Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Salah satu perusahaan di Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, PT.Crhig Word Indonesia menginginkan seluruh karyawannya tidak solat di masjid. Alasannya khawatir terpapar virus Corona. Salah seorang karyawannya membenarkan imbauan yang sensitif karena terkait hak menjalankan kebebasan beragama.

“Imbauan terkait virus Corona yang dikeluarkan oleh manajemen pabrik menurut saya sangat berlebihan karena dalam imbauan tersebut berbunyi ada salah satu yang sangat sensitif jika didengar ada di poin 2 yaitu berbunyi “Untuk solat sementara di rumah dulu (di Iran banyak terkena virus di dalam masjid maka hati-hati),” katanya, Kamis (12/3).

Dia sempat interupsi kepada personalia perihal poin nomor 2 tersebut karena iimbauan itu harus dipatuhi saat karyawan berada di luar pabrik. Namun akibat keberatan interupsi tersebut, namun dia malah mendapat teguran dari perusahaan.

Personalia PT.CWI, Purnomo ketika dikonfirmasi Jurnal Bogor mengatakan bahwa hal itu hanya bentuk imbauan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan berhati-hati agar tidak tertular. “Imbauan itu sudah dirapatkan oleh direksi manajemen PT.CWI sebelumnya. Adapun dengan adanya kata-kata jangan solat di masjid, kita melihat kondisi yang ada di Iran bahwa penyebaran virus itu lebih tinggi berada di dalam masjid. Kedatangan para wartawan ini nanti akan saya sampaikan pada pimpinan,” pungkas Purnomo singkat.

Nay Nur’ain

Ciomas | Jurnal Bogor

Banyaknya permasalahan pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bogor, mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Mereka terus mengeluhkan ada beberapa pengerjaan proyek yang ditinggalkan dan dibiarkan saja tanpa dilanjutkan pekerjaannya oleh kontraktor.

Yang baru ini terungkap pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Parakan dengan Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas yang pembangunannya tidak dilanjutkan oleh kontraktor dengan nilai proyek 3,1 miliar.

Kepala UPT Jalan dan jembatan Kecamatan Ciomas, Andri dalam mengatakan, proyek tersebut sudah melewati batas waktu pengerjaan 120 hari kerja dan tidak ada progress pengerjaannya. “Proyek ini sudah diputus kontraknya karena tidak sesuai dengan tenggat pengerjaannya, maka nanti akan di lelangkan kembali,” ujar Andri.

Sementara Ketua komisi III, Sastra Winara ketika dihubungi lewat telepon (10/3) menyatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan jalan tersebut, bahkan dengan tegas Sastra mengatakan akan memanggil pihak kontraktor untuk dimintai pertanggung jawabannya.

“Harus dipanggil dan bertanggung jawab, jalan ini sudah dilelangkan sesuai aturan dan mekanisme yang ada, tapi kenapa saat pengerjaan kok ditinggal, memang sanksinya adalah pemutusan kontrak, tapi harus jelas dulu duduk permasalahannya kenapa semua ini bisa terjadi?” ujar Sastra.

Sambung Sastra dirinya sudah menghubungi Dinas PUPR dan sudah mendapat jawaban pasti yaitu memanggil kontraktor tersebut dalam waktu dekat ini. “Biar jelas dan terang benderang semua permasalahannya, miris lihat beberapa proyek Infrastruktur tidak dilaksanakan dengan baik, imbasnya kepada masyarakat, akhirnya anggaran yang sudah dialokasikan tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat, ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk proyek-proyek berikutnya,”tutup Sastra.

Cepi Kurniawan

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Penyerapan anggaran di Kabupaten tahun anggaran 2019 sekitar 7,2 triliun dengan tujuan meningkatkan semua lini kehidupan di masyarakat baik ekonomi, infrastuktur, fasilitas publik, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Namun tampaknya anggaran yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Pasalnya, serapan anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Hal itu pun mendapatkan kecamatan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Demokrat Ruhiyat Sujana. Ia mengatakan banyak pekerjaan yang tidak beres dan ditambah sisa Lebih Penggunaan Anggaran ( SILPA) sudah jatuh ketimpa tangga lagi.                                            

Ia menambahkan penyebab terjadinya SILPA dari tahun ke tahun karena perencanaan yang buruk, ditambah penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, program yang direncanakan kurang inovatif karena motivasi ASN untuk melayani masyarakat masih rendah,” tegas Ruhiyat yang juga disampaikan mantan aktivis menanggapi meningkatnya dana SILPA di APBD tahun 2019 saat berbincang dengan Jurnal Bogor, kemarin.

Ia mengatakan, perencanaan buruk menyebabkan pekerjaan fisik yang seharusnya mulai dilaksanakan sejak Februari, namun molor sampai Juni atau Juli. Alasannya belum ada petunjuk teknis. Padahal, dilain sisi, dana belanja pegawai terserap dengan baik, bahkan sudah berjalan di semeseter pertama mencapai 50 persen.

“Kalau orang terpanggil untuk melayani, pasti belajar dari tahun sebelumnya, sehingga persiapan juknis, bukan menjadi alasan untuk terlambat merealisasikan program sesuai waktu yang ada. Bagaimana kalau baru mulai kerja Juni-Juli, baru jumlah item banyak? Apakah efektif? Tentunya tidak,” katanya.

Ia menilai selain perencanaan yang buruk juga yang membuat bengkaknya dana SILPA  juga buntut dari motivasi ASN dalam melayani yang rendah. “Kalau orang terpanggil melayani dengan hati pasti akan berjalan baik dan memuaskan. Tapi, bila tidak maka pastinnya dianggap beban sehingga pekerjaan tidak tuntas dan berakibat pada anggaran tidak terserap,” ujarnya.

Menurutnya, dana untuk belanja pegawai biasanya terserap dengan baik. Kalau untuk jalan dinas, ASN ditiap OPD lebih kreatif dan berinovasi, tapi untuk masyarakat tunggu dulu. “Karena Itu yang selama ini terjadi. Ini harus menjadi bahan evaluasi kepala daerah, jangan biarkan terus berlanjut,” katanya.

Ia berharap agar kepala daerah harus menilai dan mengevaluasi OPD di tiap tahun agar diingatkan bila Silpa masih tinggi. Sebaliknya yang berkinerja bagus diberi apresiasi. “Harusnya, OPD dievaluasi tiap tahun terkait realisasi anggaran. Yang kedapatan rendah diberikan peringatan agar berbenah, jika meningkat dari tahun-ketahun, maka harus ada sanksi.”

“Karena dengan meningkatnya SILPA masyarakat dikorbankan karena masih banyak program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti  masih banyaknya sekolah rusak, jalan rusak dan lain-lain. Ini kan keblinger namanya, SILPA tinggi tapi kepentingan masyarakat terabaikan,” pungkasnya.

Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kontraktor proyek pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, berjanji tidak akan lepas tanggungjawab dan siap memperbaiki TPT yang ambrol.

“Kami tidak kabur atau lepas tanggungjawab, tapi kami masih menunggu arahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), soal penyebab ambrolnya TPT itu,” kata Koordinator Teknis CV. Karya Cipta Mandiri, Rendy, dalam keterangan tertulisnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (12/03).

Rendy mengungkapkan, ambrolnya TPT, sebenarnya bukan faktor kesalahan kontruksi, tapi lebih mengarah pada kondisi alam. “Namun, untuk lebih fairnya, saat ini kami menunggu assement hasil kajian dari tim konsultan pengawas serta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” ujarnya.

Ketika disinggung hutang material pada levaransir atau penyuplai, Rendy menjelaskan, masalah tersebut bukanlah tanggungjawab kontraktor, karena saat proyek sudah selesai, semua urusan termasuk pembayaran material pada pihak ketiga menjadi tanggungjawab pelaksana proyek.

“Kami (CV. Karya Cipta Mandiri-red) sudah membayar semua urusan proyek, mulai tenaga kerja sampai bahan material kepada pelaksana. Jadi, ketika masih ada sangkut paut itu menjadi tanggungjawab pelaksana,” katanya.

Bahkan kata Rendy, informasi yang didapatkannya, pelaksana akan melunasi hutang materialnya, ketiga tagihan luncuran proyek cair. “Kalau tak salah antara pelaksana dan levaransir sudah ada perjanjiannya,” tutup Rendy. Sebagai informasi, TPT di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, ambrol pada awal tahun 2020 ini. Proyek tersebut anggarannya bersumber dari APBD 2019. 

Mochamad Yusuf

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Tak puas dengan tindakan yang tak jua dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Bogor Dr.Adjit Singh Gill akan buat laporan polisi untuk oknum yang sudah merugikan dirinya atas pengurangan jumlah lahan yang dimilikinya yang diklaim oleh orang lain. Menurut Dr.Adjit dirinya sangat kecewa dengan kondisi pemerintahan saat ini. “Keluhan saya hanya dibalas dengan surat jawaban dari dinas-dinas terkait tapi tidak ada tindakan turun ke lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya BPN Kabupaten Bogor dan Kementrian Agraria,” jelasnya kepada Jurnal Bogor di kediamannya, Rabu (11/3).

“Harusnya setelah laporan itu diterima dibuatkan tim khusus untuk mengkroscek kejadian dil apangan, di cek kebenarannya seperti apa dan tanah siapa saja yang ada disitu. Sebelumnya saya sudah melaporkan ke BPN bahwa ada tanah saya yang kebawa oleh orang lain dan itu diakui oleh BPN over load kenapa peristiwa 4 tahun lalu setelah tau tanah itu over load tapi tidak diperbaiki.”

“Parahnya lagi data 4 tahun lalu yang jelas-jelas sudah dipersoalkan justru dijadikan dasar untuk pembebasan tanah pembuatan Waduk Ciawi-Sukamahi ini,” katanya.

Seprti disebutkan sebelumnya, Dr.Adjit mengajukan keberatan atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh P2T BPN Kabupaten Bogor. Pasalnya, dia sebagai pemilik tanah tidak pernah dilibatkan saat melakukan pengukuran dan penetapan harga dalam pembebasan tersebut hingga akhirnya timbul pemalsuan tanda tangan dirinya oleh oknum yang belum diketahui siapa.

“Saya akan buat laporan dan saya harapkan polisi segera bergerak ,karena unsur pidana dalam kasus ini sudah ada. Salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan saya, entah siapa pelaku dibalik semuanya yang saya harapkan pemerintah untuk bertindak adil dalam perkara ini keluhan rakyat jangan dianggap remeh dan sepele,” keluhnya kecewa.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep menjelaskan bahwa persoalan tersebut ranah BPN dan memang ada lahan yang masih belum beres pembayarannya karena sengketa. “Kalau masalah itu harusnya tanya BBWS dan BPN, tapi hasil RDP Komisi 1 dengan BPN Kabupaten Bogor, tinggal beberapa bidang karena ada sengketa kepemilikan. Kita dorong agar persoalan sengketa diselesaikan dengan cara konsinyasi uang untuk pembayaran kepada pemilik di PN Cibinong sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Apprisal,” tandasnya.

Nay Nur’ain

Kemang | Jurnal Inspirasi

Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bogor pada Kamis (12/3) malam membuat satu pohon besar di Jalan Raya Parung Bogor, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dahannya patah sehingga membuat jalan itu macet. Bukan itu saja satu pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Bogor ke Parung tertimpa dahan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Hujan deras disertai angin kencang langsung dahan pohon asem besar itu patah sehingga menghalangi jalan dan menimpa pengendar motor Honda Beat  hitam nomor polisi F 4109 FBX, satu orang (perempuan) terluka dibawa ke Rumah Sakit Duafa, tapi katanya dirujuk juga ke RSUD,” kata Ruhiyat, warga sekitar kepada Jurnal Bogor, Kamis malam, (12/3).

Warga lain, Jaenal, pedagang buah mengatakan pohon itu  memang sudah tua ditambah banyak mobil besar yang mengenai dahan pohon sehingga ketika ada angin dahan pohon itu patah. “Ditambah lagi pohon udah lapuk jadi kalau ada angin besar rawan tumbang,” katanya.

Dari pantauan akibat adanya dahan pohon tumbang Jalan Raya Parung Bogor lajur menuju Parung macet. Tampak mobil berukuran besar diarahkan contra flow (satu jalur berlawanan arah).

Cepi Kurniawan

Caringin | Jurnal Inspirasi

Warga di 12 desa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menyerbu kantor kecamatan, Kamis (12/3). Warga mulai berdatangan sejak pagi atau pukul 7.00 WIB. Dedi, warga Kampung Ciderum RT 02/9, Desa Ciderum mengatakan, kedatangannya ke kantor kecamatan setelah mendapat informasi jika kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah selesai dicetak. “Makanya setelah dapat kabar kalau e-KTP udah ada, saya bersama isteri dan anak langsung ke kecamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, perekaman e-KTP sudah dilakukan beberapa bulan lalu persisnya tahun 2019. Sehingga, untuk sementara kartu identitas yang diberikan pihak kecamatan, berupa surat keterangan.  “Lama juga sih dari perekaman sampai jadinya e-KTP, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi ada juga warga yang sudah direkam, sampai bertahun-tahun e-KTP nya belum selesai dicetak,” papar Dedi.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, Mutiarawati menjelaskan, tahap pertama e-KTP selesai dicetak dan didistribusikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor ke kecamatan, pada bulan Januari dan tahap kedua bulan Februari.

Tahap pertama, kata Mutiarawati, e-KTP bagi warga yang baru perekaman. Sedangkan pendistribusian e-KTP tahap kedua dan ketiga, untuk yang rusak dan hilang. “Mulai tahap pertama, kedua dan sekarang tahap ketiga pendistribusian e-KTP, jumlahnya sudah mencapai 7452,” ungkapnya.

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang akan mengambil e-KTP, lanjutnya, pemerintah kecamatan memasang nama-nama warga di 12 desa yang e-KTP nya sudah selesai dicetak.  “Didepan pintu kantor kecamatan juga ada penjaga sebanyak empat orang untuk membantu warga mencari namanya, apakah sudah ada apa belum e-KTP nya,” imbuh wanita imut mengenakan hijab tersebut.

Terkait jumlah e-KTP warga yang belum selesai dicetak, Mutiarawati menyatakan belum mengetahui pasti jumlahnya. Karena, harus membuka file di server perekaman.  “Untuk data kongkrit belum tahu persis berapa jumlahnya. Yang jelas lebih dari 3000 e-KTP lagi,” tukasnya.

Dede Suhendar