Ciawi, Jurnal Inspirasi

Besarnya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ciawi, yang dipungut pihak sekolah kepada peserta didik baru, menjadi salah satu poin pengaduan warga ke anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Komisi V, H. Cecep Gogom, saat melaksanakan kegiatan reses ke II tahun 2019-2020, di Vila 27 BPMKP di Kampung Poncol, RT 02/08 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Abudin, warga Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi mengatakan, selama ini biaya DSP yang dipungut pihak SMAN 1 Ciawi, sangat memberatkan warga terutama mereka yang taraf ekonominya menengah kebawah. Menurutnya, biaya yang dipunggut pihak sekolah negeri itu, lebih besar dibandingkan besaran masuk ke sekolah swasta.

“Bayangkan saja, tahun lalu pihak SMAN 1 Ciawi munggut biaya DSP bisa mencapai Rp3,5 juta lebih,” ungkapnya kepada wartawan.

Selain DSP, lanjut pria yang juga sebagai guru di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Ciawi itu, biaya sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP) setiap bulannya, di SMAN 1 Ciawi bisa mencapai Rp250 ribu sampai Rp350 ribu.  “Coba kalau di sekolah swasta, baik DSP maupun SPP biayanya jauh lebih kecil dibandingkan sekolah negeri tersebut,” jelas Abudin.

Abudin berharap, setelah diadukannya ke anggota dewan provinsi Jabar ini, ada aturan baik berupa peraturan gubernur (Perbup) yang mengatur besaran biaya DSP maupun SPP di sekolah favorit itu.

 “Saya dan mungkin warga yang ada di wilayah Ciawi, inginnya biaya masuk ke sekolah negeri itu tidak memberatkan. Biar warga yang berdomisili di Kecamatan Ciawi khususnya dan wilayah selatan umumnya, dapat bersekolah juga,” imbuhnya.

Sementara, H. Cecep Gogom, anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi V menyatakan, sampai sejauh ini kebijakan sekolah itu bervariatif, karena balik lagi ke sekolah masing-masing. Sehingga keluhan dari warga terkait biaya DSP dan SPP ini baru didengarnya.

“Kita akan coba menampung keluhan warga ini dan akan dibahas oleh teman-teman di komisi. Setelah itu kita juga akan tanyakan dengan kepala cabang daerah (KCD) biar sinergis,” tukas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dede Suhendar

Gunung Putri, Jurnal Inspirasi

Salah satu perusahaan pengolahan biji plastik yang beralamat di Kampung Kedep,Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri saat dilakukan sidak oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor pekan lalu mendapati temuan sebagian bangunan yang terdapat di area perusahaan tersebut tidak ber-IMB.

Pada pemberitaan sebelumnya Ahmad Fathoni Anggota Komisi III dari fraksi PKS menegaskan bahwa perusahaan tersebut (PT.PAM-red) harus mengurus bangunan yang belum ber-IMB dan adanya kelebihan KDB.

“Ada kelebihan KDB disana, kami menyarankan agar perusahaan tersebut untuk menambah lahan dan segera mengurus bangunan yang belum ber-IMB dan saya harap pihak perusahaan untuk bersinergi dengan pemerintahan desa setempat,” jelas Ahmad Fathoni.

Sesuai data yang diperoleh Jurnal Bogor bahwa sebagian bangunan yang terdapat didalam lingkungan PT.PAM tersebut belum mengantongi IMB seperti pos jaga, mushola, kanopi parkir, kantor, gudang barang jadi, gardu PLN, panel induk, ruang produksi 1, ruang produksi 2, ruang produksi 3, toilet, TPS limbah, kanopi kantor dan kanopi ruang produksi 2. Jika di total luasnya mencapai 4.959 m2.

Saat Jurnal Bogor menyambangi UPT Tata bangunan bidang Pengawasan kepala UPT tidak berada di tempat, dan salah seorang pengawas mengatakan pihak perusahaan akan mengurus perizinan dalam waktu dekat ini. “Sudah diarahkan untuk melengkapi perizinan sesuai prosedur yang berlaku dan katanya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, kita lihat sejauh mana kepatuhan pihak perusahaan kepada peraturan,” katanya.

Nay Nur’ain

Nanggung, Jurnal Inspirasi

Bantaran Kali Cicaung yang berlokasi di Kampung Babakan Cipetir RT 02 RW 07, Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung mengalami penyempitan lahan pengairan yang menyebabkan terjadinya banjir. Dengan berdirinya bangunan jembatan serta puluhan meter pondasi TPT di tanah pemerintah dibawah pengawasan  UPT pengairan wilayah Jasinga.  Bangunan tersebut diduga menyerebot sampai masuk ketengah  kali hingga mengundang perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan warga sekitar.

Dikabarkan bangunan tersebut   milik Yayasan sekolah AB. “Nantinya akan dibangun perumahan,” kata warga sekitar, yang tidak bersedia disebut namanya, kepada Jurnal Bogor, Senin (3/3).

Ia menyayangkan dengan kondisi Kali Cicaung yang dulunya terlihat lebar sekarang berubah semenjak adanya bangunan tersebut keadaanya sangat kecil.” Padahal dari jaman nenek moyang kali tersebut sangat besar karena waktu kami masih kecil biasa bermain dikali itu,”  ujarnya.

Bukan hanya bangunan yang akan diperuntukan perumahan tetapi terlihat juga bangunan permanen bengkel sepeda motor yang berdiri sudah sejak lama.” Dari awal berdiri untuk perencanaan pembangunan perumahan sudah berlangsung beberapa bulan. Namun untuk saat ini belum ada kegiatan lagi,” terangnya.

Menurutnya,  penyempitan Kali Cicaung berdampak meluapnya aliran air ketika hujan turun sehingga berakibat terjadi tumpukan sampah dan lumpur di halaman sekolah yang jaraknya tidak jauh dengan lokasi bangunan tersebut. Karena memang jarak bangunan Kali Cicaung dengan sekolah itu tidak jauh. “Kami juga tidak tahu bangunan itu  izin amdalnya termasuk perizinan lainnya ada atau tidak?,” tanya dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPD Desa Batutulis Asep Saepulloh geram dan meminta pihak terkait mengecek keberadaan bangunan yang terletak di bantaran Kali Cicaung untuk segera dibongkar. “Kalau memang berdampak negatif dan merugikan  masyarakat bangunan tersebut harus segera ditertibkan dan dibongkar,” tegas Asep.

Untuk itu, beber Asep, keberadaan bangunan itu semua harus tanggap dan melihat ke lokasi karena karena kalau dibiarkan khawatir hujan besar dan terjadi banjir.” Dengan penyempitan Kali Cicaung mulai dari Pemdes setempat, kecamatan termasuk Dinas PUPR harus tanggap,” pungkasnya.

Arip Ekon

Kemang, Jurnal Inspirasi

Para advokat atau pengacara pada Kantor Hukum Sylvia Anwar dan rekan melakukan pendampingan pemagaran atas tanah yang diklaim milik Irsan Nasution seluas 342 M2 di Kampung Kemang Kiara, Desa Kemang pada 1 Maret 2020 kemarin. “Kami selaku tim kuasa hukum dari Irsan Nasution, hari ini mendampingi beliau melakukan pemagaran atas tanah yang dibeli oleh klien kami berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 504/2015 pada persil nomor 66 S.III. Blok 004. Kohir nomor 267/813,” jelas Mohamad Anwar, SH., MH., CLA saat dikonfirmasi Jurnal Bogor.

Pemagaran ini sambung Anwar dilakukan untuk melindungi hak dari kliennya karena adanya bangunan ilegal yang berdiri di atas tanah tersebut yang sudah tidak ada lagi izin dari klien kami ataupun ada pihak-pihak yang secara melawan hukum menguasai tanah tersebut. “Atas dasar tidak ada izin tersebut, kami pagari tanah milik klien guna melindungi haknya dari upaya pihak pihak yang ingin berbuat tidak baik atau mengklaim tanah tersebut,” tegas Anwar.

Hal senada diungkapkan Sylvia Hasanah Thorik, SH, MH selaku kuasa hukum berencana melakukan upaya hukum yaitu melaporkan pemilik dari bangunan yang berdiri di atas tanah klien kepada pihak yang berwajib. “Dalam surat pemberitahuan kepemilikan tanah tanah yang dimiliki klien saya  itu sah secara hukum. Objek tanah klien saya juga telah terdaftar dalam buku tanah di Desa  Kemang sebagai mana tertuang dalam surat keterangan riwayat tanah  nomor : 593.21/177 Tanah yang dibuat Kepala Desa  Kemang. “Dan surat itu juga ditandatangani kepala Desa Kemang Entang  Suana tertanggal 1 September 2015,” jelas Sylvia.

Lebih lanjut dia mengatakan, objek tanah jelas dan dokumen yang jelas dan sah menurut hukum dan dengan perolehan yang sah menurut hukum. Maka tidak beralasan hukum dan perbuatan melawan hukum apabila ada pihak lain yang mengakui objek tanah tersebut. “Dan tanah klien kami itu diperoleh sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka jelas kalau ada merampas itu dosa karena dalam sabda Rasulullah disebutkan barang siapa mengambil sejengkal tanah serta dzolim maka kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis tanah,”pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Cigombong, Jurnal Inspirasi

Upacara Penutupan dan Pengambilan Sumpah Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun 2019/ 2020 di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya (SPN PMJ) Lido, Kabupaten Bogor dilaksanakan. Upacara yang digelar di halaman SPN PMJ Lido Cigombong ini, langsung dipimpin Kapolda PMJ Irjen. Pol Nana Surdjana.

Menurut Kapolda, pendidikan negara di SPN PMJ Lido dilaksanakan selama tujuh bulan yang dimulai dari tanggal 6 Agustus 2019 hingga 6 Maret 2020. “Ada 460 siswa untuk tahun 2019- 2020 yang mengikuti pendidikan di SPN PMJ Lido Cigombong. Dari jumlah tersebut satu siswa dinyatakan tidak lulus karena faktor mental. Jadi yang lulus sebanyak 459 orang,” kata Irjen Pol. Nana Surdjana kepada wartawan. Senin (2/3).

Diterangkannya, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk Bintara Polri Bhayangkara menjadi bintara yang berpropesional dan berintregitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokoknya. “Tugasnya antara lain,  memelihara keamanan ketertiban pada masyarakat serta memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, termasuk penegakan hukum,” ucapnya.

Masih dikatakannya, selama ini dalam pendidikan pihak Polri selalu mengutamakan akademis, mental kepribadian dan kesehatan jasmani. Mengingat, ketiga hal ini menjadi penilaian dalam hal lulus tidaknya mengikuti pendidikan ini.

“Kami tetap berpedoman kepada sistem yang sudah ada. Artinya tidak ada biaya ataupun lainnya untuk penerimaan bintara. Karena, selama ini kami menggunakan sistem BETAH yakni bersih, transparan, akuntabel dan humanis,” tuturnya.

Ia menerangkan, dengan berpegang pada pedoman dan prinsip BETAH tersebut dapat dilihat dari beberapa siswa yang ada. Dimana, ada siswa lulusan terbaik yang meraih juara umum bidang akademis, jasmani dan mental kepribadian. “Siswa itu adalah Laode yang merupakan siswa paling baik dibanding siswa lainnya. Laode sendiri putra dari seorang petani. Kemudian, ada juga siswa yang sejak duduk di SMA ikut berjualan dengan kakak nya di daerah kemayoran Jakarta. Dia ini anak yatim piatu. Siswa terbaik lainnya merupakan anak seorang pekerja buruh. Jadi tidak ada biaya untuk pendidikan bintara sebagaimana diisukan,” pungkasnya.

Deny | Dede