34.1 C
Bogor
Monday, August 3, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 736

Endah Purwanti Beri Bantuan Gerobak Sampah Bagi Warga Cibuluh

Redaksi
-
0
Endah Purwanti Beri Bantuan Gerobak Sampah Bagi Warga Cibuluh

Bogor | Jurnal Bogor

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Fraksi PKS Endah Purwanti memberikan bantuan gerobak sampah bagi warga RT 004/002 serta RW 001, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, beberapa waktu lalu.

Penyerahan 2 unit gerobak sampah ini dilakukan saat silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan masyarakat dilingkungan RT 004 RW 002 yang berlangsung di kediaman rumah RT 004, Qadar Nurqodar Rachman.

“Pemberian 2 unit gerobak ini sebagai janji dan bukti nyata saya pribadi bagi masyarakat yang dulu memilih saya, dan ini murni menggunakan dana pribadi yaitu dari gaji di DPRD Kota Bogor, dari rakyat untuk rakyat lagi,” kata politisi PKS perempuan itu.

Menurut dia, pemberian gerobak sampah tersebut sebagai bentuk janji dan komitmenya kepada masyarakat yang memilihnya dalam pemilihan sebelumnya.

Selain itu katanya, hal itu juga merupakan bentuk kepedulian dirinya terhadap kebersihan dilingkungan masyarakat. “Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebersihan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Endah mengatakan, selain alat tersebut bisa digunakan warga untuk mengangkut sampah, juga awet bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama juga.

“Saya berharap ini bisa bermanfaat dan masyarakat semakin paham serta bisa menjaga kebersihan dilingkungannya,” paparnya.

Sementara tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Cibuluh, Dodi sangat mengapresiasi dan bangga dengan kehadiran dari anggota DPRD khususnya dari Fraksi PKS yaitu Endah Purwanti yang hadir ditengah masyarakat dan memberikan hibah 2 unit gerobak sampah bagi warga.

“Pemberian gerobak sampah ini merupakan kehormatan bagi kami, dan ini juga akan menambah semangat dalam kinerjanya bagi petugas pengangkut sampah disini, supaya bisa semakin bersih dan asri wilayah ini,” jelasnya.

Kata dia, sosok Endah Purwanti baginya bukan orang asing, karena beliau merupakan wakil rakyat yang terpilih, tapi tidak lupa dengan masyarakat yang mendukung dan memilihnya,” tuturnya

Qadar Nurqodar Rachman, selaku Ketua RT 004 RW 002 juga sangat setuju dan bangga atas kehadiran dari Endah Purwanti, dalam hal ini dengan memberikan hibah alat pengangkut sampah bagi warganya.

“Inilah contoh wakil rakyat yang tidak melupakan pemilihnya, atau dalam bahasa lain kacang lupa kulitnya,” katanya.

Menurut dia, selain gerobak, Endah Purwanti pernah memberikan bantuan sejumlah 59 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) dan 10 nya ada di wilayah RT 004.

“Awalnya kami gak nyangka, bahwa ternyata pembuatan gerobak ini murni dari gajinya di DPRD, bukan menggunakan CSR atau dana aspirasinya,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Ya Ampun Gusti Ku Kiyeu-Kiyeu Amat, Banprov 2023 Setara dengan Proyek RSUD Parung

Sayyev
-
0
Ya Ampun Gusti Ku Kiyeu-Kiyeu Amat, Banprov 2023 Setara dengan Proyek RSUD Parung

Cibinong | Jurnal Bogor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pada tahun anggaran 2023 ini sepertinya kurang beruntung atau sedang mendapatkan hukuman. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun kebelakang, mendapatkan bantuan  dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov) sangat kecil di bawah Rp 100  miliar.

Kecilnya bantuan keuangan dari provinsi itu membuat bingung DPRD, karena di tahun 2023 ini direncanakan ada banyak program yang pembiayaannya mengandalkan atau berharap dari kucuran dari Jawa Barat.

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), soal kecilnya bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau tidak salahnya angkanya di bawah Rp 100 miliar. Ini memang sangat kecil, tapi semuanya sudah terjadi, ya  kita terima saja,”kata Wakil Ketua DPRD Agus Salim, ditemui Jurnal Bogor, Selasa (24/01).

Politisi PKS itu mengatakan,  DPRD, khususnya Badan Anggaran,  dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas masalah kecilnya bantuan keuangan dari provinsi.

“Pembahasan mungkin akan difokuskan pada program-program yang rencananya dibiayai bantuan provinsi. Ini untuk mencari solusi alternatif pembiayaan atau terpaksa ditunda,” ujarnya.

Disinggung apakah turunnya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk hukuman, karena pada pelaksanaan anggaran 2021 Kabupaten Bogor mendapatkan predikat atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ketidakmampuan Kabupaten Bogor menuntaskan proyek-proyek yang sumber anggarannya dari Provinsi Jawa Barat, hingga 100 persen, semisal pada proyek RSUD Parung, Agus Salim, enggan menduga-duga.

“Makanya kita akan cari informasi dulu dan mungkin menanyakan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kenapa kok tahun 2023 ini, Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi bantuan keuangan sangat kecil. Apalagi dari kisaran Rp 100 miliar bantuan sebagian besar dialokasikan untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tak bisa diganggu gugat, karena sudah amanat undang-undang,”katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya membenarkan, pada tahun 2023 alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melorot drastis.

Asep Wahyuwijaya

“Total Bankeu dari Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2023 angkanya  di bawah Rp 100 miliar, hampir setara dengan nilai proyek pembangunan RSUD Parung yakni Rp 93,8 miliar,” ungkap politisi yang menjadi kandidat atau calon kuat untuk memimpin Kabupaten Bogor itu.

Asep menegaskan, Banprov 2023 ini nilai paling kecil diterima Kabupaten Bogor, sejak tahun 2019, di mana pada tahun itu daerah yang memiliki 27 kecamatan dengan 5,6 juta penduduk mendapatkan alokasi Banprov sebesar Rp 122 miliar.

“Bantuan naik dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi Rp 250 miliar, kemudian naik lagi di 2021 sebesar Rp 360 miliar, di 2022 turun jadi Rp 123 miliar,” ujarnya.

Asep menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten  Bogor, tidak ada alokasi untuk melanjutkan proyek RSUD Parung.

“Jadi, jika Pemerintah Kabupaten  Bogor masih merasa berkewajiban untuk memenuhi visi misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara, silakan mencari sumbernya dari tempat lain,” kata Asep menyarankan.

Namun, sambung Asep,  Pemerintah Kabupaten Bogor, tak perlu melanjutkan proyek RSUD Parung, ketika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) targetnya adalah cukup dibuatkan klinik utama, maka tentu visi misi dan janji politiknya sudah dilunasi,”sebut Asep.

Asep lebih lanjut mengatakan, meski pun Banprov tahun 2023 ini nilainya lebih kecil, namun alokasinya menyebar untuk program-program yang bersinggungan dengan kepentingan langsung rakyat.

“Saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam. Karena itu tentunya, saya berharap kegiatannya bisa segera ditindaklanjuti secara cepat dan dengan kualitas yang patut agar warga penerima pun dapat segera juga menikmati manfaatnya,”pintas Asep menutupi.

Distribusi Banprov 2023

NoProgram atau KegiatanAlokasi
1Jaminan Kesehatan bagi PBIRp 43,675 Miliar
2Pengembangan SPAM Regional Antar Desa dan Pembangunan Septitank IndividualRp 21,575 Miliar
3Pengadaan Media Gigital di Lingkungan Dinas Pendidikan           Rp 12, 9 Miliar
4Pembangunan Command CentreRp 5  Miliar
5Penataan Kawasan KumumRp 3, 34 Miliar
6Pengadaan Alkes Puskesmas di PerbatasanRp 2,73 Miliar
7Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Ternak Ayam PetelurRp 1,67 Miliar
8Pemeriksaan Anemia kepada Remaja Putri Ibu Hamil dan Pengadaan AlatRp 1,3 Miliar
9Peningkatan Kesejahtraan Guru Bantu SD Negeri di Daerah TerpencilRp 448,8 juta
10 Rp 625 Juta
11 Rp 600 Juta

** Mochamad Yusuf

Petani Penggarap Terusik Klaim PT BSS

Redaksi
-
0
Petani Penggarap Terusik Klaim PT BSS

Cijeruk | Jurnal Bogor

Di usianya yang mulai menua, UN (45 tahun), berharap masih bisa memiliki penghasilan dan menghidupi keluarga dari bertani. Selepas berhenti bekerja di sebuah perusahaan swasta, UN sejak 30 tahun lalu menjadi penggarap di lahan milik negara di kawasan Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Berpuluh tahun lamanya ia bersama warga lainnya memanfaatkan lahan di lereng Gunung Salak untuk bercocok tanam beragam jenis sayuran. Ia pun cukup merasa tenang bisa mendapatkan penghasilan dan menghirup udara asri Gunung Salak setiap harinya.

Tapi sejak akhir tahun 2022, UN dan puluhan penggarap lainnya mulai merasa terusik. Tiba-tiba, lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang selama ini digarapnya diakui sepihak oleh PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

“Saya kaget, tiba-tiba saya dan para penggarap lainnya didatangi segerombolan preman yang mengaku dari pihak PT BSS. Mereka mengatakan bahwa tanah yang saya garap bersama yang lainnya ini adalah milik PT. BSS,” ungkapnya, Selasa 24 Januari 2023.

UN mengaku kecewa lantaran sebelumnya tidak pernah mendapat teguran dan didatangi secara tiba-tiba oleh banyak preman. Bukan pihak PT BSS langsung. “Kami diusir secara kasar. Tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya dan mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sah,” ungkapnya.

Atas perkara tersebut, UN beserta para penggarap lainnya mengadukan persoalan tersebut ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong didampingi kuasa hukumnya Indra Surkana, SH., pada Selasa, 24 Januari 2023.

Menurut Indra, dirinya merasa terdorong untuk membela para penggarap karena banyak yang janggal dalam persoalan tersebut. “Saya juga asli warga Cijeruk dan mantan Kepala Desa Cijeruk. Saya hapal betul selama saya jadi Kepala Desa tidak pernah muncul klaim dari PT BSS. Saya sangat menyayangkan karena sebelumnya muncul statemen dari Camat Cijeruk bahwa lahan-lahan yang digarap penggarap adalah milik PT BSS. Seharusnya Camat mengundang pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah agar jelas,” paparnya.

Menurut Indra, pihaknya merasa perlu mengadukan persoalan tersebut ke DPRD guna menjaga hak-hak penggarap serta salam rangka menegakkan konstitusi khususnya di sektor agraria.

“Coba tengok Pasal 33 UUD kita, tidak boleh ada lahan telantar dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara adil. PT BSS sendiri menguasai ratusan hektar tanpa jelas peruntukannya dan digarap untuk apa. Sedangkan kawasan Gunung Salak harus dirawat bersama, di sana merupakan sumber mata air yang harus dijaga,” terang dia.

Indra menegaskan, setelah rampung melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor pihaknya akan mengadukan hal serupa ke DPR RI.

** Dede Suhendar

Soal Penambahan Masa Jabatan Kades, Ini Tanggapan Ketua Apdesi Gunung Putri

Redaksi
-
0
Soal Penambahan Masa Jabatan Kades, Ini Tanggapan Ketua Apdesi Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Ketua Apdesi Kecamatan Gunung Putri Udin Saputra menyatakan mendukung masa jabatan kepala desa (Kades) diperpanjang. Seperti diketahui, sejumlah kepala desa se-Indonesia menggelar demonstrasi di Jakarta pada 17 Januari lalu menuntut pemerintah pusat merevisi masa jabatan kades yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Menurut Udin Saputra, perpanjangan masa jabatan kades dinilai bisa memimalisir anggaran pilkades yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

“Menurut saya sama saja, yang membedakan adalah periodenya. Jika saat ini kades incumbent atau petahana diperbolehkan mencalonkan diri sebanyak 3 kali dengan masa jabatan 6 tahun, berarti totalnya 18 tahun. Nah, jika 9 tahun, kades tersebut hanya bisa mencalonkan diri untuk incumbent hanya 2 periode, jumlah waktunya sama-sama 18 tahun,” ujar Udin Saputra yang juga Kades Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Dulu, Udin bercerita, dia pertama kali melakukan pencoblosan kepala desa tahun 1995, saat itu masa jabatan kades 8 tahun. Dan pada tahun 2002 dia mengikuti pencoblosan lagi, pada masa itu masa jabatan kades hanya 5 tahun, namun bisa 3 periode untuk incumbent yang sudah pernah menjadi kepala desa.

“Jadi, jika saat ini ada keinginan dari para kepala desa untuk diperpanjang jabatan dengan masa waktu 2 periode, untuk saya pribadi bukan suatu persoalan yang harus dibesarkan dan masih tergolong wajar,” paparnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/01/23).

Lebih lanjut Kades yang juga pengusaha rongsokan ini menjelaskan, terkait kekhawatiran dan suara sumbang akan Kades yang sarat dengan korupsi, tidak perlu dikhawatirkan. Saat ini pengawasan sudah dilakukan secara berlapis, ada dari inspektorat, kejaksaan, bahkan pihak kepolisian.

” Untuk saya pribadi berapa lama pun jabatan Kades, jika tujuan Kades tersebut baik dan untuk memajukan desanya, pasti desa tersebut akan maju dan berkembang, sekalipun hanya menjabat 1 periode. Tapi, jika tujuan seseorang menjadi Kades untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, gak sampe satu periode pun sudah mondar-mandir dipanggil penegak hukum,” cetusnya.

Satu hal yang harus diketahui oleh masyarakat, sambung Udin, Pilkades itu gesekannya sangatlah kuat, karena perbedaan pilihan berada dalam satu lingkup ruang kehidupan sehari-hari. Dan untuk mendamaikan konfik bekas pilkades itu butuh waktu lama, bisa sampai 3 atau 4 tahun. Belum lagi, untuk pembenahan administrasi dan infrastruktur, itu butuh waktu bertahun-tahun.

“Poin plusnya, jika waktu jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun, kemungkinan Kades terpilih bisa menyesuaikan diri dan mampu menyelesaikan konflik yang ada. Juga, jika Kades hanya terpilih 1 periode, program kerja 9 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk bisa diselesaikan secara matang,” tandasnya.

Dirinya berharap, perjuangan kepala desa se- Indonesia bisa didengar dan dikabulkan oleh pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan. Namun, jika ada kebijakan tambahan seperti standar pendidikan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, dirinya meminta minimal izasah SMA jangan sampai S1.

“Mengingat di Indonesia ini masih banyak wilayah yang di pelosok dan sulit akses untuk mendapatkan pendidikan, jika standarnya menjadi S1 akan menyulitkan mereka yang punya cita-cita membangun desa dan menjadi kepala desa,” pungkasnya Udin Saputra.

** Nay Nur’ain

Pilkades Kranggan Masuki Tahap Verifikasi DPS

Redaksi
-
0
Pilkades Kranggan Masuki Tahap Verifikasi DPS

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kranggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sudah memasuki tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih tetap yang nantinya akan melakukan Pilkades Desa Kranggan pada 12 Maret 2023.

Berdasarkan data awal dari Disdukcapil Kabupaten Bogor, jumlah pemilih di Desa Kranggan yang berhak mengikuti Pilkades berjumlah 17.218 jiwa.

“Saat ini masih proses verifikasi DPS. Data awal dari Disdukcapil sedang kami kroscek dan pastikan apakah ada penambahan atau pengurangan sehingga nantinya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang berhak mencoblos pada pemilihan Kepala Desa Kranggan nanti,” ujar Ketua Panitia Pilkades Desa Kranggan, Mardi kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/01/23).

Menurutnya, selain proses verifikasi DPS, panitia juga sedang melakukan pemberkasan terhadap bakal calon, khususnya pemberkasan ijazah. Proses pemberkasan dilakukan terhadap 5 orang kandidat yang sudah mendaftarkan diri ke panitia.

“ Paling lama bulan depan sekitar tanggal 3 Februari kami sudah bisa tetapkan siapa saja nantinya yang berhak mengikuti Pilkades Kranggan,” jelasnya.

Dari seluruh tahapan yang sudah ditentukan, sambung dia, pihak panitia tidak menemukan kendala yang dapat mengganggu jalannya tahapan pilkades, termasuk dari sisi anggaran. Menurutnya, anggaran yang disediakan masih cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan Pilkades.

“Kalau kendala alhamdulilah tidak ada, semua berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan,” tukasnya.

Mardi berharap Pilkades Desa Kranggan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses tanpa ada dampak. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada calon dan pendukung calon untuk sama-sama menjaga kondusifitas dan melaksanakan proses pemilihan kepala desa yang demokratis, jujur dan terbuka.

“Kami tentunya berharap seluruh proses berjalan dengan baik dan tidak ekses dari pelaksanaan Pilkades nantinya,” tutup Mardi.

** Taufik/Nay

Peringatan Bulan K3 Nasional, Ini yang Dilakukan PLN UP3 Gunung Putri

Redaksi
-
0
Peringatan Bulan K3 Nasional, Ini yang Dilakukan PLN UP3 Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada 12 Januari hingga 12 Februari 2023, PLN UP3 Gunung Putri meggelar apel pagi di halaman kantor PLN UP3 Gunung Putri, Selasa (24/01/23).

Apel Bulan K3 Nasional dengan tema “Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja” dipimpin langsung Manager PLN UP3 Gunung Putri, Rully Indra Ardhyan dan diikuti oleh seluruh pegawai UP3 Gunung Putri dan 3 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yakni ULP Citeureup, Jonggol dan ULP Cileungsi, serta mitra kerja di lingkungan UP3 Gunung Putri.

Selain apel pagi, Bulan K3 Nasional juga diisi dengan penandatanganan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja oleh Manager UP3 Gunung Putri bahwa segenap manajemen unit siap untuk memperkuat disiplin eksekusi K3, safety leadership, dan memastikan kesiapan sumber daya untuk mewujudkan zero accident tahun 2023.

“Setelah kegiatan apel, dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dan simulasi  tentang Pertolongan Pertama Gawat  Darurat (PPGD) oleh Tim PMI Kabupaten Bogor kepada seluruh pegawai, dan diakhiri dengan lomba PPGD,” papar Rully kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/01/23).

Menurutnya untuk menambah semarak Bulan K3 Nasional, PLN UP3 Gunung Putri juga melaksanakan beberapa kegiatan dan lomba lomba seperti Lomba PPGD, cerdas cermat terkait K3, senam sehat, sosialisasi peduli bahaya listrik, dan masih banyak lagi.

“Semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan seluruh pegawai dan mitra kerja terhadap norma K3 dan penerapannya dalam bidang  pekerjaan masing masing,” pungkas Rully.

** Nay Nur’ain

Camat Cileungsi Janji Awasi Penjualan Miras

Redaksi
-
0
Camat Cileungsi Janji Awasi Penjualan Miras

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Aktivitas peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minuman keras/miras) di wilayah Cileungsi semakin mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya tempat yang menyediakan dan menjual miras, dari mulai tempat hiburan malam hingga ruko dan warung yang menjual minuman tersebut secara langsung dan terang-terangan.

Dari penelusuran Jurnal Bogor, setidaknya ada dua titik lokasi yang menjadi sentral penjualan miras di wilayah Cileungsi, yakni di kawasan Kirab Cileungsi dan salah satu ruko di Metland Transyogi.

“Kalau yang jual miras berbagai jenis ada di Kirab sama di Ruko Metland. Anak muda biasanya sudah pada tahu. Karena kalau beli miras ya disitu,” kata salah satu warga Cileungsi, Mulyadi kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/01/23).

Menurut dia, kedua lokasi tersebut sudah cukup lama menjual miras di wilayah Cileungsi. Namun hingga kini tidak ada tindakan dari pemerintah maupun pihak kepolisian.

“Mungkin kordinasinya bagus jadi tidak diganggu. Karena buktinya sampai sekarang masih tetap jualan. Kalau soal izin saya gak terlalu paham izinnya harus seperti apa,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Camat Cileungsi, Adhi Nugraha mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait peredaran dan penjualan miras di wilayah Cileungsi. Pihaknya akan mengerahkan Pol PP Kecamatan untuk segera melakukan pengecekan.

“Dulu sudah pernah kami tutup yang di ruko Metland bersama dengan Pol PP Kabupaten Bogor. Kalau memang masih ada yang berjualan dan tidak memenuhi proses perizinan yang seharusnya, maka akan kami tertibkan,” cetus Adhi.

Sementara, Kasie Ops Pol PP Kabupaten Bogor, Rhama Khodara mengatakan, dari hasil penertiban yang pernah dilakukan di salah satu ruko dikawasan Metland Transyogi pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap izin yang dimiliki oleh pengusaha miras tersebut. Memang pihaknya memiliki izin jual dari Kementerian melalui OSS sebagai distributor. Namun, kalau praktiknya yang bersangkutan menjual miras secara langsung atau eceran,  maka harus mendapat izin dari Pemkab Bogor.

“Memang kami sudah pernah tertibkan. Namun jika yang bersangkutan masih berjualan dan belum memenuhi proses perizinan mungkin bidang ‘Penegakan Perda’ Pol PP yang lebih paham. Karena saya sifatnya tindakan di lapangan,” pungkasnya.

** Taufik/Nay  

Terkait Lahan, Ratusan Warga Batutulis Datangi Kantor Desa

Redaksi
-
0
Terkait Lahan, Ratusan Warga Batutulis Datangi Kantor Desa

Nanggung | Jurnal Bogor

Buntut dari adanya rumor terkait lahan adat akan diambil alih oleh pihak PT Sadeng Jambu sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU), ratusan masyarakat mendatangi kantor Desa Batu tulis, Nanggung, Kabupaten Bogor, kemarin.

Kepala Desa Batutulis Ade Supriatna menjelaskan, kedatangan masyarakat ke kantor desa untuk meminta kejelasan terkait tanah adat yang diduga akan diambil alih oleh salah satu PT. Kendati pihak desa mengaku akan memperjuangkan hak warga sebagai mana mestinya dan akan menyelesaikan permasalahan tanah warga Desa Batutulis dengan pihak PT. Sadeng Jambu.

“Saat ini sudah membuat surat yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor untuk diploting ulang pengukuran tanah, itu sebagai bukti bahwa saya berpihak kepada warga,” paparnya.

Keinginan warga, kata dia, pihaknya telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.

“Intinya saya siap menyelesaikan permasalahan tanah warga dan ikut menjaga serta mengamankan apa saja yang menjadi tanah hak milik. Jika saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di desa, maka saya siap bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” tutur Ade seperti dalam kutipan surat pernyataan.

Setelah mendapat jawaban dan pernyataan sikap dari kepala desa, ratusan warga pun akhirnya meninggalkan kantor desa dengan tertib dan kondusif.

** Andres

Kerjasama Polsek dan Koramil, Ruang Pelatihan Kerja Disiapkan untuk Warga Gunung Putri

Redaksi
-
0
Kerjasama Polsek dan Koramil, Ruang Pelatihan Kerja Disiapkan untuk Warga Gunung Putri

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Putri, Polres Bogor, menyiapkan pelatihan kerja bagi masyarakat Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk bidang desain grafis Komputer, dan pangkas rambut secara gratis. 

Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan, program kerja yang akan dilaksanakan bertempat di belakang Polsek Gunung Putri, dan diperkirakan target dari pembangunannya akan selesai pada pecan ini dengan 1 ruangan komputer, dan pangkas rambut. 

“Alhamdulillah pembangunan ruangan komputer, dan pangkas rambut ini akan rampung pada minggu ini, secepatnya kita akan membuka pendaftaran bagi masyarakat Kecamatan Gunung Putri yang akan mengikuti program kerja ini,” ujar Kompol Bayu kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/01/23).

Dengan adanya program kerja ini, sambung dia, diharapkan masyarakat bisa maksimal dengan keahliannya masing-masing. 

“Kita mencari momen, mendekati tahun politik, dimana kampanyenya pasti menggunakan kostum. Pastinya banyak orderan sablon, seperti menyablon baju-baju partai, dan atribut lainnya yang akan digunakan,” paparnya. 

Selain itu Kompol Bayu juga menegaskan, untuk mengantisipasi isu di tahun 2023, yang katanya akan banyak PKH dan krisis, semua itu sudah ada persiapan dengan adanya pelatihan program kerja ini. 

“Mudah-mudahan mindset masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini bisa terbuka, sehingga bisa melihat peluang-peluang untuk usaha,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan pelatihan kerja kerjasama antara Polsek dan Koramil Gunung Putri. Dengan harapan, warga Kecamatan Gunung Putri bergerak maju, dan diharapkan warga yang belum memiliki keahlian bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan kerja ini.

“Target dalam waktu 2 minggu mereka yang mendaftar sudah bisa menguasai pangkas rambut, sablon, dan desain grafis. Berharap program kerja ini bisa membantu kemajuan masyarakat,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

SDN Parakanmuncang 02 Juara 1 Putra dan Putri LT II Kepramukaan 

Redaksi
-
0
SDN Parakanmuncang 02 Juara 1 Putra dan Putri LT II Kepramukaan 

Nanggung | Jurnal Bogor 

SDN Parakanmuncang 02 meraih juara pertama kategori regu putra dan putri kegiatan lomba tingkat (LT) II yang digelar Gerakan Pramuka Kwarran Nanggung di Lapangan Kalongliud, Desa Kalongliud, Nanggung, Kabupaten Bogor, kemarin.

Sedangkan juara 2 regu putra kategori SD diraih SDN Sukamaju 08 dan SDN Malasari 02 juara 3. Lalu kategori regu Putri, SDN Sukamaju 08 juara 2 dan SDN Malasari 05 Juara 3. Sementara untuk, kategori SMP Regu putra MTS Cendekia Muslim juara 1, SMP Darul Fikri juara 2, SMPN 1 Atap Nanggung juara 3. Kategori putri, SMP Darul Fikri juara 1, SMP IT Cendekia Muslim juara 2 dan MTS Cendekia Muslim juara 3.

Sementara LT II diikuti ratusan peserta setelah sebanyak 69 pangkalan mengirimkan  masing-masing dua regu. Hal tersebut dilakukan untuk persiapan jelang Lomba tingkat (LT) III Kwartir Cabang Kabupaten Bogor tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang.

“Ini adalah kegiatan Lomba tingkat II untuk anak -anak Pramuka golongan penggalang SD dan SMP,” kata Ketua Kwarran Nanggung Ondeng Sofwanudin. 

Ondeng menjelaskan, kegiatan tersebut adalah selain ajang silaturahmi diantara para pembina dan para anak pendidik juga ajang untuk adu pemahaman tentang keterampilan kepramukaan.

“Hari ini dihadiri sebanyak 554 orang. Hasilnya dari kegiatan lomba tingkat II nanti khususnya juara satu mereka memiliki kewajiban yang mana akan mewakili Kwarran Nanggung, untuk mengikuti lomba tingkat III Kwarcab Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Ondeng menyebut, dengan berbagai macam ragam kegiatan yang sudah dilombakan di tingkat Kwarran agar para juara lebih giat berlatih. 

“Kegiatan ini meliputi lomba menyanyi, lomba yel-yel dan lomba menyambung tongkat serta lomba menafsir tinggi dan lebar, lomba membuat menara,” paparnya.

Sedangkan yang akan bertanding nanti tentunya dengan 40  kwartir ranting kecamatan. Ondeng berharap, kegiatan lomba tingkat II tersebut bisa dijadikan sebagai motivasi awal, bagi peserta didik khususnya dan umumnya para pembina untuk lebih giat lagi meningkatkan kegiatan kepramukaan di gugus depannya masing-masing.

“Jadi pola-pola pembinaan kita harus lebih diintensifkan lagi. Kepada regu yang sudah mendapatkan juara pertahankan prestasinya. Kemudian bagi yang belum mendapatkan juara agar lebih giat lagi berlatih, supaya kedepan ada event kegiatan seperti ini bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik tentunya,” tandasnya.

** Andres

1...735736737...1,772Page 736 of 1,772

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi