Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu Desa Singasari, Jonggol, Kabupaten Bogor akan digelar 9 Oktober mendatang. Pada Pilkades ini diharapkan siapapun yang menduduki jabatan kepala desa nanti mampu mewujudkan harapan untuk kemajuan Desa Singasari.
Pjs Kepala Desa Singasari Gogo Badarudin mengatakan, siapapun kepala desa yang terpilih nanti, bisa mengelolah administrasi yang baik dan meneruskan program yang sudah dirancang dan belum terlaksana oleh Kepala Desa sebelumnya,” kata Gogo Badarudin.
Ia menambahkan, apabila ada hal-hal yang belum dipahami harus mau bertanya ke Pemerintah Kecamatan. Apalagi jika yang memang baru menduduki struktur Pemerintahan harus banyak-banyak bertanya dan bertukar fikiran baik dengan Pemcam ataupun dengan Kades lain yang dirasa sudah senior.
“Sehingga, tidak ada kesalahan administrasi dalam mengelola keuangan Desa nantinya. Kecuali yang menduduki bangku kades nanti sudah pernah berkecimpung di Pemerintahan pasti mereka sudah paham apa yang harus dilakukan,” papar Sekcam Jonggol tersebut kepada Jurnal Bogor, Rabu (5/10).
Pada intinya kata dia, pihak Kecamatan Jonggol dapat membantu pemerintah desa untuk pengelolaan administrasi yang benar, dan pada Minggu mendatang untuk kegiatan Pilkadesnya harus sukses tanpa ekses.
Sebuah ruko sembako di Kampung Cimanggu Dua RT 04 RW 08, Desa Cimanggu Dua, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor hangus terbakar. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Rabu (5/10/22) dini hari sekitar pukul 03:00 Wib. Beruntung dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Namun pemilik ruko menelan kerugian ratusan juta rupiah.
Pemilik ruko Hendra mengatakan, dia sempat kaget mendengar kejadian si jago merah hanguskan ruko miliknya. Pada saat kejadian toko tersebut dalam keadaan tidak ada penghuni, tetapi bahan sembako di dalamnya tidak ada yang terselamatkan.
“Saya dapat laporan dari warga katanya kejadian itu sekitar jam 03:00 subuh, saya dateng ke lokasi. Waktu itu api sudah membesar dari dalam maupun luar toko,” ungkapnya.
Dia mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran itu. tetapi dia merinci barang barang sembako miliknya tidak ada yang terselamatkan. “Kebetulan ruko tidak ada penghuninya, kalau penyebabnya saya belum tau pasti, tapi yang pasti sembako yang ada di dalam hangus semua terbakar dan kerugian 300-400 jutaan,” katanya.
Sementara, menurut saksi mata di lokasi kejadian, Neng menuturkan, dia melihat kobaran api dari bawah merambat ke atas ruko tersebut. “Waktu itu sekitar pukul 03:19 Api sudah membesar dari bawah merembet ke atas ruko, kebetulan di sekitar lokasi sudah banyak warga yang beraktivitas maupun yang melihat kejadian ini. dan langsung manggil mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari Leuwiliang empat mobil,” tuturnya.
Kapolsek Cibungbulang, Kompol Agus Permana membenarkan, adanya peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah ruko. Diduga kejadian tersebut berasal dari korsleting listrik. “Anggota kami tadi langsung melalukan olah TKP. Penyebabnya diduga dari sebuah korsleting listrik,” tukasnya.
Kontingen Kabupaten Bogor untuk Pekan Paralympic Daerah (Peparda) VI Jawa Barat 2022, sudah dibentuk. Usai menerima surat keputusan, jajaran pengurus kontingen dan NPCI ‘Bumi Tegar Beriman’ langsung tancap gas dengan mematangkan persiapan.
Tak hanya itu, Kontingen Peparda Kabupaten Bogor juga langsung menggelar rapat antar bidang di Gate 5 Stadion Pakansari-Cibinong, Rabu (5/10/2022).
“Kami harus cepat bekerja, salah satunya menguatkan formasi antar bidang. Diharapkan persiapan Kabupaten Bogor menuju Peparda Jabar 2022, pada November nanti bisa dilakukan dengan maksimal,” kata Ketua Kontingen Peparda, Bambang Widodo Tawekal, Rabu, 5 Oktober 2022
Bukan itu saja, Bambang Widodo Tawekal juga berharap Kontingen Kabupaten Bogor bisa mempertahankan prestasi Peparda 2018 yang meraih juara umum di ajang Peparda Jabar 2022.
“Walaupun kita bukan jadi tuan rumah, tapi kita harus bisa mempertahankan juara umum, dan apabila tercapai itu luar biasa,” sambung Bambang Widodo Tawekal.
Selain itu pria yang akrab disapa BWT itu, mengingatkan agar kontingen maupun NPCI Kabupaten Bogor, mulai mempersiapkan alat maupun atlet sebelum berangkat ke Kabupaten Bekasi.
“Semua harus dilakukan perbaikan maupun latihan para atlet, sehingga ketika Peparda berlangsung kita sudah siap,” terang dia.
Sekretaris Kontingen Peparda Kabupaten Bogor, Rusliandy mengatakan, rapat antar bidang yang ada dalam Kontingen Peparda ini lebih kepada penajaman program semua bidang.
Selain itu, Camat Cibinong ini menegaska pekan depan semua bidang yang ada dalam Kontingen akan monitoring pelaksanaan Pelatcab para atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor.
Pada dasarnya, tambah Rusliandy, rapat antar bidang ini akan sangat penting karena akan mengetahui hal apa atau bidang apa saja yang harus ditambah personil dan lainnya.
Hasil manis baru saja dipetik Timnas Indonesia, dilaga keduanya melawan Timnas United Emirates Arab, pada Kualifikasi Piala Asia Usia-17 2023, yang berlangsung di Stadion Pakansari-Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (5/10) malam. Tim besutan Coach Bima Sakti, menang 3-2 atas UEA. Sebelumnya pada laga pertamanya di Grup B tim asuhan Bima Sakti itu pesta gol 14-0 atas Timnas Guam U-17 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (3/10) malam.
Sementara laga kontra United Emirat Arab, tiga gol Timnas Indonesia diciptakan Muhammad Nabil Asyura (18), Arkhan Kaka Putra (30, 54). Sementara dua gol balasan UEA tercipta melalui Waleed Mallalla Alhammasi (31), Ghiath Abdallah Almusharrkh (39).
Atas kemenangan ini, Garuda Muda Indonesia, berhasil memuncaki klasemen Grup B dengan enam poin. Sementara UEA harus turun ke peringkat kedua karena beda selisih gol dengan Garuda Muda
Usai laga Pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti, tidak lupa mengucapkan syukur atas kemenangan yang diraih timnya di laga kedua Indonesia melawan UEA.
“Tidak lupa kemenangan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terlebih lagi untuk saudara-saudara kita yang jadi korban di Kanjuruhan,” kata Bima Sakti, dalam keterangan pressnya.
Menghadapi Timnas Palestina pada Jumat 7 Oktober 2022, Bima Sakti meminta kepada pemiannta untuk tetap fokus. Apalagi Timnas Indonesia sudah melewati dua laga dengan kemenangan.
“Kita sudah melawati dua laga dengan kemenangan. Jadi di laga ketiga nanti melawan Palestina, tentunya hasil yang sama yakni tiga poin,” kata Bima menjelaksan.
Bima mengakui, Timnas Palestina memiliki materi pemain-pemain bagus. “Jadi saya minta pemain fokus,” kata Bima.
Kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa yang dilaksanakan Apdesi Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya sebagai panitia, diduga tak mendapatkan restu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Bahkan kegiatan ini diduga jadi lahan bisnis orang dalam salah satu lembaga.
Achmad Munawar
Sementara peningkatan kapasitas yang diikuti 130 orang kepala desa dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Bandung selama 5 hari dan dikenakan biaya Rp10 juta per kepala desa. Selain diduga jadi ajang bisnis, kegiatan ini menuai kontroversi karena ada kepala desa yang tak mengantongi surat tugas keberangkatan ke Bandung, baik dari kecamatan maupun DPMD.
Subkor SDM Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Achmad Munawar mengatakan, penawaran peningkatan kapasitas untuk kepala Desa dari pihak ke-3 yaitu Pusat Pelatihan Sriwijaya sudah mereka ajukan sejak tahun 2021 lalu dengan angka Rp10 juta, namun penawaran itu tidak ditanggapi dan dipersilakan langsung komunikasi dengan Apdesi.
“Oleh DPMD kami kembalikan lagi kepada desa, karena kami tidak bisa melarang juga, tergantung kebutuhan kades, jika kades memang merasa butuh akan adanya peningkatan kapasitas ini ya silakan, bagi yang memang punya anggaran 10 juta tersebut,” jelas Achmad Munawar kepada Jurnal Bogor, Rabu (04/10).
Namun, kata dia, dibalik itu semua ada permintaan juga dari Kejaksaan agar bisa membantu melaksanakan pembinaan kepada kepala desa dan permintaan itu diutarakan Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. “Kami sudah mempersilakan dan sudah kita serahkan ke teman Apdesi yang melaksanakan,” kata Awang biasa disapa.
Memang ada kepala desa yang langsung berkomunikasi dengan DPMD, namun sebagian tidak komunikasi dan dia juga mendapat keluhan dari beberapa kecamatan yang tidak mengetahui adanya kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa tersebut.
“Saya sudah arahkan agar kepala desa membawa surat tugas dari kecamatan saat ingin berangkat ke Bandung untuk mengikuti peningkatan kapasitas ini, karena sebagai syarat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Ada yang sudah mengantongi izin dari camat ada juga yang belum,” jelasnya.
“Bahkan tidak memberitahu, jangankan 5 hari untuk pergi meninggalkan tugas di kantor desa sehari saja, kepala desa harus punya surat izin atau surat tugas dalam perjalanan dinasnya,” ungkapnya lagi.
Menurutnya, jika ada surat tugas DPMDi izinkan karena pihaknya juga tidak bisa melarang, karena memang kepala desa sendiri berhak untuk meningkatkan kapasitas. “Saya pikir apa yang sudah kami arahkan ke rekan kepala desa itu sudah dilaksanakan, dan beberapa kepala desa yang datang kesini sudah kami arahkan bahwa jika mereka ingin berangkat harus mendapatkan surat tugas agar kegiatan tersebut legal. Mereka juga bayar langsung ke panitia dan mereka berangkat meninggalkan tugas sebagai kepala desa,” cetusnya.
Namun kemarin juga, kata dia, beberapa kecamatan menelepon perihal kegiatan peningkatan kapasitas yang dikomandoi Ketua Apdesi Kabupaten dan Kejaksaan. Namun jika memang kecamatan tidak merasa mengeluarkan surat tugas untuk kepala desa, silakan buat surat teguran untuk kepala desa tersebut.
“Kami pun akan membuat surat teguran, kenapa kegiatan ini kepala desa tidak membawa surat tugas, sedangkan mereka menggunakan anggaran APBD. Kalo memang anggaran APBDes itu harus ada pertanggungjawaban dari para Kades tersebut, uang 10 juta itu digunakan untuk apa saja dan dibelikan apa saja harus ada kejelasannya. Kecuali mereka menggunakan anggaran sendiri tanpa memasukkannya ke dalam APBDes/SIPD, ” jelasnya.
Secara prosedur memang harus ada surat tugas, sehingga dia memantau peningkatan kapasitas itu dengan surat tugas dari kepala dinas untuk datang kesana. “Memang selama 2 tahun kebelakangan ini, selama pandemi kita tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, disamping ada larangan juga tidak ada anggaran. Mungkin dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas ini, mereka merasa perlu hanya saja saya sangat menyayangkan kenapa prosedur administrasi kades ini tidak di tempuh oleh mereka, ” keluhnya.
Pada intinya, untuk kegiatan peningkatan kapasitas ini DPMD akan membuat surat teguran kepada kepala desa dan akan berkomunikasi dengan kecamatan karena dia belum mengetahui kecamatan mana saja yang tidak mengeluarkan surat tugas untuk keberangkatan kepala desa tersebut.
“Intinya surat tugas itu harus ada, karena itu bagian dari syarat administrasi untuk bisa di masukan di SIPD. Nanti kita akan lihat dulu apakah mereka sudah menganggarkan itu ke SIPD atau belum, karena dari mana lagi mereka para kades mengambil anggarannya kalo buka dari APBD. Dan saya berharap kegiatan kapasitas yang dilakukan pihak ketiga ini hanya tahun ini saja, nantinya jangan dibuat lagi, soalnya orang yang dapet nangkanya, kita DPMD cuma dapet getahnya,” keluhnya.
Menurutnya, kedatangan dia ke Bandung hanya atas perintah Kadis untuk memonitoring. “Kami hanya datang, dan diminta foto, tidak menjadi narasumber atau memberikan sambutan,” ujarnya
Terpisah Ketua Apdesi Kabupaten Bogor Tini saat dikonfirmasi mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah kerjasama dengan DPMD, Apdesi, dan Kejaksaan serta menggandeng pihak ke-3.
“Ada anggarannya, dan peningkatan kapasitas untuk kades itu sangat perlu agar bisa membangun pemerintah desa mereka masing-masing,” jelasnya.
Untuk diketahui peningkatan kapasitas yang berkerja sama antara Ketua Apdesi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan panitia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya yang beralamat di Jalan Perindustrian II Komplek Tirta Mutiara Indah Blok C 12A, Sukarami-Palembang.
Pelaksanaan kegiatan selama 5 hari pada 2-6 Oktober, dengan rangkaian kegiatan pembukaan, bela negara caraka malam, belajar ketahanan pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Kementerian RI di Lembang, terakhir liburan dan hari santai.
Cigombong| Jurnal Bogor Kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menuai kritikan dari tokoh masyarakat wilayah selatan. Kritikan itu muncul saat adanya pemulung dan anaknya yang masih berusia 6 tahun warga Kampung Cukangaleuh RT 01 RW 08, tidak mendapatkan bantuan sosial apa pun dari pemerintah.
Tokoh masyarakat wilayah selatan Indra Surkana, mengatakan, keluarga pemulung itu masuk kedalam kriteria warga sangat kurang mampu. Sehingga, haknya sebagai warga negara harus diperlakukan sama.
Untuk itu, lanjutnya, Pemdes Cisalada harus peka dan lebih aktif terhadap persoalan sosial seperti ini, karena pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan dana untuk dipergunakan, salah satunya dengan memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.
“Jadi kalau seperti itu kerja RT, RW maupun Pemdes Cisalada dalam melakukan pendataan seperti apa. Masa ada warganya masuk kategori miskin tetapi sama sekali tidak mendapatkan bantuan,” ungkap Indra, kepada wartawan melalui pesan WhatsApp.
Indra mempertanyakan, kategori warga pemenang bantuan sosial di Desa Cisalada yang selama ini dikucurkan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah hingga kabupaten. Terlebih, sasaran bantuan sosial yang diberikan pemerintah, prioritas untuk membantu warga miskin.
“Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sasarannya itu lebih kepada warga miskin. Belum lagi bantuan sosial lainnya yang terus diberikan pemerintah,” paparnya.
Indra minta agar Pemdes Cisalada dan Pemerintah Kecamatan Cigombong membantu Muhamad Nurvi Ardiansyah dan keluarganya untuk mendapatkan bantuan sosial.
“Masukkan juga data anaknya yang sudah sekolah agar mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biar tidak putus sekolah,” tegas warga Kecamatan Cijeruk tersebut.
Sementara, Sekretaris Kecamatan Cigombong, Yedi Rachmawan mengaku, setelah mendapatkan informasi pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades) Cisalada, Muhamad Dahtul Kahfi.
“Saya sudah komunikasi dengan kades. Dan saya sarankan untuk membantu Muhamad Nurvi Ardiansyah agar identitasnya yang masih berdomisili di tempat tinggal lama diurus,” jelasnya.
Setelah legalitas kependudukannya selesai diproses, kata Yedi, Pemdes Cisalada agar langsung memasukkan keluarga Muhamad Nurvi Ardiansyah kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK).
“Kalau sudah masuk kedalam DTSK, tinggal diajukan sebagai warga pemenang bantuan sosial,” paparnya.
Sementara Kades Cisalada, Muhamad Dahtul Kahfi mengungkapkan, tidak masuknya Muhamad Nurvi Ardiansyah kedalam warga pemenang bantuan sosial, karena identitas kependudukannya belum masuk Desa Cisalada.
“Kartu Keluarga (KK) juga baru dua bulan dipisah. Awalnya masih masuk kedalam KK orangtua istrinya,” imbuhnya.
Kades pun menyatakan, untuk keluarga istrinya yang merupakan mertua dari Muhamad Nurvi Ardiansyah, selama ini masuk kedalam warga yang mendapatkan bantuan sosial. Bahkan, saat ada bencana alam yang membuat rumahnya mengalami kerusakan, salah satu warga yang mendapatkan bantuan perbaikan.
“Langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang memberikan bantuan sebesar 10 juta,” tukasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan (dapil) 5 Nurodin menyoroti oknum Bendahara Desa Pangaur, Jasinga yang diduga kabur membawa uang ratusan juta rupiah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Nurodin menyatakan, kejadian itu apakah murni kejahatan atau memang sistemnya yang lemah.
“Saya sih melihatnya gini, itukan dipalsukan ya jadi secara prosedur memang dia dilewati artinya kalau pencairannya, dokumennya ada semua dipalsukan,” ungkap Nurodin kepada wartawan, kemarin.
Pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu mengatakan, kedepan mekanisme tata cara perekrutan perangkat desa tidak hanya sebatas kedekatan dan kepercayaan saja, melainkan harus lebih selektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kembali lagi kepada moralitas mentalitas jadi memang harusnya kedepan untuk rekruitmen perangkat desa itu selektif gitu, tidak hanya dekat lalu percaya dan akhirnya seperti ini,” katanya.
Atas kejadian tersebut, Jaro Peloy yang juga anggota Komisi III dari Fraksi PKB menegaskan, harus ada pengawasan yang lebih diperketat lagi.
“Kalau bicara pengawasan tentu dengan kejadian ini harus diperketat lagi minimal karena yang membayarnya bank ya minimal dikonfirmasi dong harusnya, ada konfirmasi ke Kades karena inikan pencairannya kalau sekarang giro ya jadi ketika ada permohonan pencairan rekening tersebut harusnya ada konfirmasi dulu dari bank kepada kepala desa yang memang lebih bertanggung jawab,” ungkapnya.
Jaro Peloy yang juga pernah menjadi Kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya itu mengatakan, seharusnya KTP asli kepala desa dibawa pada saat pencairan giro di bank.
“Tapi kan kebiasaan memang maaf ya ini harus juga dicari tau apakah memang KTP-nya dipegang oleh bendahara atau tidak harusnya pada saat pencairan itu kan kalau misalkan spesimen itu antara kepala desa dan bendahara desa terus diverifikasi oleh sekdes dalam hal request gironya itu kan, kemudian banknya spesimen itu kan dua kepala desa dan sekdes,” ujarnya.
Jaro Peloy berharap, jika memang kejadian itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian diharapkan kasus tersebut dapat segera terungkap secara terang benderang.
“Ini kalau menurut saya ya mungkin tahapan penyidikan penyelidikan oleh pihak kepolisian terus kemudian perlu juga kejadian ini apakah murni kejahatan bendahara atau memang tadi sistemnya lalu kemudian lemah sehingga hal itu bisa dilakukan,” kata dia.
Kejadian tersebut memunculkan viral template seorang Bendahara Desa Pagaur, Kecamatan Jasinga, diduga kabur membawa uang ratusan juta rupiah BLT DD untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Bahkan dalam template itu seorang bendahara perempuan berinisal HH berusia 28 tahun itu setelah diberhentikan kini dijadikan sayembara siapa yang menemukan bakal diberikan imbalan Rp 10 juta.
Ketua Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Ranting 06 Koramil 0621 Gunung Putri, Novi La Ahmadin beserta rombongan mengunjungi kegiatan pembuatan Batik Ecoprint dan Bumdes Mart Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Dalam kunjungannya, Istri Danramil Gunung Putri, Kapten Ahmad Rocky itu melihat langsung bagaimana proses pembuatan Batik Ecoprint tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi pembuatan Batik Ecoprint Desa Gunung Putri ini. Seharusnya bisa menjadi contoh desa lain di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Novi La Ahmadin kepada wartawan, Selasa (4/10).
Menurutnya, Batik Ecoprint menjadi peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Ketersediaan sumber bahan pewarna dan motif alam yang melimpah, menjadi potensi yang layak untuk digarap.
“Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami di lingkungan sekitar, pembuatan ecoprint terbilang minim modal, tetapi menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi. Ecoprint memiliki nilai ekonomi dan nilai seni yang tinggi,” paparnya.
Dia berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi khusunya untuk warga Gunung Putri mengingat ecoprint selain hemat dan efesien, juga sangat ramah lingkungan.
“Sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas hidup serta mengembangkan segala potensi Desa Gunung Putri,” harapnya.
Sementara kunjungan tersebut dihadiri oleh Sekdes Desa Gunung Putri, Ketua PKK Desa Gunung Putri, Bumdes, Babinsa, Babinkamtibmas dan Ketua BPD Desa Gunung Putri.
Sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bogor di Desa Sibanteng, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor diberikan materi dan praktik tata cara pemulasaran jenazah. Praktek pemulasaran jenazah ini dibimbing guru fiqih, Ahmad Nasyrudin. Sebelum melaksanakan praktik, para siswa menerima materi teori di kelas dan langsung praktik.
“Diawali dengan jenis jenazahnya itu sendiri, dimana jenisnya jika jenazah itu muslim, muslim yang syahid (dunia, akhirat, ataupun sedang ihram), muslim bayi, ataupun kafir. Jenis jenazah ini berbeda pula cara pengurusannya, Jenazah manusia perlu dihormati dan berhak mendapat perlakuan yang tidak menyakitinya. Diharapkan kita memperlakukan dengan sebagus mungkin,” kata Ahmad Nasrudin kepada wartawan, kemarin.
Sebagai penanganan pertama, kata dia, perlu dilakukan hal-hal terhadap jenazah seperti memejamkan kelopak mata, mengikat rahang, melemaskan persendiannya, melepaskan pakaian yang dikenakan secara berlahan, memindahkan jenazah ke tempat aman dan baik.
Sedangkan syarat memandikan jenazah mulai persiapan, cara memandikan, dan proses memandikan perlu dipahami. Saat mengkafani diperhatikan tata cara mengkafani, baik laki-laki maupun perempuan. Juga tidak ketinggalan persiapan hamparan posisi kain, dan proses mengkafani.
Terkait menshalatkan jenazah secara garis besar ada tiga yang diperhatikan yakni syarat, rukun, dan hal-hal yang disunahkan di dalamnya. Pelepasan jenazah selaku penghantar juga memperhatikan cara dan etika. Untuk menguburkan mulai dari persiapan, cara memasukkan ke liang lahat, menguburkan dan di tutup dengan mendoakan.
“Kami berharap dari praktik pemulasaraan jenazah ini bisa sebagai bekal dalam merawat atau mengurus jenazah di daerahnya masing-masing. Sehingga siswa kita mampu mempraktikan pengurusan jenazah, karena sudah sangat berkurang amil atau orang yang mengurus jenazah di kampung-kampung daerah kita,” tungkasnya.
Lembaga Sadulur bersama Bogor Go Green melakukan gerakan penghijauan di Nanggung, Kabupaten Bogor dengan program pohon bibit rakyat. Kegiatan yang akan berjenjang tersebut, awalnya membuat gerakan penanaman satu juta pohon yang mana baru terealisasi 300 ribu pohon.
“Alhamdulillah saat ini yang sudah kita distribusikan program penanaman satu juta pohon di dua desa diantaranya Desa Bantarkaret dan Nanggung,” ungkap Ketua Sadulur Iwan Sudirman, kemarin.
Dia menjelaskan, Lembaga Sadulur yang peduli terhadap lingkungan ini akan menghijaukan lahan di wilayah Kecamatan Nanggung. Pasalnya, wilayah Nanggung pada tahun 2020 terkena bencana, sehingga Sadulur termotivasi dan pihaknya berkoordinasi dengan penggiat Bogor Go Green yang mana Sadulur juga bagian Bogor Go Green.
Lembaga Sadulur pun mendapatkan dukungan, baik masyarakat dan pemerintah setempat. “Alhamdulillah respons ini sangat diapresiasi oleh warga dan pemerintahan. Bahkan mendapat dukungan dari Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang mana ditunjuk jadi panitia pelaksana Bogor Go Green,” jelasnya.
Bahkan pada 28 Oktober nanti dalam penanaman gerakan itu akan dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “Insya Allah nanti kalau cuacanya mendukung Bu Menteri LHK akan hadir. Begitu kalau cuaca tidak memungkinkan kemungkinan akan diundur waktunya,” katanya.
Menurut dia, bibit-bibit tersebut ditanam di lahan warga dan mereka mempersilakan mengambil bibit di Sekretariat Sadulur di Desa Nanggung.
“Jadi penanaman ini bertahap sesuai dengan permintaan warga, sebanyak lima jenis pohon terdiri dari pohon kayu dan buah buahan,” katanya.
Selain itu, kata dia, saat ini ada program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang mana kedepan dengan sistem membuat sentral di setiap desa.
“Itu dari keinginan pemerintah, satu desa dibuatkan sentral yang difasilitasi oleh Sadulur yang nantinya satu desa ada sentral,” jelasnya.
Dia berharap dengan berjalannya program tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sektor pertanian. “Kembali ke poksinya bahwa kita negara agraris, karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah,” tukasnya.
