Bogor | Jurnal Inspirasi

Korps Relawan (KSR) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan donor darah di kampus UIKA pada Rabu (31/3).

Komandan KSR UIKA, Rapika Dea menuturkan, jumlah pendonor darah di masa pandemi berkurang. “Ini disebabkan civitas UIKA yang menjadi target utama kami melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya secara daring jadi hanya sedikit dosen dan mahasiswa yang berada di kampus. Ditambah dosen-dosen baru melakukan vaksinasi,” ujar Rapika.

Dia juga menjelaskan persyaratan untuk bisa melakukan donor darah di masa pandemi berbeda dengan keadaan normal. Para calon pendonor diperbolehkan, apabila sebelumnya tidak melakukan vaksinasi dalam 6 bulan terakhir. “Bagi penyintas Covid-19 tanpa gejala diperbolehkan donor setelah 1 bulan dinyatakan negatif, dan yang mengalami gejala diperbolehkan donor setelah 3 bulan dinyatakan negatif,” tambah Rapika.

Prosedur pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat. Para calon pendonor harus dalam kondisi sehat, memakai masker dan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Selanjutnya calon pendonor mengisi formulir dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, barulah pendonor diambil darahnya.

Rapika menjelaskan, “Donor darah tidak menyebabkan penyebaran virus Covid-19 karena jarum dan alat-alat yang digunakan dari PMI dalam kondisi yang steril kemudian tempat duduknya juga berjarak”.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan KSR UIKA Bogor setiap 3 bulan sekali. Tidak hanya diikuti civitas UIKA, sejumlah masyarakat yang berasal dari luar UIKA pun turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Saya ingin ikut berpartisipasi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah donor tidak pusing, cuma sedikit lemas aja,” ujar Siti Adhisa, salah satu pendonor. Hasil donor darah akan diserahkan ke PMI Kota Bogor.

** Reka Faturachman [MG/UIK-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bogor mengadakan Gerakan Sedekah Pangan Nasional (GSPN). Gerakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa, sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan masyarakat pra sejahtera mengalami kesusahan untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya.

“Kegiatan GSPN ini juga berupa support bahan pangan seperti beras wakaf dan air minum wakaf. Ditujukan untuk masyarakat pra sejahtera, masjid, dan pesantren. GSPN ini dilaksanakan bukan hanya wilayah Bogor saja, akan tetapi menjadi sebuah program. Yang digaungkan oleh ACT Pusat, dan juga program ini dilaksanakan pada tiap kantor cabang ACT di seluruh Indonesia,” ujar Faris, relawan MRI ACT-Bogor Raya, Rabu (31/3).

Waktu pelaksanaan GSPN ini tidak memiliki batas waktu. Karena ACT, kapanpun dan dimanapun jika ada laporan yang mengalami kesusahan seperti  bahan pangan atau lain sebagainya, tim ACT akan bergerak.

Masyarakat sendiri mengaku sangat terbantu dengan adanya GSPN yang diadakan ACT. Mereka juga sangat antusias karena tertolong dan berterima kasih karena bisa meneruskan hidup mereka, karena selama ini mereka sangat sulit untuk membeli bahan pangan. “Juga banyaknya antusias dari donatur dan mitra sahabat dermawan juga sangat baik, sehingga sumbangan yang diberikan  cukup banyak karena bangsa ini adalah bangsa yang dermawan,” jelasnya.

Penerima yang akan mendapatkan program GSPN adalah masyarakat pra sejahtera, pedagang kecil, UMKM, tukang parkir, dan lain sebagainya. Sedangkan tempat pelaksanaannya diadakan di masjid, pondok pesantren, atau bisa juga balai desa di setiap kecamatan yang berada di Bogor.

** Nur Anisah Rahmahnda [MG/UIK-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor dianggap kurang maksimal dalam menangani longsor yang terjadi pada 11 bulan lalu di Jl. Setu Asem Raya, RW.09, Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. “Warga setempat sih pastinya udah melaporkan ke dinas atau kelurahan, namun cuma mungkin penanganan dari pemerintah juga belum maksimal,” ujar Ita (21), salah seorang pengendara yang melintas, Rabu (31/3).

Jalan yang menghubungkan Kayu manis – Cilebut ini sama sekali belum mendapat perbaikan sehingga masyarakat harus suka rela gotong royong untuk menertibkan pengendara yang melintas. “Cuma warga setempat disini sih masih mau gotong royong untuk bantu dan mengatur jalan,” tuturnya.

Daerah yang kurang memiliki resapan air dengan curah hujan yang sedang tinggi, diduga merupakan salah satu faktor penyebab longsor di Jalan Setu Asem ini.

“Itu kan memang awalnya jalannya udah agak turun ke bawah. Terus memang, warung terdekat dari area itu juga sempet juga hancur. Terus baru juga akhirnya longsor kan. Mungkin karena kurangnya resapan air, terus udah gitu curah hujannya kan tinggi. Memang di daerah sini sih suka banjir gitu. Jadi, mungkin kurangnya resapan dan membuat tanah jadi erosi dan tanah jadi longsor,” jelas Ita.

Akibatnya, warga harus selalu siap siaga menjaga jalan untuk mengatur lalu lintas yang sering kali mengalami macet karena jalan yang dapat dilalui hanya satu arah. Warga juga harus berhati-hati jika keadaan sedang hujan, karena jalan yang rusak ditambah keadaan yang longsor membuat jalan menjadi lebih licin dan berbahaya.

“Mungkin awal-awal sempet ada yang terpeleset, cuma gak banyak sih. Karena warga setempat pun langsung siap siaga untuk saling bantu untuk mengatur jalan disitu,” tambahnya.

Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait perihal Jl. Setu Asem Raya yang longsor dibiarkan hampir setahun tersebut.

** Livia [MG/UIK-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wacana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe A baru di Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, terus bergulir. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan bahwa kehadiran rumah sakit di kawasan tersebut akan lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

“Kalau misalnya ada peluang, pembangunannya bisa melalui APBN. Apalagi disana kita memiliki lahan seluas 5 hektar. Karena kita tidak punya pilihan lokasi lain,” ujar Syarifah kepada wartawan, Selasa (30/3).

Namun, kata Syarifah, apabila pemkot ingin membangun rumah sakit, tentunya harus menempuh pra feasibility studies (FS) terlebih dahulu. “Ini kan wacana, dalam pengertian kita punya lahan di Rancamaya, kalau misalnya ada penawaran pendanaan untuk rumah sakit, itu harus pakai pra FS, dan itu belum ada,” jelasnya.

Tentunya, kata Syarifah, dalam pembuatan FS Dinas Kesehatan (Dinkes) yang akan menjadi leading sektornya. Namun, saat disinggung apakah wacana RSUD baru itu sudah tertuang dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Syarifah mengaku belum mengetahuinya.

“Belum tahu, nanti saya lihat lagi. Kalau untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang penting pola ruangnya bisa, itu nggak masalah. Tapi sekarang kita belum lihat penempatannya,” katanya.

Lebih lanjut, kata Syarifah, kalaupun wacana pembangunan itu terealisasi, tentu direktur utamanya berbeda dengan RSUD yang ada saat ini.

“Ya kemungkinan beda lah. Kalau pun dibangun itu kan perlu pra FS. Sekarang sudah ramai seperti mau membangun rumah sakit yang sudah pasti. Ini ramai karena ada pernyataan dirut RSUD,” katanya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3 Achmad Fathoni menagih janji PT. Bogor Mineral yang berada di Kecamatan Tanjungsari terkait pencemaran lingkunga yang berdampak pada saluran air irigasi dan sawah petani, beberapa waktu lalu.

Politisi PKS tersebut mengatakan, setelah Komisi 3 sidak pada 2019 lalu, pihak manajemen PT. BM minta bertemu dan digelar pertemuan dengan anggota Komisi 3, parwakilan petani di Jonggol, dan pihak PT BM.  

“Dalam pemaparan tersebut pihak manajemen memaparkan jika PT BM tidak akan mengambil air dari irigasi dan akan membuat sumur sendiri, dan air pembuangan tidak akan dibuang ke saluran irigasi petani dan akan membuat saluran sendiri yang langsung tembus ke kali Cibeet, dan akan membersihkan sisa – sisa limbah produksinya, termasuk kompensasi untuk petani yang merasa dirugikan,” jelas Fathoni kepada Jurnal Bogor, Selasa (30/3).

Saat itu Komisi 3 DPRD meminta pihak manajemen untuk mengizinkan warga kapan pun ingin menginspeksi, dan izin pun harus segera diurus. Namun ternyata permasalahan tersebut muncul lagi saat dia melakukan reses yakni keluhan – keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, ternyata apa yang pernah dipaparkan oleh manajemen PT BM belum terealisasi.

“Terakhir bulan Maret ini saya kembali mendapat keluhan dari petani, namun saya minta secara tertulis karena saat saya tanyakan kepada pihak manajemen PT BM selalu mengatakan sudah terealisasi, jadi saya minta masyarakat khusunya petani yang kena dampak untuk melayangkan surat pengaduan secara tertulis dan disertai stempel dan tanda-tangan kepala desa setempat,” katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah Desa maupun Kecamatan Tanjungsari mesti mendukung jika ada pengaduan masyarakat atau petani secara tertulis, baik kepada dewan maupun langsung kepada Bupati.

“Selain itu perihal perizinan, pihak PT BM harus memiliki izin yang berbeda, izin tambang dan izin pengolahan, karena dalam aturannya harus ada 2 perusahaan yang berbeda dalam menambang dan mengolah, karena kelonggaran izin yang diberikan untuk mengolah atas nama PT BM hanya sampai bulan Maret 2020, jadi jika sampai saat ini untuk mengolah masih atas nama PT BM berarti perizinan belum ditempuh,” pungkas Achmad Fathoni.

** Nay Nur’ain