Cibinong | Jurnal Inspirasi
PERHELATAN sepakbola akbar, World Cup U 20 tahun 2021 yang akan digelar di Indonesia tetap jadi perhatian serius Dispora Kabupaten Bogor. Pasalnya Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor  termasuk salah satu venue utama dari pesta bola paling akbar di Planet Bumi ini.

Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengatakan, Pemkab Bogor melalui Dispora Kabupaten Bogor saat ini terus melakukan progres pembenahan Stadion Pakansari untuk menjadi salah satu stadion yang bakal menggelar event Piala Dunia U -20.

“Kami terus melakukan Komunikasi dengan PSSI, Kemenpora dan Kementrian PUPR terkait rehabilitasi Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor dan juga pembangunan Lima Lapangan luar untuk latihan kontestan Piala Dunia U 20,” tegas Bambang Setiawan.

Bambang menambahkan, untuk lima lapangan yang akan digunakan latihan para peserta Piala Dunia U-20 semunya berada di sekitar Cibinong.  “Empat lapangan latihan  akan dibangun di sekitar Stadion Pakansari dan satu lagi Stadion Mini Persikabo.  Alhamdulilah Kementrian PUPR  sudah menayangkan lelang  untuk pembangunan lapangan latihan,” beber Bambang lagi.

Mantan Camat Ciawi ini menegaskan, untuk anggaran pembangunan  lapangan latihan itu berkisar 95,15 Milyar dan semuanya berasal dari anggaran Kementrian PUPR. Disamping itu, kata Bambang,  rehabilitasi  juga akan dilakukan di lapangan dalam Pakansari seperti pembenahan Lampu, Lift, Sound, Rumput , ruang VVIP, Ruang Media, Ruang Ganti Pemain,   dan juga area luar lapangannya .

“Insya Allah semua perbaikan yang akan dilakukan di Stadion Pakansari benar benar berstandar Internasional atau FIFA ,” pungkasnya.

Herdi Sukria , Kepala  UPT Paspor Dispora Kabupaten Bogor membenarkan kalau progres pembangunan lapangan latihan dan juga pembenahan stadion Pakansari memang berjalan terus hingga saat ini. “ Mudah mudahan progres pekerjaannya bisa dilakukan pada tahun 2020  sekarang  ini, tuntas Herdi Sukria.

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal Inspirasi
POLITISI  PPP Kabupaten Bogor yang saat ini tercatat sebagai anggota  DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova  mengaku siap mengemban amanah jadi orang nomor satu di Persatuan Soft Tenis Indonesia (PESTI ) Kabupaten Bogor.

PESTI Kabupaten Bogor sendiri rencananya termasuk cabor baru yang akan jadi anggota KONI Kabupaten Bogor dan akan ambil bagian dalam event Porda Jabar 2022 di Tasuba mendatang. “Insya Allah saya siap mengemban amanah jadi Ketua PESTI Kabupaten Bogor, jika memang semua insan tenis di Bumi Tegar Beriman memberikan amanah kepada saya ,” tegas Vio, julukan Ferry Roveo Chechanova ini.

Vio menambahkan,  kalau memang ia diberikan amanah untuk jadi Ketua PESTI,  ia berharap semua pengurus yang akan Masuk benar benar orang yang paham akan olahraga Soft Tenis. Disamping itu, semua pengurus  harus punya tekad yang sama untuk membesarkan olehraga ini dan juga membesarkan PESTI Kabupaten Bogor bisa berbicara di kancah Jabar,  nasional dan internasional .

“Jujur saja saya bukan orang tenis, tapi kalau memang ini semua amanh saya siap all out untuk membesarkan PESTI Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sementara itu, Rudy Achdiat dan Sri Agus , inisiator berdirinya cabor Pesti mengatakan,  sangat bangga dengan kesiapan dari Ferry Roveo untuk memangku jabatan orang nomor satu di PESTI Kabupaten Bogor. “Pak Vio orang yang sangat serius untuk mengembangkan olahraga Soft Tenis. Ini akan jadi modal penting bagi PESTI Kabupaten Bogor kedepannya,” beber Rudy Achdiat.

Lebih lanjut, kata Rudy, ia juga tenghah menyusun draft keopengurusan PESTI Kabupaten Bogor ini dan akan segera di bawah ke Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor.

** Asep Syahmid

Kemang | Jurnal Inspirasi

Masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor pada 4 Juni 2020 akan berakhir.  Pemkab Bogor pun rencananya akan memberlangsungkan ‘New Normal’ atau kehidupan tatanan baru. Namun kebijakan itu pun membuat khawatir sebagian guru dan orang tua murid.

Seperti salah seorang guru di SDN 03 Tegal Kecamatan Kemang, Nuralfiah. Ia masih merasa khawatiran anak didiknya terpapar Corona karena saat ini jumlah pasien positif Covid-19 masih tinggi. “Pasti khawatir untuk anak murid saat ini tentang sosial distancing agak sulit apalagi usia siswa SD tentu kami khawatir, dari orang tua aja karena anak usia SD sangat sulit diatur apalagi ketika Pemkab udah New Normal,”kata Nuralfiah kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Nuralfiah mengatakan, bahkan ada orang tua yang menanyakan apakah tidak takut ketika siswa dalam waktu dekat ini pada saat masih pandemi Covid-19 masuk sekolah. “Masih ada tentu ada rasa cemas. Orang tua takut karena kan di wilayah sini ada yang positif jadi orang tua cemas dan takut ada yang terjangkit,”katanya.

Menurutnya, ketika memang pemerintah memberlakukan New Normal dan mulai masuk sekolah pada 19 Juli 2020 mendatang tentu pihak sekolah pun mesti mempersiapkan skema untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. “Kalau kemarin sih sempat di share sama kepala sekolah itu ada rencana-rencana yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi misalnya saat jam pelajaran itu siswanya ada 40 nanti dibagi dua,”katanya.

** Cepi Kurniawan

Kemang | Jurnal Inspirasi

Sebuah pohon besar yang berada di jalan raya Kemang, Kampung Gardu RT 05 RW 08, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang pada pukul 14.30 WIB, tiba – tiba roboh dan menutup akses jalan raya Kemang menuju Kota Bogor Kota, Rabu (3/6). Diduga pohon besar itu tumbang karena telah lapuk termakan usia.

Akibat pohon tumbang tersebut, dikabarkan seorang warga yang sedang melintas di jalan tertimpa dan mengalami luka – luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. “Kejadiannya sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat pohon tumbang ke badan jalan, lalu lintas jalan raya Kemang sempat macet total. Ada satu korban yang tertimpa dan sudah dibawa ke rumah sakit.” ujar Nanang (47) seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi.

Sementara pantauan di lokasi, evakuasi pohon dilakukan oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Kemang, petugas Koramil dan Polsek Kemang serta petugas DLLAJ TNI yang dibantu warga masyarakat dengan menggunakan dua gergaji mesin.

“Pohon itu roboh karena sudah tua dan akar – akarnya juga sudah kering. Roboh sekitar jam 14.30 WIB ke arah jalan raya dan menimpa seorang warga. Infonya sih korban adalah pegawai Kecamatan Kemang,” kata Ipah (56), seorang pedagang di lokasi kejadian.

Dikonfirmasi tentang informasi korban yang disebutkan sebagai staf kecamatan, PLT. Camat Kemang, Ria Marlisa membenarkan hal tersebut. “Sudah dibawa ke rumah sakit. Namun kondisi terakhir, saya belum terima laporan dari pihak keluarga,” singkatnya.

** Cepi Kurniawan

>> Pandemi Covid-19, Peringatan HJB Berlangsung Sederhana

Bogor | Jurnal Inspirasi
Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-538 yang diperingati setiap 3 Juni akan digelar secara sederhana dan menekankan kepada nilai solidaritas sesama warga di tengah Pandemi Covid-19. Logo dan tema pun disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Diketahui HJB kali ini, Pemkot Bogor mengusung tema Sahitya Raksa Baraya yang diambil dari bahasa Sansekerta dan Sunda yang memiliki arti solidaritas saling menjaga antar sesama warga. Sementara logo HJB disimbolkan dengan Rusa atau Uncal bermasker serta tanduk yang membentuk angka 538 yang diapit dua bilah Kujang.

“Tahun ini, Hari Jadi Bogor ke-538 diperingati dengan suasana berbeda. Ini merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi kita semua. Pandemi ini bukan hanya ujian kesehatan, tetapi juga merupakan ujian keimanan dan kebersamaan bagi kita semua,” ungkap Bima Arya di Balaikota Bogor, Selasa (2/6).

Iapun optimistis, keimanan dan kebersamaan kita akan membawa Kota Bogor berlari melewati laju Pandemi. “Sekuat tenaga pemerintah bekerja dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Semaksimal mungkin kita semua berkolaborasi untuk berbagi. Semangat itu kemudian dituangkan ke dalam tema besar HJB ke-538, yakni Sahitya Raksa Baraya yang bermakna solidaritas untuk saling menjaga, memelihara, menyayangi, dan melindungi sesama warga,” tuturnya.

Mengenai rangkaian acara, kata Bima, pada 3 Juni 2020 tetap akan digelar Rapat Paripurna secara terbatas dalam rangka peringatan HJB. Di dalamnya akan diisi pemberian penghargaan kepada para tokoh dalam upaya pencegahan dan penangan Covid-19 hingga penyerahan bantuan insentif Pemerintah Kota Bogor kepada para tenaga medis.

“Pemerintah Kota Bogor juga akan menyerahkan bantuan bagi 538 keluarga yang dihimpun melalui program Jaringan Keluarga Asuh Kota (Jaga Asa). Para keluarga penerima manfaat ini telah diverifikasi dan belum pernah mendapatkan  bantuan dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. Selain itu, akan disalurkan juga insentif bagi 2.600 guru ngaji se-Kota Bogor,” jelas Bima.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor Atep Budiman mengatakan, tema yang diangkat dalam HJB ke-538 adalah “Sahitya Raksa Baraya” yang diambil dari Bahasa Sansekerta dan Sunda. “Sahitya mengandung makna solidaritas atau gotong royong, raksa mengandung makna menjaga, melindungi, menyayangi, memelihara dan baraya mengandung makna saudara atau kerabat atau sesama,” ujar Atep.

“Sehingga Sahitya Raksa Baraya dimaknai sebagai solidaritas untuk saling menjaga, memelihara, menyayangi, dan melindungi sesama warga Kota Bogor dengan keimanan dan kebersamaan melawan Covid-19,” tambahnya.

Untuk logo, kata Atep, ditampilkan salah satu ikon Kota Bogor, yakni Rusa atau Uncal. “Rusa mencerminkan hewan elegan yang mampu mengatasi berbagai masalah dengan kemurnian hatinya. Rusa juga dikenal sebagai hewan yang menonjolkan kegesitan ketika berlari,” katanya.

Pada tanduk Rusa tersebut juga tampak membentuk angka 538 sebagai simbol pertarungan dalam kondisi pandemi di tengah HJB tahun ini.

“Angka 538 tersebut juga diapit oleh dua bilah kujang yang memiliki simbol bahwa Bogor merupakan Ibukota kerajaan Pakuan Pajajaran. Selain itu bagi masyarakat Sunda, kujang lebih dari sekadar senjata. Kujang kerap diartikan sebagai identitas, jati diri, simbol pemersatu, dan berkaitan dengan kehidupan manusia yang hakiki terhadap Tuhannya dan alam semesta ini. Sedangkan pemakaian masker pada Rusa tersebut sebagai bentuk pengingat kepada warga untuk selalu menggunakan masker,” tukasnya.

n Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi
Sektor pendidikan menjadi tahapan terakhir adaptasi new normal di Jawa Barat. Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memastikan sektor pendidikan tidak akan pulih dalam waktu dekat. “Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari (2021) itu yang paling bisa kita perhitungkan. Kita butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan anak-anak. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari, nanti kita sampaikan secara khusus,” kata Emil dalam jumpa pers di Markas Kodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6).

Selain sekolah, Emil mengatakan, pesantren pun masuk ke dalam zona pendidikan. Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar tengah mengkaji protokol khusus atau tata cara aktivitas di pesantren agar kegiatan berjalan lancar dan aman. “Tata cara di pesantren agak beda, mereka berasrama atau kobong, Bapak Wakil Gubernur sudah saya tugaskan minggu ini untuk mengkonsolidasikan pesantren agar punya protokol khusus yang nyaman tapi kuat dalam melawan persebaran Covid-19,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar mengizinkan 15 daerah zona biru (level 2) untuk menerapkan new normal atau di Jabar dikenal dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mulai 1 Juni 2020. Menurut Emil, istilah AKB dipilih di Jabar karena sebagian masyarakat menilai, istilah new normal membingungkan dan aktivitas kehidupan dianggap telah normal kembali.

“Kami memilih istilah AKB melalui survei ke masyarakat, kalau pakai kata normal membingungkan karena sebagian yang tidak paham (mengira) kondisi baik lagi atau normal, padahal belum. Kita pilih AKB agar mudah dipahami,” ujarnya.
Dalam AKB di 15 kabupaten/kota, Emil mengatakan, terdapat lima tahap beradaptasi. Tahap pertama adalah adaptasi di tempat ibadah, khususnya masjid. Selain mengikuti protokol kesehatan yakni pengecekan suhu tubuh, mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, Emil pun mengimbau jemaah untuk membawa perlengkapan salat dan wudu dari rumah.

Adapun bagi pengurus masjid hanya diizinkan membuka 50 persen dari kapasitas serta mengajukan izin berupa surat kelaikan operasional dan bebas Covid-19 ke kantor kecamatan setempat. “Sesuai arahan dari Kementerian Agama, setiap masjid harus mengajukan surat ke kecamatan untuk menanyakan apakah masjidnya masuk kategori yang aman dan layak untuk dibuka ke publik,” kata Emil.

Nantinya, AKB di tempat ibadah akan dievaluasi dalam tujuh hari atau sepekan. Setelah itu, daerah zona biru tersebut bisa masuk ke tahap kedua yaitu AKB di sektor ekonomi industri, perkantoran, dan pertanian. Pun setelah dievaluasi selama tujuh hari dan tidak ada anomali persebaran Covid-19, maka wilayah tersebut bisa masuk ke tahap ketiga yaitu AKB untuk mall dan retail atau pertokoan.

Namun, Emil menegaskan bahwa setiap pertokoan yang buka harus didampingi tim pengendali yang menjadi bagian dari gugus tugas. Di unit terkecil ini, tim yang mengawasi aktivitas pengunjung bisa pemilik toko maupun petugas keamanan. Mereka harus bertanggung jawab jika terjadi penularan di areanya dan diperkenankan menegur pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Sementara untuk mall tetap dengan kapasitas 50 persen dan menetapkan protokol kesehatan, kecuali untuk bioskop dan karaoke itu belum bisa (beradaptasi) karena ruangannya tidak aman,” ucap Emil.

Di tahap keempat atau satu bulan sejak pemberlakuan AKB tahap pertama, barulah suatu daerah masuk ke pemulihan sektor pariwisata, dengan catatan tidak ditemukan kasus Covid-19 di tiga tahap sebelumnya. Nantinya, Emil berujar, pihaknya untuk sementara tidak mengizinkan tempat pariwisata menerima wisatawan dari luar Jabar.

“Jangan sampai pariwisata dibuka, tiba-tiba datang tamu yang sejarah perjalanannya tidak bisa diketahui atau dari zona merah. Saya sudah sampaikan ke bupati dan wali kota yang mayoritas ekonomi dari pariwisata agar berhati-hati dalam membuat agenda,” ujarnya.

Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) menegaskan tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada 13 Juli 2020. Hal itu disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menepis adanya permintaan pengunduran tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021.

Sementara sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kemendikbud untuk menggeser tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021. IGI menilai menggeser tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021 memberikan kesempatan Kemendikbud meningkatkan kompetensi guru selama 6 bulan. Dengan demikian, di bulan Januari para guru sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas.

Selain itu, penggeseran tahun ajaran baru bisa dianggap bisa mengurangi stres orangtua dan siswa terkait ancaman penularan Covid-19. Beberapa alasan Kemendikbud tidak memundurkan jadwal tahun ajaran baru 2020-2021: “Kenapa Juli? Memang kalender pendidikan kita dimulai minggu ketiga bulan Juli dan berakhir Juni. Itu setiap tahun begitu,” kata Hamid baru-baru ini.

Hamid mengatakan keputusan tak memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021 ditandai dengan adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2020. Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti disinkronisasi bila memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021. “Kelulusan SMA SMP sudah diumumkan. Artinya sudah lulus, kalau diperpanjang, ini mau dikemanakan (lulusannya). Di perguruan tinggi sudah melakukan seleksi seperti SNMPTN, ada juga SBMPTN, ini harus sinkron,” kata Hamid.

“Secara garis besar tanggal 13 Juli itu semuanya (tahun ajaran baru). Tanggal dimulainya ajaran baru, itu berbeda dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini kadang-kadang rancu. Tahun ajaran baru jadi (dianggap) membuka sekolah. Tanggal 13 Juli, itu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021,” tambah Hamid.

Menurutnya, dimulainya tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 bukan berarti siswa belajar di sekolah. Keputusan belajar di sekolah akan terus dikaji berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid19,”

Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19. Ia menambahkan, hal ini juga bertujuan melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orangtua.  

Lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengumumkan mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa wabah pandemi Covid-19. “Mekanismenya (pembukaan sekolah) menunggu pengumuman dari Pak Menteri (Nadiem Makarim) minggu depan. Syaratnya seperti apa,” kata Hamid.

Menurutnya, pembukaan sekolah di daerah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atas daerah rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hamid menambahkan, saat ini Kemendikbud tengah menggodok mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan di sekolah bersama para ahli. “Sehingga, kita tak bisa serta-merta mengatakan buka atau tidak. Jadi mohon bersabar. yang disampaikan Menteri (Nadiem) itu betul, boleh atau tidaknya (buka sekolah) menunggu gugus tugas,” kata Hamid.  

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menyiapkan karantina mikro pada di setiap kelurahan. Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa fasilitas isolasi mandiri tersebut khusus diperuntukkan bagi warga yang merupakan suspect virus corona.

“Sejauh ini, beberapa kelurahan sudah menyiapkan tempat karantina untuk isolasi mandiri bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” ujar Dedie kepada wartawan, Selasa (2/6).

Menurut dia, kelurahan yang sudah menyiapkan karantina mikro adalah Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Bubulak, Loji dan Menteng Kecamatan Bogor Barat, dan Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

“Sedangkan Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat sedang dipersiapkan. Kemudian Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Timur masih dalam tahap sosialisasi,” ucap Dedie.

Ia mengatakan bahwa karantina mikro merupakan gagasan dari Pemerintah Jawa Barat untuk diterapkan di wilayah kelurahan atau RT/RW sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di kota dan kabupaten di Jabar.

Lebih lanjut, kata Dedie, karantina mikro diarahkan untuk memperkuat dan mengintensifkan isolasi mandiri khususnya pada titik penyebaran kasus positif yang tinggi atau lebih dari enam kasus di satu kelurahan. Ia juga menuturkan, laju pertumbuhan kasus baru Covid-19 pada rentang 14 hari atau kelurahan yang masuk dalam level kewaspadaan kritis.

Dedie menegaskan, prosedur karantina mikro pada kelurahan level kewaspadaan lainnya, dapat dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Bogor. “Idealnya karantina mikro di rumah masing-masing, kemudian diawasi tim surveilance puskesmas dibantu tim RW Siaga Corona. Kemudian harus dipasok juga logistik oleh kelurahan melaui program Gasibu, dapur umum dan lumbung logistik kelurahan,” paparnya.

Terkecuali, sambung Dedie, pada beberapa tempat yang mampu dibangun oleh warga bersama Kelurahan. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kkta Bogor pada Selasa (2/6), jumlah pasien terkonfirmasi positif corona tidak bertambah yakni 113 orang. Kendati demikian, ada penambahan satu orang pasien yang dinyatakan sembuh. Sedangkan korban meninggal dunia tetap di angka 15 orang.

Kepala Dinkes, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa hingga Selasa (2/6) terjadi pengurangan 10 kasus PDP, sehingga pasien yang masih dirawat ada 51 orang. “Sedangkan OTG bertambah delapan kasus sehingga menjadi 44,” ucapnya.
Sri menambahkan, untuk ODP berkurang tiga orang, dan masih ada 65 orang yang terus dipantau rumah sakit.

n Fredy Kristianto