Nanggung | Jurnal Bogor
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nurodin, melakjukan sidak pengerjaan jalan raya milik Pemkab di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Hal itu dilakukan oleh pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu, karena banyaknya pembangunan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang mangkrak bahkan hingga putus kontrak.
“Saya sengaja sidak ke lokasi, terkait banyaknya proyek yang mangkrak dan ada juga yang sampai putus kontrak di Kabupaten Bogor,” katanya pada saat sidak, Senin (12/12/2022).
Dia menilai, pengerjaan yang dilakukan oleh pihak terkait sangat lambat. Sebab, sejak SPK turun namun berbulan-bulan tidak dikerjakan.
“Dari awal memang mereka lambat dalam start, seperti ketika SPK sudah turun pada bulan Juni, namun mereka baru dikerjakan bulan Agustus. Sudah sekian puluh hari baru action di lapangan. Sementara sekarang sudah bulan Desember, tinggal menghitung hari tahun 2022 akan segera berakhir. Itu artinya anggarannya akan habis,” katanya.
Kata dia, contohnya seperti yang terjadi pada pembangunan jalan di wilayah Desa Curugbitung dan Cisarua, dimana progres pembangunannya sempat terhenti.
“Hari ini sengaja saya sidak, dan saya tanyakan ada persoalan apa? Ternyata mereka mengatakan sebagai pengusaha ada keluhan, salah satu keluhannya adalah pada saat pencairan. Usulan pencairan mereka ini belum keluar, dengan alasan yang saya tanyakan masalah administratif dan persoalan birokrasi yang harus ditempuh,” paparnya.
“Jadi, saya selaku anggota DPRD yang mewakili rakyat di sini sangat menyayangkan adanya keluhan seperti ini. Karena khawatir anggaran tahun 2022 ini, akan berakhir dan progresnya tidak mencapai 100 persen. Kalau terjadi, yang dirugikan adalah rakyat,”tambahnya.
Dia menekankan dinas terkait agar persoalan perusahaan yang tagihannya belum dibayar untuk segera dicairkan.
Menurutnya, banyaknya proyek yang mangkrak, tidak hanya diakibatkan karena persoalan pengusahanya saja, tetapi juga diakibatkan adanya sistem birokrasi yang menjelimet yang menjadi hambatan.
“Sebenarnya, benang kusutnya dimana? Agar nanti kita tarik benang merahnya, agar tidak terjadi seperti ini. Contohnya, adanya putus kontrak di dua titik di wilayah Kecamatan Nanggung, ini amat disayangkan. Dan siapa yang dirugikan? Pasti rakyat,” tukasnya.
** Andres
