Jakarta | Jurnal Inspirasi

Rencana kebijakan penyetopan bus antarkota jurusan Jakarta yang diwacanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditolak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kebijakan itu dianggap tidak memiliki kajian ekonomi. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan penyetopan atau larangan operasi bus jurusan Jakarta tersebut.

“Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan,” ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin (30/3). “Seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi,” ujarnya.

 Anies menjelaskan alasan penyetopan atau larangan operasi bus jurusan Jakarta yang ditolak Kemenhub. Menurut Anies, alasan pelarangan itu adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona.

“Biar nanti Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan secara detail (kebijakan). Salah satu poin utama adalah Jakarta adalah epicenter, dan kita berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (30/3).

Bagi Anies, salah satu pencegahan penularan adalah pembatasan. “Karena itulah, langkah-langkah pembatasan dilakukan. Biar detailnya Pak Kadis Perhubungan menjelaskan,” ucap Anies.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan rencana pelarangan operasi bus jurusan Jakarta. Alasannya, Pemprov ingin menekan penyebaran kasus virus Corona di daerah.

“Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran Corona virus ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan,” ucapnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bandung | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikejutkan dengan munculnya penyebaran virus Corona (Covid-19) di satu kecamatan di Kota Sukabumi. Pemprov Jabar pun melakukan penelitian terkait lonjakan angka warga yang terindikasi positif tersebut. “Sukabumi masih kami teliti, lonjakannya datang dari sebuah wilayah, sedang kita teliti kenapa terjadi lonjakan yang sangat besar nanti sedapatnya berita yang lebih kongkrit akan saya sampaikan,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, klaster atau titik pusat penyebaran virus Corona ini ditemukan setelah pemeriksaan melalui rapid diagnostics test (RDT). Dari 300 orang terindikasi terjangkit Corona, sebagian besar berasal dari klaster Sukabumi. “Tapi intinya inilah pentingnya melakukan tes masif ini, tanpa adanya tes masif kita betul-betul gelap tidak tahu bahwa virus bergerak di daerah yang kita anggap tidak ada pakai feeling ternyata ada, makanya tadinya saya menduga lonjakannya ada di Depok, Bekasi sesuai teorinya, tapi ternyata ada di Sukabumi,” ucap Kang Emil.

Dia mengaku telah menginstruksikan kepada Wali Kota Sukabumi untuk melakukan karantina wilayah parsial (KWP) di kecamatan tersebut, sambil menunggu pemeriksaan kedua dengan metode polymerase chain reaction (PCR).
“Kita akan pastikan kembali, karena bisa saja ada false positive (positif palsu),” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, satu kecamatan di Kota Sukabumi menjadi klaster atau penyebaran baru virus Corona di Jabar. Hal itu terlihat dari hasil rapid test yang dilakukan secara masif sejak pekan lalu.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, gambaran peta penyebaran Covid-19 lewat rapid test tersebut di luar dugaan. Dari 22 ribu hasil tes, 300 orang yang terindikasi positif Covid-19 terdeteksi. Kebanyakan, kata Kang Emil, mereka berasal dari wilayah di Sukabumi tersebut.

“Kami juga sudah menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil tindakan-tindakan, sambil menunggu hasil tes yang kedua. kami harapkan 100 ribu warga Jabar bisa melakukan tes itu,” ujarnya melanjutkan. Sampai saat ini, kata Emil, ada 149 warga Jabar yang positif, 5000-an ODP dan 600 PDP yang tersebar di 27 daerah di Jabar.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Perang melawan penyebaran Covid -19 di Kabupaten Bogor terus digelorakan semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali Palang Merah Indonesia (PMI). Organisasi yang bergerak di bidang kemanusian itu, sejak Covid – 19 menyebar langsung bergerak cepat dengan melakukan berbagai langkah, diantaranya penyemprotan disinfektan dan membagikan hand sanitizer.

“Covid -19 ini merupakan bencana non alam dan menyakut kemanusian, makanya atas intruksi dari pimpinan pusat, sejak Covid -19 ditetapkan WHO sebagai pendemi, kami langsung bergerak melakukan penyemprotan cairan disinfektan kesejumlah lokasi untuk mencegah virus itu menyebar,” kata Kepala Markas Cabang PMI Kabupaten Bogor Saefudin, Senin (30/03).

Selain itu, kata Saefudin, korp sukarelawan PMI membagikan cairan pembersih tangan atau hand sanitazir kepada para pekerja yang rentan terserang Covid -19, seperti petugas kebersihan meliputi penyapu jalan dan pengangkut sampah. “Mereka juga kita kasih vitamin untuk meningkatkan kekuatan tubuh, karena di saat cuaca seperti sekarang ini bibit penyakit akan mudah menyerang,” katanya.

Saefudin menerangkan, untuk penyemprotan, khususnya ruang-ruang publik dan perkantoran, PMI berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan. “Alhamdulillan untuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi sukarelawan yang melakukan penyemprotan mencukupi,” jelasnya.

Sukarelawan yang diterjunkan kelapangan melakukan penyemprotan, kata Saefudin, sebelumnya dibekali dengan berbagai pengetahuan. Ini dilakukan, agar tidak membahayakan keselamatan petugas.“Untuk pencegahan penyebaran Covid -19 ini, kami mendapatkan dukungan dari PMI pusat dan Danish Red Cross, Palang Merah Denmark,” tutupnya.

Mochamad Yusuf