30.9 C
Bogor
Saturday, May 9, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 729

Samisade Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa

Redaksi
-
0
Samisade Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa

H.Lily: Semoga Terus Berlanjut 

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor merealisasikan anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk betonisasi jalan desa yang sudah lama rusak.

H.Lily

Kepala Desa Singajaya, H.Lily mengatakan, anggaran Samisade tahun 2022 ini masih terfokus kepada infrastruktur jalan desa, mengingat kondisi jalan di Desa Singajaya masih terdapat beberapa titik yang butuh sentuhan beton.

“Tahap 1 besaran Rp600 juta kami alokasikan untuk lanjutan betonisasi jalan Samisade tahun lalu, yakni di Kp.Cigugur RT 03 RW03, dan Kp.Pendeuy yang meliputi 3 RT yakni RT 03, 02 dan 01,” jelas H.Lily kepada Jurnal Bogor, Rabu (14/12).

Menurutnya, untuk tahap 2 sedang diajukan masih meneruskan di lokasi yang sama. “Untuk volume sendiri, tahap 1 baru 588 meter panjang, dengan lebar jalan 4 meter, dan tunggi 20 cm,” paparnya.

Jadi kata dia, untuk tahap 2 sisa 392 meter yang belum dilakukan betonisasi. Untuk pengajuan tahap 2 sudah dilakukan dan tinggal menunggu proses pencairan saja.

“Ada kendala saat pengecoran tahap 1, dimana beton masih basah dan sudah diguyur hujan lebat. Sehingga mengakibatkan brudul pada beton tersebut, ” ujarnya.

Namun, lanjut dia, dari kejadian tersebut Pemdes Singajaya sudah melakukan berita acara, sehingga bisa meminimalisir kesalahan atau temuan nantinya. ” Khawatir dianggap ada kesahalan konstruksi, maka kami buat berita acara, karena kondisi beton yang kurang bagus itu bukan karena kualitas atau kesalahan kontruksi melainkan karena masih basah sudah diguyur hujan lebat,” bebernya.

Dia berharap pembangunan infrastruktur dari anggaran Samisade ini bisa terus berlanjut. “Adanya Samisade, bisa membuat percepatan pembangunan untuk desa, terutama untuk Desa Singajaya yang masih sangat banyak titik yang perlu dibangun infrastrukturnya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Menata Kembali Persatuan dan Kesatuan NKRI

Sayyev
-
0
Menata Kembali Persatuan dan Kesatuan NKRI

Penulis: Dwi Kirana Jang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini membutuhkan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat. Semakin maraknya kejadian tindakan kekerasan dan intimidasi serta tindakan mengatasnamakan agama dan kelompok sosial dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Tindakan menghakimi seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang tepat dianggap sesuatu yang sah dan boleh dilakukan.  Dalam hal ini, hukum sepatutnya tampil sebagai panglima tertinggi dalam menertibkan dan mencegah terjadinya ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 

Kedaulatan negara Indonesia telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945, dimana untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka disusunlah UUD 1945. Dalam Pasal 1 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, serta Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip dalam kedaulatan rakyat memiliki kesamaan dengan makna demokrasi. Dalam konsep demokrasi yang disodorkan Abraham Lincoln, pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan dalam mengatur pemerintahan, yang sejalan makna kedaulatan rakyat.

Negara perlu hadir dalam menelurkan kebijakan dan program Pemerintah yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mempertahankan kedaulatan bangsa di berbagai bidang seperti ketahanan ekonomi, peningkatan rasa nasionalisme, menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta  memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam proses menuju stabilitas nasional tersebut perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kondusiftas dalam kehidupan sosial terus terjaga. 

Langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa perlu turun langsung ke masyarakat agar mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama serta melakukan optimalisasi sumber daya alam dan manusia untuk mensejahterakan publik sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas pilihan masyarakat. 

Sementara masyarakat sebagai bagian dari negara juga perlu ikut aktif dalam upaya menjaga kedaulatan dan kesatuan negara dengan mendukung dan ikut terlibat dalam suksesi program – program Pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa, hal – hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan terhadap bidang kesatuan bangsa meliputi Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Interaksi Sosial melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, Sinergi TNI dan POLRI dengan Komponen Masyarakat.

Kemudian, Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada, Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada; Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur.

Sinergitas antara semua elemen bangsa dan negara Indonesia sangat diperlukan untuk menekan bahkan mematikan sel-sel kejahatan yang akan maupun telah bertumbuh, dengan konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk tindakan intoleransi yang diprediksi dapat menjadi bom waktu (time bomb) yang berkontribusi dalam tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.

**

PKK Desa Wanaherang Gandeng Puskesmas Gunung Putri Blusukan ke Pasar

Redaksi
-
0
PKK Desa Wanaherang Gandeng Puskesmas Gunung Putri Blusukan ke Pasar

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bekerjasama dengan Puskesmas Gunung Putri, melaksanakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat khususnya untuk kalangan lanjut usia (lansia) di Pasar Niaga Wanaherang, Rabu (14/12). 

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara berkeliling di lingkungan Pasar Niaga Wanaherang bersama Ketua TP PKK Desa Wanaherang, Puskesmas Gunung Putri, Babinsa, Satpol PP, dan lembaga Desa Wanaherang guna memberikan pemahaman terhadap warga terkait pentingnya vaksinasi bagi warga lanjut usia. 

Ketua TP PKK Desa Wanaherang Tiktik Santika Budiati mengatakan, kegiatan sosialisasi ini akan berkelanjutan, tujuannya untuk menghilangkan ketakutan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa program Vaksinasi lansia yang diberikan pemerintah ini aman. 

“Adanya sosialisasi ini agar masyarakat tidak termakan dengan berita hoaks yang tidak baik tentang vaksinasi, yang menyebabkan mereka menjadi takut. Dengan adanya kita mensosialisasikan ini mereka menjadi paham pentingnya vaksinasi bagi kesehatan,” ucap Tiktik Santika Budiati kepada Jurnal Bogor, Rabu (14/12).

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini untuk mencoba menggali sudah sampai dimana pengetahuan mereka tentang pentingnya vaksinasi, terutama untuk kalangan lansia. 

“Kita mensosialisasikan vaksinasi khusus bagi para lansia, dan sudah sampai dimana mereka mengikuti vaksin ini. Semua ada tahapannya, mulai dari vaksin satu, vaksin dua, sampai dengan vaksin Booster. Apakah mereka sudah melaksanakan atau justeru belum sama sekali, dan kalau belum kita memberikan pemahaman kepada mereka,” jelasnya.

Disini, sambung Tiktik, kami juga memberikan informasi bahwa Puskesmas Gunung Putri setiap hari Selasa selalu menyediakan vaksin untuk semua kalangan termasuk lansia.

“Ya, untuk vaksin ini dilaksanakan di Puskesmas Gunung Putri setiap hari Selasa pagi, bagi warga yang akan vaksin tinggal datang saja, dan tidak perlu takut divaksin,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Siang Bolong, Kawanan Pencuri Nekat Gondol Motor Milik Pasien 

Redaksi
-
0
Siang Bolong, Kawanan Pencuri Nekat Gondol Motor Milik Pasien 

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Warga mesti waspada. Kini kawanan pencuri nekat menggondol sepeda motor milik pasien yang  tengah berobat di Puskesmas Lebak Wangi, Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selasa (13/12/22).

Aksi dua orang pencuri sepeda motor tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di area parkir puskesmas.

Staf TU Puskesmas Lebak Wangi, Sunandar mengatakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 12.20 WIB dan mencuri motor jenis matik.

“Sekitar pukul 12 lewat, pada saat kejadian kami masih ada pelayanan didalam Puskesmas kemungkinan di luar memang agak sedikit sepi,” katanya.

Saat kejadian itu, kata dia, pintu gerbang pagar Puskesmas itu dalam kondisi terbuka. Lokasi Puskesmas Lebak Wangi berada di pinggir jalan raya, pencuri lebih leluasa dalam melancarkan aksinya.

“Karena untuk pelayanan pasien yang keluar dan masuk kendaraan,” katanya.

Sunandar belum mengetahui pasti plat nomor kendaraan motor yang dicuri itu. “Itu warga kampung Citatah, pasiennya atas nama Mila berusia sekitar 25 tahun,” katanya.

Dari rekaman kamera pengawas, Sunandar menjelaskan, pelaku berjumlah dua orang. Saat melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan masker dan helm.

“Dua-duanya berbadan kurus dan menggunakan helm dari yang terpantau di CCTV itu,” paparnya.

Jadi kata dia,  pelaku datang berboncengan. Kemudian, kawanan pencuri itu dengan cepat melancarkan aksinya dan membawa kabur motor milik korban.

“Prosesnya cepat banget sekitar satu menitan,” katanya.

Menurutnya, motor tersebut diketahui sudah tidak berada di tempat parkiran Puskesmas setelah pemiliknya keluar dari Puskesmas.

“Pas pasien mau pulang, motor sudah tidak ada kemudian dia balik lagi sambil nangis-nangis. Kami kemudian lari keluar dan memastikan bahwa memang saat itu motor korban berjejer dengan motor staf juga,” katanya.

Kejadian pencurian motor di Puskesmas Lebak Wangi itu bukan yang pertama kali, sebelumnya juga pernah terjadi sekitar dua bulan lalu.

Atas kejadian tersebut, pihaknya akan memasang papan pengumuman agar meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

“Untuk itu kami juga mengimbau kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraannya,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Cigudeg, Kompol Wagiman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan atas kejadian tersebut.

“Kami selalu terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat, kami sarankan untuk segera melaporkan kejadian tersebut,” tukasnya.

** Andres

SDM Jadi Konsen BPPSDMP Wujudkan Petani Berwirausaha

Redaksi
-
0
SDM Jadi Konsen BPPSDMP Wujudkan Petani Berwirausaha

Bogor | Jurnal Bogor

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) akan menggelar Harmonisasi dan Apresiasi SDM Pertanian 2022. Dalam konferensi pers virtual, Rabu (14/12/2022), Kepala BPPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) pertanian agar memiliki daya saing sehingga produktivitas pertanian kian meningkat di masa-masa mendatang.

“Percuma kalau SDM memble, sehebat apa pun teknologinya,” ujar Prof.Dedi.

Dalam pencapaian kinerja pada tahun 2022 ini, BPPSDMP diantaranya terus mendorong kredit usaha pertanian (KUR) agar petani berkembang dan terus melahirkan petani-petani milenial yang berwawasan wirausaha.

“Sekarang ini ada 221 ribu telah dibina dan 34 ribu diantaranya telah mendapat akses KUR dan KUR ini menjadi ciri bahwa petani itu beneran usaha, sudah Rp2,2 triliun,” jelanya, dimana secara keseluruhan ada 22 juta petani dan 4 juta mendapat KUR sebesar Rp6,6 triliun.

Prof.Dedi juga memastikan banyak pencapaian yang telah dilakukan seperti pelatihan sejuta petani dan penyuluh dengan 6,8 viewer karena pada dasarnya, pihaknya terus membangun petani dan penyuluh champion. “Pemberdayaan petani milenial itu penting agar mindset petani itu berubah. Tidak lagi berkutat pada produksi, tetapi bagaimana pengemasan, olahan dan pemasaran. Upaya ini memberi benefit lebih ke petani,” ungkapnya.

Kini ada 20 penghargaan yang diterima BPPSDMP dari MURI dan sejumlah kolega. Hasil ini diakui Prof.Dedi berkat adanya harmonisasi di lembaganya. Harmonisasi atau penyelarasan dilakukan mulai diberbagai sector struktural dan kegiatan, serta satu komando diakui Prof.Dedi jadi kunci keberhasilan.

“Bayangkan kalau angklung saja dengan beragam nada mainnya sendiri-sendiri, itu gak enak. Tapi kalau dimainkan harmonis akan menghasilkan simponi yang syahdu,” jelasnya.

** Asep.S.Sayyev

Dana Hibah Sampah DKI Disoal, Warga Bogor Timur Ancam Stop Truk Sampah

Redaksi
-
0
Dana Hibah Sampah DKI Disoal, Warga Bogor Timur Ancam Stop Truk Sampah

Cileungsi | Jurnal Bogor

Akibat minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor, soal pengelolaan dana hibah sampah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, masyarakat Bogor Timur mengancam akan melakukan aksi stop truk sampah.

Hal itu ditegaskan Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana. Menurutnya, untuk pengelolan dana hibah sampah DKI yang bernilai Rp50-100 miliar per tahun itu tidak dirasakan oleh masyarakat Bogor Timur.

“Jadi gak ada 10 persennya dana hibah sampah itu masuk ke Bogor Timur, baik untuk memperhatikan drinase, jalan, kesehatan dan pendidikan. Apalagi jam operasional yang sudah disepakati dulu itu tidak dijalankan,” kata Alhafiz kepada Jurnal Bogor, kemarin.

“Intinya, Kabupaten Bogor sudah salah kelola dari awal. Hibah dari DKI terkait lintasan truk sampah di 2 Kecamatan yakni Gunung Putri dan Cileungsi, tidak begitu dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Alhafiz mengatakan, untuk dana hibah tersebut, Pemprov DKI langsung menyetorkan ke Pemkab Bogor untuk dikelola. Namun hingga kini warga Bogor Timur tidak begitu merasakan manfaatnya.

“Sayangnya, sampai hari ini terkait dengan hibah lintasan sampah itu masuk keranjang APBD Kabupaten Bogor. Tidak seperti Pemkot Bekasi yang tegas soal pengelolaan dana hibah. Untuk hal ini saya lebih salut dengan Pemkot Bekasi, karena dia menyerap anggarannya dengan sangat real,” ujarnya.

Dengan begitu, masyarakat Pemkot Bekasi yang terdapak langsung, diberikan kompensasi oleh Pemerintah setempat berupa uang. Sedangkan untuk Bogor Timur tidak seperti yang dilakukan Pemkot Bekasi tersebut.

“Masyatakat sekitar yang terdampak langsung dari pengangkutan sampah atau warga sekitar TPS Bantar Gebang itu mendapatkan kompensasi yang jelas. Sedangkan untuk Bogor Timur gak ada pengelolaan dana hibah seperti Pemkot Bekasi,” tegasnya.

Padahal, lanjut Alhafiz, pada waktu masyarakat Bogor Timur melakukan aksi menyetop truk sampah, disitu ada kesepakatan terkait jam operasional dan kompensasi juga dituangkan. 

Akan tetapi, hanya satu kali Pemkab Bogor memberikan stimulus berupa bantuan ambulance dan itu di Puskesmas. Lalu ada bak sampah motor dan itu tidak optimal.

“Padahal jumlah dana hibah yang diberikan oleh DKI itu cukup fantastis. Saya pernah berkomunikasi langsung dengan Kepala UPT Sampah DKI, angka dana hibah yang diberikan untuk Kabupaten Bogor itu berkisar dsri Rp50 – Rp100 miliar per tahun. Kalau untuk Pemkot Bekasi lebih besar. Toh kita juga sama – sama terdampak kan,” ungkapnya.

Jika terus seperti ini, tegas Alhafiz, pihaknya berencana akan melakukan aksi serupa berupa penyetopan truk sampah dari DKI menuju TPST Bantargebang yang melintasi Bogor Timur. 

“Kalau begini terus saya akan susun lagi kekuatan bersama masyarakat Bogor Timur, untuk melakukan aksi lagi, supaya Pemkab Bogor melek lagi soal hibah yang seharusnya dinikmati warga Bogor Timur,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Burhanudin ketika dikonfirmasi perihal pengelolaan dana hibah sampah dari DKI tersebut tak merespons.

** Nay Nur’ain

Pekerjaan Jalan Raya di Nanggung Disidak Dewan 

Redaksi
-
0
Pekerjaan Jalan Raya di Nanggung Disidak Dewan 

Nanggung | Jurnal Bogor 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nurodin, melakjukan sidak pengerjaan jalan raya milik Pemkab di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Hal itu dilakukan oleh pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu, karena banyaknya pembangunan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang mangkrak bahkan hingga putus kontrak.

“Saya sengaja sidak ke lokasi, terkait banyaknya proyek yang mangkrak dan ada juga yang sampai putus kontrak di Kabupaten Bogor,” katanya pada saat sidak, Senin (12/12/2022).

Dia menilai, pengerjaan yang dilakukan oleh pihak terkait sangat lambat. Sebab, sejak SPK turun namun berbulan-bulan tidak dikerjakan.

“Dari awal memang mereka lambat dalam start, seperti ketika SPK sudah turun pada bulan Juni, namun mereka baru dikerjakan bulan Agustus. Sudah sekian puluh hari baru action di lapangan. Sementara sekarang sudah bulan Desember, tinggal menghitung hari tahun 2022 akan segera berakhir. Itu artinya anggarannya akan habis,” katanya.

Kata dia, contohnya seperti yang terjadi pada pembangunan jalan di wilayah Desa Curugbitung dan Cisarua, dimana progres pembangunannya sempat terhenti.

“Hari ini sengaja saya sidak, dan saya tanyakan ada persoalan apa? Ternyata mereka mengatakan sebagai pengusaha ada keluhan, salah satu keluhannya adalah pada saat pencairan. Usulan pencairan mereka ini belum keluar, dengan alasan yang saya tanyakan masalah administratif dan persoalan birokrasi yang harus ditempuh,” paparnya.

“Jadi, saya selaku anggota DPRD yang mewakili rakyat di sini sangat menyayangkan adanya keluhan seperti ini. Karena khawatir anggaran tahun 2022 ini, akan berakhir dan progresnya tidak mencapai 100 persen. Kalau terjadi, yang dirugikan adalah rakyat,”tambahnya.

Dia menekankan dinas terkait agar persoalan perusahaan yang tagihannya belum dibayar untuk segera dicairkan.

Menurutnya, banyaknya proyek yang mangkrak, tidak hanya diakibatkan karena persoalan pengusahanya saja, tetapi juga diakibatkan adanya sistem birokrasi yang menjelimet yang menjadi hambatan.

“Sebenarnya, benang kusutnya dimana? Agar nanti kita tarik benang merahnya, agar tidak terjadi seperti ini. Contohnya, adanya putus kontrak di dua titik di wilayah Kecamatan Nanggung, ini amat disayangkan. Dan siapa yang dirugikan? Pasti rakyat,” tukasnya.

** Andres 

Isu Akan Ada Perda, Usaha Kavling Ilegal “Beranak Terus” 

Redaksi
-
0
Isu Akan Ada Perda, Usaha Kavling Ilegal “Beranak Terus” 

Cariu | Jurnal Bogor 

Isu yang beredar akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, membuat pengusaha kavling yang berlum ada izinnya tersebut berani terang-terangan membuka usaha ilegal tersebut.

Seperti hal yang terjadi di Desa Mekawangi, Cariu, Kabupaten Bogor, terdapat beberapa usaha kavling ilegal yang justeru seolah dilindungi oleh pemerintah setempat.

Alin salah satu pengusaha Kavling Green Panorama Hills mengatakan, dirinya membuka usaha tersebut berkaca dari Kavling Harmoni, dan kavling-kavling lain yang ada di sekitar Bogor Timur dan sudah menjamur di jalur Puncak 2.

” Izinnya memang tidak ada, dan saya mengikuti pengusaha yang lain dan baik-baik saja, karena mereka semua rata-rata hanya mengantongi izin dari desa dan kecamatan saja,” paparnya.

Kavlingnya kata dia punya kelebihan bisa sampai sertifikat karena sudah berkerjasama dengan Kepala Desa, dan nanti Kades yang akan mengurus surat-suratnya sampai menjadi sertifikat. “Katanya sudah ada tim yang biasa bikinin sertifikat untuk kavling di BPN,” tuturnya.

Saat membuka kavling ini, lanjut Alin, dia mengisi formulir yang sudah disediakan Kades Mekarwangi, dan semua pengusaha yang mau membuat kavling diberikan formulir oleh Kades. “Setahu saya surat mengetahui kavling ini sudah sampai juga ke Kapolres, dan Dandim, ” ungkapnya.

Menurutnya, ini pengalaman pertama dia membuka usaha kavling, dan di Desa Mekarwangi ini, ia memiliki lahan seluas 4 hektare yang akan dibuatkan kavling. “Kita kerjasama dengan orang sini juga, walaupun saat ini untuk penjualan belum ada yang laku,” paparnya.

Sementara, Kepala Desa Mekarwangi Omang saat dimintai keterangan perihal keberadaan usaha kavling-kavling ilegal melalui telepon selularnya tidak menanggapi.

** Nay Nur’ain

Data Penerima Manfaat Bansos di Bogor Masih Carut Marut

Redaksi
-
0
Data Penerima Manfaat Bansos di Bogor Masih Carut Marut

Ciampea | Jurnal Bogor 

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (bansos) dipanggil Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Sosial (Kemensos RI) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

Pasalnya, para KPM dari Kecamatan Dramaga dan Ciampea terdaftar golongan kepemilikan usaha, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penerima bantuan sosial sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Informasi yang didapat, pemanggilan sejumlah KPM tertuang dalam surat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 290/2. 1/PS.03.01/6/2022, tanggal 15 Juni 2022, perihal pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dengan tujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), serta Surat Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor : 1651/2/PS/12/2022, tanggal 6 Desember 2022, perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan LK tahun 2021 TP. B.12l di Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan beberapa KPM berlangsung di aula kantor Kecamatan Ciampea dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Itjen Kemensos RI, TKSK dan sejumlah KPM yang dilakukan secara tertutup.

Usai dipanggil, salah satu KPM merupakan warga Kecamatan Dramaga, Wayan Sarjana mengatakan, bahwa namanya tercatat sebagai penerima bansos. Hal itu menurutnya merupakan bentuk carut-marut dalam pendataan yang tidak tepat sasaran.

“Secara umum masyarakat termasuk saya juga kurang begitu memahami jenis-jenis bansos yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, bahkan saya juga terdaftar sebagai KPM BNPT hanya beberapa kali, dan sekarang sudah tidak dapat,” ungkap Wayan Sarjana kepada wartawan, kemarin.

Wayan Sarjana mengaku heran saat dirinya ditanya oleh pihak inspektorat dan seolah menyalahkannya mengapa bisa terdaftar pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bukan ada pada jenis bantuan lain.

“Saya sampaikan, saya tidak mengerti kenapa ada dan terdaftar sebagai KPM padahal saya kan tidak punya kapasitas dan otoritas untuk mendaftar ke pemerintah,” katanya.

Saat hendak diwawancarai oleh sejumlah awak media, pihak Itjen Kemensos RI maupun perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor tidak memberikan tanggapan mengenai pemeriksaan kepada para KPM tersebut.

Sementara itu, Kasie PM Kecamatan Ciampea, Ivan Krisdiana menjelaskan, pemanggilan terhadap sejumlah KPM tersebut bahwa pihak Itjen Kemensos hanya untuk memastikan dan mengklarifikasi masalah status pekerjaan beberapa orang KPM tersebut.

“Sabtu kemarin itu hanya klarifikasi masalah pekerjaan (KPM) itu direktur atau komisaris terus statusioner. Saya gak tau berapa orang yang dipanggil, tetapi kalau untuk di Kecamatan Ciampea ada 8 orang yang dipanggil,” katanya.

Jadi, Ivan Krisdiana menjelaskan, bahwa nama-nama yang dipanggil itu karena diantaranya pernah terdaftar  pada Aplikasi Kemenkum HAM. Tetapi, pada dasarnya beberapa KPM tersebut merupakan orang yang layak menerima bansos.

“Nama tersebut pernah daftar misalkan dia sudah UMKM atau apa tetapi hanya daftar saja tetapi daftar itu masuk ke Aplikasi Kemenkum Ham (Ahum). Makanya sekarang diklarifikasi betul tidaknya,” kata dia.

Lebih lanjut, Ivan Krisdiana menyampaikan, bahwa terkait data beberapa orang ASN bertugas di wilayah Bogor yang sempat terdata sebagai penerima Bansos di wilayah Ciampea itu sudah diselesaikan.

“Sudah dicoret sebagai penerima bansos. Karena, kemarin dilakukan verifikasi dan disampaikan ke desa bahwa verifikasi tetapi kalau untuk wilayah Ciampea sudah aman dan sudah selesai,” tukasnya.

** Andres 

Desa Bojong Nangka Raih Juara 3 Festival Senam Pancakarsa 

Redaksi
-
0
Desa Bojong Nangka Raih Juara 3 Festival Senam Pancakarsa 

Gunung Putri | Jurnal Bogor

Pemerintahan Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor meraih juara 3 pada Festival Senam Pancakarsa yang diadakan KORMI Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu (11/12).

Ketua KORMI Kecamatan Gunung Putri, Santa Kadi menjelaskan, KORMI merupakan komite olahraga yang menaungi jenis olahraga tradisional. “Kegiatan senam Pancakarsa itu bukan lomba melainkan festival,” ujar Santa yang juga staf Desa Bojong Nangka, Selasa (13/12).

Menurutnya, kegiatan festival tersebut mengajak setiap kecamatan yang ingin mengirimkan desanya mengikuti kegiatan senam Pancakarsa. “Karena minim sosialisasi, jadi tidak semua bisa ikut padahal peminatnya sangat banyak, ” ucapnya.

Dirinya berharap, kedepannya jenis olahraga tradisional seperti engrang, kasti, karet, dan lainnya bisa juga turut dilombakan untuk mengikuti PON atau Porda. “Kita akan dorong olahraga tradisional bisa juga dilombakan, dan untuk tim senam Pancakarsa Desa Bojong Nangka yang berhasil meraih juara 3, saya ucapakan selamat dan terus semangat, ” paparnya.

Sementara Kepala Desa Bojong Nangka, Amir Arsyad menyampaikan selamat kepada Tim Senam Pancakarsa, ibu-ibu yang begitu semangat dan sudah berlatih selama 2 pekan akhirnya mendapatkan juara 3.

“Alhamdulilah, hasil dari kerjasama ibu-ibu senam di Desa Bojong Nangka, akhirnya Desa Bojong Nangka bisa mewakili Kecamatan Gunung Putri meraih juara 3 dalam festival tersebut, ” papar H.Amir kepada Jurnal Bogor.

” Saya berharap, kedepannya KORMI Kabupaten Bogor lebih maju lagi sehingga tujuannya untuk menonjolkan olehraga tradisional bisa tercapai,” tandas H.Amir.

** Nay Nur’ain

1...728729730...1,737Page 729 of 1,737

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi