Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menkopolhukam, Mahfud MD kembali membuat pernyataan blunder terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di bulan Ramadhan. Sejumlah pihak menyebut Mahfud MD tak paham agama. “Menjauhi atau menghindari masalah, menghindari penyakit tepatnya menghindari Covid-19 itu lebih penting daripada kita meraih pahala yang sifatnya sunah, misalnya shalat Tarawih bersama di masjid,” kata Mahfud dalam konferensi video yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Kantor Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Pengurus MUI Pusat, Anton Tabah, mengkritisi pernyataan Mahfud MD tersebut. Menurut dia, tak seharusnya seorang pejabat negara berbicara tanpa mengetahui landasan dan punya pemahaman yang benar. “Islam agama paling sempurna dan detail. Melarang umatnya bicara kalau belum tahu ilmunya. Alloh berfirman, ‘Jangan berkata tanpa ilmu karena pendenaranmu penglihatanmu pemahamanmu tentang sesuatu akan disidang di sisi Allah’ (QS.17/36),” ucap Anton Tabah.

Anton menegaskan, jika kurang faham tentang sesuatu apalagi masalah agama jangan buat kesimpulan. Karena itu bisa berbahaya. “Ini menunjukkan dia (Mahfud) belum faham agama kalau bicara agama. Mencegah wabah penyakit itu juga sunah, itu ajaran langsung Nabi Muhamad SAW. Ada di Hadits Bukhari dan Muslim, dll,” tambah Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat tersebut.

“Bahkan ilmuwan-ilmuwan nonmuslim dari AS dan Eropa akui cegah wabah dan cara hadapi wabah itu ajaran asli Nabi Muhamad tidak ada di agama lain,” lanjut mantan petinggi Polri ini. Jadi, tambah Anton, mencegah wabah itu sunah yang diprioritaskan bisa menjadi wajib.

Anton pun mengingatkan Mahfud untuk belajar agama lebih giat lagi agar tak salah kata. “Ini tugas sesama Muslim, apalagi saya lebih senior di HMI maupun di ICMI,” ucap Anton.

Pernyataan Anton ini tak lepas dari blunder yang tak hanya kali ini diucapkan Mahfud. Sebab, belum lama ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga pernah menyatakan ‘haram ikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW.

Anton kembali mengingatkan bahwa kesalahan masalah ilmu dunia paling dihukum di dunia. Tetapi kalau kesalahan masalah ilmu agama bisa dihukum di dunia dan di akhirat. “Hati-hati. Mari jaga lisan kita, pasti selamat dan manfaat,” pungkasnya.

Yev|*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pada beberapa hari terakhir ini, warga di sekitar jalan Pangeran Sogiri, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor, dihantui rasa takut dan tidak nyaman karena keberadaan geng motor yang berkeliaran di wilayah tersebut.

Masalahnya, geng motor tersebut sering melintas dengan membawa senjata tajam. Seperti pada kejadian Sabtu malam (25/4/2020), sekitar pukul 00:30 WIB. Mendapat laporan keberadaan geng motor itu, warga lantas berusaha mengusirnya. “Iya adanya geng motor itu sangat membuat kami resah,” ujar Acip, salah seorang tokoh warga setempat.

“Kami sangat berharap aparat menambah jam patroli di wilayah kami,” pintanya.

Anwar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Spesimen swab milik 51 orang tenaga kesehatan RSUD Kota Bogor dinyatakan negatif Covid-19 usai melewati uji diagnostik di laboratorium Collaborative Research Center milik Institut Pertanian Bogor (IPB). Para petugas medis ini pun bisa kembali bertugas melayani warga.

Kepastian hasil negatif ini pun disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Kota Bogor dr. Ilham Chaidir, Jumat (24/4/2020) malam, usai melaksanakan shalat tarawih di kediamannya.

“Sebelumnya 26 hasil sudah keluar, tadi habis tarawih saya mendapatkan hasil tambahan yang 25 lagi. Jadi, total swab 51 tenaga kesehatan hasilnya sudah keluar semua. Alhamdulillah semuanya negatif,” ungkap Ilham.

Dengan hasil tersebut, lanjut Ilham, 51 tenaga kesehatan tersebut bisa langsung bekerja kembali melayani pasien di RSUD Kota Bogor. “Selanjutnya mereka kembali masuk kerja karena kita butuh tenaga mereka,” jelasnya.

“Hasil reaktif pada rapid bukan berarti positif. Itu titik tekannya. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai diagnosa, tetapi sebagai tracing. Tracing itu penjaringan untuk kemudian dilakukan swab. Kami kan punya 1.000 pegawai, harus kami jaring karena tiap hari berhadapan di zona pelayanan Covid. Makanya harus dilakukan tracing itu. Dan terbukti kan Alhamdulillah hasilnya negatif semua swabnya,” tambahnya.

Sebelumnya, informasi lainnya yang diklarifikasi Ilham adalah terkait RSUD Kota Bogor. Menurut dia, RSUD Kota Bogor direncanakan sebagai rumah sakit khusus bagi perawatan pasien Covid-19. “Klarifikasi tutup rawat jalan yang dimaksud adalah sesuai dengan surat edaran Kemenkes, yaitu membatasi poli rawat jalan non-covid sementara pada beberapa layanan,” ujar Ilham.

Meski demikian, kata Ilham, jika RSUD Kota Bogor sudah ditetapkan sebagai RS khusus Covid pun, masih ada empat layanan yang beroperasi melayani warga. “Yang harus tetap berjalan adalah layanan bagi pasien hemodialisa, pasien hemato onkologi (kanker), pasien kronis yang tidak boleh putus obat dan pasien kegawatdaruratan,” terang dia.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Anggaran penanganan Covid-19 hingga kini tak kunjung dipaparkan secara gamblang oleh Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPRD.

Kamis (23/4/2020), DPRD pun terpaksa harus membatalkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor. Hal itu lantaran Ketua TAPD Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat tak bisa menjawab rincian data penanganan corona yang diminta dewa.

Ade memaparkan besaran anggaran yang akan digeser. Yaitu untuk anggaran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) sebesar Rp39 miliar dan untuk bantuan kesehatan sebesar Rp306 miliar.

“Pada pukul 15.00 WIB nanti laporan ini akan kami ajukan ke pusat, karena kalau telat nanti DAU kita kepotong semua,” ujar Ade Sarip.

Ade menuturkan bahwa penerima bantuan di Kota Bogor ada sekitar 231 ribu keluarga dengan pembagian dari DTKS 71 ribu keluarga, lalu kewajiban Pemkot sebanyak 21 ribu keluarga, sedangkan 49 ribu keluarga dari pusat dan sisanya berasal dari provinsi.

“Alhamdulillah bagi kami selesai, seluruh anggaran untuk penanganan Covid-19 dialihkan ke pos anggaran bantuan tak terduga (BTT). Saya minta dialihkan anggaranya dari Bansos, agar tak tercecer,” tandasnya.

Anggaran BTT Pemkot Bogor sebelumnya sebesar Rp115 miliar, dengan adanya penambahan alokasi anggaran jaring pengaman sosial (JPS) ke BTT, sehingga anggaranya bertambah menjadi Rp154 miliar. Dengan pengalihan pengalokasian ke BTT, kata dia, tentunya penggunaan anggaranya akan semakin mudah.

“Tidak harus ada tim asistensi, dan lelang terlebih dahulu. Cukup diriview oleh Inspektorat Kota Bogor saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ade menyatakan bahwa penyaluran JPS di Kota Bogor akan disalurkan sebelum akhir April tahun 2020. “Tanggal 27 bulan ini kita akan salurkan bantuan yang di cover dari APBD Kota Bogor,” ungkapnya.

Anggaran penanganan Covid-19, Pemkot Bogor menyiapkan sebesar Rp350 miliar, dengan rincian JPS sebesar Rp39,323 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp4,437 miliar, dan anggaran yang disiapkan untuk bidang kesehatan paling besar yakni Rp306,238 miliar.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mempertanyakan rincian anggaran tersebut. Ia mengatakan jika dalam pengajuan anggaran penanganan Covid-19 harus disertai rincian dari TAPD.

Hal itu lantaran adanya perbedaan anggaran JPS dan bidang kesehatan sangat signifikan perbedaanya. ASB ini menjelaskan di Kabupaten Bogor saja, untuk JPS sebesar Rp193 miliar dan bidang kesehatan sebesar Rp191 miliar.

Kemudian, di Kota Bandung untuk anggaran JPS sebesar Rp200 miliar dan bidang kesehatannya Rp80 miliar.

“Ini ada keganjilan ini. Saya pikir memang seharusnya ada perincian. JPS ini kan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi kenapa anggarannya kecil. Jangan sampai dijadikan proyek aji mumpung,” katanya.

Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi

Di sejumlah daerah, bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Corona Covid-19 masih jadi persoalan. Salah satunya yang dialami warga RW 13, Perumahan Alam Sanggar Indah, Desa Citapen, Kecamatan Cigampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Bantuan paket sembako yang diterima warga disebut tak layak konsumsi. Bantuan itu didistribusikan Pemkab Bandung Barat. Paket sembako itu di antaranya beras 10 kg, kentang 1 kg, tomat 1 kg, buah pir 1 kg. Lalu, telur 500 gram, mie instan 12 bungkus, minyak 2 liter, dan ayam potong 1 kg.

Ketua RW 13, Adi Hardianto menjelaskan, pihaknya mendapatkan jatah lima dus sembako. Namun, untuk kondisi ayam potong berada dalam kondisi busuk. 

Bahkan, kata dia, darah ayam tersebut mengkontaminasi beras yang mengakibatkan mengeluarkan bau tak sedap. “Iya betul kami terima sembako dalam kondisi tak layak konsumsi. Seperti ayam yang sudah busuk dan baunya tak sedap. Ini bisa menimbulkan penyakit. Beras juga kondisinya sama,” ujar Adi Jumat (24/4).

Dengan demikian, pihaknya memastikan tidak akan menyebarkan bantuan ayam potong tak layak itu. Kata dia, sikap ini bukan bermaksud menolak rezeki. “Intinya kami enggak nolak rezeki. Tapi kalau kondisinya seperti ini (busuk), mau dibagikan juga kami bingung,” katanya.

Dia menambahkan, bantuan yang didapatkan warganya juga tidak sesuai yang diajukan. Pihaknya mengajukan 497 Kepala keluarga yang diajukan. Tapi, hanya 47 paket sembako yang dikirimkan. 

“Jelas tidak sesuai. Dari 60 RT di 1 desa, hanya dapat 47 paket sembako dalam 1 dus. Kita siasati untuk setiap dus itu dijadikan 4 paket sembako. Biar lebih banyak warga membutuhkan yang kebagian sembako,” katanya.

Kabupaten Bandung Barat masuk daerah Bandung Raya yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat. Selain Kabupaten Bandung Barat, ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Sumedang. Kebijakan PSBB itu mulai berlaku sejak Rabu, 22 April 2020 sampai 5 Mei 2020. Upaya ini sebagai cara untuk meredam penularan virus Corona Covid-19.

Yev | *