28.6 C
Bogor
Friday, August 14, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 913

Adakan FGD, Achmad Fathoni: Ini Bentuk Keseriusan PKS 

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Partai Keadilan Sosial (PKS) melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di aula Gedung PKS, Minggu (26/06/22).

Anggota DPRD sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Achmad Fathoni mengatakan, FGD ini untuk melihat apa keluhan dari masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

“Kegiatan in , kita juga mengundang para tenaga pendidik baik negeri maupun swasta yang dihadiri langsung dari Dinas Pendidikan terkait persoalan dan solusi yang harus disiapkan kedepannya,” papar Fathoni biasa disapa, kepada Jurnal Bogor di kediamannya, Senin ( 27/06/22).

Pertama, ia  menyampaikan terima kasih atas kehadiran para nara sumber dan kontributor dalam FGD pendidikan. Dia  tidak menyebut peserta melainkan kontributor , karena memang tidak hanya narasumber yang diminta kontribusi pemikirannya, tapi semua yang hadir juga ikut diminta berkontribusi.

“FGD pendidikan yang diadakan kali ini adalah Seri ke-2 yg diadakan Bid Hukum dan Kebijakan Publik PKS Kabuapten Bogor. Setelah bulan Maret lalu diadakan FGD kesehatan. Bidang kami diberi tugas oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Ust Dedi Arroza untuk menyusun platform PKS dalam melayani rakyat Kabupaten Bogor  sebagai  kesiapan memimpin Bogor,” paparnya.

Menurutnya, DPD PKS Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menyiapkan diri memenuhi keinginan rakyat Kabupaten Bogor . Sebab untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya punya keinginan, tapi yang terpenting memiliki kapasitas, ide dan gagasan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat agar bisa maju, adil dan sejahtera. 

“Sudah terlalu lama rakyat Kabupaten Bogor kurang dilayani dan dibela, disini  PKS Kabuapten Bogor ingin hadir memimpin untuk membela dan melayani rakyat. Berbagai persoalan utama pelayanan pada rakyat yang wajib dan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, pangan, dan lain-lain semua harus terlayani dengan baik,” bebernya.

Dalam diskusi ini kata dia, terbukti adanya kesulitan yang dirasakan oleh tenaga pendidik khusunya untuk mereka yang ingin mendirikan sekolah swasta, dipersulit dengan persoalan izin, dan juga soal harga IMB yang luar biasa.

“Ini kan sekolah, untuk dunia pendidikan jangan disamakan dengan manajemen perusahaan, karena sekolah swasta pun ada yang masuk dalam katagori mapan ada juga yang ngap-ngapan,” cetusnya.

Oleh karena itu , dalam FGD pemaparan panjang lebar soal dunia pendidikan yang memang masih perlu banyak sentuhan, baik dari bantuan maupun pengawasan serta sistem pendirian yang harus lebih diperbaiki, dan saat ini PKS sedang mempersiapkan hal itu agar saat memimpin nanti kita sudah punya konsep yang akan dijabarkan.

“Terima kasih kepada para nara sumber  Bapak Dr Agus Suhendi, MPd MM dari Dinas Pendidikan, Bapak Dr Agus Sriyanta, MPd (BMPS), Bapak Burhanudin (Kopel) dan Bapak Dadeng Wahyudi, Lc ME (DPRD Kom 4 FPKS) yang sudah hadir dan mmberikan banyak evaluasi, gagasan serta pemikiran, semoga sehat dan sukses selalu berharap bisa terus bersama PKS,” tuturnya.

Sebagai bentuk keseriusan, kata dia, PKS Kabupaten Bogor  menyiapkan diri memimpin. Melalui FGD inilah dia mengmpulkan ide dan pemikiran, baik dari para nara sumber dan kontributor yang merupakan stakeholder, praktisi serta pengamat di bidangnya.

“Dalam FGD ini kami dapati ternyata banyak pihak yang mencintai Kabupaten Bogor dan siap berkontribusi melayani dan membela rakyat Bogor. Mereka sangat antusias memberikan analisis dan pemikirannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan  dan mereka merasa bahagia karena PKS Kabupaten Bogor memberikan mereka kesempatan berkontribusi,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cemari Udara, Tempat Pembakaran Limbah PT Pop Can Utama Disegel DLH

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menyegel insinerator atau pembakaran limbah milik PT. Pop Can Utama di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Senin (27/6/2022). 

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan pada DLH Kabupaten Bogor, Cholid Mawardi menjelaskan, pihaknya saat ini langsung melakukan penyegelan insinerator milik perusahaan pembuat kaleng tersebut. 

“Kalau disidak itu sama Kades, kalau sama kita (DLH) disegel, segelnya segel PPLH. Bukan police line, tapi PPLH line. Itu diperbolehkan di PP 22. Jadi sifatnya kayak police line, disitu harus steril,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

Pria yang akrab disapa Ardi ini mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin pembangunan emisi. 

“Mereka jika mau melakukan pembakaran harus punya izin pembuangan emisi. Nah, ternyata mereka nggak punya. Akhirnya mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan pembuangan emisi ke udara,” paparnya.

Menurutnya, segel pada tungku pembakaran ini berdurasi selama 14 hari ke depan , jika perusahaan tak segera membuat izin pembuangan emisi pihaknya akan melakukan pembongkaran terhadap insinerator tersebut.

“Segel insineratornya urusan dan tanggungjawab kami, kalau urusan pabrik tidak berizin nanti urusannya Satpol PP,” jelasnya.

Ia menegaskan, DLH Kabupaten Bogor akan melakukan peninjauan terhadap perusahaan tersebut. 

“Berdasarkan laporan warga, katanya sih dari asap pembakaran yang menimbulkan bau,” ujarnya. 

Walaupun insinerator PT Pop Can disegel, kata dia,  namun perusahaan tersebut masih bisa melakukan operasi. 

“Kalau untuk usaha itu bisa saja beroperasi ketika mereka sudah punya izin ya. Kalau punya izin, hubungannya dengan Satpol PP. Kalau DLH fokusnya pada penghentian pencemaran dulu,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri mengatakan, dengan adanya penyegelan atau penegakan hukum seperti itu, seluruh perusahaan yang ada di Desa Gunung Putri harus taat terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup.

“Kita wajib mengawal juga permasalahan lingkungan hidup ini, karena banyak sekali yang lolos perusahaan para pencemar lingkungan di Kabupaten Bogor ini,” tegas A Heri biasa disapa.

Ia menambahkan, di kepemimpinan Ade Yana sebagai Kadis DLH Kabupaten Bogor ini bisa terus ditegakan masalah lingkungan hidup terutama kepada perusahaan yang mencoba nakal dan memang sudah nakal.

“Pada prinsipnya Pemdes Gunung Putri akan terus memberikan yang terbaik dan mengusahakaan penataan lingkungan hidup. Mudah – mudahan DLH Kabupaten Bogor juga mensuport penuh gerakan yang dilakukan Pemdes Gunung Putri,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Edi Koswara Kunjungi Korban Bencana Banjir Bandang

0

Bukti Peduli Pemuda Cemerlang

Leuwiliang | Jurnal Bogor

Bencana banjir bandang yang menerjang perkampungan warga di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, dan Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Rabu 22 Juni 2022 lalu menyisakan sejumlah trauma. Tak hanya para orang tua tapi juga kalangan anak-anak.

Atas dasar ini pula, para insan muda yang tergabung dari sejumlah organisasi kepemudaan Kabupaten Bogor dibawah koordinator Edi Koswara menggelar aksi sosial berupa pemulihan psikologis anak-anak terdampak bencana sekaligus bantuan sosial seperti sembako dan lainnya.

“Ini merupakan inisiasi pribadi kami yang bersatu dalam semangat ‘Pemuda Cemerlang’, dan rasa keterpanggilan sebagai putra daerah Bogor Barat, kami tergerak untuk memberikan sesuatu yang tentunya bisa membantu, tak hanya materi tapi juga moril. karena bagaimana pun, mereka (korban terdampak bencana-red) adalah saudara-saudara kami,” tegas pria yang mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor ini, Senin (27/06)..

Lebih lanjut Edi memaparkan aksi ini dilakukan secara spontan tanpa ada rencana detail dan maksud tertentu. “Saya tegaskan sekali lagi, aksi ini dilakukan murni atas dasar rasa keterpanggilan hati kami sebagai putra daerah. Jadi tak ada rencana apapun, begitu tercetus semuanya langsung siap dan terjun langsung ke lapangan untuk bahu membahu sebisa yang teman-teman bisa,” papar Ketua Fokusmaker Kabupaten Bogor ini.

Edi berharap, dengan bantuan yang diberikan, minimal bisa membantu meringankan beban para korban bencana. “Kami pun akan coba membantu sebisa kami, termasuk coba berkomunikasi dengan dinas terkait tentang penanganan kedepan tentunya dengan porsi yang kami miliki. Dan kami pun siap mendukung langkah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanganan. Bila diperlukan tenaga, insya Allah, Pemuda Cemerlang siap untuk membantu Pemkab Bogor kapan saja,” sebut Edi.

Untuk diketahui, data sementara gambaran umum bencana di Kecamatan Leuwiliang, jalur terdampak adalah yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, terputus sepanjang 80 meter.

Dengan 20 titik longsoran besar dan 44 titik longsoran kecil. Jalan terputus 2 titik, jembatan terputus 1 titik. Saat ini sudah diselesaikan beberapa titik longsoran dan pekerjaannya masih terus berjalan.

Selain itu, ada juga 10 rumah rusak berat, 90 rumah rusak ringan, 1 orang meninggal dan yang terdampak langsung ada hampir 177 Kepala Keluarga (KK) yang kini ditampung di rumah-rumah saudaranya, untuk di Posko pengungsian hanya 20 orang. Kerusakan lahan pertanian hampir 35 hektar, kerugian peternakan yakni 20 ton ikan.

** Mochamad  Yusuf

UPT Pertanian Jonggol Lakukan Pelepasan Purna Bakti Kepala UPT

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Purna bakti bukanlah akhir dari segala aktivitas seseorang dalam bidang yang digelutinya. Ia bisa terus berkarya dan bersinergi dalam bidang tersebut namun dalam kondisi, tempat atau jalan yang berbeda. Itulah salah satu nilai yang tersirat dalam acara pelepasan purna bakti atau pensiunnya  H Akhmat, Kepala UPT Pertanian wilayah X  Jonggol, Senin (27/06/22).

Acara perpisahan yang dilakukan di ruang rapat  UPT Pertanian Jonggol  itu dihadiri H Rahmat Ismail Sub Kordinator Perlindungan Tanaman Pertanian Distan Korbui Kabupaten Bogor, Kepala BPP dan anggota kelompok petani Kecamatan Jonggol –  Sukamakmur.

Akhmat menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada staf yang sudah memberikan dedikasi dan mendukung semua program-programnya serta kerjasama dengannya hingga bisa sampai di jabatan purnabakti ini.

“Saya ucapkan terimakasih kepada para staf, kelompok tani, atas  dedikasinya terhadap saya hingga bisa mencapai masa purnabakti ini,” ucap Akhmat. 

Senada disampaikan, Jajang Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Jonggol mewakili  para staf dan anggota kelompok  tani. Dia mengatakan Akhmat adalah  sosok yang pantas dijadikan teladan oleh para pegawai yang lain dari segi tanggungjawab dan loyalitasnya sebagai abdi negara.

“Tidak lupa, tolong buka kan pintu maaf selebar – lebarnya untuk pak Akhmat agar beliau bisa menikmati masa pensiun dengan tenang , tanpa ada persoalan apapun,” pungkasnya.

** Ramses / Nay 

Soal Pungutan PPDB Dianggap Utang, M.Ichsan: Sumbangan Bukan Perjanjian 

0

Cariu | Jurnal Bogor 

Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat H.Mochamad Ichsan menyayangkan adanya pungutan saat PPDB Tahun Ajaran 2021 lalu di SMAN 1 Cariu yang berdampak pada teguran siswa saat hendak ujian semester. Tak hanya itu orangtua siswa juga tetap diharuskan membayar pungutan yang dibalut bahasa sumbangan bak utang seperti di bank yang harus dibayar mengangsur.

H.Mochamad Ichsan

“Pada dasarnya sumbangan itu sifatnya sukarela tidak mengikat, tapi ketika ada komitmen berupa angka dari orangtua murid kepada pihak sekolah sah-sah saja. Tetapi tidak mengikat seperti perjanjian kerja sama di perusahaan,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Senin ( 27/06/22).

Mochamad Ichsan merespons adanya pernyataan kepala sekolah yang menyatakan sumbangan PPDB adalah utang. Namun untuk setingkat sekolah negeri yang notabene sudah mendapat suntikan dana dari pemerintah, mulai dari operasionalnya hingga sarana dan prasarana serta gedung sekolah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, sekalipun ada ketetapan angka dan orang tua menyanggupi tetap tidak mengikat hukumnya apalagi kalau sampai dianggap utang. “Ini yang kita khawatirkan, melalui komite dengan berdalih uang titipan dan sumbangan, ujung nya menyakiti hati anak karena ditagih utang oleh sekolah, itu aturan dari mana,” pungkas M.Ichsan.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Presidium Bogor Timur, Al Hafiz Rana. Dia sangat menyayangkan masih ada hal serupa di sekolah negeri yang ada di Bogor Timur. Seharusnya kata dia, pihak sekolah tidak kaku apalagi menentukan sumbangan – sumbangan yang harus dibebankan kepada orang tua siswa.

“Harus ada penindakan lebih dan pengawasan dari pihak – pihak terkait, jangan sampai sumbangan yang ditentukan menjadi memberatkan warga yang malah lebih condong disebut pungutan dari pada sumbangan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Mahasiswa Geruduk Istana, Minta RKUHP Dibuka ke Publik

0

JURNAL INSPIRASI – Ratusan mahasiswa kembali berunjukrasa di depan pintu utama Istana Bogor atau tepatnya di depan RS Salak, Senin (27/6). Mereka menuntut agar Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuka ke publik.

Diketahui, ratusan mahasiswa itu berasal dari Universitas Djuanda (Unida) Bogor, STKIP Muhammadiyah Bogor, dan Universitas Ibn Khaldun (UIKA).

Saat aksinya, mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Mereka juga membentangkan spanduk bertulis Demokrasi Telah Mati, DPR Impoten, dan Hati-hati Kolonial Lahir Kembali.

Juru Bicara Aksi, Ruben Bentiyan menyebut bahwa wacana revisi RKUHP merupakan salah satu upaya membuka gerbang perubahan demokrasi menjadi negara kekuasaan.

Menurut dia, hal itu lantaran didasari ketidak-terbukaan pemerintah dan DPR dalam proses revisi RKUHP. Sebab, salah satu asas dalam Peraturan Pembentukan Perundang-undangan mengatakan, untuk pembuatan Undang-Undang harus ada Keterbukaan informasi publik sebelum diplenokan.

Mahasiswa menuntut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Komisi III DPR-RI untuk membuka draft RKUHP lantaran penting bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Mata dia, tanpa adanya keterlibatan publik terlebih dahulu, revisi undang undang dengan cepat bergulir di pleno akhir dan menuju disahkan.

Sementara untuk undangan untuk tenaga ahli seperti akademisi dalam proses revisi RKUHP itu dinilai tidak merepresentasikan asas Keterbukaan publik.

“Hanya sekedar formalitas saja, hanya agar seakan-akan RKUHP ini terbuka kepada publik,” tandasnya.** Fredy Kristianto

Pendapatan Pajak Restoran Melonjak

0

JURNAL INSPIRASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp1,1 triliun. Sektor Pajak Daerah diharapkan dapat menembus Rp774,1 miliar.

Diketahui, saat ini realisasi penerimaan Pajak Daerah baru menyentuh Rp356,5 miliar atau setara 46,06 persen.

Kepada wartawan, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan raihan pendapatan itu terhitung hingga akhir Juni 2022. Walau masih dibawah 50 persen, namun bila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah pada periode yang sama di tahun lalu, mengalami peningkatan.

“Pada waktu yang sama tahun lalu itu capaiannya Rp305,3 miliar. Artinya ada peningkatan dibandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Menurut dia, dari beberapa sektor Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan jadi tiga sektor yang capaiannya meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Sampai Juni 2022, realisasi penerimaan Pajak Restoran mencapai Rp82,2 miliar atau setara 58 persen dari target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Jika dibandingkan penerimaan pajak restoean pada Juni 2021, angkanya hanya menyentuh Rp55,5 miliar. Sementara realisasi Pajak Daerah dari sektor Pajak Hotel juga meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Sampai Juni 2022, penerimaan Pajak Hotel sudah mencapai Rp41,5 miliar atau setara 43,7 persen dari target. Sementara Juni tahun lalu, realisasi Pajak Hotel Rp31,6 miliar,” tuturnya.

Kemudian, sambung dia, untuk Pajak Hiburan juga mengalami peningkatan. Sebab, hingga saat ini sudah mencapai Rp8,5 miliar atau setara 26,8 persen dari target. “Tahun lalu hanya Rp3,4 miliar. Dsri tiga sektor pajak itu ada peningkatan Rp42 miliar pada Juni ini,” ungkapnya.

Peningkatan itu, kata Lia, lantara.ln adanya pelonggaran kebijakan pandemi Covid-19. Ia berharap, berbagai kelonggaran kebijakan dapat menggenjot realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bogor hingga akhir 2022.

“Sehingga kita bisa memenuhi target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan untuk Kota Bogor pada tahun 2022,” tandasnya.** Fredy Kristianto

Desak Eks Holywings Ditutup Permanen

0

JURNAL INSPIRASI – Elvis Kafe (Eks Holywings) disegel dan dibekukan izinnya oleh Pemkot Bogor lantaran kedapatan menjual minuman beralkohol (minol) diatas 40 persen, mendapat respon berbagai pihak. Diantaranya dari DPRD Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku sangat mendukung dan mengapreasiasi langkah Pemkot Bogor untuk menyegel Elvis.

“Kami mendukung langkah Walikota dan Pemkot yang sudah melakukan penyegelan dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Holywings (Elvis Cafe, red),” ujar Atang, Senin (27/6).

DPRD mendorong agar Pemkot Bogoe untuk menutup permanen Elvis, yang dianggap sudah berkali-kali melakukan pelanggaran.

“Kalau perlu bisa segera ditutup permanen karena sudah beberapa kali melanggar aturan. Tidak ada dispensasi bagi penjual minol dan melanggar peraturan yang berlaku di Kota Bogor,” tegas Atang.

Kehadiran Elvis Cafe ini juga sempat menjadi sorotan dan menuai polemik. Bahkan, tagline ‘Ramah Keluarga’ yang diusung oleh Elvis Cafe ini kini dipertanyakan oleh Atang.

“Salah besar kalau menggunakan tagline ramah keluarga jika jelas-jelas menjual minuman beralkohol,” kata Atang.

Kehadiran Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, yang mana didalamnya sudah mencangkup pasal yang mengatur peredaran minol, menurut Atang perlu diimplementasikan.

“Jadi ini harus diperkuat dengan peraturan kepala daerah dan perangkat daerah terkait, baik itu satpol-pp dan dinas perizinan, untuk melakukan penegakan,” katanya.

Sementara itu, Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor juga turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor menyegel Elvis.

“Jargon Kota Bogor adalah kota beriman. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya pemerintah kota Bogor dalam membasmi kemaksiatan, termasuk menutup Kafe Elvis”, ujar Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor, Haidir.

Kata dia, aktifitas bisnis tidak boleh menabrak norma-norma sosial masyarakat. Ia pun mengingatkan agar Pemerintah Kota Bogor tidak hanya menindak tegas Elvis, tapi seluruh kafe yang melakukan pelanggaran.

“Jangan hanya terhadap satu kafe saja. Pemerintah kota Bogor perlu melakukan sidak terhadap semua kafe. Kalau ada temuan, tindak tegas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, Navis Aulia Rahman. Menurutnya, Pemkot Kota Bogor perlu memperhatikan dengan baik isu yang sensitif bagi umat Islam.

“Kalau aspirasi ummat tidak didengar, tentu akan muncul gejolak. Kafe Elvis ternyata masih berafiliasi dengan Holywings jakarta. Tindakan Pemkot Bogor melakukan razia dan menutup,” katanya.

Pemuda Muhammdiyah juga turut mengecam promosi minol bagi yang bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’, di Holywings Jakarta. Hal itu dinilai sudah masuk pada tindakan penodaan terhadap agama.** Fredy Kristianto

Dokter Asal Jakarta Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah Kontrakan

0

JURNAL INSPIRASI – DB, perempuan berusia 41 tahun ditemukan tak bernyawa dalam posisi tergantung di dalam kontrakannya pada Jalan Vila Citra, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Senin (27/6).

DB yang berprofesi sebagai dokter itu, pertama kali ditemukan oleh tetangganya pada pukul 13.00 WIB, saat hendak mengecek lantaran rekan DB mengatakan yang bersangkutan tidak masuk kerja dan sulit dihubungi.

“Jadi tetangganya mencoba memanggil korban namun tidak ada jawaban dan memberanikan diri membuka pintu rumah,” ujar Kapolsek Bogor Utara Kompol Engkus Kuswaha melalui keterangan tertulisnya.

Menurut dia, saat dibuka pintu rumah rupanya tidak dikunci, dan didapati DB tergantung dengan leher terlilit seprei.

“Lantas tetangganya meminta bantuan untuk mengangkat korban dan memindahkan ke tempat tidur. Kemudian menghubungi RT setempat kemudian melaporkan ke Polsek Bogor Utara,” jelasnya.

Mendapat laporan itu, pihaknya langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh warga Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat itu.

“Jenazah DB sudah dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk visum ET dan revertum,” tandasnya.** Fredy Kristianto

Tertutup Longsor, Operasional Damri Terhenti

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor 

Dampak peristiwa banjir dan longsor di wilayah Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor pada Rabu (22/06/22) lalu, membuat operasional Bus Damri lintas Leuwiliang – Cikidang, Sukabumi terhenti. Sebab, di beberapa titik akses jalan tertutup longsor.

Kepala Terminal Leuwiliang Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa saat ini untuk layanan angkutan umum Leuwiliang Cikidang dihentikan sementara.

“Kita belum bisa menentukan kapan operasional Damri kembali berjalan normal. Karena, tergantung pembukaan jalan yang masih tertutup material longsor,” ungkapnya. Senin (27/06/22).

Kendati demikian, pihaknya terus memantau perbaikan pembukaan akses yang mengarah ke Sukabumi.

“Petugas Damri sudah meninjau area jalan yang tertutup longsor dan sudah dilaporkan ke pimpinan perusahaan otobus (PO) Damri pusat. Kami selalu memberikan informasi terkait pelayanan ke masyarakat yang menggunakan jasa transportasi Damri dari Leuwiliang ke Cikidang Kabupaten Sukabumi,” kata Wahyu.

Namun, untuk solusi pihaknya mengarahkan transportasi ke Terminal Bubulak untuk tujuan masing-masing ke wilayah Cikidang dan Palabuan Ratu.

“Sementara kami arahkan perjalanan Damri ke Terminal Baranangsiang yang bisa langsung menuju Terminal Cikidang maupun ke Pelabuhan Ratu,” tukasnya.

** Andres