Cariu | Jurnal Bogor
Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat H.Mochamad Ichsan menyayangkan adanya pungutan saat PPDB Tahun Ajaran 2021 lalu di SMAN 1 Cariu yang berdampak pada teguran siswa saat hendak ujian semester. Tak hanya itu orangtua siswa juga tetap diharuskan membayar pungutan yang dibalut bahasa sumbangan bak utang seperti di bank yang harus dibayar mengangsur.
“Pada dasarnya sumbangan itu sifatnya sukarela tidak mengikat, tapi ketika ada komitmen berupa angka dari orangtua murid kepada pihak sekolah sah-sah saja. Tetapi tidak mengikat seperti perjanjian kerja sama di perusahaan,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, Senin ( 27/06/22).
Mochamad Ichsan merespons adanya pernyataan kepala sekolah yang menyatakan sumbangan PPDB adalah utang. Namun untuk setingkat sekolah negeri yang notabene sudah mendapat suntikan dana dari pemerintah, mulai dari operasionalnya hingga sarana dan prasarana serta gedung sekolah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, sekalipun ada ketetapan angka dan orang tua menyanggupi tetap tidak mengikat hukumnya apalagi kalau sampai dianggap utang. “Ini yang kita khawatirkan, melalui komite dengan berdalih uang titipan dan sumbangan, ujung nya menyakiti hati anak karena ditagih utang oleh sekolah, itu aturan dari mana,” pungkas M.Ichsan.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua Presidium Bogor Timur, Al Hafiz Rana. Dia sangat menyayangkan masih ada hal serupa di sekolah negeri yang ada di Bogor Timur. Seharusnya kata dia, pihak sekolah tidak kaku apalagi menentukan sumbangan – sumbangan yang harus dibebankan kepada orang tua siswa.
“Harus ada penindakan lebih dan pengawasan dari pihak – pihak terkait, jangan sampai sumbangan yang ditentukan menjadi memberatkan warga yang malah lebih condong disebut pungutan dari pada sumbangan,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
