Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsiolal selama satu bulan kedepan. Dalam fase tersebut hotel dan mall mulai diperbolehkan untuk buka.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, pembukaan mall dan hotel akan dilihat berdasarkan protokol kesehatan yang diterapkan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, penutupan bakal dilakukan oleh pemerintah. “Kalau ada pelanggaran kita tutup. Sama kayak rumah makan, kalau disiplin tetap jalan, bila ada pelanggaran kami tutup,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis (4/6).

Nantinya, kata Bima, protokol kesehatan bagi mall akan dicantumkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) untuk dijadikan acuan mereka menerapkan protokol tersebut. Dalam PSBB Proposional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membagi tiga zona yaitu zona merah untuk daerah penyebaran Covid-19, tertinggi, zona kuning untuk daerah penyebaran Covid-19 landai dan zona biru untuk daerah penyebaran Covid-19 sangat landai.

Bima mengatakan PSBB Proporsional itu bukan istilah baru, sebab pada PSBB ketiga Kota Bogor, dan masuk zona kuning dan itu sudah proporsional. Atas dasar itu, beberapa bidang bisa dibuka sekian persen dan itulah yang menjadi landasan Pemkot Bogor. “Kalau PSBB diawal kan semua tidak boleh, tapi belum juga semua boleh, jadi antara semua tidak boleh dan semua boleh ada transisi,” paparnya.

Bima mengatakan, fase transisi tersebut dia sampaikan minggu lalu dan berakhir hari ini (kemarin, red). “Jadi mana yang akan dibuka kita tunggu keputusan dari provinsi,” jelasnya.

Kendati hotel dan mall dilerbolehkan buka, namun untuk objek wisata akan paling akhir dibuka. Hal itu lantaran selama Jakarta masih dalam status ketat, dikhawatirkan Kota Bogor akan mendapatkan arus wisatawan yang sangat padat.”Jadi saya kira tempat wisata belum dalam waktu dekat tetapi kegiatan di hotel dan mall akan mungkin dibuka secara bertahap tapi waktunya belum bisa diputuskan,” paparnya.

n Fredy Kristianto

Cianjur | Jurnal Inspirasi
Buruknya kualitas beras bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 disikapi DPRD. Kamis (04/06) pimpinan lembaga perwakilan rakyat dan Komisi II menyambangi gudang beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berlokasi di Kabupaten Cianjur.

“Kami ke sini (gudang Bulog-red) untuk mengecek kualitas beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan dana APBD 2020 untuk dibagikan kepada keluarga terdampak Covid-19, karena kami banyak menerima laporan beras yang sudah didistribusikan kualitasnya jelek,”kata Ketua DPRD Rudy Susmanto, dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Rudy mengungkapkan, jeleknya kualitas beras Bansos yang dibeli dengan harga Rp 10.543/kilogram dari Bulog sangat memalukan pemerintah daerah. Padahal dengan harga tersebut, seharusnya beras yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid-19 kualitasnya bagus masuk kelas medium.

“Kalau Bulog ingin menjalin kerja sama lagi, kami minta beras yang akan dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani,”tegasnya.

Selain itu, Rudy pun mempertanyakan lambatnya distribusi kepada penerima, padahal waktunya sudah lebih dari satu bulan. Seharusnya dengan waktu 30 hari pendistribusian tahap pertama itu sudah rampung.

“Kami minta selain beras yang kualitasnya jelek diganti, distribusi tahap pertama segera diselesaikan, karena sampai sekarang masih ada 12 kecamatan lagi yang belum mendapatkan beras bantuan Covid -19 yang dibeli dengan dana APBD 2020,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Ahmad Tohawi dengan tegas mengaku kecewa dengan kualitas beras Bansos Covid-19 yang sudah dibagikan, namun kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

“Semua yang sama sampaikan bukanlah cerita bohong, tapi fakta atau sesuai dengan kenyataan di lapangan. Makanya, sebagai bukti, saya bawa contoh beras yang sudah diterima keluarga terdampak Covid-19, kondisi berasnya memang sangat tidak layak,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Senada dengan ketua DPRD, Tohawi pun menegaskan, dengan harga beli Rp 10.543/kilogram, seharusnya beras yang dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 kualitasnya layak dikonsumsi. “Beras yang kualitasnya buruk dan terlanjur dibagikan kami minta dikembalikan lagi dan diganti dengan kualitas beras sesuai harga beli,” tegasnya.

Kepala Bulog Cabang Cianjur, Rohmatullah berjanji akan mengganti beras yang kondisinya kurang baik. Bahkan Rahmat pun menegaskan, semua beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 kualitasnya akan sama dengan harga yang disepakati.

“Saya secara pribadi mohon maaf kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya berjanji kekurangan pada distribusi tahap pertama akan diperbaiki dan untuk distribusi tahap selanjutnya semua beras yang didistribusikan kualitasnya akan lebih baik,” katanya.

Perbaikan yang dimaksud, kata Rahmat, diantaranya meliputi quality control (QC) saat beras dari gudang akan dikeluarkan. Beras yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bogor usia atau umurnya sekitar enam bulanan.

 “Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan perihal harga Rp 10. 543/kilogram, harga ditentukan direksi bukan kami dan  harga itu bukan untuk beras saja, tapi mencakup penyimpanan dan perawatan, kalau distribusi bukan dari Bulog, tapi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin),” jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Nuradi menegaskan, beras yang kualitasnya tak sesuai harapan dan terlanjut didistribusikan kepada keluarga terdampak Covid -19 akan diganti dengan kualitas medium.

“Kita sudah minta pemerintah desa menarik kembali beras yang sudah dibagikan kepada keluarga terdampak Covid -19 untuk diganti dengan kualitas sesuai dengan harga beli dan kesepakatan. Penarikan  itu perintah atau intruksi dari bupati,” katanya.

Disinggung soal keterlambatan distribusi tahap pertama, Nuradi menjelaskan, masalahnya ada dikapasitas produksi Bulog, di mana mereka hanya mampu 100 ton/hari, sementara ada kecamatan yang butuh 200 ton/hari. Tapi, kata Nuradi, distribusi tahap pertama tinggal 12 kecamatan lagi dan itu  akan diselesaikan secepatnya.

Üntuk distribusi memang tidak diserahkan ke Bulog, tapi kami melibatkan unsur pemerintah daerah, semisal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI/Polri. Ini dilakukan untuk meringankan biaya pengeluaran,” tutupnya.

N Mochamad Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) termasuk instansi yang menangani Covid-19 terkait penggunaan anggaran senilai Rp323 miliar untuk menangani pandemi tersebut.

Menurut Atang, hal itu harus dilakukan lantaran dalam penganggarannya masih ada kelemahan dan tidak adanya transparansi dari sisi yang ada. Sedangkan di segi eksekusi dana tersebut, dewan hingga kini belum mengetahui secara gamblang. “Kami ingin memastikan anggaran itu teralokasi dengan baik dan tepat sasaran. Kalau perlu kita bongkar mana yang perlu dan yang tidak,” ujar Atang kepada Jurnal Bogor, Kamis (4/6).

Atang menegaskan, dewan melihat akan adanya perbedaan kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 di bulan Juni, Juli hingga Agustus ketimbang saat Maret, April dan Mei. “Saya minta pansus untuk mendalami secara detil,” tegas politisi PKS itu.

Lebih lanjut, Atang juga menyoroti terkait anggaran pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berjumlah Rp51 miliar. Ia menilai bahwa dalam poin-poin pemulihan ekonomi masih debatable dan belum memenuhi sasaran 100 persen. “Sebab masih banyak sektor informal yang tak tersentuh. Padahal, banyak warga yang bekerja pada sektor itu,” katanya.

Apabila melihat poin yang ada, pemulihan ekonomi lebih menyentuh lembaga yang telah established (mapan) seperti sektor jasa. “Harusnya pemerintah nggak hanya fokus ke arah itu,” ujarnya.

Selain itu, Atang juga telah memginstruksikan pansus pengawasan Covid-19 untuk mendalami terkait pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin baru terdampak Covid-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp500 ribu perbulan selama empat bulan. “Walau pada tahap pertama ada 16 ribu kepala keluarga (kk) yang diakomodir. Tapi fakta di lapangan harusnya lebih dari itu. Dan ini mesti segera disikapi sebelum BLT tahap dua disalurkan,” paparnya.

Dari sisi bentuk penyaluran JPS, kata Atang, dewan menilai masih belum maksimal lantaran menyebabkan kerumunan massa di kelurahan. “Kemudian adanya informasi bahwa dana BLT dilergunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pokok, menandakan bahwa data JPS bermasalah,” tandasnya.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Jika DKI Jakarta memutuskan memberlakukan PSBB Transisional, maka Bogor menerapkan PSBB Proporsional. Upaya ini berdasarkan kebutuhan daerah, dan Jakarta mesti harmonis dengan Bogor dalam memutus penyebaran Covid-19. “Apalah artinya jika ada yang longgar dan ketat. Harmonisasi dengan Jakarta diperlukan untuk daerah Bodebek,” ujar Bupati Ade Yasin saat Ngariungonline bersama Walikota Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dengan moderator mantan Pemred Jurnal Bogor, Alfian Mujani, Kamis (4/6) malam.

Ade Yasin sendiri mengaku kesulitan menghalau penyebaran virus Corona karena luas wilayah bumi Tegar Beriman dan jumlah penduduk yang banyak. “Dijaga di Timur muncul di Barat, juga sebaliknya,” kata dia.

Namun pada masa pemberlakukan kembali PSBB, Pemkab akan mengedukasi masyarakat dengan pembiasaan hidup sehat. Langkah ini dinilai akan efektif karena menyasar prilaku dan kesadaran masyarakat agar Kabupaten Bogor terbebas dari Covid-19. “Kami akan lakukan pembatasan mobilitas penduduk, sekoolah belum di kelas dan melakukan deteksi dini,” jelasnya.

Walikota Bima Arya juga mengungkapkan, Kota Bogor yang memberlakukan PSBB Proporsional tetap mengacu pada protocol kesehatan sehingga masyarakat diminta tetap memakai masker, jaga jarak dan senantiasa mencuci tangan. “Mesti dilakukan penguatan lingkungan tingkat bawah,” kata dia.

** Asep Saepudin Sayyev

Kemang | Jurnal Inspirasi

Seorang pengendara sepeda motor tampak terkapar dengan darah berceceran di sekitar tubuhnya dan tergeletak di bawah sebuah truk tronton. Menurut keterangan warga, korban berjenis kelamin laki – laki ini mengalami kecelakaan lalu lintas karena menabrak sebuah truk tronton di pertigaan Jampang, Jalan Raya Kemang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

“Kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar jam 00.45 WIB, Kamis dini hari (4/6). Korban menggunakan sepeda motor dari arah Ciseeng,” ungkap Brian (38), seorang warga sekitar lokasi kejadian, Kamis (4/6).

Dia mengatakan, korban informasinya warga Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang Selatan dan mengalami luka parah di bagian kepala. Menurutnya, sepeda motor korban melaju dari arah jalur Ciseeng dan hendak menyebrang jalan. “Mobil tronton datang dari Bogor dalam keadaan lambat. Sedangkan sepeda motor korban melaju kencang dan langsung menabrak bagian tengah truk tronton,” katanya.

Sementara Gunawan (24) warga lainnya, menuturkan, pasca kejadian kecelakaan tersebut, tampak petugas dengan kendaraan laka lantas tiba di lokasi dan tidak lama berselang datang pula sebuah mobil ambulans.

“Saya nggak berani mendekat, nggak kuat lihat banyaknya darah. Korban langsung dibawa oleh ambulans. Sementara motor dan truk tronton masih di lokasi kejadian.” pungkasnya. Hingga berita dibuat, awak media ini belum dapat keterangan dari pihak kepolisian.

** Cepi Kurniawan

Cigombong | Jurnal Inspirasi
Komando Rayon Militer (Koramil) 2123 bersama Polsek Cijeruk-Cigombong sudah mulai melakukan sosialisasi fase New Normal atau kenormalan baru di tengah pandemi virus Corona yang rencananya akan diberlakukan pasca berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Danramil 2123 Cijeruk-Cigombong, Mayor Inf. Suparno mengatakan, PSBB di Kabupaten Bogor yang sudah masuk jilid 4 akan berakhir pada 4 Juni. Sesuai instruksi unsur pimpinan, pihaknya masih melaksanakan pengawasan.

 “Dalam rangka menuju New Normal, kami dari unsur Forum Komunikasi Kecamatan (Forkopimcam) Cigombong sudah mulai melakukan sosialisasi di tempat keramaian seperti pasar, stasiun kereta api dan titik-titik yang terindikasi banyak masyarakat berkerumun,” ucapnya.

Suparno menjelaskan, Kecamatan Cigombong merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi. Tentunya pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah akses keluar masuk manusia demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Perihal tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sukabumi untuk pelaksanaan dan pengawasan PSBB. “Kami (Forkopimcam Cigombong, red) beberapa waktu lalu bertemu dengan Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat melaksanakan giat inspeksi mendadak di wilayah perbatasan. Intinya kita sepakat untuk saling mengawasi,” paparnya yang saat itu didampingi Kapolsek Cijeruk-Cigombong, Kompol Nurahim.

Kendati demikian, lanjut Mayor Inf. Suparno, yang menjadi riskan ialah manakala perusahaan atau industri mulai beraktivitas. Saat ini beberapa di antaranya libur tidak beroperasi. “Pabrik-pabrik ini yang akan menjadi prioritas kami. Apalagi nanti setelah PSBB menuju New Normal, tentunya aktivitas akan bergerak,” ucapnya.

Memang, masih kata Suparno, tidak ada industri atau pabrik berdiri di Kecamatan Cigombong. Namun demikian banyak warga Kecamatan Cigombong, Cijeruk dan Caringin yang bekerja di pabrik garmen di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Sehingga pihaknya tetap mewaspadai adanya penularan virus Corona.

 “Itu yang kita antisipasi, sehingga manakala terjadi di perusahaan, kami sudah punya antisipasi. Tapi saya juga yakin perusahaan punya standarisasi untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ketika operasional berjalan,” imbuhnya.

Sementara menyikapi aktivitas pasar tradisional, Danramil Cijeruk-Cigombong, menyatakan terus melakukan pengawasan. Terlebih Pasar tradisional, belakangan menjadi klaster virus corona, contohnya di Pasar Cileungsi. Namun, begitu ada perintah dari pimpinan seperti Bupati, Dandim dan Kapolres, kami semakin menggencarkan pengawasan, sosialisasi agar pedagang maupun pengunjung Pasar Cigombong menaati protokol kesehatan Covid-19.

 “Termasuk berkoordinasi dengan satuan pengaman pasar agar melakukan pengawasan. Walau begitu, sebelum kejadian di Pasar Cileungsi, kami jajaran Forkopimcam Cigombong sudah melaksanakan protokol Covid-19 yakni dengan memberlakukan jam operasi pasar yang hanya sampai pada pukul 13.00 WIB,” jelas Kapolsek Cijeruk-Cigombong Kompol Nurahim.

Sementara Plt Camat Cigombong, Asep A. Sudrajat kembali mengimbau, agar masyarakat tetap menegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  “Pola hidup bersih dan sehat tetap dilakukan, memakai masker, rajin mencuci tangan dan selalu sedia hand sanitizer,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi
Warga Kampung Cimanirasa III, Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Leuwisadeng, digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga gantung diri (gandir) di dalam rumah, Kamis, (04/06). Kepala Desa Sadeng Kolot Mamat Rachmat mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh istrinya. “Ya betul, ditemukan sama istrinya sekitar jam 05.00 pagi di rumahnya,”kata Kades.

Mamat menjelaskan, tewasnya seorang warga tersebut belum diketahui motifnya. Namun informasi diduga adanya konflik rumah tangga. “Yang tahu hanya itu, tapi untuk detailnya bisa ditanyakan ke Polsek Leuwiliang,”beber Rahmat.

Hal itu pun dibenarkan Kapolsek Leuiwiliang AKP Ismet Inono bahwa ada warga di Kecamatan Leuwisadeng  meninggal karena gantung diri. “Kami yang menangani pertama kali dari pagi jam 6 setelah ada laporan warga, sudah dibawa ke rumah sakit dan sekarang jenazah sudah dibawa ke Sukabumi untuk dimakamkan,”kata Ismet. “Masalah pribadi saja diperkirakan di rumah tangganya,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan