Bogor | Jurnal Inspirasi

Aturan pemerintah pusat dinilai tak jelas sehingga aturan hukum kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kondisi membuat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak efektif. Para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akhirnya sepakat memperpanjang masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April hingga 12 Mei.

“Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (27/4).

Menurut dia, lima kepala daerah Bodebek akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. Hal itu penerapan PSBB di Bodebek yang sudah berjalan sejak 15 April 2020 dinilai kurang efektif.

“Kurang efektif karena beberapa hal, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata perempuan yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin mengatakan, PSBB di Bodebek juga tidak berjalan maksimal karena kurangnya harmonisasi peraturan di kementerian. Seperti halnya kebijakan terkait pembatasan moda transportasi kereta rel listrik (KRL) dengan operasionalisasi industri. “Muatan peraturannya masih tumpang-tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian,” katanya.

Misalnya terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga peraturan kepala daerah tidak berlaku. Selain itu, operasional pasar dan minimarket harus sama jam operasionalnya sehingga tidak ada kekhawatiran konsumen lari ke pasar ataupun masyarakat yang masih beroperasi di saat yang lainnya tutup.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memastikan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari.
“PSBB Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan mulai hari Rabu besok, sudah diputuskan,” ujar Emil, panggilan akrabnya di Bandung,” Senin (27/4).

Menurutnya, sejak PSBB diterapkan pada 15 April lalu di Bodebek, terjadi penurunan tren persebaran penularan Covid-19 terutama di tiga wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Namun, lanjut Emil, masih terdapat kenaikan kasus di Kota dan Kabupaten Bekasi sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan masa PSBB Bodebek. “Jadi berita (kabar) ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil khususnya di tiga wilayah,” katanya.
Emil menjelaskan secara umum terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 38,5 persen di PSBB Jabodetabek. “Artinya PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19,” ujar Kang Emil. Selain PSBB Bodebek, Pemprov Jabar juga akan mengevaluasi PSBB Bandung Raya yang hingga Senin (27/4) baru menjejak hari keenam.
Emil mengatakan, status perpanjangan PSBB Bandung Raya akan diputuskan minggu depan. “Hal yang sama akan kami evaluasi pada minggu depan untuk PSBB Bandung Raya,” ucapnya. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Skenario belajar dari rumah sepertinya akan diperpanjang hingga akhir tahun ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mematangkan konsep tersebut untuk menekan penularan wabah Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fachrudin mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan itu, apabila pandemi Corona masih terus terjadi di Kota Hujan. “Sedang dibahas soal segala kemungkinan. Terutama mengenai belajar dari rumah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4).

Ia menjekaskan, Disdik sudah menyiapkan segala mekanisme dan kebijakan untuk diterapkan saat proses belajar dari rumah. Sementara, kata dia, proses kegjatan belajar mengajar (KBM) telah disiapkan Disdik hingga kenaikan kelas yakni pada Juni mendatang. “Kami masih mengacu pada surat edaran terdahulu,” tegasnya.

Ia berharap, wabah Corona bisa segera berakhir pada Juni mendatang, sehingga tidak menghambat proses akademis di sekolah. “Mudah-mudahan cepat selesai. Sebab, skema yang kami siapkan baru sampai Juni,” ungkapnya.

Kendati demikian, kata Fachrudin, pihaknya siap mengikuti instruksi pemerintah pusat mengenai pembelajaran dari rumah. “Kami bakal tunggu kalender pendidikan baru dari pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Disdik telah menerapkan belajar dari rumah sesuai Surat Edaran Walikita Bogor Nomor 061/1334 – umum. Kemudian, Disdik memperpanjang kembali masa belajar di rumah, mulai dari 13 April hingga 29 Mei mendatang.

Fredy Kristianto

Sentul | Jurnal Inspirasi
Kali kedua sepanjang diberlakukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat dalam mengantisipasi penyebaran pandemic covid-19, Rina Dianatri Rafions Owner dan Direktur Poeri Enterprise Event Organizer kembali membagikan sembako kepada mereka yang menjadi dampak dari kebijakan tersebut.

Kali ini yang mendapat bagian menerima paket sembako terdapat disejumlah lokasi, diantaranya di Mushola Al-Ikhlas di Desa Pasir Ipis RT01/RW01, Sentul Alaya, Sentul City, Kabupaten Bogor sebanyak 105 paket untuk peserta didik TPQ, 25 paket sembako untuk para janda-janda tua, juga memberikan 50 paket sembako untuk para staf pengajar TPQ dan marbot di wilayah DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, Bunda kembali melaksanakan pembagian paket sembako untuk mereka terdampak dari PSBB ini, Bunda sangat prihatin sekali dengan kondisi saat ini, dan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Bunda masih diberikan rejeki untuk dapat membantu mereka yang membutuhkan. Diantaranya Bunda berikan sembako untuk para anak didik TPQ miliknya dan para janda tua diwilayah sekitar,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.

Selain itu, Bunda Rina sapaan akrabnya juga membagikan Alat Pelindung Diri (APD) di sejumlah rumah sakit di Bogor. Menurut Bunda, APD ini pun sangat dibutuhkan bagi mereka para pahlawan kesehatan yang tengah berjuang untuk mendedikasikan dirinya dalam penyelamatan banyak nyawa manusia yang dinyatakan positif mengidap Covid-19.

“Bunda juga tak lupa menyumbangkan sejumlah APD untuk para petugas medis yang sedang berjuang di beberapa rumah sakit, salahsatunya RSUD Kabupaten Bogor. Bunda rasa APD ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mereka, semoga hal yang dilakukan Bunda selama ini dapat memberikan contoh kepada mereka yang diberikan rejeki lebih,” pungkasnya.

Sementara itu, ditambahkan Bunda, meski saat ini perusahaan yang sedang dijalankannya juga terdampak dengan adanya pandemic virus corona hingga mengalami kerugian hingga miliyaran rupiah, namun dirinya tetap ingin melakukan kebajikan di jalan Allah SWT. Karena keyakinannya, bersedekah tak akan mengurangi rejeki malah akan ditambahkan oleh Allah SWT selama iklhas dan hanya mengharapkan ridho ilahi. Apalagi dibulan yang suci ini.

“Mungkin tak hanya Bunda yang merasakan kerugian imbas dari adanya pandemic covid-19 ini, selama terjadinya peristiwa global ini kegiatan perusahaan Bunda ditaksir mengalami kerugian hingga miliyaran rupiah, namun Bunda tak surut untuk melakukan hal kebajikan dijalan Allah, karena Bunda yakin dengan bersedekah akan terus membuka pintu rejeki selama kita ikhlas menjalankannya,” pungkasnya.

Handy Mehonk

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp334 miliar untuk penanganan penyebaran wabah Covid-19. Nominal yang fantastis tersebut, membuat DPRD Kota Bogor berencana membentuk tiga panitia khusus (pansus) untuk mengawasi penggunaan dana penanggulangam virus Corona serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Ketua DPRD, Atang Trisnanto mengatakan bahwa ketiga pansus itu akan dibentuk pada 30 April mendatang. “Satu pansus fokus ke LKPJ, dua lagi ke penaanggulangam Covid-19,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Atang membeberkan, dua pansus yang akan ‘memelototi’ penggunaan anggaran Covid-19, dari mulai penggunaan danasaat penanganan wabah dan mengawasi pasca Corona selesai. “Ya, seperti dampak sosial dan lain sebagainya,” katanya.

Atang menegaskan, pembentukan pansus tersebut merupakan upaya untuk menekan segala kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. “DPRD ingin menutup segala peluang itu,l. Sebab, anggaran ini kan rata-rata digunakan untuk barang habis pakai, bukan barang dan jasa yang bisa dipantau oleh BPK di kemudian hari, seperti pengadaan. Sehingga mesti diawasi betul untuk pembelian APD, masker, handsenitazer,” jelas politisi PKS ini.

Selain itu, kata Atang, dewan juga bakal mengawasi pemberian dana insentif bagi tenaga medis sampai mengawasi oknum rumah sakit, yang konon masih memungut biaya perawatan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona. “Momen ini jangan dimanfaatkan segelintir pihak. Kami bakal awasi semuanya,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim mendukung langkah DPRD tersebut. Bahkan, ia menilai langkah itu wajib diambil untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan.

Lebih lanjut, ia meminta agar semua pihak membantu mengawasi penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkan. “Kita harus mebgawasi agar warga yang tak berhak bisa intropeksi. Kami akan libatkan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat,” tukasnya.

Fredy Kristianto