Cisarua | Jurnal Bogor
Gagasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) yang mewacanakan pembangunan Tol Puncak, Kabupaten Bogor, menimbulkan pro kontra dari kalangan aktivis maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Aktivis Bogor Selatan, Ujang Ka’mun menilai, wacana pembangunan Tol Puncak yang membentang dari Kecamatan Caringin hingga Gunung Mas tidak mewakili kepentingan masyarakat umum, tetapi merupakan pesanan pengusaha tempat wisata yang saat ini sedang membuka lahan secara sporadis tanpa mengindahkan kajian lingkungan hidup.
“Kemacetan di jalur Puncak terjadi sudah sekian lama, tapi kenapa wacana pembangunan Tol Puncak baru digagas saat ini ketika sedang terjadi pembangunan beberapa lokasi wisata. Wajar saja hal ini menimbulkan reaksi dan tudingan publik kalau wacana itu merupakan pesanan dari pengusaha,” ungkapnya kepada wartawan di Kecamatan Ciawi, Selasa (21/06).
Ujang Ka’mun yang akrab dipanggil Uka itu mengungkapkan, apabila wacana pembangunan tol yang digagas Kemen PUPR benar terjadi, pastinya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat kecil, terutama para pedagang sentra oleh-oleh di seputar wilayah Gadog, Megamendung, Cipayung dan Cisarua.
Menurutnya, yang menjadi prioritas guna mengurangi kemacetan jalur Puncak, adanya pembenahan angkutan umum dan manajemen lalulintas serta dilakukannya pelebaran setiap pertigaan, mulai dari simpang Gadog menuju alternatif Kopo Selatan, simpang Gadog-Gunung Geulis, simpang Megamendung hingga semua persimpangan yang ada di sepanjang jalur Puncak.
“Siapa yang akan diuntungkan dengan adanya Tol Puncak. Yang jelas, masyarakat kecil yang selama ini berjualan oleh-oleh maupun asongan di jalur Puncak, bisa kehilangan mata pencaharian mereka,” jelas pria yang juga sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip).
Sementara, Ketum LSM Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI), Muhamad Nurman meminta pembangunan jalan bebas hambatan berbayar yang membentang sepanjang 18 kilometer itu, tidak merusak lingkungan hidup.
“Pembangunan jalan tol dengan rute Caringin-Cisarua-Gunung Mas itu harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Apalagi kita semua tahu kawasan Puncak merupakan daerah resapan air. Selain itu, dikhawatirkan akan membuka lahan hijau terutama kawasan hutan,” paparnya.
Disisi lain, kata Nurman, pembangunan Tol Puncak memang dianggap perlu guna mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di jalur wisata wilayah selatan Kabupaten Bogor tersebut, dengan catatan analisa dampak lingkungan yang berkaitan dengan bencana alam, misalnya banjir dan tanah longsor harus dikaji secara matang.
“Walau dianggap terlambat, kita harus mengapresiasi wacana ini. Karena sistem one way alias buka tutup jalan di kawasan Puncak bukan solusi dalam mengatasi kemacetan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah memutar otak untuk mengatasi kemacetan menuju kawasan Puncak. Untuk itu pembangunan tol langsung ke Puncak pun tengah digodok. Rencananya pembangunan Tol Puncak akan tersambung dengan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian menjelaskan, pembangunan jalan tol ini adalah hal yang paling memungkinkan untuk mengatasi persoalan macet di wilayah puncak.
Saat ini Ditjen Bina Marga tengah melakukan pra-Feasibility Study, yang nantinya dilakukan feasibility study, Amdal, pembebasan tanah dan sebagainya. Namun belum diputuskan apakah proyek ini akan menggunakan skema solicited atau masuk dalam rencana kerja Kementerian, atau unsolicited secara prakarsa swasta.
Dia juga menjelaskan cara solicited tentunya membutuhkan waktu karena akan masuk dalam antrean proyek dukungan pemerintah.
“Kalau memang dari model bisnisnya yang teman-teman hitung memungkinkan untuk prakarsa (unsolicited), kita akan tawarkan secara prakarsa kalau ada yang berminat,” katanya dikutip Sabtu (18/06).
** Dede Suhendar
