Klapanunggal | Jurnal Inspirasi
Kesal dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT Indocement yang diduga merusak keindahan alam, Tim Pecinta Alam memasang spanduk dan tulisan yang meminta untuk tidak merusak alam. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Desa Nambo Nanang saat disambangi di kantornya mengatakan, Pemerintahan Desa yang didampingi oleh Babinsa dan Babinmas sudah meminta pihak PT. Indocement untuk menghentikan kegiatan pertambangan tersebut.

“Kami Pemerintah Desa Nambo yang didampingi Babinmas dan Babinsa sudah menghentikan kegiatan pertambangan tersebut, walaupun pihak PT. Indocement bersikeras bahwa dirinya sudah mengantongi izin untuk mengelola wilayah hutan dan melakukan pertambangan batu kapur untuk produksi semen, Namun karena sudah ada pengaduan dari Tim Pecinta Alam maka kami memaksa kegiatan pertambangan tersebut dihentikan,” jelas Nanang.

Ia melanjutkan, pihaknya meminta perusahaan untuk duduk bersama dengan tim pecinta alam yang nantinya Pemdes Nambo beserta Babinsa dan Babinmas yang memfasilitasi untuk pertemuan tersebut, karena tidak ingin dianggap membela pihak perusahaan.

“Ya walaupun pihak perusahaan tersebut sudah mengantongi izin, sejatinya harus bisa memilah apa lokasi tersebut ada situs, sejarah atau merupakan tempat yang layak menjadi wisata, karena bisa jadi dahulu mendapati izin tersebut tidak melihat lokasi apakah disitu ada situs bersejarah atau tidak, oleh karena itu daripada menjadi rancu maka saya hentikan kegiatan pertambangan tersebut,” lanjut Nanang.

Lanjutnya, Pemdes Nambo mendukung jika tempat yakni Gunung Kuta Lingkung tetap dilestarikan dan dijaga keindahannya karena itu merupakan aset alam yang tersisa di Desa Nambo. “Saya mendukung tetap dipertahankan kelestarian alam Gunung Kuta Lingkung karena itu salah satu aset yang dimiliki Desa Nambo, jadi sekalipun pihak perusahaan Indocement sudah mengantongi izin tolong lokasi tersebut jangan dirusak, maka dari itu untuk sementara ini saya hentikan segala kegiatan di Gunung Kuta Lingkung baik untuk kunjungan pecinta alam atau pun kegiatan tambang perusahaan sebelum melakukan klarifikasi dan ada solusi dari persoalan ini,” pungkas Nanang.

** Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi
Rumah Aspirasi Budhy Setiawan mendapat pengaduan dari paguyuban ikan hias di depo pemasaran jalan Binamarga, Baranangsiang, Kota Bogor. Budhy yang juga anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jabar III, meresponnya dengan bakal memfasilitasinya dengan Pemkot. “Depo atau sentra ikan hias itu telah memberikan kontribusi PAD, sudah selayaknya Pemkot mestinya berupaya meningkatkan budidaya dan pemasarannya bukan malah sebaliknya,” ujar Budhy, Senin (22/6).

Sepengetahuannya, Kota Bogor hanya memiliki satu tempat sentra ikan hias di Jalan Binamarga, namun jika direlokasi ke Pasar Gembrong di Sukasari harus memperhatikan keinginan paguyuban ikan hias. Pasalnya, ikan hias itu telah ekspor. “Ikan hias Bogor itu dari dulu udah dikenal. Nah, kalau Pemkot peduli ini kan UMKM yang mestinya didukung bukan malah digusur,” kata dia.

Aspirasi paguyuban ikan hias itu mengeluhkan, Pemkot tak lagi mau menerima sewa tempat di depo ikan Jalan Binamarga dengan 22 kios dan Pemkot lebih memilih relokasi ke Pasar Gembrong, namun tak ada sosialisasi dan surat resmi dari Pemkot. Alasan Pemkot karena tempat itu merupakan kawasan lindung sebagai kawasan sempadan infrastruktur. Padahal sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah kawasan perdagangan dan jasa.

Dengan fakta seperti itu, Pemkot  dinilai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana tidak konsisten menerapkan kebijakan sehingga menjadi preseden buruk. “Tidak asal relokasi. Perlu kehati-hatian jangan ujug-ujug. Mestinya buat kajian dulu dan libatkan mastarakat. Perhatikan tempat relokasi yang baru infrastruktur dan sosialisasinya bagaimana. Masyarakat jangan dibuat kebingungan,” kata dia. Asep Saepudin Sayyev |*

> Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Ir.Budhy Setiawan di Kota Bogor

Bogor | Jurnal Inspirasi
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jabar III, Budhy Setiawan menggelar Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Rumah Aspirasi Jalan Paledang, Kota Bogor, Senin (22/6). Budhy bersama Direktur Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Innes Rahmania, Kepala PSDKP UPTD Wilayah Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, menyampaikan pentingnya makan ikan.

“Ikan protein paling bagus yang terjangkau, begitu juga dengan produk olahannya. Upaya Gemarikan ini agar generasi kita tidak ada lagi stunting atau kekurangan asupan gizi,” ujar Budhy usai penyerahan bantuan secara simbolis ratusan paket Gemarikan.

Namun masalahnya jelas Budhi, dengan luas wilayah seperti lautan dan pesisir pantai yang mumpuni, hanya seperduapuluh konsumsi ikan dibanding Thailand. “Eksploitasi ikan dan produk olahannya masih minim, padahal Omega 3 dari ikan itu penting untuk tubuh, khususnya anak-anak. Ya, melalui gerakan ini kami bantu untuk mendorong masyarakat agar makan ini,” kata dia.

Innes Rahmania dari KKP juga menyebutkan, konsumsi ikan di Kota Bogor masih rendah dengan 21,7 kilogram, dan Jabar 29, padahal angka harapannya mesti diatas 3,1 kilogram. Dengan demikian, beban pemerintah masih tinggi untuk memberantas stunting. “Ini butuh perhatian bersama agar anak-anak kita mau mengkonsumsi ikan. Agar tidak stunting, anak-anak 0 tahun atau sejak dalam kandungan hingga umur 2 tahun ini harus cukup asupan gizi,” jelasnya.

Mengenai masih rendahnya konsumsi ikan, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, Pemkot sudah melakukan upaya. Hanya saja masih perlu melakukan intervensi melalui kebijakan. “Kalau ada masyarakat yang tidak suka makan ikan secara utuh, produk-produk olahan ikan harus beragam,” tandasnya. Asep Saepudin Sayyev

Komisi IV Segera Panggil Mitra 10, Disnakertrans dan Dinkes

Bogor | Jurnal Inspirasi
Penambahan kasus positif Covid-19 dari klaster Mitra 10 terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor jumlahnya mencapai 12 orang. Diketahui mereka merupakan karyawan dan keluarga pegawai supermarket bahan bangunan tersebut.

Selain itu, sedikitnya ada 72 karyawan Mitra 10 yang kini berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP). Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa dari karyawan Mitra 10 yang terkonfirmasi positif Covid-19, lima di antaranya adalah ber-KTP Kabupaten Bogor. “Ada 5 orang KTP nya dari Kabupaten Bogor. Nah, sisanya dari Kota Bogor. Kami pantau terus Mitra 10,” ujar Bima Arya.

Bima menambahkan, khusus klaster Mitra 10, tiga orang dari klaster Mitra 10. Mereka adalah keluarga dan pegawai supplier. Sehingga sampai Sabtu (20/6) tercatat 12 orang tertular virus corona dari klaster Mitra 10 Bogor. Boo“Total 12 terdiri dari dua keluarga yang terpapar dan lima pegawai serta supplier warga ber-KTP Kota Bogor, dan lima lagi warga luar Kota Bogor,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, pihaknya terus mengembangkan penelusuran kluster Mitra 10. Karena dari karyawan yang positif itu, harus diperluas lagi penelusuran kepada orang yang menjadi pengunjung Mitra 10 dalam 14 hari ke belakang.

“Saya telah memerintahkan Dinkes membuat aplikasi khusus untuk menangani klaster Mitra 10. Masyarakat yang merasa sempat berkunjung dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti rapid maupun swab test,” katanya.

Dedie mengatakan, sejauh ini ada 10 yang melaporkan hal itu. “Untuk mengefektifkan pola mappingnya itu kami bikin aplikasi, aplikasinya sedang kami sempurnakan, nanti dirilis oleh Dinkes ke masyarakat yang pernah interaksi. Warga jangan lengah, yang sempat ke mitra 10 dan merasakan gejala segera periksa ke faskes,” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan menegaskan, akan segera mengirim surat kepada manajemen Mitra 10, Dinkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan K3 hingga penerapan protokol kesehatan di Mitra 10.

“Kami ingin mengetahui bagaimana penerapan K3 di supermarket bangunan itu, kemudian apakah protokol kesehatan sudah dijalankan. Sekaligus ingin mengetahui sejauh mana tracing yang dilakukan Dinkes terhadap klaster itu,” ungkap Ence.

Ence menegaskan bahwa langkah cepat harus dilakukan, sebelum masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru dilakukan. Sehingga gelombang kedua penyebaran virus corona dapat diminimalisir. “Sebab bila tidak, kami khawatir saat new normal nanti. Klaster-klaster baru akan bermunculan, terutama dari area yang notabenenya tempat perekonomian,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Ence, kasus Mitra 10 harus menjadi perhatian utama, mengingat toko tersebut adalah yang dikecualikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi
Sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, membuat RSUD Kota Bogor berencana mendatangkan alat tes cepat deteksi virus Corona. Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengungkapkan, pihaknya telah menganggarkan Rp350 juta untuk memberi alat tes cepat PCR atau polymerase chain reaction yang akan didatangkan dari negara Cina.

“Sekarang, masih ada berkas yang perlu dilengkapi. Ini jenis PCR yang kecil akan didatangkan dari Cina yang tentunya telah sesuai standar WHO,” ujar Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir, akhir pekan lalu.

Ilham menuturkan bahwa PCR itu hanya memiliki kapasitas sebanyak 24 spesimen swab test per harinya. Kedepan, alat itu akan dipergunakan untuk membantu Pemkot Bogor dalam melakukan uji Covid-19 kepada orang dilingkaran Covid-19. Baik pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pasien terkonfirmasi positif yang membutuhkan test PCR lanjutan.

Namun, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang tak menggantungkan diri pada APBD Kota Bogor, Ilham mengatakan, RSUD juga membutuhkan pemasukan. Karena itu, tak menutup kemungkinan bila PCR nantinya akan dikomersilkan. “Kita membeli PCR dari dana BLUD untuk membantu percepatan diagnosa pasien-pasien. Tapi memang kalau ada yang ingin test mandiri bisa juga dan tak menutup kemungkinan,” terang dia.

Jumlah kasus positif di Kota Bogor terus meningkat. Pemkot Bogor pun berupaya untuk meningkatkan uji Covid-19, khususnya swab test. Sementara, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, telah meminta RSUD Kota Bogor segera menghitung biaya untuk membeli PCR. “Sedang dilakukan prosesnya (membeli PCR) melalui pengadaan oleh RSUD tapi kapasistasnya terbatas,” ungkapnya.

Bima mengatakan, sudah sepantasnya RSUD dapat melakukan uji Covid-19 sendiri. Karena itu, dia memerintahkan RSUD dapat secepatnya mendatangkan alat PCR tersebut. “Saya sudah perintahkan RSUD harus sesegera mungkin,” tandas Bima saat mengunjungi kantor PWI Kota Bogor.

Namun, Bima mengatakan, uji Covid-19 yang masif memiliki konsekuensi untuk menyiapkan tempat isolasi. Sebab, semakin banyak yang diuji, semakin banyak pula kasus baru. “Sudah ada beberapa opsi tempat isolasi, tapi belum bisa saya sampaikan. Beberapa opsi ini masih ada waktu untuk kita mempersiapkan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bandung | Jurnal Inspirasi
Kawasan wisata Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor masih menjadi wilayah yang dilarang untuk dikunjungi wisatawan, khususnya pengunjung dari DKI Jakarta selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat evaluasi Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Polda Jawa Barat, Minggu (21/6).

Dalam rapat terbatas itu, Ridwan Kamil juga memberikan update terbaru perkembangan Covid-19 di Jawa Barat. Hingga Minggu, 21 Juni 2020, penyebaran Covid-19 masih terkendali. Angka penyebaran Covid-19 sepekan ini, hanya satu persen, rasio swab test Jawa Barat yang paling rendah di Pulau Jawa, yaitu 6,6 persen yang positif dari semua tes yang dilakukan selama sepekan.

Sepekan ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus rapid dan swab test di pasar-pasar, serta mengetes di daerah Puncak. Ridwan Kamil mengimbau warga Jakarta untuk tidak berwisata ke daerah Jawa Barat, terutama Puncak. Sebab, dari pengamatan sepekan ini, banyak pergerakan lalu lintas mobil dari Jakarta.

Jawa Barat, menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, membuka tempat wisata saat adaptasi kebiasan baru, untuk wisatawan lokal warga Jabar, bukan untuk warga Jakarta. “Jadi, tim Gugus Tugas akan menjaga lokasi menuju wisata Puncak, menjaga agar warga Jakarta tidak ke Puncak, termasuk melakukan penjagaan di stasiun kereta api,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan hasil tes cepat virus corona jenis baru digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat di tiga titik di kawasan Puncak pada Sabtu (20/6). “Total yang mengikuti pemeriksaan 776 orang, hasilnya sembilan orang reaktif,” ungkapnya.

Pemeriksaan secara massal itu berlangsung di tiga tempat yang biasa ramai dikunjungi wisatawan, yakni di Masjid At Taawun, Kecamatan Cisarua 200 orang diperiksa, di mana enam di antaranya reaktif.

Selain itu, di Agrowisata Gunung Mas, Kecamatan Cisarua 252 orang yang diperiksa, di mana tiga di antaranya reaktif, sedangkan di halaman Masjid Harakatul Jannah Gadog, Kecamatan Ciawi 324 orang diperiksa dan hasilnya nihil reaktif.

Ade Yasin menyebutkan sedikitnya 2.000 alat tes cepat dan 500 alat tes usap disediakan dalam pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan, mereka yang dinyatakan reaktif dari hasil tes cepat, langsung dilakukan pemeriksaan usap di tempat yang sama.

Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu, mengatakan pemeriksaan secara massal dilakukan karena Jalur Puncak Kabupaten Bogor belakangan mulai dipadati kembali para wisatawan saat akhir pekan, meski masih dalam situasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional.

“Kemarin sempat viral video lautan manusia di Puncak, kendaraan yang datang saat itu didominasi dari kendaraan plat luar Bogor. Makanya, hari ini juga diprioritaskan orang luar Jawa Barat dulu yang tes,” kata Ade Yasin.

Petugas, kata dia, akan terus menggelar pemeriksaan Covid-19 secara masif di Kabupaten Bogor, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi ruang publik. “Mudah-mudahan langkah hari ini tepat, terima kasih untuk semua unsur yang terlibat, semoga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan Kabupaten Bogor siap menyambut ‘new normal’ (normal baru),” katanya. Asep Saepudin Sayyev |*