Bogor | Jurnal Inspirasi

Hari Buruh atau May Day yang diperingati pada 1 Mei, Jumat (1/5) dalam kondisi pandemi virus Corona (Covid-19). Kendati demikian, para buruh tetap memiliki rencana untuk memperingati May Day 2020. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sudah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran dengan total 40 Federasi Serikat Pekerja untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam merayakan May Day.

Kegiatan ini melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). “Nanti kami akan bergerak serentak. Di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan lainnya untuk membagikan ribuan APD. Bukti bahwa buruh peduli tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/4).

Dia ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Karena itu, banyak ragam kegiatan di antaranya membagikan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Jabodetabek. Lalu, ada pembagian hand sanitizer ke rumah sakit dan masyarakat.

Selain itu, lanjut Andi Gani, kegiatan penggalangan dana sosial bagi buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara, terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menunda pembahasan sampai wabah Covid-19 ini selesai.

Namun, Andi Gani meminta RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu disusun ulang dengan melibatkan semua pihak termasuk buruh. Terutama draft pasal yang merugikan buruh harus dibahas dari awal. Andi Gani mengatakan permintaan itu pula yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Rabu lalu, (22/4) di Istana Negara. “Kami ingin dicabut total dan dibahas drafnya dari awal. Kalau dengan draf ini kami akan menolak juga,” tegasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, buruh akan melaksanakan May Day dengan kampanye di media sosial serta lewat virtual. Tuntutan yang akan dikampanyekan di medsos yaitu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK di tengah pandemi Corona serta meminta agar pengusaha tidak menghapus upah dan THR Lebaran walaupun dimasa sulit ini.
“Jadi KSBI bersama MPBI akan melakukan kampanye di sosial media berkenaan dengan perayaan May Day dalam bentuk 3 isu utama yang kami angkat,” kata Said Iqbal dalam kesempatan yang sama.

Iqbal juga mengajak agar para pekerja di Indonesia menggelar penggalangan dana. Dana itu untuk solidaritas pangan dan kesehatan para buruh yang kena PHK. “Selain itu, aksi galang dana dari buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan,” ucapnya. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku juga akan menggelar aksi sosial untuk memperingati May Day. Salah satu diantaranya adalah donor darah dan bantuan kepada buruh yang terdampak Covid-19. “Tahun ini May Day kita memang dalam situasi penuh keprihatinan karena wabah Corona,” imbuhnya.

Sementara mayoritas industri fast food terkena badai besar dari virus Corona. Salah satu yang terkena dampak adalah restoran raksasa KFC. Perusahaan harus mengambil langkah efisiensi atau pengetatan dengan mengurangi gaji pegawai dan memangkas Tunjangan Hari Raya (THR). KFC memang hingga pekan lalu sudah merumahkan 450 pekerja dan menutup sedikitnya 100 gerainya.

Pada dokumen internal memo, terungkap soal pemberitahuan pemangkasan gaji 20-50% dan pemangkasan THR 50% dari gaji pokok karyawan. Direktur PT Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono membenarkan soal dokumen itu sebagai memo internal perusahaan, tapi menolak untuk berkomentar.

Pada dokumen itu tercantum penjelasan bahwa PT Fast Food Indonesia (FFI), selaku pemegang lisensi makanan dari Kentucky, Amerika Serikat ini menyebut sudah melakukan perjanjian dengan Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI). Keduanya mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam pemberian tunjangan hari raya (THR), ada penyesuaian bagi sejumlah pekerja. Pekerja di store level dari grade A sampai F serta non-store level grade A sampai C hanya akan mendapat pembayaran THR sebesar 50% dari gaji pokok.
Sedangkan sisa 50%nya akan dibayarkan bertahap usai Covid-19 berakhir, dengan catatan keuangan perusahaan sudah mulai membaik. Kondisi serupa dialami bagi pekerja non-store level di grade D, dimana mereka hanya akan mendapat THR sebesar 50%. Sementara untuk upah bagi gerai yang masih buka, pekerja di store level grade A hingga F, menerima 70% gaji pokok serta tidak ada tunjangan upah, kecuali living allowance luar kota. Sementara 30% upah sisanya berstatus tunda.

Justinus Dalimin Juwono mengungkapkan bahwa penutupan gerai memang harus dilakukan karena aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek. “Seluruh restoran KFC, yang bersifat dine in (makan di tempat) sudah ditutup. Dan sekitar 100 lebih yang ada di mal seluruhnya bahkan ditutup total nggak bisa beroperasi. Karena malnya atau plaza sendiri tutup,” kata Justinus kepada CNBC Indonesia pekan lalu.

Saat ini, layanan KFC yang tersedia hanyalah take away. Konsumen tidak bisa makan di tempat karena memang sudah dilarang sesuai dengan ketentuan PSBB. “Pokoknya kita tetap berusaha untuk menjaga agar kelangsungan operasional bisa bertahan lebih panjang, ikuti aturan pemerintah itu,” papar Justinus.

Di antaranya gerai KFC di Jakarta yang berjumlah 135 gerai kini hanya beroperasi pukul 06.00-18.00 WIB, 40 gerai di Bekasi beroperasi pada pukul 09.00-18.00 WIB, 21 gerai di Bogor beroperasi pada 08.00-18.00, sementara yang tutup paling lama adalah jam operasi di 13 gerai Kota Depok, yakni pukul 10.00-21.00 WIB. Pembatasan jam juga diyakini sedikit mengurangi beban biaya operasional, seperti listrik dan air. “Jadi harus ada penghematan di sana disini untuk menuju pada pertahanan kita punya operasional,” kata Justinus.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa ia bakal memantau langsung, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) Jilid II yang diperpanjang hingga 12 Mei. Bima pun menyatakan tak ingin menyia-nyiakan, keputusan memperpanjang PSBB. Ia menegaskan, kurang efektifnya PSBB Jilid I karena kesadaran masyarakat masih minim, dan diperparah dengan bentrok aturan antara pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini, sambung Bima, pemkot bakal fokus terhadap delapan sektor yang dikecualikan dalam PSBB seperti kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, kontruksi, industri strategis, hingga pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta kebutuhan dasar. “Apabila masih ada yang tidak patuh, bakal dicabut izinnya,” paparnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 443 / Kep.250-Hukham / 2020, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar secara resmi, mengabulkan keinginan lima kepala daerah untuk memperpanjang masa pemberlakuan PSBB.

RK mengatakan bahwa perpanjangan PSBB dilakukan lantaran potensi penyebaran Covid-19 di Jabar masih tinggi. Hal itu ditandai dengan terus bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Corona.

“Selain itu belum adanya indikasi penurunan penyebaran. Sehingga peperpanjangan PSBB selama 14 hari hingga 12 Mei mendatang perlu dilakukan,” ujarnya dalam keteeangan tertulisnya.

RK juga meminta agar seluruh pihak mematuhi regulasi PSBB, dan masyarakat luar Bogor, Depok dan Bekasi untuk tetap beraktivitas di wilayah Bodebek. “Warga mesti mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB dan konsisten menjalankan protokol Covid-19,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pendataan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin baru terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dinilai carut marut. Pasalnya, hingga kini masih ada data yang tumpang tindih di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa laporan mengenai tumpang tindihnya data penerima JPS Covid-19 terjadi hampir di beberapa kelurahan. Di antaranya pada Kelurahan Cibuluh, Cimahpar, Tegal Gundil dan Kedung Halang. “Di Cibuluh dan Cimahpar ada yang sudah meninggal tapi masih terdata sebagai penerima. Bahkan tadi di Tegal Gundil RW marah-marah soal data itu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (29/4).

Endah menjelaskan bahwa carut marutnya pendataan penerima JPS lantaran adanya birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpahaman RT RW dalam mengusulkan data. “Contoh kasus di Cimahpar ada RW semua KK-nya di salah satu RT yang berjumlah 100, semuanya dimasukan. Akhirnya terjadi tumpang tindih antara PKH, JPS dan bantuan gubernur,” katanya.

Selain itu, kata dia, sejak awal Pemkot Bogor tidak mematuk kriteria yang jelas terhadap siapa yang berhak menerima bantuan. “Kemudian kolom form untuk diisi di RT RW terlalu banyak. Begitupun saat di kecamatan. Ini yang menyebabkan jadi caur marut. Kalau mau pakai data dari Disdukcapil, nggak perlu lagi ada pendataan. Tinggal RT RW saja mengusulkan yang non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ucapnya.

Selain itu, kata Endah, data yang dibuat oleh Dinsos pun selalu berubah-ubah. Bahkan, hingga kini Komisi IV belum mendapatkan rincian terkait penerima bantuan non-DTKS. “Kami kemarin dapat data, tapi baru yang 19 ribu KK. Padahal kami perlu data non DTKS yang totalnya 157 ribu dari awalnya 230 ribu. Kemudian untuk data DTKS 71 ribu. Kemudian setelah diverifikasi yang non DTKS berubah lagi menjadi 156 ribu. Jadi data ini berubah-ubah terus,” katanya.

Kata Endah, DPRD sangat membutuhkan data utuh dari Dinsos agar dapat dikroscek. Namun, tak kunjung diberikan oleh Dinsos dengan alasan data tersebut belum dituangkan dalam Perwali. “Harusnya data itu dipublish ke umum, agar dapat dicek,” tegasnya.

Lebih lanjut, Endah menyatakan bahwa saat ini masyarakat pun sudah mulai mempertanyakan kapan bantuan akan disalurkan oleh pemerintah. “Kemarin janjinya tanggal 27 April. Tapi sampai sekarang belum ada,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mengaku sangat menyayangkan carut marut pendataan penerima bantuan terdampak Covid-19. “Contoh kasus di salah satu wilayah Kecamatan Tanah Sareal, nama-nama yang awalnya diusulkan RT RW untuk non DTKS, tidak ada yang muncul satupun. Akhirnya kelurahan yang menjadi ‘korban’ karena selalu didatangi warga,” ucapnya.

Pria yang juga Ketua PK KNPI Tanah Sareal ini juga mempertanyakan sumber data yang digunakan oleh Dinsos untuk memverifikasi, sementara dari 320 ribu KK, 71 ribu berstatus DTKS yang telah menerima PKH, bantuan sembako nasional. Sedangkan sisanya diverifikasi RT dan RW, namun data yang muncuk bukan yang diusulkan sehingga menjadi polemik.

“Dinsos harus bisa pertanggung jawabkan sumber data darimana yang dipakai. Dan itu harus dipublish ke masyarakat karena ini menyangkut penggunaan negara yang mesti transparan akuntabel agar tak salah sasaran atau harus sesuai dengan yang diusulkan,” jelasnya.

Disinggung mengenai tumpang tindihnya data penerima bantuan Covid-19. Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa data yang digunakan oleh Dinsos untuk memverifikasi penerima bantuan baik DTKS dan non DTKS dapat dipertanggung jawabkan alias valid.

“Untuk data DTKS 2020 itu datanya dihimpun sejak 2019. Jadi, meskipun dipakai sebagai dasar tahun 2020, bisa saja dalam perjalanan waktunya ada yang meninggal dunia, pindah alamat atau hal lain. Oleh karena itu semua data bersifat dinamis,” jelasnya.

Menurut Dedie, dengan adanya peristiwa pandemi Covid-19, Pemkot Bogor memiliki kesempatan untuk memadukan serta merevisi data DTKS dan non DTKS sebagai dasar data warga penerima bantuan DTKS 2021 mendatang.

“Data yang digunakan ini valid. Tapi harus disempurnakan. Yang utama adalah mengenai NIK KTP yang harus cocok dengan nama,” ucapnya.

Dedie juga menyatakan bahwa pendataan yang diambil berdasarkan data penduduk yang bersumber dari Disdukcapil adalah sebagai dasar untuk mengecek keabsahan NIK. “Kita kan bicara DTKS secara global. Nah database PKH itu dari DTKS,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, database penerima bantuan, sudah diatur dan tertera dalam Keputusan Walikota Bogor Nomor 027.45-312. Sebagai landasan dan payung hukum pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Data tersebut, tentunya dibuat berdasarkan hasil verifikasi di tiap kecamatan.

“Jadi aturan itu sebagai payung hukum bagi penerima bantuan, yang masuk dalam keluarga terdampak Covid-19, berupa Non DTKS Tahun 2020. Data ini dibuat berdasarkan hasil verifikasi di tiap kecamatan dan dinas terkait, yang mengelola data keluarga miskin akibat covid-19,” paparnya.

Berdasarkan regulasi tersebut, jumlah penerima JPS di Kota Bogor mencapai 23 ribu keluarga. Dengan rincian 19.904 keluarga asli Kota Bogor, dan 3.096 keluarga lainnya merupakan kalangan keluarga perantau yang ada di Kota  Hujan. “Jadi ada dua kategori kelompok yang dapat bantuan. Pertama, asli warga Kota Bogor, dan perantau yang ada di Kota Bogor,” bebernya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 197 pedagang mengikuti rapid test virus Corona (Covid-19) di Jalan Bata, Pasar Bogor, Bogor Tengah, Rabu (29/4). Meski seluruh hasilnya dinyatakan negatif, pihak Perumda Pasar Pakuan Jaya tetap memberlakukan pengawasan ketat kepada para pedagang dan pengunjung.

“Pagi tadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor bersama Dinkes dan Pasar Pakuan Jaya melakukan rapid tes dengan melakukan skrining massal kepada para pedagang secara acak. Kami menyiapkan 300 rapid test, namun yang hadir diperiksa 197 orang. Hasil semuanya negatif,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno.

Ia menambahkan, selain Stasiun, pasar merupakan salah satu titik yang memiliki risiko penyebaran covid-19. “Karena banyak interaksi dan ada kerumunan massa. Untuk itu, baik pedagang maupun pembeli harus tetap mengikuti imbauan menggunakan masker dan memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang disediakan pengelola pasar,” jelasnya.

Meski hasil rapid test tidak ada yang reaktif, pihaknya mengaku akan terus melakukan random test, baik rapid maupun swab di titik-titik potensi penularan. “Nanti ada di pasar lainnya juga. Kita coba untuk skrining dan analisa. Langkah ini dilakukan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan Pak Walikota selama PSBB,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pasar Pakuan Jaya Muzakkir menjelaskan, para pedagang yang dilakukan tes dipilih secara acak, ada yang dari Pasar Bogor, Plaza Bogor, PKL Pedati, PKL Lawang Saketeng, pengunjung hingga petugas lapangan Pasar Pakuan Jaya.

“300 pedagang yang kita pilih random. Misalnya di lantai 1 kita ambil di beberapa titik, lantai lainnya beberapa titik. Hari ini juga kita ajak beberapa pengunjung pasar untuk dilakukan rapid test ini. Karena seperti disampaikan Pak Wali, pasar ini salah satu titik rawan,” terang Muzakkir.

Sebagai upaya pencegahan, pihaknya mengaku menyiapkan tempat cuci tangan di seluruh pasar di bawah pengelolaan Pasar Pakuan Jaya. “Semua pasar sudah kita siapkan wastafel, wajib cuci tangan sebelum masuk pasar. Terus yang kedua wajib pakai masker. Kalau yang tidak bawa masker, tidak boleh masuk pasar. Termasuk pedagang yang tidak pakai masker, tidak boleh jualan,” tandasnya.

Tindak Pidana

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menyempatkan melihat jalannya rapid test bagi pedagang. Ia juga melakukan pemantauan di lapangan terkait toko-toko yang nekat berjualan padahal bukan sektor yang dikecualikan selama PSBB berlangsung.

“Kita bisa lihat toko-toko di Suryakencana ini sudah tertib disiplin, tidak ada pelanggaran. Yang buka memang yang masih dibolehkan menurut peraturan PSBB, seperti toko kebutuhan sehari-hari, apotek. Tadi kita cek juga di pasar sebagian besar sudah menggunakan masker,” katanya.

“Yang kita tertibkan lebih kepada pedagang di jalan. Ada beberapa saja pedagang kecil. Kita akan berikan toleransi, tapi diatur karena ini orang-orang yang tidak bisa makan kalau tidak ada yang laku. Tapi saya minta Satpol PP mengontrol supaya tidak ada kerumunan, mereka harus pakai masker, dan jaga jarak,” tambahnya.

Bima pun menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar. “Jadi dua hari ini sosialisasi, besok kalau masih ada pelanggaran lagi langsung kita berikan sanksi. Ada tindak pidananya. Perpanjangan PSBB tahap kedua akan lebih ketat. Karena kuncinya disitu. Kalau tidak, nanti diperpanjang lagi. Kasian, ekonomi semakin terpuruk nanti. Pemkot akan bekerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk besok akan melakukan tindak pidana di lapangan,” pungkasnya.

Fredy Kristianto