27.7 C
Bogor
Friday, May 8, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 728

Kinerja BPPSDMP Capai Target, Kementan Berikan Apresiasi kepada SDM Insan Pertanian

0

Bogor | Jurnal Bogor

Keberhasilan sektor pertanian tak lepas dari peran aktif sumber daya manusia pertanian sebagai tonggak utama penggerak pembangunan sektor pertanian. Mulai dari petani, petani millenial, penyuluh pertanian, P4S serta stakeholder lainnya. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pertanian melalui tiga pilar utama andalannya, yaitu penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku menekankan sektor pertanian tetap menjadi penopang perekonomian terkuat di Indonesia. Meskipun ekonomi dunia saat ini dihadapkan pada ketidakpastian dan tekanan krisis akibat perang Rusia-Ukraina dan pasca 2 tahun pandemi Covid-19.

Performa sektor pertanian nasional terbukti solid dan tahan guncangan. “Untuk memajukan pertanian dibutuhkan kemauan yang kuat dengan tidak mengandalkan anggaran”, tegas Mentan Syahrul.

Mentan menambahkan jika Kementan juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional, diantaranya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sdm pertanian melalui program-program utama Kementan yang semuanya ini harus didukung oleh seluruh jajaran yang berada di Kementan.

Kementan melalui BPPSDMP juga dipercaya melaksanakan program Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti, Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI), Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) dan Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) serta khususnya dalam pengembangan dan peningkatkan kapasitas SDM pertanian.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan peran aktif SDM pertanian, Menteri Pertanian memberikan penghargaan kepada para champion yang terdiri dari Penyuluh Petanian, Petani Millenial, P4S serta SDM Pertanian Berprestasi pada acara Harmonisasi dan Apresiasi SDM Pertanian tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor.

Pada saat Konferensi Pers di Ruang Diorama BPPSDMP, Rabu 14 Desember 2022 Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan sepanjang tahun 2022 BPPSDMP telah meraih lebih dari 20 penghargaan, salah satunya dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Serial Pelatihan Petani Dan Penyuluh Peserta Terbanyak

Dedi menegaskan jika kegiatan Harmonisasi dan Apresiasi SDM Pertanian Tahun 2022 merupakan agenda rutin BPPSDMP. Acara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan penghargaan saja, namun juga untuk menyebarluaskan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPPSDMP serta harmonisasi dan silaturahmi SDM pertanian agar tetap terjalin sinergi yang baik dan keseimbangan dalam melaksanakan berbagai aktivitas.

“Harmonisasi artinya penyesuaian dan penyelarasan. dan yang harus diharmonisasi terlebih dahulu adalah internal yang ada di BPPSDMP, baik personal, struktural, program dan kegiatan. “Karena ini menjadi kunci keberhasilan BPPSDMP”, tegasnya lagi.

Semuanya harus sama, denyut nadi, desahan nafas, denyut jantung harus sama. Sekali BPPSDMP mengatakan TANI AKUR semua warga BPPSDMP harus berjuang harus selaras dan senafas untuk mensukseskan program-program dimaksud.

Dedi menambahkan jika kita harus harmonisasi juga dengan eksternal agar selaras dengan Eselon I Kementan, stakeholder lainnya yaitu Penyuluh Pertanian, Petani Milenial, Poktan, Gapoktan, P4S, KWT, dllnya di seluruh Indonesia dari desa hingga Pusat sehingga menghasilkan simponi yang sangat indah.

Besok di Polbangtan Bogor, BPPSDMP akan memberikan apresiasi kepada Petani Milenial, Penyuluh Pertanian, P4S yang berperan aktif dalam pembangunan pertanian dan juga sebagai pengungkit untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Apresiasi diberikan kepada insan sdm pertanian karena yang paling besar kontribusinya.

Utama dan pertama adalah sdmnya, tegasnya lagi. Kontribusinya yang luar biasa sebagai peningkatan produktivitas, profesional, mandiri berdaya saing dan berjiwa entrepreneurship. Penyuluh Pertanian adalah garda terdepan pembangunan pertanian di lapangan dan yang paling dekat dengan petani. Maka, Penyuluh harus meningkatkan diri, profesioanal, mandiri dan berjiwa entrepreneurship untuk menghasilkan petani yang berwirausaha supaya terjun bebas di samudera pertanian Indonesia.

Dedi menjelaskan bahwa selama tahun 2022 Presiden Jokowi sudah meresmikan 221.721 orang Petani Milenial tercatat 38.799 orang telah mengakses KUR dengan jumlah akad senilai Rp. 2.232.671.088.318 karena salah satu indikator membangun wirausaha pertanian adalah berapa petani milenial yang mendapatkan dan memanfaatkan KUR.

Berdasarkan data SIMLUHTAN jumlah petani yang disuport Kementan sebanyak 22.612.150 orang, 4.069.112 orang di antaranya telah mampu mengakses KUR dengan jumlah outstanding KUR senilai Rp. 66.697.412.848.338,- luar biasa pembinaan SDM nya, kata Dedi lagi

Untuk memasifkan diseminasi informasi pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi BPPSDMP telah melaksanakan program-program seperti Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP), Ngobrol Asik Penyuluhan (NGOBRAS), Bertani on Cloud (BoC), Millenial Agricultural Forum (MAF), Webinar, Podcast dan TV Show, Training of Trainer (ToT) dan Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh telah mampu menyerap 6.848.343 viewer, pungkas Dedi.

**NF/ppmkp

Pengelola Pasar Cileungsi Dinilai tak Becus Tangani Persoalan Sampah

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Perwakilan pedagang Pasar Cileungsi mempertanyakan kinerja pengelola Pasar Cileungsi dalam mengatasi permasalahan sampah pasar. Pasalnya, persoalan menumpuknya sampah pasar kerap terjadi berulang-ulang, tanpa adanya penanganan yang kongkret.

Salahsatu perwaiklan pedagang Pasar Cileungsi, Andi mengatakan, kondisi ini jelas sangat mengganggu para pedagang yang saat ini berjualan di Pasar Cileungsi. Pasalnya, keberadaan tumpukan sampah pasar tersebut semakin membuat para pembeli enggan datang ke Pasar Cileungsi.

“Kayak enggak ada pengelola pasar. Sampah sering menumpuk sampai satu minggu tidak diangkut. Otomatis efeknya kepada pengunjung pasar yang makin sepi,” kata Andi kepada Jurnal Bogor, Rabu (14/12).

Menurutnya, pengelola Pasar Cileungsi dalam hal ini kepala pasar dan jajarannya seperti tidak becus atau tidak bisa menangani persoalan sampah yang kerap menumpuk. Hal itu semakin diperparah, dengan banyaknya lokasi yang harusnya untuk pengunjung berjalan atau kendaraan parkir justeru menjadi tempat pembuangan sampah.

“Lihat saja ke belakang Pasar Cileungsi, sampah menumpuk dimana-dimana seperti tidak ada pengelola pasar,” paparnya.

Andi juga mengatakan, tidak adanya tempat penampungan sampah membuat pihak pengelola pasar menjadikan lokasi parkir sebagai tempat penampungan. Dampaknya, pengunjung jadi tidak bisa melintas dan enggan masuk ke dalam pasar.

“Kami yang berjualan di belakang ini sangat dirugikan. Karena keberadaan tumpukan sampah ini sangat dekat dengan para penjual sayur, ayam dan daging. Jadi pembeli makin enggan kesini dan pasar makin sepi,” bebernya.

Andi juga mendesak kepada kepala pasar dan jajarannya, agar menjadikan persoalan sampah ini menjadi masalah prioritas yang harus dicarikan solusinya. Karena dari waktu ke waktu, masalah ini tidak pernah terselesaikan.

“Kami sudah bayar retribusi kenapa masalah sampah ini tidak bisa juga diselesaikan. Kadang dibiarkan menumpuk beberapa hari dulu baru diangkut,” tandasnya.

** Taufik/Nay

Samisade Percepat Pembangunan Infrastruktur Desa

0

H.Lily: Semoga Terus Berlanjut 

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Desa Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor merealisasikan anggaran Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk betonisasi jalan desa yang sudah lama rusak.

H.Lily

Kepala Desa Singajaya, H.Lily mengatakan, anggaran Samisade tahun 2022 ini masih terfokus kepada infrastruktur jalan desa, mengingat kondisi jalan di Desa Singajaya masih terdapat beberapa titik yang butuh sentuhan beton.

“Tahap 1 besaran Rp600 juta kami alokasikan untuk lanjutan betonisasi jalan Samisade tahun lalu, yakni di Kp.Cigugur RT 03 RW03, dan Kp.Pendeuy yang meliputi 3 RT yakni RT 03, 02 dan 01,” jelas H.Lily kepada Jurnal Bogor, Rabu (14/12).

Menurutnya, untuk tahap 2 sedang diajukan masih meneruskan di lokasi yang sama. “Untuk volume sendiri, tahap 1 baru 588 meter panjang, dengan lebar jalan 4 meter, dan tunggi 20 cm,” paparnya.

Jadi kata dia, untuk tahap 2 sisa 392 meter yang belum dilakukan betonisasi. Untuk pengajuan tahap 2 sudah dilakukan dan tinggal menunggu proses pencairan saja.

“Ada kendala saat pengecoran tahap 1, dimana beton masih basah dan sudah diguyur hujan lebat. Sehingga mengakibatkan brudul pada beton tersebut, ” ujarnya.

Namun, lanjut dia, dari kejadian tersebut Pemdes Singajaya sudah melakukan berita acara, sehingga bisa meminimalisir kesalahan atau temuan nantinya. ” Khawatir dianggap ada kesahalan konstruksi, maka kami buat berita acara, karena kondisi beton yang kurang bagus itu bukan karena kualitas atau kesalahan kontruksi melainkan karena masih basah sudah diguyur hujan lebat,” bebernya.

Dia berharap pembangunan infrastruktur dari anggaran Samisade ini bisa terus berlanjut. “Adanya Samisade, bisa membuat percepatan pembangunan untuk desa, terutama untuk Desa Singajaya yang masih sangat banyak titik yang perlu dibangun infrastrukturnya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Menata Kembali Persatuan dan Kesatuan NKRI

0

Penulis: Dwi Kirana Jang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini membutuhkan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat. Semakin maraknya kejadian tindakan kekerasan dan intimidasi serta tindakan mengatasnamakan agama dan kelompok sosial dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Tindakan menghakimi seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang tepat dianggap sesuatu yang sah dan boleh dilakukan.  Dalam hal ini, hukum sepatutnya tampil sebagai panglima tertinggi dalam menertibkan dan mencegah terjadinya ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 

Kedaulatan negara Indonesia telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945, dimana untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka disusunlah UUD 1945. Dalam Pasal 1 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, serta Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip dalam kedaulatan rakyat memiliki kesamaan dengan makna demokrasi. Dalam konsep demokrasi yang disodorkan Abraham Lincoln, pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan dalam mengatur pemerintahan, yang sejalan makna kedaulatan rakyat.

Negara perlu hadir dalam menelurkan kebijakan dan program Pemerintah yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mempertahankan kedaulatan bangsa di berbagai bidang seperti ketahanan ekonomi, peningkatan rasa nasionalisme, menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta  memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam proses menuju stabilitas nasional tersebut perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar kondusiftas dalam kehidupan sosial terus terjaga. 

Langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa perlu turun langsung ke masyarakat agar mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat dan kepentingan bersama serta melakukan optimalisasi sumber daya alam dan manusia untuk mensejahterakan publik sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas pilihan masyarakat. 

Sementara masyarakat sebagai bagian dari negara juga perlu ikut aktif dalam upaya menjaga kedaulatan dan kesatuan negara dengan mendukung dan ikut terlibat dalam suksesi program – program Pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga Bidang Kesatuan Bangsa, hal – hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan terhadap bidang kesatuan bangsa meliputi Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Interaksi Sosial melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, Sinergi TNI dan POLRI dengan Komponen Masyarakat.

Kemudian, Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada, Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada; Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur.

Sinergitas antara semua elemen bangsa dan negara Indonesia sangat diperlukan untuk menekan bahkan mematikan sel-sel kejahatan yang akan maupun telah bertumbuh, dengan konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk tindakan intoleransi yang diprediksi dapat menjadi bom waktu (time bomb) yang berkontribusi dalam tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.

**

PKK Desa Wanaherang Gandeng Puskesmas Gunung Putri Blusukan ke Pasar

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, bekerjasama dengan Puskesmas Gunung Putri, melaksanakan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat khususnya untuk kalangan lanjut usia (lansia) di Pasar Niaga Wanaherang, Rabu (14/12). 

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara berkeliling di lingkungan Pasar Niaga Wanaherang bersama Ketua TP PKK Desa Wanaherang, Puskesmas Gunung Putri, Babinsa, Satpol PP, dan lembaga Desa Wanaherang guna memberikan pemahaman terhadap warga terkait pentingnya vaksinasi bagi warga lanjut usia. 

Ketua TP PKK Desa Wanaherang Tiktik Santika Budiati mengatakan, kegiatan sosialisasi ini akan berkelanjutan, tujuannya untuk menghilangkan ketakutan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa program Vaksinasi lansia yang diberikan pemerintah ini aman. 

“Adanya sosialisasi ini agar masyarakat tidak termakan dengan berita hoaks yang tidak baik tentang vaksinasi, yang menyebabkan mereka menjadi takut. Dengan adanya kita mensosialisasikan ini mereka menjadi paham pentingnya vaksinasi bagi kesehatan,” ucap Tiktik Santika Budiati kepada Jurnal Bogor, Rabu (14/12).

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini untuk mencoba menggali sudah sampai dimana pengetahuan mereka tentang pentingnya vaksinasi, terutama untuk kalangan lansia. 

“Kita mensosialisasikan vaksinasi khusus bagi para lansia, dan sudah sampai dimana mereka mengikuti vaksin ini. Semua ada tahapannya, mulai dari vaksin satu, vaksin dua, sampai dengan vaksin Booster. Apakah mereka sudah melaksanakan atau justeru belum sama sekali, dan kalau belum kita memberikan pemahaman kepada mereka,” jelasnya.

Disini, sambung Tiktik, kami juga memberikan informasi bahwa Puskesmas Gunung Putri setiap hari Selasa selalu menyediakan vaksin untuk semua kalangan termasuk lansia.

“Ya, untuk vaksin ini dilaksanakan di Puskesmas Gunung Putri setiap hari Selasa pagi, bagi warga yang akan vaksin tinggal datang saja, dan tidak perlu takut divaksin,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Siang Bolong, Kawanan Pencuri Nekat Gondol Motor Milik Pasien 

0

Cigudeg | Jurnal Bogor 

Warga mesti waspada. Kini kawanan pencuri nekat menggondol sepeda motor milik pasien yang  tengah berobat di Puskesmas Lebak Wangi, Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selasa (13/12/22).

Aksi dua orang pencuri sepeda motor tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di area parkir puskesmas.

Staf TU Puskesmas Lebak Wangi, Sunandar mengatakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 12.20 WIB dan mencuri motor jenis matik.

“Sekitar pukul 12 lewat, pada saat kejadian kami masih ada pelayanan didalam Puskesmas kemungkinan di luar memang agak sedikit sepi,” katanya.

Saat kejadian itu, kata dia, pintu gerbang pagar Puskesmas itu dalam kondisi terbuka. Lokasi Puskesmas Lebak Wangi berada di pinggir jalan raya, pencuri lebih leluasa dalam melancarkan aksinya.

“Karena untuk pelayanan pasien yang keluar dan masuk kendaraan,” katanya.

Sunandar belum mengetahui pasti plat nomor kendaraan motor yang dicuri itu. “Itu warga kampung Citatah, pasiennya atas nama Mila berusia sekitar 25 tahun,” katanya.

Dari rekaman kamera pengawas, Sunandar menjelaskan, pelaku berjumlah dua orang. Saat melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan masker dan helm.

“Dua-duanya berbadan kurus dan menggunakan helm dari yang terpantau di CCTV itu,” paparnya.

Jadi kata dia,  pelaku datang berboncengan. Kemudian, kawanan pencuri itu dengan cepat melancarkan aksinya dan membawa kabur motor milik korban.

“Prosesnya cepat banget sekitar satu menitan,” katanya.

Menurutnya, motor tersebut diketahui sudah tidak berada di tempat parkiran Puskesmas setelah pemiliknya keluar dari Puskesmas.

“Pas pasien mau pulang, motor sudah tidak ada kemudian dia balik lagi sambil nangis-nangis. Kami kemudian lari keluar dan memastikan bahwa memang saat itu motor korban berjejer dengan motor staf juga,” katanya.

Kejadian pencurian motor di Puskesmas Lebak Wangi itu bukan yang pertama kali, sebelumnya juga pernah terjadi sekitar dua bulan lalu.

Atas kejadian tersebut, pihaknya akan memasang papan pengumuman agar meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

“Untuk itu kami juga mengimbau kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraannya,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Cigudeg, Kompol Wagiman mengatakan, pihaknya belum menerima laporan atas kejadian tersebut.

“Kami selalu terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat, kami sarankan untuk segera melaporkan kejadian tersebut,” tukasnya.

** Andres

SDM Jadi Konsen BPPSDMP Wujudkan Petani Berwirausaha

0

Bogor | Jurnal Bogor

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) akan menggelar Harmonisasi dan Apresiasi SDM Pertanian 2022. Dalam konferensi pers virtual, Rabu (14/12/2022), Kepala BPPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) pertanian agar memiliki daya saing sehingga produktivitas pertanian kian meningkat di masa-masa mendatang.

“Percuma kalau SDM memble, sehebat apa pun teknologinya,” ujar Prof.Dedi.

Dalam pencapaian kinerja pada tahun 2022 ini, BPPSDMP diantaranya terus mendorong kredit usaha pertanian (KUR) agar petani berkembang dan terus melahirkan petani-petani milenial yang berwawasan wirausaha.

“Sekarang ini ada 221 ribu telah dibina dan 34 ribu diantaranya telah mendapat akses KUR dan KUR ini menjadi ciri bahwa petani itu beneran usaha, sudah Rp2,2 triliun,” jelanya, dimana secara keseluruhan ada 22 juta petani dan 4 juta mendapat KUR sebesar Rp6,6 triliun.

Prof.Dedi juga memastikan banyak pencapaian yang telah dilakukan seperti pelatihan sejuta petani dan penyuluh dengan 6,8 viewer karena pada dasarnya, pihaknya terus membangun petani dan penyuluh champion. “Pemberdayaan petani milenial itu penting agar mindset petani itu berubah. Tidak lagi berkutat pada produksi, tetapi bagaimana pengemasan, olahan dan pemasaran. Upaya ini memberi benefit lebih ke petani,” ungkapnya.

Kini ada 20 penghargaan yang diterima BPPSDMP dari MURI dan sejumlah kolega. Hasil ini diakui Prof.Dedi berkat adanya harmonisasi di lembaganya. Harmonisasi atau penyelarasan dilakukan mulai diberbagai sector struktural dan kegiatan, serta satu komando diakui Prof.Dedi jadi kunci keberhasilan.

“Bayangkan kalau angklung saja dengan beragam nada mainnya sendiri-sendiri, itu gak enak. Tapi kalau dimainkan harmonis akan menghasilkan simponi yang syahdu,” jelasnya.

** Asep.S.Sayyev

Dana Hibah Sampah DKI Disoal, Warga Bogor Timur Ancam Stop Truk Sampah

0

Cileungsi | Jurnal Bogor

Akibat minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor, soal pengelolaan dana hibah sampah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, masyarakat Bogor Timur mengancam akan melakukan aksi stop truk sampah.

Hal itu ditegaskan Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana. Menurutnya, untuk pengelolan dana hibah sampah DKI yang bernilai Rp50-100 miliar per tahun itu tidak dirasakan oleh masyarakat Bogor Timur.

“Jadi gak ada 10 persennya dana hibah sampah itu masuk ke Bogor Timur, baik untuk memperhatikan drinase, jalan, kesehatan dan pendidikan. Apalagi jam operasional yang sudah disepakati dulu itu tidak dijalankan,” kata Alhafiz kepada Jurnal Bogor, kemarin.

“Intinya, Kabupaten Bogor sudah salah kelola dari awal. Hibah dari DKI terkait lintasan truk sampah di 2 Kecamatan yakni Gunung Putri dan Cileungsi, tidak begitu dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Alhafiz mengatakan, untuk dana hibah tersebut, Pemprov DKI langsung menyetorkan ke Pemkab Bogor untuk dikelola. Namun hingga kini warga Bogor Timur tidak begitu merasakan manfaatnya.

“Sayangnya, sampai hari ini terkait dengan hibah lintasan sampah itu masuk keranjang APBD Kabupaten Bogor. Tidak seperti Pemkot Bekasi yang tegas soal pengelolaan dana hibah. Untuk hal ini saya lebih salut dengan Pemkot Bekasi, karena dia menyerap anggarannya dengan sangat real,” ujarnya.

Dengan begitu, masyarakat Pemkot Bekasi yang terdapak langsung, diberikan kompensasi oleh Pemerintah setempat berupa uang. Sedangkan untuk Bogor Timur tidak seperti yang dilakukan Pemkot Bekasi tersebut.

“Masyatakat sekitar yang terdampak langsung dari pengangkutan sampah atau warga sekitar TPS Bantar Gebang itu mendapatkan kompensasi yang jelas. Sedangkan untuk Bogor Timur gak ada pengelolaan dana hibah seperti Pemkot Bekasi,” tegasnya.

Padahal, lanjut Alhafiz, pada waktu masyarakat Bogor Timur melakukan aksi menyetop truk sampah, disitu ada kesepakatan terkait jam operasional dan kompensasi juga dituangkan. 

Akan tetapi, hanya satu kali Pemkab Bogor memberikan stimulus berupa bantuan ambulance dan itu di Puskesmas. Lalu ada bak sampah motor dan itu tidak optimal.

“Padahal jumlah dana hibah yang diberikan oleh DKI itu cukup fantastis. Saya pernah berkomunikasi langsung dengan Kepala UPT Sampah DKI, angka dana hibah yang diberikan untuk Kabupaten Bogor itu berkisar dsri Rp50 – Rp100 miliar per tahun. Kalau untuk Pemkot Bekasi lebih besar. Toh kita juga sama – sama terdampak kan,” ungkapnya.

Jika terus seperti ini, tegas Alhafiz, pihaknya berencana akan melakukan aksi serupa berupa penyetopan truk sampah dari DKI menuju TPST Bantargebang yang melintasi Bogor Timur. 

“Kalau begini terus saya akan susun lagi kekuatan bersama masyarakat Bogor Timur, untuk melakukan aksi lagi, supaya Pemkab Bogor melek lagi soal hibah yang seharusnya dinikmati warga Bogor Timur,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Burhanudin ketika dikonfirmasi perihal pengelolaan dana hibah sampah dari DKI tersebut tak merespons.

** Nay Nur’ain

Pekerjaan Jalan Raya di Nanggung Disidak Dewan 

0

Nanggung | Jurnal Bogor 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nurodin, melakjukan sidak pengerjaan jalan raya milik Pemkab di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Hal itu dilakukan oleh pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu, karena banyaknya pembangunan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang mangkrak bahkan hingga putus kontrak.

“Saya sengaja sidak ke lokasi, terkait banyaknya proyek yang mangkrak dan ada juga yang sampai putus kontrak di Kabupaten Bogor,” katanya pada saat sidak, Senin (12/12/2022).

Dia menilai, pengerjaan yang dilakukan oleh pihak terkait sangat lambat. Sebab, sejak SPK turun namun berbulan-bulan tidak dikerjakan.

“Dari awal memang mereka lambat dalam start, seperti ketika SPK sudah turun pada bulan Juni, namun mereka baru dikerjakan bulan Agustus. Sudah sekian puluh hari baru action di lapangan. Sementara sekarang sudah bulan Desember, tinggal menghitung hari tahun 2022 akan segera berakhir. Itu artinya anggarannya akan habis,” katanya.

Kata dia, contohnya seperti yang terjadi pada pembangunan jalan di wilayah Desa Curugbitung dan Cisarua, dimana progres pembangunannya sempat terhenti.

“Hari ini sengaja saya sidak, dan saya tanyakan ada persoalan apa? Ternyata mereka mengatakan sebagai pengusaha ada keluhan, salah satu keluhannya adalah pada saat pencairan. Usulan pencairan mereka ini belum keluar, dengan alasan yang saya tanyakan masalah administratif dan persoalan birokrasi yang harus ditempuh,” paparnya.

“Jadi, saya selaku anggota DPRD yang mewakili rakyat di sini sangat menyayangkan adanya keluhan seperti ini. Karena khawatir anggaran tahun 2022 ini, akan berakhir dan progresnya tidak mencapai 100 persen. Kalau terjadi, yang dirugikan adalah rakyat,”tambahnya.

Dia menekankan dinas terkait agar persoalan perusahaan yang tagihannya belum dibayar untuk segera dicairkan.

Menurutnya, banyaknya proyek yang mangkrak, tidak hanya diakibatkan karena persoalan pengusahanya saja, tetapi juga diakibatkan adanya sistem birokrasi yang menjelimet yang menjadi hambatan.

“Sebenarnya, benang kusutnya dimana? Agar nanti kita tarik benang merahnya, agar tidak terjadi seperti ini. Contohnya, adanya putus kontrak di dua titik di wilayah Kecamatan Nanggung, ini amat disayangkan. Dan siapa yang dirugikan? Pasti rakyat,” tukasnya.

** Andres 

Isu Akan Ada Perda, Usaha Kavling Ilegal “Beranak Terus” 

0

Cariu | Jurnal Bogor 

Isu yang beredar akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, membuat pengusaha kavling yang berlum ada izinnya tersebut berani terang-terangan membuka usaha ilegal tersebut.

Seperti hal yang terjadi di Desa Mekawangi, Cariu, Kabupaten Bogor, terdapat beberapa usaha kavling ilegal yang justeru seolah dilindungi oleh pemerintah setempat.

Alin salah satu pengusaha Kavling Green Panorama Hills mengatakan, dirinya membuka usaha tersebut berkaca dari Kavling Harmoni, dan kavling-kavling lain yang ada di sekitar Bogor Timur dan sudah menjamur di jalur Puncak 2.

” Izinnya memang tidak ada, dan saya mengikuti pengusaha yang lain dan baik-baik saja, karena mereka semua rata-rata hanya mengantongi izin dari desa dan kecamatan saja,” paparnya.

Kavlingnya kata dia punya kelebihan bisa sampai sertifikat karena sudah berkerjasama dengan Kepala Desa, dan nanti Kades yang akan mengurus surat-suratnya sampai menjadi sertifikat. “Katanya sudah ada tim yang biasa bikinin sertifikat untuk kavling di BPN,” tuturnya.

Saat membuka kavling ini, lanjut Alin, dia mengisi formulir yang sudah disediakan Kades Mekarwangi, dan semua pengusaha yang mau membuat kavling diberikan formulir oleh Kades. “Setahu saya surat mengetahui kavling ini sudah sampai juga ke Kapolres, dan Dandim, ” ungkapnya.

Menurutnya, ini pengalaman pertama dia membuka usaha kavling, dan di Desa Mekarwangi ini, ia memiliki lahan seluas 4 hektare yang akan dibuatkan kavling. “Kita kerjasama dengan orang sini juga, walaupun saat ini untuk penjualan belum ada yang laku,” paparnya.

Sementara, Kepala Desa Mekarwangi Omang saat dimintai keterangan perihal keberadaan usaha kavling-kavling ilegal melalui telepon selularnya tidak menanggapi.

** Nay Nur’ain