Cibinong | Jurnal Inspirasi

Tim sepak takraw Kabupaten Bogor, dipastikan akan ambil bagian pada Kejuaraan Sepak Takraw Piala Gubernur Jawa Barat tahun 2020, yang akan digelar di Gelanggang Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Bandung, pada 15 hingga 19 April mendatang. Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kabupaten Bogor Didi Furqon, Selasa (17/3).

“Kita akan mengirimkan tim putra-putri di kejuaraan sepak takraw Piala Gubernur Jawa Barat tahun 2020 kali ini, dan kami akan ikut di nomor regu dan dobel regu yang akan dipertandingkan pada kejuaraan tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika keikut sertaan tim sepak takraw Kabupaten Bogor pada kejuaraan ini, sebagai langkah awal Pengcab PSTI ‘Bumi Tegar Beriman’ untuk menyeleksi atlet yang akan diturunkan pada Babak Kualifikask Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat 2022, yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang.

“Kejuaraan sepak takraw Piala Gubernur ini sangat bergengsi. Apalagi Kabupaten Bogor punya tagline Bogor Spor and Tourism. Maka dari itu ketika menyebut sport berarti harpiahnya umum seluruh jenis olahraga yang wajib ikut termasuk sepak takraw. Jadi kalau kami tidak ikut serta kami takut Kabupaten Bogor menjadi malu dengan tagline tersebut,” tegasnya.

Jadi, sambung Didi Furqon, tagline itu sudah menjadi harga diri, dan jati diri dengan segala keterbatasan Pengcab PSTI Kabupaten Bogor, tentunya akan berjuang dalam keikut serta pada event Piala Gubernur Jawa Barat, yang bakal di ikuti oleh 25 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat ini.

“Kaitan dengan pendanaan, kami akan mencari sponsor ship dengan Badan Urusan Milik Daerah Kabupaten Bogor, Pemda, maupun usaha yang ada di ‘Bumi Tegar Beriman’. Karena saya yakin dan percaya pihak-pihak tersebut akan terketuk jiwa dan nalurinya. Sebab masa Bupatinya ingin olahraga maju tapi para pengusahanya tidak mendukung, jelas ini akan memalukan Bupati dan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Asep Syahmid

Kualalumpur | Jurnal Inspirasi

Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mengumumkan Malaysia melakukan lockdown total selama dua minggu mulai 18 Maret untuk membendung lonjakan infeksi virus corona jenis baru, COVID-19. Semua bisnis kecuali toko yang menjual makanan dan kebutuhan sehari-hari, wajib tutup. Dalam pidato Senin (16/3) malam, PM Muhyiddin mengatakan pemerintah akan menerapkan Perintah Pengendalian Gerakan mulai 18 Maret hingga 31 Maret.
“Pemerintah memandang situasi ini dengan serius, terutama dengan perkembangan gelombang kedua (infeksi),” katanya.

“Kami tidak bisa menunggu lebih lama untuk hal-hal menjadi lebih buruk. Tindakan drastis harus segera dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dengan membatasi pergerakan publik. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat mencegah lebih banyak orang terinfeksi oleh wabah yang dapat menghancurkan kehidupan.”
Gerakan dan pertemuan massa di seluruh negeri telah dilarang, termasuk kegiatan keagamaan, olahraga, sosial dan budaya. Untuk menegakkan aturan ini, semua rumah ibadah dan tempat bisnis harus ditutup kecuali untuk supermarket, pasar umum, toko serba ada dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari.
Muhyiddin mengatakan semua kegiatan keagamaan di masjid akan ditangguhkan, termasuk salat Jumat.
Perdana menteri pengganti Mahathir Mohammad ini juga mengatakan semua orang Malaysia yang baru saja kembali dari luar negeri diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina sendiri selama 14 hari. Selain itu, juga akan ada pembatasan yang dikenakan pada masuknya wisatawan ke Malaysia. Sedangkan warga Malaysia dilarang bepergian ke luar negeri. Seluruh taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar hingga menengah serta sekolah swasta dan seluruh lembaga pendidikan tinggi negeri, swasta serta lembaga pelatihan keterampilan nasional akan ditutup.
PM Muhyiddin juga mengumumkan penutupan semua tempat pemerintah dan swasta kecuali yang terlibat dalam layanan penting, termasuk air, listrik, energi, telekomunikasi, transportasi, penyiaran, keuangan, keamanan dan kesehatan. “Jangan panik, jangan khawatir, dan tetap tenang,” katanya, seperti dikutip South China Morning Post. “Saya percaya dengan pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah, kami akan dapat memblokir penyebaran wabah ini.”
Pengumuman Muhyiddin muncul setelah kekhawatiran wabah COVID-19 di Malaysia mencapai lonjakan baru dengan jumlah kasus naik menjadi 553, yang tertinggi di Asia Tenggara. Negara ini melaporkan 125 kasus baru pada hari Senin, 95 di antaranya terkait dengan tabligh akbar yang diadakan bulan lalu, yang menurut kementerian kesehatan, menyumbang 190 kasus.
Tabligh akbar dihadiri sekitar 16.000 orang dari tanggal 27 Februari hingga 1 Maret. Dari 14.500 warga Malaysia yang hadir, hanya 7.000 yang melakukan tes COVID-19 meskipun telah berulang kali diminta tes oleh pejabat pemerintah dan agama. Sejauh ini, total 42 pasien di Malaysia telah sepenuhnya sembuh dari COVID-19 dan telah dipulangkan. Sisanya, 511 pasien masih di rumah sakit termasuk 12 di antaranya masih dalam perawatan intensif.

Asep Saepudin Sayyev |*

Karawang | Jurnal Inspirasi

Upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 di kawasan industri yang dijejali puluhan ribu buruh, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menerapkan kebijakan lockdown kepada tenaga kerja asing. Meski di Karawang sendiri negatif, namun kini sebanyak 10 warga Jawa Barat dinyatakan positif terjangkit virus Corona hingga Senin (16/3).

Terbaru, seorang perawat meninggal akibat menangani pasien positif Corona. “Kami melarang ekspatriat yang mau masuk dan keluar Karawang. Kita tidak mau kecolongan,” kata Cellica kepada puluhan manajemen perusahaan di ruang pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Kabupaten Karawang, Senin (16/3).

Dalam waktu dekat misalnya, Cellica menunda agenda kunjungan delegasi Jepang ke sejumlah pabrik di Karawang. “Kita minta agenda kunjungan itu ditunda hingga situasi aman,” katanya. 

Menurut Cellica, kendati virus Corona telah menyebar dan masuk ke Indonesia, blokade orang asing ke kawasan industri bisa turut memperluas sebaran virus covid-19. “Makanya kami khawatir. Ekspatriat ini kan sering hilir mudik ke luar negeri. Kita tidak mau ribuan buruh pabrik tertular,” kata Cellica. 

Ia khawatir jika ribuan buruh pabrik membawa virus ke rumah, istei dan anak mereka. “Jika dibiarkan (tersebar) justru akan merugikan wilayah industri dan Karawang sendiri,” katanya.

Jika ada tenaga kerja asing yang terlanjur masuk Indonesia, Cellica menginstruksikan supaya para ekspatriat itu tak langsung menuju pabrik. “Untuk berjaga-jaga. Semua tenaga kerja asing jangan langsung kontak ke pabrik mereka bekerja. Mereka harus memberikan laporan dan melakukan isolasi untuk dirinya sendiri sebelum masuk pabrik,” ucapnya.

Sementara di Jabar ada tiga orang yang baru teridentifikasi terinfeksi Corona itu, yaitu warga seorang warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini, ia tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Paru (RSUP) dr Rotinsulu Kota Bandung. Kemudian, seorang perawat asal Kabupaten Bekasi yang meninggal dunia. Ia bekerja di sebuah rumah sakit besar di Jakarta dan diduga tertular dari pasien Corona yang dirawatnya.

Terakhir, warga Depok yang diketahui pernah berinteraksi dengan pasien positif Corona 01 dan 02, atau dua pasien yang tertular virus dari WN Jepang beberapa waktu lalu.

“Sekarang total ada 10 di Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Command Center Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/3) sore.

Sebelumnya pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, ada tujuh pasien yang terinfeksi Corona. Dua warga Depok, satu warga Kota Bandung, satu warga Kabupaten Cirebon, dua warga Bekasi kemudian pasien asal Bekasi yang meninggal di Cianjur.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemberian uang jatah hidup (Jadup) yang dijanjikan kepada ribuan pengungsi korban bencana tanah longsor dan banjir bandang, di empat kecamatan di wilayah barat Kabupaten Bogor, dua bulan pasca bencana ternyata belum diterima para pengungsi.

“Para pengungsi sangat mengharapkan sekali bantuan jatah hidup itu, karena sejak bencana terjadi, bagi kepala keluarga belum bekerja maksimal mencari nafkah, padahal hidup harus terus berjalan,” kata Kepala Desa Cileuksa Jaro Ujang Ruhyadi, kepada Jurnal Bogor, Senin (16/06).

Jatah hidup bagi korban bencana alam informasi yang dihimpun Jurnal Bogor sumber anggarannya berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT). Setiap jiwa mendapatkan bantuan senilai Rp 10.000/hari. Bantuan jatah hidup itu diberikan selama tiga bulan, di luar bantuan logistic dan Sembako.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dede Armansyah, dikonfirmasi mengatakan, bantuan jatah hidup senilai Rp 10.000/hari untuk setiap jiwa itu penyalurannya ada di Dinas Sosial bukan BPBD.

“Nah, kalau ingin jelasnya lebih baik ditanyakan langsung ke Dinas Sosial, pejabat yang menanganinya itu namanya Ibu Sri Mulyani,” kata Dede.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sri Mulyani membenarkan, jatah hidup untuk pengungsi korban bencana alam di empat kecamatan di wilayat barat Kabupaten Bogor belum bisa dicairkan, karena data penerima masih diverifikasi lagi.

“Dari empat kecamatan baru Jasinga dan Cigudeg yang datanya sudah diajukan. Itu pun harus dicroscek lagi dengan cara mencocokan dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.

Data penerima bantuan hidup itu, kata Sri diusulkan kepala desa melalui kecamatan. “Jadi semua data pengungsi yang akan menerima bantuan jatah hidup itu disampaikan ke dinas itu melalui camat,” katanya.

Pernyataan berbeda disampaikan kepala Desa Cileuksa dan Cisarua, Jaro Ujang Ruhyadi dan Jaro Samit. “Data pengungsi yang kami sampaikan sudah sesuai fakta di lapangan, artinya sesua dengan jumlah jiwa yang mengungsi atau tinggal di tenda-tenda darurat,” kata kedua Jaro itu.

Jaro Ujang dan Jaro Samit pun mengaku  malu kepada pengungsi, karena setiap kali menyambangi tenda pengungsian, warga selalu menanyakan kapan bantuan jatah hidup bisa cair.

“Bantuan jatah hidup itu sangat berarti bagi pengungsi, apalagi sejak terjadi bencana, banyak pengungsi tak lagi bisa bekerja, mau kesawah atau ladang sudah rusak terkena longsor, kalau pergi berdagang keluar, mereka belum tenang, karena masih tinggal di tenda-tenda pengungsian,” ungkap keduanya.

Jaro Ujang mengatakan, untuk bertahan hidup, sebagian besar pengungsi masih mengandalkan bantuan dari relawan baik perorangan maupun organisasi yang sampai sekarang masih berdatangan.

“Bantuan yang meringankan beban pengungsi tak pernah berhenti, khususnya berupa logistik Sembako. Alhamdulillah, untuk pengungsi blok Cipendawa, Kampung Cigugur,  saat ini secara bertahap mulai membangun hunian tetap (Huntap) dari dana swadaya dan bantuan relawan dan donatur,” tutup Jaro Ujang.

Mochamad Yusuf

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Berbeda dengan Ibu Kota DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hanya lebih selektif terhadap wisatawan yang masuk ke wilayah Bumi Tegar Beriman.

Akibat dampak penyebaran virus Corona, Pemkab Bogor akan mengeluarkan surat edaran yang akan diperuntukan bagi para pelaku industri pariwisata.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) pada Setda Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo mengatakan, pemerintah daerah masih mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat Bumi Tegar Beriman.

“Sebenarnya Bupati itu merasa penduduk di Kabupaten Bogor masih banyak hidupnya yang dari hari kehari. Pendapatan hari ini dipakai hari yang bersamaan. Makanya tidak ada penutupan tempat-tempat industri pariwisata karena menyangkut dengan mata pencaharian warga Kabupaten Bogor,” ujar Joko kepada Jurnal Bogor, Senin (16/3).

Ia menambahkan, Pemkab Bogor tidak berarti waspa terhadap penyakit menular mematikan yang melanda mancanegara dan memakan ribuan nyawa manusia itu.

“Kalau bahasa Bupati, kita jangan panik tapi tingkatkan kewaspadaan dengan cara sering membersihkan tangan dan kurangi bersentuhan dengan orang lain. Tapi kita jangan khawatir berlebihan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepada Bidang (Kabid) Destinasi Pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Bogor, Iman Budiana menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti adanya intruksi pucuk pimpinan Pemkab Bogor.

“Kami akan keluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para pelaku industri pariwisata di Kabupaten Bogor. Edaran itu akan didustribusikan besok,” kata Iman.

Mantan Kabid Aset ini memaparkan, isi edaran tersebur lebih menekankan pada upaya pencegahan penyebaran virus yang saat inj statusnya mengancam mancanegara.

“Dalam surat edaran nanti, kami mengimbau kepada manajemen hotel dan tempat wisata untuk diadakan hand sanitizer bagi para pengunjung. Bukan hanya itu, pemeriksaan suhu tubuh pengunjung maupun karyawan juga harus dilakukan para pelaku industri pariwisata,” paparnya.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama unsur terkait telah memastikan luasan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII yang akan dibangun hunian tetap (Huntap) korban bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor (Bobar-red).

Kasubag Penataan Wilayah Bagian Adpem pada Satda Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pengukuran lahan untuk Huntap yang berada di dua kecamatan.

“Untuk menyinkronkan dari berbagai instansi, bahwa Pemkab Bogor telah bekerjasama dengan BPN dan PT PN selaku pemegang hak, telah melakukan pengukuran secara bersama-sama di lahan yang akan dibangun huntap yakni di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya,” ujar Eko kepada Jurnal Bogor, Senin (16/3).

Ia menerangkan, pengukuran tersebut dilakukan pada lokasi yang memang sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh Badan Geologi.

“Dari berbagai titik lokasi yang direncanakan oleh Pemkab Bogor sesuai dengan rekomendasi dari Badan Geologi, ternyata beberapa titik untuk saat ini hanya terfokus di tiga titik yakni Desa Urug Kecamatan Sukajaya, Desa Sukaraksa dan Cigudeg Kecamatan Cigudeg,” terangnya.

Ia mengungkapkan, sekitar puluhan hektar lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada pada tiga titik tersebut dan rencananya akan dibangun huntap.

“Luasan sesuai dengan hasil pengukuran bersama-sama, untuk di Cigudeg yakni Desa Sukaraksa 37.987 dan Cigudeg 295.883 meter persegi. Sedangkan yang di Desa Urug Kecamatan Sukajaya itu yang rencana luasanya sekitar 10 hektar hasil ukurnya adalah 104.483 meter persegi. Jadi kalau ditotal pada tiga titik tersebut sekitar 43 hektar,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, penyerahan kepemilikan lahan yanh telah diukur tersebut akan dilakukan dari PT PN kepada pemerintah daerah.

“Tanahnya nanti dari PT PN itu akan diserahkan ke pemrintah daerah dengan status hak pengelolaan atau pakai Pemda, nanti itu tergantung dengan BPN. Untuk dengan para penghuni huntap itu tergantung pimpinan di Pemkab Bogor, konsepnya seperti apa,” paparnya. 

Noverando H