai leading sector membawa mereka ke sentra vaksin. “Kalau wilayah yang suruh jaring ke jalanan, pasti kewalahan. Tenaga kita terbatas. Berbeda bila PMKS itu masih memiliki tempat tinggal, itu akan dikoordinasikan dengan RT RW,” jelasnya.

Wahid mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum memiliki data terkait berapa jumlah PMKS yang sudah dan belum divaksin. “Kami tidak tahu berapa PMKS di jalanan yang sudah divaksin dan belum,” ucapnya.

Kata dia, pihaknya saat ini masih fokus memvaksinasi warga di tiap kelurahan. “Untuk Bogor Tengah ada RW yang sudah 100 persen. Sekarang kita tinggal mengejar 30 persen RW yang belum, yang berasal dari data coklit Disdukcapil usia 12 tahun ke atas,” katanya.

Terpisah, Pendiri Keboen Sastra KPJ Bogor, Heri menyatakan bahwa semua anak jalanan yang tergabung dari KPJ siap divaksin. “Tapi kembali lagi, pemerintah harus memberi kabar dan diberi surat edarannya untuk vaksin. Sebab, pola pikir mereka secara individu nggak terlalu penting divaksin,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

IMM Tuntut Copot Kadis PUPR

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dituding banyak catatan merah, Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Cabang Bogor mendesak Bupati Bogor mencopot Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan blacklist kontraktor nakal.

Menaati protokol kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, hanya belasan mahasiswa tergabung dalam IMM Cabang Bogor menggelar demo di depan kantor PUPR dan gerbang pintu masuk kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kamis (19/8).

Koordinator Aksi, Hendi menegaskan, kinerja dinas yang dikepalai oleh Soebiantor tersebut terus menunjukan kebobrokan terhadap pembangunan di Bumi Tegar Beriman.

“PUPR tersebut sudah sering diingatkan oleh sejumlah elemen termasuk kami. Dinas PUPR itu sudah tau adanya beberapa pembangunan yang memang dikerjakan justeru oleh kontraktor nakal,” tegas Hendi.

Ia mengatakan, pucuk pimpinan eksekutif Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor mesti mencopot jabatan Kadis PUPR atas kinerja yang tidak baik.

“Banyaknya protek bermasalah itu jelas tidak mendukung nawacita Bupati Bogor yang dituangkan dalam program Karsa Membangun. Maka dari itu, kami desak Bupati untuk mencopot Kadis PUPR,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pergerakan lanjutan jikalau desakan tersebut tidak terealisasi.

“Kalau Bupati tidak mencopot Kadis PUPR, kami akan buat mosi tidak percaya terhadap Pemkab Bogor,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin menerangkan, sejumlah pihak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Baik BPK maupun Kementrian itu melakukan pengawasan terhadap program pemerintah. Jadi jangan menjustisfikasi tidak baik kalau masih sumir atau kebenarannya masih diragukan,” terang Ade Yasin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara sepakat dengan desakan IMM Bogor. Namun, dicopot atau tidaknya jabatan Soebiantoro itu merupakan hak prerogatif Bupati Bogor Ade Yasin.

“Pencopotan jabatan kepala dinas atau aparatur sipil negara (ASN) dari jabatannya merupakan hak prerogatif Bupati Bogor, namun saya setuju terhadap tuntutan mahasiswa karena kinerja di bidang perencanaan dan pengawasan itu kurang maksimal,” ujar Sastra.

Sedangkan, Anggota Komisi III DPRD dari Fraksi PDIP Slamet juga mengaku sangat kecewa atas kinerja Raden Soebiantoro selaku Kepala Dinas PUPR. Bahkan, dia menjelaskan para wakil rakyat sudah menegurnya.

“Beberapa waktu lalu kami sudah menegurnya, tidak hanya karena terkait kinerja Dinas PUPR tetapi juga karena etika. Dia membuat kami kecewa karena dalam rapat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun depan yang dilaksanakan beberapa hari lalu dan hari ini ia tidak hadir dengan alasan yang tidak bisa kami pahami,” tandas Slamet.

** Noverando H

Satpol PP Segel Dua Kafe Bandel

0

Denda PPKM Capai Rp83 Juta Lebih

Bogor | Jurnal Inspirasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor kembali melakukan penyegelan terhadap dua kafe yang melakukan pelanggaran PPKM Level 4 pada Rabu (18/8) malam. Kedua tempat tersebut adalah ACF Cafe yang berlokasi di Jalan Raya Tajur dan dan Zoom Cafe yang berada di dalam Tajur Trade Mall (TTM).

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Bogor, Surya Dharma mengatakan bahwa penyegelan kedua tempat tersebut bermula dari adanya aduan warga. Kebetulan, saat tim gabungan PPPKM berpatroli ke kawasan Tajur, ternyata didapati dua kafe itu melanggar jam operasional dan kapasitas pengunjung saat PPKM Level 4.

“Harusnya buka hanya diperbolehkan sampai pukul 20.00 WIB, ternyata mereka buka hingga 22.00 WIB. Kemudian kapasitas pengunjung melebihi 25 persen,” ujar Surya kepada wartawan, Kamis (19/8).

Menurut dia, kedua kafe tersebut disegel sementara hingga PPKM Level 4 selesai pada 23 Agustus 2021. “Untuk ACF Cafe kami kenakan denda sebesar Rp2 juta, karena sudah melakukan pelanggaran dua kali. Kalau Zoom baru sekali, makanya hanya disegel saja,” jelasnya.

Surya menegaskan bahwa Satpol PP bersama TNI-Polri terus melakukan patroli PPKM secara rutin. “Kami mengingatkan kepada semua tempat usaha, buka boleh asal patuhi aturan,” katanya.

Kata dia, selama PPKM Level 4 diberlakukan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap 12 tempat usaha yang melanggar jam operasional dan aturan PPKM lainnya.

Lebih lanjut, sambung Surya, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 1.429 pelanggar yang melanggar prokes dengan tidak menggunakan masker di luar rumah. Dari jumlah tersebut, 407 diberi peringatan, dua sanksi tertulis, 797 pelanggar diberi sanksi sosial, 189 dijatuhi denda, 20 orang mengikuti sidang tindak pidana ringan.

“Total denda yang didapat selama PPKM mencapai Rp83.450.000 dari mulai 16 Juli hingga 16 Agustus, dan itu semuanya masuk dalam kas daerah,” ungkapnya.

** Fredy Kristianto

Aktivitas Jual Beli di Pasar Anyar Tampak Lengang

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Aktivitas jual beli di Pasar Anyar, Kota Bogor tampak terlihat lengang tidak seperti biasanya. Terlihat jalanan yang sepi dan para pembeli yang tidak terlalu ramai dan padat. Hal ini karena kebijakan PKKM yang diperpanjang serta penerapan ganjil genap di Kota Bogor, serta adanya pembatasan jam operasional di pasar tersebut.

“Iya sekarang pasar ada pembatasan jam operasionalnya, kalau pasar sayuran buka dari jam 05.00 sampai jam 14.00, kalau toko pakaiannya dari jam 09.00 sampai 14.30 WIB,” ujar Ujang, juru parkir di Pasar Anyar, Kamis (19/8).

Pasar Anyar sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan kebutuhan pokok bagi masyarakat Bogor. Melalui pantauan Jurnal Bogor, tidak banyak masyarakat yang datang untuk berbelanja sehingga tidak menyebabkan kerumunan dan membeludaknya pembeli.

Pasalnya, akhir-akhir ini pasar sepi. Terlihat beberapa lapak dan kios para pedagang seperti pakaian yang tutup. Hanya para pedagang yang menjual makanan pokok saja yang berjualan. Bahkan di akhir pekan pun aktivitas pasar tampak begitu lengang.

“Semenjak PPKM dan ganjil genap ini jadi sepi pembelinya, ngga rame kaya dulu-dulu karena mungkin masyarakat takut buat ke pasarnya ya ketemu orang banyak gitu,” tambahnya.

Ujang menambahkan bahwa penerapan kebijakan di pasar tradisonal saat ini lebih dilonggarkan dibanding kebijakan PPKM sebelumnya, dimana pada saat itu setiap pembeli yang akan memasuki gerai pada Pasar Anyar hanya dibatasi satu pengunjung agar tidak terciptanya kerumunan.

Dia dan para pedagang pun berharap penerapan PPKM ini segera selesai agar aktivitas jual beli di pasar kembali ramai oleh para pembeli seperti semula.

** Edfyra Amelia-mg/UP

Peringati 10 Muharam, Bupati Santuni Anak Yatim dengan Tabungan dan Sembako

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Bupati Bogor Ade Yasin berikan bantuan atau santunan sebanyak 206 bantuan berupa tabungan dan sembako pada peringatam 10 Muharam 1443 Hijriyah. Bantuan secara simbolis diberikan kepada 9 orang anak yatim, di Kelurahan Kelurahan Tengah, Cibinong, Kamis (19/8). Bupati berpesan agar Peringatan 10 Muharam dapat dijadikan sebagai momentum dalam meningkatkan semangat gotong-royong dan kepedulian di tengah pandemi Covid-19.

Selain pembagian bantuan dan santunan, Peringatan 10 Muharam 1443 H juga dilakukan dengan penanaman dan pemberian bibit labu madu (butternut pumpkin) kepada seluruh 44 RT se-Kelurahan Tengah. Kemudian pemberian bantuan dari Bupati Bogor untuk pembangunan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah, serta pelepasan bibit ikan.

Bupati Bogor, Ade Yasin menuturkan, Muharam adalah bulan mulia selain diperingati Tahun Baru Islam 10 Muharam juga diperingati sebagai hari anak yatim. Untuk itu sudah seharusnya membahagiakan anak-anak yatim terlebih bulan mulia Asyuro 10 Muharam dan dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentunya ini kesempatan untuk meningkatkan kepedulian dan gotong-royong, karena pada saat zaman Rasulullah diperintahkan secara khusus bersedekah untuk anak-anak yatim atau menjamu anak-anak yatim. Di masa pandemi ini tentunya juga banyak anak-anak yatim atau anak-anak yang kehilangan orang tuanya, bahkan ada juga yatim piatu tidak hanya kehilangan bapak, tetapi juga kehilangan ibu.

“Ini masa-masa yang sulit tentunya kita juga harus mau bergotong-royong, meningkatkan kepedulian satu rasa dengan tetangga kita dengan tetangga kampung kita. Gema 10 Muharam 1443 H  ini kita selenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Kalau tidak ketat Prokesnya saya tidak mau datang, karena saya ketua Satgas dan di beberapa daerah dan tempat juga belum boleh mengadakan acara ini, tapi karena ini ada di lingkungan Pemerintah Daerah, Insya Allah jaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, karena saya malu sebagai ketua Satgas Kabupaten, kalau sampai menyebabkan  kerumunan, Insyaallah ini tidak terjadi,” ujarnya dalam press release Diskominfo, Kamis (19/8).

Bupati mengatakan kasus pandemi Covid-19 paling tinggi terjadi pada Juli 2021, dan menjadi masa paling menyulitkan untuk Pemkab Bogor dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, dimana semua rumah sakit penuh, yang Isolasi Mandiri (Isoman) dan yang meninggal dunia juga banyak selama pandemi ini, bahkan ada sekitar  600 orang yang meninggal.

“Disaat seperti ini kita hanya berharap bahwa selain doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT, kita juga harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu menjaga diri kita dan orang lain melalui pemakaian masker dan juga Protokol Kesehatan,” katanya.

Ade Yasin menambahkan, di masa pandemi ini tentunya perlindungan terhadap anak-anak ini harus semakin ditingkatkan, termasuk terhadap mereka (anak-anak) yang sudah tidak memiliki orang tua karena meninggal dunia akibat sebagai salah satu dampak Covid-19.

“Di momen 10 Muharam sebagai upaya kepedulian kita selain bingkisan ada juga buku tabungan dari Bank BJB tujuannya untuk mengajak menabung di usia dini,” tuturnya.

Menurutnya, selain santunan, pemberian bibit labu madu kepada perwakilan RT dan RW dilakukan, karena Kelurahan Tengah menjadikan icon kampung tangguh ketahanan pangan dengan mengemas rumah edukasi urban farming di Kota Cibinong, jadi pemilihan labu madu punya nilai ekonomis yang tinggi dan baik untuk kesehatan juga dapat digunakan untuk bayi, pendamping Air Susu Ibu (ASI). Disini juga sudah ada Kelompok Wanita Tani mereka giat menanam tanaman dengan memanfaatkan halaman dan pekarangan rumah.

“Pemanfaatan halaman saya kira penting disaat pendemi dari pada keluar jalan-jalan mending kita perbaiki lingkungan kita dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk kita. Selain sayur-sayuran, obat-obatan dan lain-lain,  ada halaman sedikit kita tanam, kalau bibitnya boleh minta disini dekat dengan Dinas Ketahanan Pangan, jadi nanti boleh untuk mengakses kesana kita bantu untuk masyarakat yang memang hobi atau suka menanam,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Tengah, Awan Sundawa mengaku bangga bisa memimpin Kelurahan Tengah, kebetulan Bupati Bogor Ade Yasin, Kapolres dan Dandim merupakan warga Kelurahan Tengah. Luar biasa dan bangga bisa menyatukan dan membuat silaturahmi seluruh warga Kelurahan Tengah. Sesuai dengan visi misi Bupati Bogor, menjadikan Kabupaten Bogor termaju di negara ini, begitupun dengan program Pancakarsa-nya.

“Kelurahan Alhamdulilah bisa menjadi tangguh di dalam pangan, maka terbentuklah nanti kebun pangan untuk Kelurahan Tengah. Untuk mewujudkan harapan Ibu Bupati Bogor agar mempunyai ikon, dengan seizin Bupati Bogor kami akan membagikan kepada seluruh RT/RW 5 bibit ternak yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, juga akan dibagikan 55 bibit anggur kepada ketua RW,” kata Lurah Tengah.

Dirinya juga berharap Kelurahan Tengah dapat tangguh dan sekaligus mempunyai ikon, terlebih Kelurahan Tengah merupakan jantung ibukota Cibinong Kabupaten Bogor dan selalu kedatangan  tamu dari berbagai luar daerah hadir ke Kabupaten Bogor. Ia juga berterima kasih kepada Bupati Bogor Ade Yasin, Dinas Ketahanan Pangan, Camat Cibinong yang selalu mendukung kemajuan Pemerintah Kelurahan Tengah serta kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tengah.

 “Sekali lagi saya atas nama masyarakat tengah menghaturkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Bupati Bogor Ade Yasin, ini betul-betul keadaan yang luar biasa,  ibu adalah Bupati  yang luar biasa dan hebat yang sering memberikan bantuan untuk masyarakat,” pujinya.

** Nay Nur’ain/Diskominfo

Pembangunan Tahap Dua, Disdagin Tinjau Rest Area Gunung Mas

0

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, melakukan peninjauan lapangan bersama (PLB) pelaksana pembangunan tahap 2 di Rest Area Gunung Mas, Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua.

Pedri Haryanto, KPA Disdagin Kabupaten Bogor mengatakan, PLB ini dilakukan untuk meninjau lokasi lahan di Rest Area Gunung Mas yang belum selesai dilaksanakan di tahun 2020. “Pembangunan tahap 2 sebanyak 15 titik dengan jumlah kios 68 unit,” katanya kepada wartawan saat meninjau lokasi yang akan dikerjakan CV. Budi Jaya Utama.

Menurutnya, untuk pembangunan tahap 2 yang akan dikerjakan CV. Budi Jaya Utama, bersumber dana dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2021. “Anggaran proyek nilainya sekitar 3,4 miliar. Dan tinggal nunggu keluar surat perintah kerja,” ujar Pedri.

Ia mengungkapkan, Rest Area Gunung Mas baru akan dibuka di tahun 2022 mendatang. Sebab, alokasi anggaran untuk tahun ini, hanya bisa menyelesaikan kekurangan kios. “Jadi hanya pembangunan kios dan tidak bisa dibuka tahun ini,” jelasnya.

Pedri menjelaskan, di lokasi rest area, masih banyak yang harus diselesaikan pembangunan nya, seperti pemasangan paving blok, taman dan ada finishing bangunan lainnya.  “Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai dan dibuka rest area ini,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Utama CV. Maju Jaya Utama, Irwanto menyatakan, pengerjaan kekurangan kios sebanyak 68 unit akan segera dilakukan. “Setelah SPK turun, pasti akan langsung dikerjakan,” ungkapnya.

Meski saat ini wilayah selatan Kabupaten Bogor sering hujan, namun Irwanto mengaku tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan pengerjaan. “Saya rasa masih banyak waktu. Dan pastinya pengerjaan akan selesai tepat waktu,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Diduga Lalai, RSIA Annisa Digugat ke Pengadilan

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa Citeureup, Kabupaten Bogor digugat pasiennya atas dugaan lalai dalam pelayanan medis. Dalam sidang pertama antara RSIA Annisa dengan pasien bernama Riki Maulana pada Kamis (19/8/2021) berjalan dengan baik.

Zulfian Rehalat, Kuasa Hukum Riki Maulana menjelaskan, agenda sidang pertama ini hanya legal standing para pihak yang berkaitan. “Tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh majelis, lalu dilanjutkan oleh mediasi. Juga sudah ditunjuk hakim mediasinya yaitu Bu Yulinda,” jelasnya.

Sesuai keputusan tadi, lanjut Zulfian, sidang mediasi akan dilaksanakan pada 6 September 2021. “Paling telat maksimal pukul setengah dua siang. Pada mediasi nanti semua pihak akan hadir untuk mengikuti mediasi,” tuturnya.

Menurut Zulfian, kliennya melakukan tuntutan karena pihak RSIA Annisa diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam konteks medis. “Tinggal tunggu hasil mediasi kalau tidak menemui jalan tengah maka lanjut tindak perkara,” tukasnya.

Di lokasi yang sama, Riki Maulana menuturkan, ia menuntut atas dasar dugaan kelalaian. “Karena anak saya lahir hingga 2 hari dirawat belum juga buang air besar (BAB), lalu ada benjolan juga di bagian perutnya, dan ditambah sesak nafas juga. Usai 2 hari menjalankan perawatan benjolan tetap ada dan belum juga bab, dan yang membuat ironis adalah keluar kata dari seorang dokter spesialis anak, ironisnya kok bisa bilang ini hanya usus biasa, seolah-olah menyepelekan diagnosa,” tuturnya

Menurutnya, anaknya yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2020 itu mendapatkan perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan sempat mendapat perawatan, bahkan suster yang menemani dokter itu pun sudah mengingatkan kepada dokter bahwa anaknya belum juga BAB.

“Yang konyolnya saya malah disuruh pulang. Lebih konyolnya lagi, ketika saya minta surat rujukan itu ditulislah anak saya sudah bab, suatu putusan yang konyol gitu loh menurut saya,” ujarnya.

Hingga tiba pemindahan anaknya dari RSIA Annisa ke RS lainnya, menurut Riki untuk mobil pasien pun, ia tidak mendapatkan fasilitas dari RSIA Annisa. “Mobil saya sewa, selang oksigen beli, oksigen pun diberi oleh salah satu RS lainnya,” gerutunya heran.

Bahkan, lanjut Riki, oleh dokter di RS lainnya ia mendapatkan pertanyaan dimana pihak RSIA Annisa yang seharusnya ini menjadi pertanggungjawaban RSIA Annisa. “Karena si anak lahir di RS Annisa, kata dokter itu saya harusnya didampingi oleh RSIA Annisa, itu kata dokter ya,” jelasnya.

Di lokasi berbeda, Bidang Hubungan Hasyarakat (Humas) RSIA Annisa, Heri menceritakan, kasus itu sudah lama sekali dan dikira tidak terjadi apa-apa. “Yang harus masyarakat ketahui kami pihak RSIA Annisa sudah melaksanakan yang terbaik, dan semaksimal mungkin,” katanya di Gedung RSIA Annisa.

Kami sebagai warga negara yang baik, jelas Heri, perihal tuntutan pasien pihaknya mengikuti prosesnya. “Tadi juga sudah diwakili oleh kuasa hukum, semoga hasilnya yang terbaik untuk semua pihak, makanya ayo kita kawal sama-sama,” ajaknya.

Menurut Heri, pada dasarnya tidak ada RS yang ingin mengecewakan, apalagi hingga terjadi hal-hal yang seperti ini. “Kalo itu kan kaitan urusannya medis, terus karena saat ini kasusnya sedang diproses, nanti mungkin di pengadilan akan dijelaskan, kita kawal aja sama-sama, kita simak aja sama-sama, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik,” ucapnya.

Adapun perihal fasilitas dan surat rujukan, menurutnya, selama ini Pihak RSIA Annisa tidak pernah mempersulit. “Jika memang pasien tidak bisa kita tangani, karena kita RS tipe C, maka akan kita rujuk. Dan kita tidak mempersulit juga sesuai mekanisme. Terkait masalah surat rujukan dan fasilitas, nanti saya cross check seperti apa sebenarnya, karena ini kasus satu tahun yang lalu, kami kira tidak ada apa-apa. Tapi saya yakin pihak RS pasti menyediakan jika armada tersedia,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Stok Vaksin Menipis

0

Cibungbulang l Jurnal Inspirasi

Kepala Pukesmas Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Drg Doni Aria Candra  meminta dinas terkait untuk segera menambah stok vaksin yang belakangan ini telah menipis. Selain itu, pihaknya membutuhkan dorongan dan bantuan tenana medis dari rumah sakit swasta agar pelayanan kesehatan tidak ikut terhambat.

Drg. Doni Aria Candra menuturkan, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait stok vaksin di wilayahnya yang sudah menipis. “Kami  menunggu dari Dinkes saja, kalo Dinkes sudah ada stok vaksin ya kita tinggal disuntikan saja,” ujar Drg. Doni Aria Candra.

Karna vaksin yang menjadi bagaian kebutuhan tidak boleh disimpan lama-lama, menurut dia,  sekarang dosisnya hanya untuk tahapan kedua saja  dimana pada tahap pertama vaksinasi dilakukan bulan lalu. “Kami sudah koordinasi dengan dinas terkait dan meminta stok vaksin untuk segera dikirim. Mudah-mudahan hari ini sudah ada karena animio masyarakat akan kebutuhan vaksin setiap harinya  terus meningkat,” kata Kades

Bahkan karena minimnya vaksin, kata dia, sosialisasi terhadap masyarakat sebetulnya sudah dilakukan melalui pihak desa, kader, bidan desa. Antusias masyarakat tinggi, tapi memang untuk melokalisir jumlah massa yang akan mengikuti vaksinasi sebaiknya digelar di kecamatan.

Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di kecamatan agar target yang diinginkan tercapai, sehingg pelayanan di Pukesmas tidak terhambat. “Mengingat kapasitas Pukesmas yang terbatas dan juga harus melakukan pelayanan untuk masyarakat, kalo kaya kemarin tercapai targetnya,” tegasnya.

Sementara itu, dalam hal ini pihaknya meminta agar tenaga kesehatan di rumah sakit swasta ikut dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi. “Saya berharap agar vaksin seger datang sehingga bisa segera di suntikan dan yang kedua saya meminta bantuan tenaga medis dari rumah sakit swasta jadi kalo kita mau melakukan kegiatan vaksin pihak swasta dilibatkan,” pungkasnya.

** Arip Ekon