Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Rencana pembangunan di lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang diserahkan oleh PT Ferry Sonneville kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri memasuki tahapan ploting.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Eko Mujiarto, pihaknya bersama OPD terkait dan Muspika Kecamatan Gunung Putri melakukan penataan dan plotingan pemanfaatan PSU yang diserahkan dari perumahan PT Ferry Sounnevil.

“Memang setiap pengembang perumahan diwajibkan menyerahkan sarana yang akan dibangun untuk kegiatan masyarakat di sekitar lokasi. Untuk kegiatan hari ini berkaitan penataan di lokasi PSU 2,8 Hektar rencananya akan dibangun 8 kegiatan. Kegiatan itu antara lain pembangunan Puskesmas, SMPN 4 Gunung Putri, GOM, Kantor Desa Tlajung, masjid, UPT BP3AP2KB, UMKM, dan BLH,” kata Eko.

Selain itu, dari delapan kegiatan yang sudah ditata disini pihaknya juga menghadirkan OPD terkait agar bisa merencanakan, menganggarkan berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan masyarakat.

“Untuk tahun 2021 ini akan dilakukan terlebih dahulu GOM dan SMP 4 Gunung Putri, untuk GOM sudah dipastikan namun untuk SMP masih kita dorong agar bisa dibangun tahun ini. Karena murid SMPN sementra masih numpang dan mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi,” katanya.

Sementara itu Camat Gunung Putri, Didin Wahidin mengatakan, lahan PSU tersebut sudah diploting untuk dibangun masing-masing kegiatan yang sudah direncanakan. Karena lahan itu sudah diserahkan oleh PT Ferry kepada Pemda pada waktu kepemimpinan Bupati Nurhayanti.

“Kita mendampingi tim dari kabupaten terkait kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Apalagi untuk sekolah SMPN 4 Gunung Putri karena sekarang sudah ada yang kelas 9 dan dipastikan tahun ini ada siswa yang lulus. Namun tadi setelah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, insya Allah tahun ini akan dianggarkan karena sudah dinanti oleh warga Gunung Putri,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Malang | Jurnal Inspirasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada setiap kesempatan menegaskan sistem pertanian yang maju, mandiri dan modern bersumber pada SDM pertaniannya. Untuk itu sangat diperlukan penguatan kapasitas SDM pertanian diantaranya melalui bimbingan teknis (bimtek). “Pertanian yang maju, mandiri dan modern berarti kita bicara SDM. Maka perlu ada penguatan kapasitas SDM pertanian kita,” ujar Mentan SYL. 

Untuk itu Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI menggelar bimtek yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Maret 2021 dengan tujuan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh.

Bimtek merupakan bagian dari pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk membantu  petani dan penyuluh pertanian dalam mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi.

Bimtek kali ini dilakukan di I Clup Resto Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh anggota Komisi  IV DPR RI, Ir.  Mindo Sianipan, Dr.  Wasis Sarjono SPt M.Si, Kabid Program, Evaluasi dan Evaluasi BBPP BATU Nurul Qhomariah S.Sos M.Si, dan jajaranya, Catur Puryanto SST dan Haris Qhoirul Usman ST M.Sc yang juga Widyawisara BBPP-BATU serta 100 peserta dari perwakilan Kabupaten Sampang.

 Ir.  Mindo Sianipar dalam sambutannya dan membuka kegiatan bimtek mengatakan, tanah kita saat ini sedang sakit sudah kurus karena apa, karena organik tanah semua di bawa keluar dari lahan dan kita sudah enggan mengembalikan lagi ke sawah.

Jerami banyak yang dibawa keluar sawah banyak yang dibakar sampai jadi abu, kita menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, itulah penyebab tanah kita jadi sakit jadi kurus, cirinya tanah kita padat tanah kita sudah tidak subur lagi, untuk itu mulai sekarang kita harus sehatkan lagi tanah kita dengan memberikan pupuk organik yang sesui,  dan tentu kita juga tau semua bahwa sektor pertanian merupakan peluang bisnis yang besar terutama di Kabupaten Madiun.

“Untuk itu sinergitas dari semua pihak harus dilakukan untuk menangkap peluang tersebut, untuk itu peningkatan SDM mutlak dilakukan baik melalui pelatihan, magang maupun studi banding dengan anggaran daerah maupun melaui kerjasama pelatihan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Dr.Wasis Sarjono SPt M.Si yang juga KaBalai BBPP-BATU, menyampaikan bahwa kegiatan kegiatan bimtek ini sudah dirancang sebaik-baiknya, tentunya kita sadari waktu sehari untuk matei teknis tidak cukup, oleh sebba itu kita rancang pola pelatihan yang padat tapi membawa hasil guna dan bisa di serap materinya oleh peserta.

“Kegiatan seperti  ini tentunya sangat bermanfaat bagi petani terutama petani milenial yang saat ini juga ada di tengah – tengah kita, para peserta milenial  ini nanti akan menjadi generasi petani modern yang akan mewujudkan Madiun sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” imbuhnya.

Materi kali yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah  pembuatan pupuk organik padat yang disampaikan oleh Catur Puryanto dan Haris Qoirul Usman, peserta yang mengikuti kegiatan ini menyemak dengan serius dan antusias terbukti hampir seharian mereka tidak ada satupun peserta yang mengeluh dan meninggalkan kelas.

** Catur Puryanto/BBPP Batu

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Anggota DPR RI Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin, meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor, melakukan evaluasi terhadap para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke wirausaha melalui program Kementerian Perindustrian.

 “Evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana progres usaha yang digeluti para IKM di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, paska mengikuti Bimtek,” kata Elly kepada wartawan usai membuka Bimtek terhadap 60 peserta Wirausaha Baru (WUB) IKM tahun 2021, di Rizen Premiere Hotel di Kecamatan Cisarua, Senin (8/3).

Menurutnya, sudah dua tahun berjalan kegiatan pelatihan terhadap pelaku usaha IKM di Kabupaten Bogor dilaksanakan Kementerian Perindustrian. Bimtek itu dilakukan, untuk membantu warga terutama pelaku usaha agar mendapatkan ilmu sesuai dengan bidang masing-masing.

 “Saya sangat peduli terhadap keberadaan IKM yang ada di Kabupaten Bogor. Kebetulan komisi saya membidangi IKM dan UMKM. Makanya agar pelaku usaha kecil berkembang, perlu diberikan ilmu dengan mengikuti Bimtek ini,” ujar anggota DPR RI Komisi VI tersebut.

Elly menjelaskan, ada yang berbeda dari kegiatan Bimtek sekarang. Sebab, tahun ini para peserta yang terdiri dari pelaku IKM tata boga, pengrajin daur ulang koran dan pelaku usaha counter handphone, tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi berikut juga mendapatkan bantuan alat-alat usaha.

 “Kalau tahun lalu peserta hanya diberikan pelatihan saja, sekarang peserta mendapatkan ilmu dan juga diberikan alat untuk usahanya,” ungkapnya.

Terkait kesulitan pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk kerajinan nya, Elly berharap peran serta pemerintah daerah (Pemda) agar setiap hasil prodak para pelaku usaha IKM atau UMKM, dapat masuk ke pasar modern.

 “Tapi yang saya tahu sekarang sudah banyak prodak dari UMKM atau IKM masuk ke pusat perbelanjaan modern, seperti Aeon, mall dan pusat belanja modern lainnya. Termasuk juga ke minimarket Alfamart maupun Indomaret,” paparnya.

Kepala Disperindag Kabupaten Bogor, Nuradi menyatakan rasa terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PPP yang sudah memberikan kegiatan pelatihan melalui program Kementerian Perindustrian tersebut.

 “Ini sangat membantu para pelaku IKM di Kabupaten Bogor. Saya harapkan dengan Bimtek ini, pelaku IKM semakin maju dan berkembang, sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

Nuradi pun akan terus melakukan monitoring terhadap para IKM yang sudah mengikuti pelatihan ini.  “Tentu kami di dinas akan mengevaluasi progres perkembangan para IKM itu,” tegasnya.

Sementara, Ketua Forum IKM dan UMKM Kabupaten Bogor, Haekal Hasan mengapresiasi kepedulian wakil rakyat pusat yang sudah membantu para IKM mendapatkan ilmu di bidang masing-masing. “Semoga IKM dan UMKM di Kabupaten Bogor semakin berinovasi lagi dalam membuat prodak kerajinan nya,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Caringin | Jurnal Inspirasi

Dua proyek pembangunan perusahaan raksasa di Kecamatan Caringin, diinspeksi mendadak (indak) Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (9/3). Kedua proyek  perusahaan itu, yakni PT Tirta Fresindo Jaya di Desa Muarajaya dan PT Sinde Sumber Sentosa di Desa Cinagara.

Dalam kunjungannya, wakil rakyat yang didampingi perwakilan dinas-dinas terkait dan pihak kecamatan serta desa, menemukan sejumlah pelanggaran.

Seperti di lokasi proyek pembangunan PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora di Desa Muarajaya, Komisi III menemukan bentuk pelanggaran terkait pemanfaatan aliran irigasi yang ditutup pihak perusahaan tanpa mengurus perizinan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

 “Harusnya pihak perusahaan memproses izin rislah kepada pemerintah. Bagaimana pun irigasi ini milik negara,” ungkap Ferry Roveo Checanova, kepada wartawan saat melakukan indak di lokasi proyek pembangunan Mayora.

Menurut dewan dari partai PPP, izin rislah pemanfaatan saluran irigasi perlu dilakukan pihak perusahaan. Namun, tanpa merubah kondisi saluran irigasi, seperti menutup saluran tersebut. “Kalau ditutup aliran irigasi akan kemana. Bisa-bisa membanjiri pemukiman warga,” tegas pria yang biasa di panggil Veo tersebut.

Terkait perizinan proyek Mayora, Veo mengungkapkan semua izin sudah dimiliki pihak perusahaan, baik Amdal Lalin dan IMB.

Sementara, dari hasil kunjungan ke lokasi proyek pembangunan perusahaan PT Sinde Sumber Sentosa, wakil rakyat yang berjumlah enam anggota Komisi III dan Wakil Ketua II, Wawan Haikal Kurdi akan memanggil sejumlah pihak terkait.

 “Perwakilan perusahaan, pihak kecamatan, desa, dinas-dinas terkait serta LSM lingkungan hidup akan kami undang dan duduk bareng. Kami hanya sebagai penengah saja,” kata Wawan Haikal Kurdi.

Selain itu, dewan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III tersebut mempertanyakan legalitas perizinan yang sudah dikantongi pihak perusahaan PT Sinde Sumber Sentosa.

Dari keterangan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Ali Nasrulloh menjelaskan, untuk legalitas izin lokasi PT Sinde Sumber Sentosa sudah ada dari tahun 2008 silam. “Kalau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah keluar dari tahun 2019,” terang Ali.

Informasi yang didapat, untuk agenda Indak Komisi III ke Kecamatan Caringin, sebanyak tiga titik lokasi proyek pembangunan perusahaan, yakni PT Tirta Fresindo Jaya, PT Sinde Sumber Sentosa dan PT FKS Multi Agro di Kampung Ciletuh, Desa Ciderum. “Untuk ke lokasi proyek perusahaan PT FKS, kita jadual ulang,” tukas Ketua Komisi III, Sastra Winara.

** Dede Suhendar/Deni

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah telah mengalokasikan impor beras sebesar satu juta ton kepada Bulog, meskipun sekarang ini di sejumlah daerah, petani sedang panen raya. Alokasi impor ini terbagi atas 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

Pemerintah mengelak bahwa impor beras tersebut hanya untuk iron stock atau cadangan. Artinya, beras impor BBM tersebut tidak dikeluarkan saat panen raya.

Meskipun demikian, pengamat pangan IPB Sahara mengatakan bahwa impor itu akan mempengaruhi harga beras di pasar. “Wacana impor beras di tengah panen raya itu akan memengaruhi psikologis pasar,” jelasnya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (9/3).

Ia mengatakan, saat terjadi panen raya harga beras akan turun. Tak pelak, harga gabah ditingkatan petani juga turun. Kondisi ini diperparah dengan adanya impor beras. “Saat panen raya harga gabah akan turun, ditambah impor maka akan semakin turun,” terangnya.

Kondisi ini, lanjut Sahara, tentunya sangat meresahkan petani. Dengan harga yang semakin turun akan membuat petani mengalami kerugian yang lebih besar.

“Kondisi ini yang meresahkan para petani. Dengan kata impor saja pasar sudah bereaksi. Apalagi sudah diputuskan, pasti sangat berdampak pada pasar sehingga harga beras akan semakin turun,” tandasnya.

Ass/sindonews

Malang | Jurnal Inspirasi

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi berjalan yang diawali dengan penyuntikkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, vaksin Covid-19 akan berlangsung secara bertahap ke warga negara Indonesia. Setiap penerima vaksin Covid-19 menerima suntikan 2 kali. Vaksin ke-2, penerima vaksin akan diperoleh 14 hari berikutnya. Penerima vaksin Covid-19 harus mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan.

Berkaitan dengan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kota Batu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu drg. Kartika Trisulandari, untuk angkatan pertama memberi kuota sebanyak 50 orang, angkatan kedua 30 orang, dan angkatan ketiga diharapkan semua pegawai BBPP Batu sudah melakukan vaksinasi.

Sesuai dengan arah Kepala Badan PPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi, sektor pertanian ini sangatlah penting apalagi dalam keadaan dimana covid-19 masih ada diantara kita yang setiap orang harus menjaga imun tubuhnya supaya tetap kuat termasuk juga aparatur SDM Pertanian.

“Cara untuk menambah imun tubuh adalah dengan mengonsumsi makan bergizi baik dari sayuran segar, buah-buahan, susu, telur, kacang-kacangan, termasuk juga melakukan Vaksinasi Covid-19 yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dengan meningkatnya daya tahan tubuh, sektor pertanian akan jalan terus untuk mencukupi 270 jt orqng pensuduk Indonesia. imbuh Dedi.

Vaksinasi angkatan pertama, termasuk diantaranya Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt. M.Si,  setelah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 yang pertama pada Senin (8/3), akan menjalani vaksinasi kedua setelah 2 minggu. Tepatnya, Pegawai  BBPP Batu angkatan pertama akan mendapat suntikan vaksin Covid-19 yang kedua pada tanggal 22 Maret 2021.

Jadwal vaksinasi Covid-19 ini tentu harus dipatuhi. Masalahnya, berkaitan dengan pembentukan antibodi dan mutasi virus corona. Pemberian vaksin Covid-19 dosis kedua yang lebih lambat dikhawatirkan bisa memicu lebih banyak mutasi virus. “Terdapat kemungkinan, perubahan skema pemberian dosis kedua vaksin virus corona semacam itu akan mempertinggi laju mutasi virus,” demikian peringatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari saat dihubungi melalui telp Selular.

Pada saat akan dilakukan vaksinasi, beberapa hal yang ditanyakan oleh petugas kesehatan diantaranya, Tidak memiliki riwayat penyakit seperti menderita Diabetes Mellitus (DM) dan penyakit paru, pernah kena Covid, tidak atau ada kontak erat dengan pasien Covid, ada atau tidak anggota keluarga serumahnya yang masuk kategori suspek, konfirmasi, atau sedang perawatan karena penyakit Covid-19, pengukuran tekanan darah

Selanjutnya petugas menyarankan untuk tetap patuh protokol kesehatan setelah mendapat suntikan dosis vaksin, maka penerima vaksin diminta tidak langsung meninggalkan lokasi penyuntikan selama 30 menit. Hal ini dilakukan untuk melihat reaksi yang mungkin muncul setelah penerima vaksin Covid-19 disuntik.

** Catur Puryanto/BBPP Batu

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gerakan Sedekah Pangan Nasional atau GSPN yang diinisiasi oleh ACT terus diperluas penerima manfaatnya. Pada Senin, (8/3/2021) ACT mendistribusikan air minum wakaf ke wilayah Bogor Utara yakni Koramil, Polsek, kelurahan dan kecamatan.

Air minum wakaf yang didistribusikan langsung diambil dari Wakaf Distribution Center ACT di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Proses pendistribusian dilaksanakan bersama relawan keempat titik tersebut. Titik pertama adalah di Koramil Bogor Utara. Kapten Arm Hermawan, sebagai Danramil Bogor Utara menyampaikan apresiasi serta ajakan kolaborasi dan sinegi kepada segenap elemen masyarakat untuk menyukseskan bersama Gerakan Sedekah Pangan Nasional.

Titik berikutnya adalah kelurahan serta Kecamatan Bogor Utara. Aparat kecamatan, yang diwakili Sekretaris Kecamatan, Sihabudin serta pihak kelurahan yang diwakili Wildan Raihan, Lurah Bogor Utara juga menyampaikan dukungan terhadap GSPN. 

“Saya sangat mendukung ACT tentunya karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Kami juga berterimakasih kepada ACT yang telah memberikan bantuan air minum wakaf kepada kecamatan dan sekitarnya. Semoga program Gerakan Sedekah Pangan Nasional ini menjadi program berkelanjutan,” kata Sihabudin.

Setelah tiga titik tersebut, tim Relawan menuju titik terakhir di Polsek  Bogor Utara. “Terima kasih buat ACT Bogor yang telah memberikan bantuan. Saya menghimbau, khususnya masyarakat Kota Bogor untuk mendukung Gerakan Sedekah Pangan Nasional, Ayo Bangun Kedaulatan Pangan Bangsa. Mudah-mudahan –mudahan program ini terus berlanjut dan bisa diikuti yang lainnya,” jelas Kompol Kuswaha, Kapolsek Bogor Utara.

Melalui Gerakan Sedekah Pangan Nasional, tak hanya penerima manfaat saja yang akan merasakan kebaikan sedekah. ACT berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan  semua pihak termasuk TNI, Polri, dan aparat pemerintahan

** Naning Nuralia [ MG/UIK-Jb]