Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan kegiatan sementara waktu di tempat ibadah, baik masjid, gereja, pura dan wihara. Pasalnya, dari kasus positif virus Corona sebanyak 309 di Indonesia, 210 warga Jakarta. “Kami menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kami menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan melalui streaming akun Facebook Pemprov DKI, Kamis (19/3).

Dalam konferensi pers tersebut, Anies menyebutkan keputusan ini sesuai dengan arahan MUI tentang ibadah dalam situasi wabah Corona. Tidak hanya shalat Jumat, untuk misa hari Minggu dan kebaktian bagi umat Kristiani serta kegiatan ibadah Nyepi bagi umat Hindu yang telah diputuskan tidak dilakukan dengan keramaian. Hal ini disebut merupakan tindak lanjut dari meningkatnya penularan Corona di DKI, lebih banyak dari pada daerah lain. Dengan demikian, shalat Jumat hari ini diganti dengan shalat Dzuhur di rumah masing-masing.

Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyampaikan beberapa waktu lalu MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa itu sebagai dasar penundaan kegiatan keagamaan yang berpotensi terjadi penularan Covid-19 seperti shalat Jumat.

Terkait hal itu, MUI Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau umat Islam, para tokoh, ulama, dan semua warga agar menunda setiap kegiatan yang sifatnya berjamaah, baik di masjid maupun majelis taklim, termasuk di tempat-tempat yang lainnya. Imbauan itu dalam rangka menjaga warga Jakarta agar diselamatkan oleh Allah SWT “Kepada Allah memang dari segala musibah yang ada. Namun, ikhtiar adalah merupakan kewajiban kita. Maka, pemerintah kota DKI Jakarta berharap kepada kita agar supaya kita aman dan selamat dari keadaan yang saat ini sangat mengkhawatirkan,” kata KH Munahar.

Sementara di Bogor berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI Kota Bogor yang ditandatangani Ketua Umum K.H. Muhammad Musthofa Abdullah bin Nuh, LC, shalat Jumat masih dilakukan seperti biasa. Surat edaran ini tertera di grup WhatsApps warga Bogor.

“Tidak meninggalkan kewajiban agama termasuk kewajiban sholat Jum’at sebagaimana mestinya. Tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musholla sebagaimana biasa sebagai bentuk taqorrub dan tawakkal kepada Allah. Diusahakan untuk melaksanakan qunut Nazilah agar umat terhindar dari bahaya virus ini,” demikian salah satu pernyataannya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya menyatakan, pencegahan penyebaran Virus Covid- 19 di Kota Bogor membutuhkan anggaran dan logistik yang cukup untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. “Antisipasi pembangunan tempat isolasi bagi pasien dalam perawatan yang mungkin saja angkanya bisa meningkat jika melihat perkembangan beberapa hari terakhir,” ungkap Bima Arya di kediamannya, Kamis (19/3).

Bima mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor untuk menggeser semua anggaran yang bisa ditunda atau dibatalkan. Instruksi ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang membolehkan pergeseran anggaran untuk kebutuhan mendesak.

“Saya perintahkan seluruh OPD untuk menggeser semua anggaran yang bisa ditunda atau dibatalkan untuk dialokasikan bagi penanggulangan Virus Corona. Anggaran untuk rapat, kunjungan kerja, makan dan minum agar segera digeser untuk penanggulangan Corona.

Pemkot bersama DPRD akan anggarkan juga dari alokasi Biaya Tak Terduga (BTT). Saat ini Dinas Kesehatan dan RSUD tengah lakukan simulasi untuk menghitung perkiraan kebutuhan biaya,” jelasnya. Selain dari APBD, kata Bima, biaya penanggulangan Corona juga akan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR). “Sejumlah pengusaha sudah nyatakan kesiapannya,” tandasnya.

Rumdin Jadi Crisis Center Bima Arya juga telah menginstruksikan agar Rumah Dinas Walikota Bogor dii Jalan Raya Pajajaran, Bogor Tengah, dijadikan sebagai Crisis Center atau pusat koordinasi dan informasi penanggulangan Covid-19. “Bagi warga yang ingin mengetahui informasi resmi terkait Virus Corona di Kota Bogor bisa diakses di covid19.kotabogor.go.id yang menyuguhkan peta digital jumlah ODP, PDP atau yang positif. Ini sebagai wujud transparansi agar kita semua waspada, jaga-jaga dan jaga jarak untuk sementara waktu agar memutus wabah ini. Hindari keluar rumah apabila tidak ada kebutuhan mendesak,” ujar Bima.

Hingga Kamis, 19 Maret 2020, update data hingga jam 14.00 WIB sebagai berikut: Orang Dalam Pemantauan (ODP) 74 orang dengan 21 orang diantaranya sudah selesai masa inkubasi. Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 6 orang dengan 1 orang diantaranya sudah dinyatakan selesai pemeriksaan dan sehat. Untuk pasien terkonfirmasi positif di Kota Bogor masih nihil.

“ODP ini karena orang-orang yang baru pulang dari luar negeri. Makanya nambah jadi 74 orang. Jadi, sebaiknya memang terus menjaga-jaga dan jaga jarak. Itu pesan saya. Betul-betul di perhatikan instruksi-instruksi yang sudah disebarkan, tidak keluar rumah kecuali sangat-sangat mendesak,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cigudeg | Jurnal Inspirasi

Progres pembangunan hunian tetap (huntap) yang berada di Kampung Sigoong, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, tampaknya belum menunjukan aktivitas pengerjaan lahan. Musababnya, titik yang ditunjuk oleh Pemkab Bogor di kebun sawit milik PTPN 8 Cikasungka masih belum ada perubahan.

Dibenarkan Camat Cigudeg, Acep Sajidin bahwa lahan milik PTPN 8 yang akan dibangun Huntap belum dibangun, meskipun Bupati saat itu menargetkan sebelum puasa sudah selesai. “Ia betul  belum ada pelaksanaan. Meskipun luas lahan untuk huntap akan ditambah,” kata Acep.

Acep menambahkan, kasihan juga jika sebelum puasa huntap itu belum selesai. Apalagi saat ini wabah virus Corona (Covid-19) terus meningkat orang yang positif. “Kemungkinan kalau dilihat progresnya saat ini pesimis tidak akan selesai pada bulan puasa. Tapi mudah-mudahan sih bisa selesai, kasihan mereka,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Demokrasi Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi melihat proses pembangunan seharusnya segera dipercepat karena kondisi tinggal di hunian sementara sudah tidak memungkinkan ditambah curah hujan yang tinggi membuat kesehatan tidak terjaga. “Nampaknya ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi menjadi terlambatnya proses penyelesaian pembangunan hunian tetap,” katanya

Bahkan, masih kata Yus melihat, koordinasi struktural pemerintahan yang birokratis seperti tidak berjalan. Meskipun, tanggungjawab pembangunan hunian tetap bukan pemerintah daerah saja melainkan pusat dan provinsi ikut andil.

“Saya melihat tidak taktis responnya, sehingga banyak birokrasi yang harus dilalui. Kedua, masalah relokasi juga terkadang tidak mudah bagi masyarakat, tentu banyak pertimbangan yang dipilihkan masyarakat,” cetusnya.

Ia juga menambahkan, masalah tempat relokasi pun sampai saat ini belum ada kejelasan mau dimana tempatnya, meskipun sudah ada lahannya tapi proses pembangunannya belum ada eksennya.

“Kita lihat saja lahannya sudah ada tapi eksennya belum, dan masyarakat masih bertahan di hunian sementara dengan kondisi seadanya, mau sampai kapan mereka bertahan sedangkan bulan puasa sebentar lagi,” kata Yus mengakhiri.

Cepi Kurniawan

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Lapas Gunung Sindur melakukan langkah preventif dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Lapas Gunung Sindur dengan  menghentikan sementara kunjungan bagi tahanan dan narapidana. “Langkah itu diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di lingkungan lapas,”kata Kalapas Gunung Sindur, Mulyadi kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Mulyadi menyampaikan ditiadakan kunjungan bagi tahan itu sampai 28 Maret. Namun jika memang kondisinya makin mengkhawatirkan akan diperpanjang dan Covid-19 makin mewabah maka akan diperpanjang. “Sementara sampai tanggal 28  bisa jadi diperpanjang jika situasi belum membaik,”kata Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, langkah preventif itu dilakukan menyusul arahan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait langkah preventif merespons kondisi terkini soal penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) waspada atas Covid-19.

“Lapas, Rutan dan LPKA di seluruh Indonesia sudah mengantisipasi penyebaran Covid, dengan empat langkah, yaitu pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan karena status pada Lapas, Rutan dan LPKA sendiri merujuk pada dua zona, yakni  zona kuning dan merah,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan