Cigudeg l Jurnal Inspirasi
Jalan desa di Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg dari Kampung  Cisarua menuju kampung Citampuan sebelumnya dikeluhkan warga kini telah kembali diperbaiki dengan aspal hotmix. Agus Beo begitu disapa mewakili warga  Kampung Cisarua, mengatakan jalan desa  sebelumnya mengalami kerusakan.

“Kami berterimakasih ada perbaikan jalan karena jalan ini  memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat khususnya warga kampung Cisarua,” tuturnya, Minggu (7/6).

Pihak  pelaksana proyek pengerjaan hotmix disebut pihak desa telah bertanggungawab terhadap pekerjaannya. “Memang belum melakukan serah terima dengan pemerintah desa,” timpal Sekretaris Desa Banyuresmi Kiki

“Kami klarifikasi terkait penyampaian kami sebelumnya, hanya salah informasi karena pihak desa belum menerima laporan dengan pelaksana kegiatan tersebut,” singkat Kiki  melalui pesan WhatsAppnya.

** Arip Ekon

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Cibeber II mendapat keluhan dari masyarakatnya setelah pembagian bantuan penerima mufakat yang berasal dari anggaran Dana Desa (DD) termin pertama diduga ada pemotongan. Musababnya, setiap kepala keluarga hanya mendapat Rp 100 ribu yang seharusnya berjumlah Rp 600 ribu.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Cibeber II Iyus Tayudin menjelaskan, bahwa kronologinya sebelum puasa akan banyak bantuan sosial dari pusat, provinsi maupun daerah. “Warga pun mendengar, bahasanya seluruh masyarakat, dan pihak desa diminta mendata dalam pengarahan gubernur ada 9 pintu bantuan, semuanya didata warga yang terdampak pandemi Covid-19,” jelas Kades.

“Ketika didata semua masuk dan diajukan, dari presiden hanya mendapat 4 KK, provinsi kita diputuskan 206 KK awalnya dari pengajuan 700 KK, dan sudah disampaikan, ternyata sebelum lebaran hanya mendapat 40 KK itu diluar pengajuan kita,” jelasnya.

Bahkan, ia mengaku setelah adanya informasi tersebut yang disalahkan desa RT sampai RW oleh masyarakat. Akhirnya ketik dana desa cair langsung dibagikan hanya aspirasi ditampung BPD dan menggelar diskusi tapi selaku kades tidak ikut, mereka menggelar diskusi dengan warga, RT dan RW.

“Dari dua kali pertemuan semua sepakat dibagi rata perorang Rp 100 diluar data yang lain, karena awalnya perangkat desa mendapat dari bantuan bupati makanya saya melarang jangan dibagikan ke mereka khawatir jadi polemik, dan dibuat berita acara oleh BPD desa,” ucapnya

Namun, setelah pembagian bantuan tersebut ada dua video yang sempat viral mengenai keluhan masyarakat yang tidak puas dengan pemberian bantuan tersebut. Setelah acara rapat baru komplain kenapa tidak pada waktu rapat.

“Untuk dana desa, kebagian 1.577 KK dengan jumlah anggaran Rp 105 juta, dari anggaran itu hanya mendapat kuota 276 KK dibagi kembali menjadi total keseluruhan jumlah warga desa Cibeber II, kalau saya tidak mengarahkan, dan masalah membangun kesepakatan walaupun saya tahu tapi bukan tanahnya,” tegasnya

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya dilema, ketika mengikuti aturan malah banyak perangkat desa yang dapat, jadi dari data Bupati, Gubernur, dinsos mereka pakai data lama, data ajuan desa tidak dipakai.

“Yang jelas saya sudah jelaskan sejak awal pun tidak mengarahkan, ini semua sudah kesepakatan bersama kenapa baru komplain sekarang,” pungkasnya

Seperti yang diketahui, muncul video yang viral mengenai percakapan warga mendapat bantuan tapi tidak sesuai jumlah yang diterima dan terjadi pembagian kembali uang tersebut perorang mendapat jatah sebesar Rp 100 ribu yang seharusnya Rp 600 ribu. 

Cepi Kurniawan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Warga Kampung Pasirgintung di wilayah RW 03 RW 04, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung tidak lama lagi bisa tersenyum. Pasalnya, impian  ingin adanya akses jalan antar kampung sudah tercetus sejak lama. Tokoh masyarakat setempat Ust Jalil, menyambut baik rencana akan dibangunnya akses jalan tentu akan mempermudah masyarakat petani dan mendukung aktivitas masyarakat lainnya.

“Sebetulnya keinginan warga ingin dilebarkan jalan tersebut sudah diusulkan waktu zamannya kepala desa yang lama. Alhamdulilah dengan keinginan masyarakat yang kuat perencanaan pembangunan jalan tersebut akhirnya bakal terealisasi,” kata Jalil penuh Syukur kepada Jurnal Bogor, Minggu (7/6).

Tak hanya itu, sambung  anggota BPD Desa Batutulis A. Toni bahwa pembukaan akses jalan tersebut merupakan aspirasi masyarakat khususnya  warga di 2 RW.” Ini sesuai aspirasi masyarakat maka itu pemilik lahan pun dengan sukarela untuk menghibahkan tanahnya,” sebut Toni.

Animo masyarakat begitu antusias, terang Sadam, jalan yang tadinya setapak  dilebarkan. Sebelum di bangun menggunakan dana desa mereka berswadaya lakukan pematokan maupun pemerataan.

Toni yang akrab dipanggil Sadam, memaparkan,  mengingat begitu besar manfaat danya jalan desa yang merupakan mempermudah warga menuju tempat pemakaman umum (Makam Gede,red)  juga sebagai penghubung antar kampung.”  Setelah dibangun jalan tesebut yang nantinya akan tersambung salah satunya Kampung Babakan Cipetir dan Pasirging Atas serta Kampung Pasirgintung Bawah.

“Poinnya adalah  pembangunan jalan tersebut akan mendongkrak perekonomian warga  petani serta mepermudah silaturahmi antar kampung,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Batutulis, Ade Supriatna sangat merespon apa yang menjadi keinginan warganya untuk dibangun jalan penghubung antar kampung.”  Melihat kontur tanahnya juga masih labil jadi step by step kita juga tidak serta merta langsung bangun maksimal, jadi pengerjaanya secara bertahap. Kami pokuskan pembangunan jalan tersebut ditahun 2021 dengan menggunakan dana desa. Kami melihatnya jalan ini potensi selain menuju situs batutulis juga menuju akses pemekaran Bogor Barat.”

“Untuk wancana pengerasan karena kita juga belum acara Musrembang apakah anggaran yang sekarang akan ditarik ke Covid-19 apa pembangunan,  pastinya eksen pelaksanaanya pembangunannya  diagendakan tahun 2021,” ungkapnya.

** Arip Ekon

Jonggol | Jurnal Inspirasi
Galian C ilegal yang terdapat di Kampung Bojong Korod, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol ditutup karena Kepala Desa Sukasirna beserta Muspika tak memberikan izin lingkungan untuk kegiatan Galian C tersebut.

Iwan Setiawan Kepala Desa Sukasirna saat ditemui Jurnal Bogor di ruangannya mengatakan pihaknya tidak pernah menandatangani surat izin lingkungan. Adapun ranah untuk pembuatan izin resmi adalah Provinsi Jawa Barat dan juga desa tidak punya kewenangan untuk menutup Galian C sebelum dapat instruksi dari Muspika.

“Datang kesini tapi saya tidak mau menandatangani Surat Izin Lingkungan karena pihak Muspika pun tidak mengizinkan, sebelumnya sudah diberikan teguran namun ranah desa hanya sebatas menegur dan desa akan melakukan tindakan jika masyarakat bersuara,” kata Iwan.

Ia melanjutkan, jika masih beroperasi makan Galian C tersebut akan ditutup karena memang tidak mengantongi izin lingkungan dari desa dan kecamatan. Di tempat berbeda, Camat Jonggol Andri Rahman mengatakan tidak pernah dan tidak akan menandatangani izin apapun jika itu berdampak merusak lingkungan. “Kami akan tertibkan semua Galian C yang ada di Kecamatan Jonggol. Saya tidak pernah memberikan izin, dan sekarang pun Galian C di Desa Sukasirna tersebut sudah ditutup, dan saya pastikan tidak akan ada kegiatan Galian C di Kecamatan Jonggol karena berdampak buruk pada lingkungan, kecuali dia sudah mendapatkan izin resmi dari provinsi,” pungkas Andri Rahman.

** Nay Nur’ain

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Muspika Kecamatan Ciampea bersama Kepala Desa Ciampea dan pengelola pasar Ciampea menggelar rapat bersama kaitan penataan pasar di aula kantor Desa Ciampea, Jumat (5/6). Upaya ini untuk mengatasi kesemerawutan pasar hingga ada beberapa poin yang disepakati. Dari mulai penertiban PKL yang berjualan di bahu Jalan hingga persoalan sampah dan rencana pemasangan rambu lalu lintas.

Camat Ciampea Chaerudin Felani mengaku kaitan persoalan pasar Ciampea, muspika kecamatan bersama unsur terkait dan Kepala Desa membahas persoalan tata kelola pasar. Tak hanya itu, kaitan dengan pemberlakukan perpanjangan PSBB Parsial di Kabupaten Bogor, khusus Kecamatan Ciampea pengelola pasar wajib menerapan protol kesehatan dari mulai penjual dan pembeli menggunakan  masker dan pengecekan suhu tubuh.

Pengunjung ke pasar Ciampea lama juga ada batasan, minimal 50 persen dari pengunjung biasanya sehingga tidak berkerumun. “Jam operasional pasar dibatasi yakni delapan jam. Terpenting, pengelola pasar wajib menerapkan protol kesehatan,” ujarnya.

Kepala Desa Ciampea, Suparman menjelaskan terkait persoalan Pasar Ciampea sudah dibahas bersama Muspika Kecamatan. Ada beberapa poin yang bakal dilakukan ditempuh untuk penataan pasar. Pertama, persoalan sampah di TPS di pasar Ciampea. Akibat kurangnya koordinasi dengan UPT Kebersihan. Sampai enam bulan lebih sampah menumpuk dan belum diangkut. “Kita sudah berkordinasi dengan dinas terkait agar sampah di TPS tidak lagi menumpuk dan bisa cepat diangkut oleh truk sampah,” katanya.

Kedua, persoalan angkot. Selama ini banyak angkot yang putar balik di area pasar dan menyebabkan kemacetan. “Tentunya perlu kordinasi dengan Dishub Kabupaten Bogor agar dipasang rambu lalu lintas. Ketika dari pihak kepolisian menindak angkot yang putar balik, ada payung hukumnya,” katanya.

Sambung Suparman yang ketiga, persoalan PKL. Awalnya PKL tertata rapi dan tidak  menggunakan marka jalan. Lambat laun, PKL mulai berjualan di marka Jalan dan menyebabkan kemacetan. “Persoalaan PKL, Linmas Desa Benteng bersama anggota Linmas Desa Cibanteng, Anggota Satpol PP Kecamatan bakal bersama melakukan penataan PKL yang berjualan di marka jalan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kendaraan truk yang bongkar muat di bahu jalan bakal dialihkan ke area parkir belakang pasar. Sehingga tidak menyebabkan kemacetan pasar. Ia berharap dengan adanya penataan pasar,  persoalan kesemerawutan pasar bisa teratasi. Penjual dan pembeli bisa merasa nyaman berbelanja di Pasar Ciampea. “Total pedagang di pasar Ciampea ada 450.  Kita bakal dilakukan menempatkan anggota linmas di pasar Ciampea,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan