Bogor, Jurnal Inspirasi

Wabah virus Corvid-19 atau Corona yang mulai menyerang Indonesia, cukup membuat panik masyarakat. Hal itu terbukti dari langkanya masker dan hand sanitizer (pembersih tangan antiseptic) di pasaran sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua warga Depok yang positif Corona pada Senin (2/3).

Berdasarkan penelusuran wartawan koran ini, di apotik dan minimarket di kawasan Bogor Utara serta Timur, sudah kehabisan stok masker maupun hand sanitizer. Pada salah satu apotik di bilangan Jalan Bangbarung, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, bahkan memasang tulisan bahwa stok kedua barang tersebut habis. “Sudah habis mas dari Senin (2/3) sore. Stoknya belum datang lagi,” kata salah satu pegawai apotik.

Begitupun ketika Jurnal Bogor menyambangi minimarket kawasan Jalan Pandu Raya. “Habis (masker dan hand sanitzer) dari kemarin,” ucap salah seorang kasir minimarket. Fenomena serupa pun terjadi di minimarket yang berlokasi di bilangan Bantarkemang, Kecamatan Bogor Timur. “Stoknya sudah habis, banyak juga orang yang nyari soal itu,” kata salah seorang pegawai, Lina.

Sementara berdasarkan hasil penelusuran di marketplace online, harga masker mulai meroket yang tadinya Rp25 ribu per box dengan isi 50 buah, kini dibanderol mulai Rp150 ribu hingga Rp380 ribu per box. Begitupun dengan harga hand sanitizer yang mulanya Rp70 ribu untuk ukuran 500 milimeter. Kini dapat mencapai Rp130 ribu hingga Rp145 ribu per kemasan.

Hal itupun membuat Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya angkat bicara. Menurutnya, segala bentuk penimbunan barang yang merupakan kebutuhan sehingga menyebabkan kepanikan di masyarakat adalah sebuah kejahatan. “Aparat penegak hukum harus bergerak menyelidikinya. Apalagi penimbunan barang dilakukan untuk meraup keuntungan dengan menaikan harga berkali-kali lipat,” ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, kata Atty, Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Disperindag) Kota Bogor harus segera turun tangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Mesti turun tangan dan menjamin kebutuhan soal masker dan sabun cuci tangan antiseptic terpenuhi, dan tidam terjadi gejolak,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Pemerintah, sambung Atty, wajib mengimbau masyarakat agar tak berduyun-duyun menimbun kedua barang itu, dan menstok bahan makanan. “Jangan sampai di Bogor ada fenomena panic buying. Sebab, bila terjadi kelangkaan, masyarakat juga yang dirugikan,” katanya.

Atty menyatakan, masyarakat wajib waspada terhadap potensi penyebaran virus Corvid-19. Namun tidak boleh terlalu panik sehingga membuat gaduh dengan melakukan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang.

“Kalau ingin memakai masker di tempat ramai nggak apa-apa. Tapi yang paling penting membiasakan perilaku hidup sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Atty juga mengimbau agar masyarakat segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala demam, batuk dan tenggorokan sakit. “Segera periksakan ke dokter, agar dapat segera diketahui penyebab sakit. Ini adalah bentuk kewaspadaan kita,” paparnya.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPRD, Saeful Bakhri mengatakan, pemerintah harus melakukan antisipasi terhadap merebaknya virus tersebut. “Tiap puskesmas harus memberikan penyuluhan agar masyarakat tak panik,” katanya.

Selain itu, Disperindag pun harus mengontrol soal ketersediaan masker dan sabun cuci tangan antiseptic. “Ini kan sudah jadi kekhawatiran masyarakat. Mesti ada langkah antisipasi,” katanya.

Saeful juga meminta agar masyarakat tak panik dengan melakukan aksi borong masker dan hand sanitizer.

Terpisah, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat Kota Bogor menyikapi penyebaran virus Corona dengan proposional dan tidak berlebihan. Namun, tetap memprioritaskan kewaspadaan dan kesiagaan.

“Lurah, Camat, Puskesmas harus siaga semua memonitor setiap laporan warga. Jadi pasien yang datang pasien yang ngeluh itu disikapi dengan waspada tinggi. Bgitu panas, begitu batuk protap berjalan,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatab untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan secara rutin. Kata Bima, apabila ada warga yang terindikasi Corvid-19, tidak boleh datang sendiri untuk memeriksakan diri. “Harus dijemput, dan dikoordinasikan. Ada gugus tugas khusus ada hotline ada layanan gawat darurat dari Dinkes. Di Bogor memang tak ada rumah sakit rujukan Corona. Tetapi untuk observasi disiapkan di setiap rumah sakit dengan protap aturan dari Dinkes,” ucapnya.

Kata dia, pola hidup sehat cuci tangan dan menjaga kebersihan merupakan langkah untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh.

Fredy Kristianto

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Polisi Resort (Polres) Bogor Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Selasa (3/3). Polisi sempat menutup akses masuk kantor DPKPP karena sedang melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku OTT.

Sedikitnya 8 anggota Reskrim Polres Bogor berpakaian preman mengamankan tiga Aparatur Negeril Sipil, seorang warga sipil,  dua dus dokuman, mobil dan satu bungkusan amplop coklat dalam OTT di DPKPP Kabupaten Bogor.

Para terduga yang ditangkap OTT beserta barang bukti mendapatkan pengawalan ketat ketika ingin dimasukan ke dalam mobil untuk dibawa ke Markas Komando (Mako) Polres Bogor.

Seorang terduga pelaku OTT sempat memberikan salam kepada awak media setelah turun dari mobil yang tiba di Mako Polres Bogor. “Assalamualaikum,” kata pria berbaju ASN itu 

Sementara itu, pihak Kepolisian masih enggan memberikan keterangan resmi akan adanya OTT di kantor DPKPP tersebut.

Kasat Reskirm Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para ASN yang dibawa ke Polres Bogor. “Nanti ya, kami masih melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang belum bisa ada keterangan apa-apa, nanti ya,” kata AKP Benny.

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Guna mengantisipasi adanya pasien yang terjangkit virus corana, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memanfaatkan ruang isolasi penyakit menular di empat rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi ruang inkubasi pasien terjangkit covid-19.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, pihaknya telah sedia payung sebelum hujan menghadapi penyakit menular yang melanda internasional.

“Kami memang belum punya ruangan inkubasi pasien yang terjangkit virus corona, paling kami akan memanfaatkan ruang isolasi penyakit menular,” ujar Ade Yasin kepada Wartawan, Selasa (3/3).

Ia menjelaskan, guna penangganan penyebaran virus corona itu Pemkab Bogor berfungsi sebagai pendeteksi dini. Jika pasien tersebut positif terjangkit virus corona, maka pihaknya akan merujuk ke Rumah Saki Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Suroso Jakarta.

“Dinas Kesehatan atau RSUD hanya melakukan pendeteksian dini dan inkubasi pasien yang diduga terjangkit virus corona, jika pasien tersebut benar – benar positif terjangkit virus menular tersebut maka akab di rujuk ke RSPI Sulianti Suroso atau rumah sakit rujukan lainnya,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menerangkan, dirinya sudah memerintahkan Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk geeak cepat menjemput bola bagi pasien yang diduga terjangkit virus corona.

“Dinas Kesehatan jika ada pasien yang diduga terjangkit virus corona itu harus gerak cepat menjemput pasien tersebut, jangan sampai mereka menunggu penyakit virus corona ini menyebar ke yang lainnya dahulu,” tegasnya

Politisi PPP ini juga meminta masyarakat jangan panik, tetap berkegiatan seperti biasa dan ada panic buying memborong masker, bahan baku makanan atau lainnya.

“Saya minta atau imbau agar masyarakat Bumi Tegar Beriman tidak panik apalagi sampai memborong masker, bahan baku makanan dan lainnya hingga mereka tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti menonton bola itu masih kami bolehkan,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Survailance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana menjelaskan untuk mencegah masyarakat terjangkit virus corona maka harus melaksanakan pola hidup bersih sehat (PHBS).

“Selain peggunaan masker bagi orang yang sakit atau terjangkit virus corona, cara efektif lainnya agar kami tidak tertulas virus cukup mematikan ini adalah dengan menerapkan PHBS dan menjaga tubuh agar tetap fit agar tubuh kita imun atau bisa melawan virus corona ini,” tandasnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berjanji akan mendorong Komisi III untuk menggelar rapat kerja (Raker) terkait masjid Agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang baru direnovasi dengan menghabiskan uang negara Rp26 miliar, yang telah mengalami kerusakan.

“Saya akan perintahkan komisi III DPRD Kabupaten Bogor untuk rapat kerja membahas renovasi Masjid Baitul Faidzin ini,” tegas wakil ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi saat dihubungi Wartawan, Selasa (3/3).

Ia mengatakan, sejak jebolnya atap atau plafon masjid kebanggaan warga Kabupaten Bogor itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seharusnya langsung lakukan pemanggilan pihak ketiga sebagai pelaksana pengerjaan renovasi tempat ibadah bagi umar muslim tersebut.

“Harusnya, Dinas PUPR Kabupaten Bogor harus segera memanggil pihak ketiga,” katanya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan, Dinas PUPR Kabupaten Bogor selain memanggil diminta harus memanggil ketiga sebagai pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Baitul Faidzin itu, juga instansi itu dapat memanggil konsultan pengawas.

“Kalau itu tidak dijalankan atau tidak bisa dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, maka saya akan perintahkan Komisi III untuk rapat kerja,” ungkapnya.

Terpisah, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bogor, Benny Delyuzar menerangkan, bahwa proyek masjid yang berada di dekat kantornya itu menjadi temuan Badan Pemerikas Keuangan (BPK).

“Itu ada temuan BPK untuk mengembalikan karena ada lebih bayar akibat kurang volume. Temuan itu pada Tahun 2019 lalu,” ungkap Benny.

Lebih lanjut mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bogor ini memaparkan, pihaknya belum menegetahui pasti proses lanjutan temuan tersebut.

“Kalau mau tahu pastinya, silahkan tanya ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek itu. Kegiatan itu ada di Dinas PUPR,” paparnya.

Sebelumnya, baru setahun usianya, plafon masjid agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah rusak. 

Padahal, bangunan yang dibangun dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp26 miliar ini baru selesai direnovasi pada 2019 lalu. n Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Video rekaman dari balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor oleh salah satu warga binaan dengan kasus pidana penganiayaan berat, beredar luas di Media Sosial (Medsos).

Ketika dikonfirmasi, Kalapas Kelas IIA Cibinong. Kabupaten Bogor, Ardian Nova Christiawan mengatakan, pihaknya berterima kasih atas informasi tersebut.

“Siap terima kasih infonya mungkin nanti kami perlu ketemu sampean mas,” kata Kalapas Kelas IIA Cibinong, Nova saat dihubungi Wartawan, Selasa (3/3).

Ia menjelaskan, maksud dan tujuannya dirinya hendak menemui awak media dalam perihal itu, pihaknya meminta data lengkap berupa video rekaman dari salah satu napi di tempatnya bertugas yang dimiliki media massa.

“Kami perlu ketemu sampean mas dan data lengkapnya biar kami tolong diinfo,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkait informasi ini merupakan aduan masyarakat dan mesti ditindak lanjuti sebagai respon.

“Karena ini termasuk aduan masyarakat biar kami tindak lanjuti sebagai respon penilaian terhadap pengaduan. Silahkan teman-teman media mengutip statemen saya ini,” tegasnya.

Sekedar diketahui, beredarnya video rekaman berdurasi 25 detik yang direkam langsung oleh salah satu napi terpidana kasus penganiayaan berat beredar luas di media sosial Facebook.

Sementara, larangan menggunakan alat elektronik berupa handphone diatur dalam  Pasal 4 huruf j Permenkumham 6/2013 yang selengkapnya berbunyi demikian: Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Bagi Narapidana yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Program pembangunan yang disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2021 mendatang, tak bisa lagi sembarangan dan asal, program yang akan dikerjakan harus di setiap OPD harus nyambung atau berkaitan satu sama lainnya.

“Penyusunan program pembangunan untuk tahun 2021 sudah berbasis elektronik, di mana dengan sistem ini, setiap usulan program dari masing-masing OPD akan terlihat, jika tujuan programnya tak jelas otomatis akan dihapus,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kardenal, Selasa (03/03).

Kardenal mengatakan, untuk suksesnya penerapan program pembangunan berbasis elektronik, Diskominfo menginisiasi penandatangan kerja sama dengan seluruh OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Penandatangan kerja sama bagian dari penajaman, karena sebelumnya semua OPD sudah disosialisasikan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik,” ujarnya.

Kardenal menegaskan, penyelenggaraan pembangunan berbasis elektronik merupakan intruksi dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2017. “Konsekuensi dari PP tersebut semua daerah berkewajiban menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektonik, sehingga akan mempermudah pemerintah pusat melihat program pembangunan apa saja yang dilaksanakan di setiap daerah,” katanya.

 Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogorastra Winara mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Apalagi di era industri 4.0, di mana teknologi Informatika ujung tombak dalam mensukseskan pembangunan.

“Saya berharap melalui kegiatan ini bisa mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor maju, nyaman dan berkeadaban melalui realisasi program Pancakarsa,” ujarnya.

Kepala Bidang E-Government Diskominfo Jawa Barat, Dian Istanti menjelaskan, selain penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengintruksikan setiap daerah, agar menyediakan jaringan internet di semua ruang-ruang publik.

“Jaringan wifi di ruang-ruang publik di beberapa daerah di Jawa Barat sudah dimulai. Nah yang belum, kami minta 2021 segera direalisasikan, karena ini intruksi dari Kemenkominfo,” tegasnya menutupi.

Mochamad Yusuf