Caringin | Jurnal  Inspirasi      

SEBANYAK 90 guru olahraga SD dan SMP  se Kabupaten Bogor mulai petang nanti di salah satu hotel yang ada di kawasan Caringin, Kabupaten Bogor akan mengikuti pelatihan Sport Kids yang jadi agenda kegiatan dari  SEKSI Pembibitan  Iptek dan Organisasi Keolahragaan ( PITIOK ) Dispora Kabupaten Bogor.  Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 19 Pebruari  2020.

Kasie PITOK Dispora Kabupaten Bogor, M Saepudin secara tegas mengatakan, jumlah guru olahraga yang diundang benar benar berasal dari sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. “Kedepannya kami berharap para guru olahraga ini bisa mentransfer ilmunya dengan cara praktek langsung ke murid-muridnya di sekolah sekolah,” tegas M Saepudin.

Ia menambahkan,  rencannya,  kegiatan pelatihan Sport Kids kepada para guru olahraga ini akan dibuka secara langsung oleh Kadispora Kabupaten Bogor petang nanti. Lebih lanjut, kata M Saepudin, selama ini termasuk salah satu seksi yang punya komitmen penuh dalam pembibitan dan pemasalan cabang olahraga kepada kalangan generasi muda (pelajar) yang ada di Kabupaten Bogor.   

Setelah sukses menggelar berbagai event festival cabang olahraga di tahun tahun sebelumnya, Seksi PITOK yang digawangi M Saepudin kembali melanjutkan tren positifnya diawal tahun 2020.

 “Pelatihan Peralatan Sport Kids kepada 90 guru olahraga sekolah dasar ini merupakan pembuka kegiatan Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor di tahun 2020,” tegas M Saepudin.

Aep mengatakan, kegiatan pelatihan peralatan Sport Kids ini secara tidak langsung bertujuan untuk pengembangan bibit unggul olahragawan  daerah di Kabupaten Bogor.        

“ Kegiatan pemberian peralatan Sport Kids ini benar benar punya sasaran yang sangat tepat, karena  para guru olahraga sekolah dasar nantinya akan mentransformasi wawasan kaitan Sport Kids ini kepada para siswanya dengan cara praktek langsung di lapangan ataupun teori di kelas,” beber Aep Saepudin, panggilan akrab dari Kasie PITOK Dispora Kabupaten Bogor.

Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kabupaten Bogor, Agung Surachman menegaskan, kegiatan pelatihan peralatan Sport Kids kepada guru guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bogor akan menimbulkan dampak positif bagi masa depan olahraga di Bumi Tegar Beriman.

“ Apa yang dilakukan oleh  Seksi PITOK Dispora Kabupaten Bogor adalah satu inovasi yang sangat bagus dalam pengembangan olahragawan didaerah,” beber Agung Surachman.

Ia berharap, para guru SD yang ikut dalam pelatihan ini nantinya  harus jadi agen pemantau talenta atlet yang ada di sekolah-sekolahnya.  

Asep Syahmid

Bogor, Jurnal Inspirasi

Perayaan ulang tahun ke 17 tahun bagi Kintania  sungguh sangat special. Selain dihadiri oleh keluarga dan teman sekolah, hadir orang nomor satu di Kota Bogor sekaligus memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam perayaan ultah tersebut, Sabtu (16/02).

“Hari ini sah bagi Kintania menjadi warga Kota Bogor, dan KTP ini menjadi bukti kependudukannya, bahwa Kintania sudah genap berumur 17 tahun,” kata Wali Kota Bogor dalam sambutannya, Sabtu (16/02).

Selain mendoakan, Wali Kota Bogor Bima Arya yang didampingin istri tercintanya juga mengajak kepada semua yang hadir dan juga kaum milenial di Kota Bogor agar segera mengurus kependudukan jika sudah genap berumur tahun.

“Jangan lupa kepada semua milenial yang sudah berusia 17 tahun segera mengurus KTP sebagai bukti kependudukan yang sah,” papar Bima Arya.

Sementara Kintania yang didampingi kedua orang tuanya yakni Abdul Fatah dan istri mengatakan sungguh terkejut dengan kehadiran orang nomor satu Kota Bogor ini.

“Sungguh saya gak percaya dengan kehadiran Pak Wali dan Ibu, dan ulang tahun hari ini sangat special karena dapat hadiah kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pak Walikota,” ujarnya dengan senyum bahagia.

Sementara orang tua Kintania, Abdul Fatah mengatakan, dirinya memang sengaja tak memberi tahu Pak Wali Kota bakal hadir, selain memang ada kegiatan di wilayah kehadiran Wali Kota sengaja memberikan hadiah kejutan KTP.

“Alhamdulillah, ini suprise bagi saya dan keluarga, putri saya dapat hadiah KTP dari Pak Walikota,” kata Abdul Fatah.

Tak lama setelah memberikan sambutan, Wali Kota yang didampingi Camat Bogor Selatan Hidayatulloh kembali bergerak menuju wilayah untuk menyapa warga.

Handy Mehonk

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya memperpanjang kerjasama hingga dua tahun ke depan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Hal itu lantaran molornya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo yang semula dijadwalkan rampung pada pertengahan 2020.

“Jadi Galuga akan diperpanjang dua tahun,” ujar Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada wartawan belum lama ini.

Dengan perpanjangan itu, kata Bima, ada kesepakatan bagus dengan Gubernur Jawa Barat. Dimana usulan Pemkot Bogor untuk mengolah sampah plastik menjadi biodiesel atas kerjasama dengan Plastic Energy Limited yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Pak Gubernur menyetujui usulan dari Pemkot bahwa sampah plastik direncanakan akan diolah di Galuga. Jadi Galuga akan diperpanjang mengelola sampah plastik disitu, Kabupaten Bogor juga akan menyumbang sampah plastik di Galuga,” katanya.

Menurut dia, dalam waktu dekat Pemkot Bogor bersama dengan Plastic Energy termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan kajian bersama terkait rencana pengolahan plastik tersebut. Sehingga didapatkan kebutuhan plastik yang akan diubah menjadi biodiesel.

“Gubernur meminta tujuh hari Pemkot dengan Plastik Energy dan Kabupaten Bogor berkomunikasi untuk melakukan kajian. Nanti ditemukan angka-angkanya,” ungkapnya.

Walau pembangunan TPPAS Nambo yang mundur, Pemkot Bogor akan tetap bekerjasama dengan provinsi untuk membuah sampah ke lokasi tersebut. Namun ada beberapa poin kerjasama yang akan disesuaikan kembali. Salah satunya volume sampah dari Kota Bogor yang akan dikurangi.

“Di Nambo tetap berjalan tetapi karena ada kemunduran ya disesuaikan lagi nanti MoU nya dengan Nambo. Artinya ada volume sampah yang dikurangi. Kalau sebelumnya perjanjian dengan provinsi ada 400 ton perhari nanti akan berkurang karena sampah sebagian masih dikirim ke Galuga,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Sepuluh tim futsal putri akan bertanding dalam ajang Radika Anggels Cup 2020, Minggu (16/2) mendatang. Turnamen futsal yang digelar di Lapangan Permata Futsal itu merupakan rangkaian uji coba sekaligus memperingati HUT Radika Anggels. 

“Tim yang bertanding dari berbagai kota di sekitar Bogor seperti Depok, Bekasi dan Jakarta,” ujar manager Radika Anggels, Raden Kicik Asnawi  kepada media,  kemarin.

Ia menuturkan,  tujuan utama Radika Anggels Cup 2020 ini untuk memajukan dan menarik minat para kaum hawa di bidang olahraga futsal.

“Jadi tidak hanya milik laki laki aja. dengan ada nya event event seperti ini, nanti akan menarik perhatian anak-anak putri tuk berlatih futsal,” tukasnya. 

Asep Syahmid

Semplak | Jurnal Inspirasi  

Keseriusan untuk mengejar target medali emas tampak dilakukan jajaran pengurus, pelatih dan atlet terjun paying Kabupaten Bogor  dalam menghadapi Porda Jabar 2022 di  Kawasan Tasuba (Tasikmalaya, Subang dan Bandung Barat). Saat ini, cabor terjun payung yang diketuai Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono sudah melakukan latihan secara rutin  di kawasan Lanud ATS, Semplak, Bogor.

Selain menggelar latihan secara rutin, Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor juga kerap mengikuti berbagai event try out  atau beberapa pertandingan  yang di supervisi oleh PB FASI seperti Manado International Open Parachuting Championhsip.

“Target Tim Terjun Payung untuk Porda Jabar 2022 nanti  tiga medali emas dari lima nomor yang dipertandingkan ,” tegas Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono.

Ia menambahkan, saat ini Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor memiliki 10 atlet binaan yang terdiri dari 8 atlet putra dan 2 atlet putri   seperti Ikhwan, Agus Riyanto, Yasri Yudha, Tamzur, Joemadi, Agoes Hardianto, Dadang Kadarusman, Boy Aditya, Purnamawati  dan Indri Susiani  dan mereka didampingi  tiga pelatih seperti Nunik, Intarti dan Miki Kalimanto.

“Mudah-mudahan dengan intensitas  dan fokusnya kami bersama para atlet dan pelatih selama ini, akan membuahkan hasil yang maksimal dalam ajang Porda Jabar 2022 mendatang, hingga Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor bisa memberikan kontribusi medali sesuai yang ditargetkan,” tegas Letkol Pnb Akhmad Maulana Mulyono.

Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin  mengaku sangat bangga dengan proses latihan yang telah dilakukan jajaran pelatih dan atlet terjun payung Kabupaten Bogor. “Saya optimis Tim Terjun Payung Kabupaten Bogor akan menorehkan hasil yang maksimal dan memberikan kontribusi medali emas bagi Kontingen Kabupaten Bogor dalam ajang Porda Jabar 2022 mendatang di Tasuba,” pungkas Junsam. Asep Syahmid

Purwakarta | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil meminta bupati dan wali kota di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, agar dekat dengan anggota DPRD, supaya mereka bisa memperjuangkan usulan program yang diajukan masuk di APBD. “Kalau kami sih siap menampung sebanyak-banyaknya program dari daerah, tapi masalahnya keputusan akhir ada di DPRD,” kata Emil, dihadapan 27 bupati dan wali kota se- Jawa Barat, diacara komunikasi pembangunan daerah (Kopdar) yang berlangsung di salah satu hotel, di kawasan Jati Luhur, Purwakarta, Kamis (13/2).

Emil mengatakan, pada tahun 2020, usulan program dari 27 kabupaten/kota nilainya mencapai Rp 10 triliun, namun yang bisa diakomodir untuk dimasukan ke APBD 2021 nanti nilainya hanya Rp 7 triliun, berarti ada kekurangan Rp 3 triliunan lagi.“Nah, sisanya akan kita cari. Nanti Bappeda yang akan menentukan program mana saja yang akan dibantu,” ujarnya.

Meski berjanji akan memasukan usulan yang disampaikan bupati/wali kota, namun Emil meminta, usulan itu dikawal dengan melibatkan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan bupati/ wali kota.

“Ada kalanya, usulan itu saat pembahasan di Bappeda sampai Badan Anggaran tidak ada yang mengawal. Makanya, jangan sampai dilepas, tapi program yang dikawal haruslah yang prioritas, artinya kepentingan rakyat. Tugas ini harus dilakukan tim khusus, saya sarankan bupati dan wali kota bentuk lobi yang akan mengawal program,” tegasnya.

Bupati Ade Yasin memaparkan, ada lima usulan program untuk tahun 2021 mendatang, diantaranya pembangunan gedung RSUD Parung, berserta sarana pendukung lainnya, pembangunan jalan dan 1.000 unit rumah terdampak bencana alam di Kecamatan Sukajaya dan Nanggung.“Dua lagi, pembangunan Jalan Bojonggede – Kemang serta kelanjutan proyek Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak II,” katanya.

Ade menjelaskan, lima usulan program kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah dilengkap, dari mulai  Detail Engineering Design (DED) berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Program yang kita usulkan, untuk lahannya sudah selesai, intinya tinggal anggaran untuk pembangunan fisik saja,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 ini, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 254 miliar lebih atau naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2019 lalu yang hanya mencapai Rp 122,3 miliar. Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub)  Nomor Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang APBD tahun 2020. Mochamad Yusuf

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dalam menyikapi status kewarganegaraan eks ISIS. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Menurut dia, hal tersebut merupakan pencabutan kewarganegaraan melalui proses hukum administrasi.

“Presiden mengeluarkan itu proses hukum, namanya proses hukum administasi, jadi bukan proses pengadilan. Jadi benar Pak Moeldoko itu. Ya (berbentuk) Keppres dong,” jelas Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Ia menerangkan, pencabutan kewarganegaraan melalui proses hukum administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007. Pemerintah mencabut kewarganegaraan para eks kombatan ISIS berdasarkan aturan tersebut.

“Menurut PP Nomor 2 tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh Presiden harus melalui proses hukum, bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri, lalu ditetapkan oleh presiden,” jelas Mahfud.

Mahfud menuturkan, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006, orang dapat kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan. Di antaranya, yakni orang tersebut ikut dalam kegiatan tentara asing yang diatur pada pasal 23 ayat 1 butir d.

“Jadi jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko. Pak Moeldoko benar, (para eks ISIS) kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis,” kata dia.

Menurut Mahfud, pencabutan kewarganegaraan mereka yang pernah tergabung dalam ISIS memang harus melalui proses hukum, tapi bukan proses pengadilan. Dalam hal ini, pencabutan kewarganegaraan terhadap mereka dilakukan melalui hukum administrasi yang diatur pada Pasal 32 dan 33 PP Nomor 2 tahun 2007.

“Di pasal 32, 33, bahwa itu nanti menteri memeriksa ya, sesudah oke, serahkan presiden, presiden mengeluarkan. Itu proses hukum namanya proses hukum administasi, jadi bukan proses pengadilan,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur dalam perundang-undangan tentang kewarganegaraan.

“Sudah dikatakan stateless. Itu sudah sangat tegas dalam UU, UU tentang Kewarganegaraan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Moeldoko mengatakan, status kewarganegaraan WNI eks ISIS tersebut otomatis gugur setelah mereka membakar paspor kewarganegaraannya. “Ya, karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah salah satu indikator,” ujar dia.

Dalam rapat terbatas beberapa hari yang lalu, masalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS itupun juga dibahas. Ia menyebut, siapa saja yang memiliki niat untuk bergabung dengan sebuah organisasi teroris, sudah bisa diadili. Pemerintah juga akan melakukan langkah penegakan hukum ketika mereka kembali ke Indonesia. SEP