Cibinong | Jurnal Inspirasi 
PENYERANG Persikabo, Dimas Drajad bersyukur kompetisi Liga 1 2020 akan kembali bergulir pada September mendatang. Pemain yang lahir di Gresik, 30 Maret 1997 itu memang sudah tidak sabar untuk kembali merasakan atmosfer ketatnya persaingan kompetisi Liga 1 di lapangan hijau.

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, musim lalu Dimas menderita cedera hamstring yang didapat saat tim berjuluk Laskar Padjajaran melakukan persiapan pra musim. Saat itu, Dimas harus ditandu keluar lapangan kala timnya melakoni laga uji coba kontra tim sepak bola Pra PON DKI. “Pertama-tama saya bersyukur, alhamdulillah liga segera di gelar, karena kita juga butuh kompetisi,” ujarnya, belum lama ini.

Lebih lanjut, Dimas mengaku bahwa dirinya siap mengikuti seluruh anjuran yang diterapkan oleh protokol kesehatan saat Liga 1 2020 kembali bergulir. “Iya meskipun ada beberapa protokol kesehatan kita akan siap dan tentunya mengikuti peraturan tersebut,” tegasnya.

Sebagai bekal persiapan, Dimas saat ini rutin untuk melaksanakan latihan mandiri guna menjaga kondisi tubuhnya agar tetap dalam keadaan prima. “Iya persiapannya untuk saya pribadi, saya tetap menjaga kondisi fisik, pola makan dan istirahat saja sih. Latihan tentu setiap hari. Itu hal rutin yang dilewati setiap hari,” paparnya.

Jika kompetisi Liga 1 2020 kembali dilanjutkan, maka  Persikabo dipastikan berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan torehan empat angka dari tiga laga yang baru dimainkan.  

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi 

KENDATI bukan sebagai  cabor dalam keanggotaan di salah satu lembaga keolahragaan yang resmi di Kabupaten Bogor, namun Komunitas Tenis Pendopo ( K Tenzpo ) selama ini termasuk salah satu komunitas insan olahraga tenis yang kerap mewarnai berbagai kegiatan olahraga tenis di Kabupaten Bogor.

Bahkan, komunitas tenis yang anggotanya banyak dari unsur ASN, Purna ASN, dan para anggota TNI dan lainnya  sudah dua kali menggelar event K Tenzpo yang digelar di lapangan tenis Pendopo Cibinong, Kabupaten Bogor dekat kantor Bupati Bogor.

Akhir pekan lalu, K Tenzpo yang anggotanya lebih dari 100 orang ini sudah menggelar pemilihan kepengurusan baru  periode 2020-2023  dan terpilih Ketua baru Agus Hamidy sebagi Ketua Umum K Tenzpo .  Sementara itu,  Omay Komara didapuk sebagai Sekretaris K Tenzpo.  Sedangkan, Kamino Matali dipercaya sebagai Wakil ketua, Posisi Wakil Sekretaris diemban oleh Sri Agus. Untuk posisi bendahara K Tenzpo di percayakan kepada  Iwan Mey

Koordinatior Bidang Pertandingan dan Rekreasi di ketuai oleh Dedi  Suryadi  dan anggotanya Budi Suryono.   Bidang Kesejahtetraan dan  Sosial dijabat oleh Lurah Asep bersama  Dursima dan Dody Tenu  sebagai anggotanya. 

Untuk bidang Humas dan Publikasi diketuai oleh Susmono dan dibantu oleh  Asep Syahmid, Kalis dan Ali Miftah sebagai anggota dari bidang Humas dan Publikasi K Tenzpo.           

“Ini bukan sebuah organisasi mencari untung atau Propit. Ini sebagai organisasi Komunitas silturahmi para pecinta dan pelaku olahraga tenis di Kabupaten Bogor. Jadi semua yang masuk dalam kepengurusan ini adalah orang orang yang siap mengabdi dan ikut dalam bagian menggeleorakan olahraga tenis di Kabupaten Bogor khususnya para pecinta tenis yang sudah masuki dalam kategori dewasa dan tua,”  beber Agus Hamidy seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum K Tenzpo  periode 2020-2023.   

Agus menambahkan,  agenda yang akan dilakukan K Tenzpo dalam waktu dekat adalah menggelat event K Tenzpo III  pada bulan Agustus 2020 .

“Mudah mudahan pada bulan Agustus situasi sudah normal dan aktivitas  olahraga bisa dilakukan kembali seperti sedia kala,” tuntas Agus Hamidy.

** Asep Syahmid 

Cibinong | Jurnal Inspirasi  
KETUA Umum KONI Kabupaten Bogor,  Junaidi Samsudin mengaku sangat mengapresiasi langkah langkah insan tenis  di Kabupaten Bogor yang mengusung sosok Ferry Roveo Chechanova alias Vio sebagai calon Ketua Umum PESTI Kabupaten Bogor untuk yang pertama kali. “Saya mengenal dia cukup baik dan sangat mampu untuk menduduki cabor baru seperti PESTI,” tegas Junsam 

Junsam  berharap PESTI termasuk salah satu cabor yang akan ikut memberikan kontribusi medali emas bagi Kabupaten Bogor di ajang Porda Jabar 2022 di Tasuba.

Tak hanya itu,  orang nomor satu di KONI Kabupaten Bogor  juga meminta para pengurus PESTI Kabupaten Bogor benar benar dihuni oleh orang orang yang memang punya kapasitas dalam bidang olahraga Soft Tenis.

Hingga kedepannya, sambung Junsam, cabor Soft Tenis ini bisa digemari oleh masyarakat terutama generasi muda yang ada di Kabupaten Bogor. “Intinya kami sangat setuju dan mendukung sosok Vio untuk memangku jabatan ketua umum PESTI. Kami minta  hari ini calon jajaran kepengurusan PESTI Kabupaten Bogor segera mengajukan susunan pengurus yang akan kami bawa ke Pengprov PESTI  Jabar atau KONI Jabar,” pungkas Junsam

Dilain pihak Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengaku sangat senang jika sosok Vio benar benar mengemban amanah jadi Ketua umum cabor PESTI. “Sosoknya sangat supel dan diyakini akan mampu membawa PESTI   sebagai salah satu cabor baru yang memang nantinya akan bisa mengembangkan pemasalan cabor tersebut di Kabupaten Bogor,” beber Bambang Setiawan.

Sementara itu, Rudy Achdiat, salah satu inisiator pembentukan PESTI Kabupaten Bogor mengatakan,, sore nanti ia akan menggelar rapat para inisiator pembentukan  cabor PESTI  dan setelah rapat ia akan membawa draft kepengurusan  PESTI Kabupaten Bogor ke KONI Kabupaten Bogor.

“Kami akan rapat dan membuat Berita Acara pembentukan kepengurusan cabor baru PESTI di Kabupaten Bogor. Ini akan menjadi dasar bagi PESTI Kabupaten Bogor untuk minta rekomendasi  agar cabor PESTI bisa jadi salah satu cabor yang bagian KONI Kabupaten Bogor,” tuntas Rudy Achdiat. 

** Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi
Indonesia berduka, lelaki yang dikenal sebagai Paranormal sekaligus Presiden Front Pribumi, Isan Masardi alias Ki Gendeng Pamungkas (KGP), tutup usia di Rumah Sakit Mulia, Jalan Pajajan, Kota Bogor, Sabtu 6 Juni 2020 sekira pukul 15:15 WIB.

“Iya ki Gendeng meninggal, tadi saya di infoin dari security (bagian) dalam jam 14.54, Jenazah dijemput oleh pihak keluarga, kemudian di bawa ke rumah duka di Sawangan, Depok pada pukul 16.47 WIB,” kata Nur Ichwan, Scurity luar RS Mulia kepada media.

Adang Yani, keluarga sekaligus besan KGP, mengatakan KGP meninggal setelah sebelumnya menjalani perawatan instensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) RS Mulia selama tiga hari karena komplikasi penyakit diabetes dan jantung.

Adang menyebut dirinya diberi informasi oleh anaknya sekira pukul 15.00, lalu dia pun bergegas mendatangi RS. Setengah jam menunggu pemulasaran dan proses administrasi, Adang bersama keluarga pun membawa jenazah. “Setau saya sakitnya udah lama. Tapi dibawa dan di rawat di ICU ini baru tiga hari,” kata Adang.

Handy Mehonk

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pelaksanaan ibadah shalat Jumat diperbolehkan sudah bisa dilaksanakan di masjid-masjid. Tetapi tetap memperhatikan protokol yang ketat. Baik itu mengenai jaga jarak, hingga kapasitas jamaah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa pelaksanaan shalat Jumat terbaru di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am menyatakan, fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. “Untuk mencegah penularan wabah Covid-19, penerapan physical distancing saat shalat berjamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar’iyyah,” kata Asrorun melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Ia menambahkan, jika jamaah shalat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh dilakukan ta’addud al-jumu’ah (penyelenggaraan shalat Jumat berbilang), dengan menyelenggarakan shalat Jumat di tempat lainnya seperti mushola, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.

Ia menambahkan, jika masjid dan tempat lain masih tidak menampung jemaah shalat Jumat dan tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jumat, maka Sidang Komisi Fatwa MUI memiliki perbedaan pandangan terkait hal tersebut.

Pandangan pertama memperbolehkan menyelenggarakan shalat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jumat dengan model dua gelombang. Dengan demikian pelaksanaan shalat Jumat dengan model bergelombang hukumnya sah. Pandangan kedua, ada yang melarang pelaksanaan shalat Jumat bergelombang, sehingga jemaah yang tak mendapat tempat untuk shalat Jumat di masjid atau tempat lainnya bisa mengganti dengan shalat Zuhur.

“Terhadap perbedaan pendapat di atas, dalam pelaksanaannya jemaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing,” lanjut Asrorun.

MUI juga meminta jamaah mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, berwudhu dari rumah , dan menjaga jarak aman satu sama lain. Sementara itu jemaah yang sakit dianjurkan shalat zuhur di kediamannya. “Dan perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jum’at dan memilih bacaan surat al-Quran yang pendek saat shalat,” lanjut Asrorun.

Sementara Persyarikatan Muhammadiyah juga melalui edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan panduan dan tuntunan dalam pelaksanaan shalat di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.

“Di daerah yang dinyatakan belum aman (zona merah) ibadah sunah, fardu kifayah, dan fadu ain hendaknya dilaksanakan di rumah,” bunyi panduan yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Andul Mu’ti itu. “Shalat Jumat dilaksanakan di masjid, musala, atau tempat lain yang memungkinkan,” lanjutnya.

Meski diperbolehkan, shalat Jumat tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Baik itu yang sudah diatur oleh Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) atau sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam panduan itu, juga disarankan jika memang jamaah sangat banyak melebihi kapasitas, disarankan dengan sift atau bisa juga dengan membuat lebih banyak tempat ibadah. Tidak hanya memanfaatkan di masjid.

“Untuk memberikan kesempatan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah shalat Jumat, pelaksanaan shalat Jumat dengan protocol pencegahan Covid-19 dapat dilaksanakan lebih dari satu rombongan/sif atau diperbanyak tempatnya dengan memanfaatkan gedung/ruangan selain masjid/musala yang memenuhi syarat tempat shalat,”.

Pemberian status apakah daerah itu zona hijau atau merah, adalah dari pemerintah. Oleh karena itu, perubahan bisa terjadi seketika. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta, agar masyarakat terus mengikuti perkembangannya dan siap dengan tindakan yang diperlukan jika terjadi perubahan zona tersebut.

Meskipun ibadah shalat sudah bisa dilaksanakan di masjid, tapi tetap diminta waspada. “Dalam beribadah hendaknya tetap mengutamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan sesuai maqsid al-syari’ah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan Covid-19,” jelasnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga sebulan ke depan. Namun, berbeda dengan PSBB sebelumnya, sebab akan dilakukan berbagai penguatan terutama dari aspek pengawasan dan edukasi. Kedua penguatan di wilayah. Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa PSBB bertajuk Proporsional ini tidak sama dengan sebelumnya, dan juga belum memasuki new normal.

Penguatan wilayah, kata Bima, adalah dengan memperkuat RT, dan RW Siaga, kelurahan serta kecamatan. Sebab, sambung dia, mayoritas infeksi Covid-19 di Kota Bogor lantaran berasal dari luar. “Sehingga bila dijaga betul agar Kota Bogor tetap steril infeksi bisa dikendalikan. Makanya ada usulan untuk surat izin keluar masuk (SIKM), tapi itu sedang kami kaji melalui Dinas Perhubungan (Dishub),” ucapnya.

Bima menjelaskan bahwa di Kota Bogor terdapat dua kelurahan merah Covid-19 yakni Tegal Gundil di Bogor Utara dan Baranangsiang di Bogor Timur. Sehingga pencegahan melalui wilayah perlu dilakukan secara ketat, terutama terkait keluar masuk warga, isolasi dan surveilance yang cukup kuat.

Dengan kata lain, pengawasan di wilayah itu pengawasan akan lebih ketat, dan ini sejalan dengan kebijakan karantina wilayah. “Pemantauan dua wilayah ini takkan longgar. Energi lebih fokus ke wilayah, check point di pindah ke wilayah-wilayah itu. Dan Pemprov Jabar sudah menganggarkan untuk karantina wilayah kelurahan,” jelasnya.

Bima menjelaskan bahwa PSBB Proposional dilakukan lantaran pemerintah menilai perlu waktu untuk melakukan kajian berdasarkan data-data yang disampaikan oleh epidemiologi. “Dua minggu itu waktu yang terlalu singkat. PSBB sebelumnya yang hanya dua minggu ini kita merujuk kepada masa inkubasi yang (selama) 14 hari. Tapi kami mengira  bisa mematok waktu yang lebih longgar lagi, dan akhirnya kita sepakati selama satu bulan,” paparnya.

Pada Kamis (4/6), Kota Bogor masih dalam level tiga atau waspada lantaran masih masuk zona kuning. Namun, pihaknya masih berkoordinasi dengan gubernur terkait adanya perubahan status zona. “Ya, kemungkinan besar ada data yang diperbaharui, angka-angka reproduksi tingkat RT akan diperbarui,” katanya.

Bima menambahkan bahwa saat ini ada sebanyak 10 orang pemudik yang diisolasi saat memasuki Kota Bogor, setelah mudik lebaran. “Sedangkan penambahan dua orang positif itu berasal dari klaster luar negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, penanganan aspek kesehatan dan di luar hal itu harus mendapatkan porsi yang proporsional. “Jadi terkait hasil evaluasi PSBB di lapangan ada kekurangan dan masih ada penambahan orang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga dewan mengusulkan PSBB berbasis wilayah sesuai zonasi merah dan kuning,” katanya.

Atas dasar itu, PSBB perlu tetap dijalankan, tetapi dengan adanya relaksasi di sektor tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “PSBB akan optimal bila diterapkan ke wilayah dan pusat kerumunan massa seperti pasar, mall dan perkantoran,” katanya.

Lebih lanjut, dewan meminta Pemkot Bogor menyiapkan anggaran untuk memastikan program tersebut berjalan. “Jadi pemerintah mesti memberdayakan pengurus lingkungan dan warga yang tak bekerja untuk menjaga wilayah. Tentunya mereka mesti diberi insentif agar bekerja maksimal,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dishub Eko Prabowo menuturkan, Dishub menginginkan agar 10 zona check point dan sumber daya manusianya digeser ke titik keramaian. Tujuannya, sambung dia, untuk mendisiplinkan warga agar mengenakan masker, rajin cuci tangan, menerapkan social distancing dan membawa hand sanitizer. “Tapi kami menunggu putusan provinsi apakah zona sudah biru atau tidak. Tapi berdasarkan penjelasan Dinkes status Kota Bogor sudah moderat. Bila putusan pemprov kita moderat, artinya regulasi akan mengacu kepada Pergub 46 Tahun 2020. Tapi saya belum berani membeberkan isi aturannya takut terjadi friksi,” tuturnya.

Eko menjelaskan, apabila check point dipindah ke pusat keramaian, maka Disperindag dan Satpol PP akan menjadi leading sector. “Mall dan tempat usaha kan wewenang Disperindag. Sedangkan sanksi kewenangan Satpol PP,” katanya.

Sedangkan Dishub, kata Eko, akan menjaga di 10 titik wasdal gatur yang didesain sesuai aturan PSBB. “Kalau untuk aturan transportasi massal. Kami akan cari referensi aturan pusat apa ada aturan khusus PSBB Proporsional ini. Kalau di Pergub jelas, tergantung zonasi,” pungkasnya.

n Fredy Kristianto