Majene | Jurnal Inspirasi

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) dini hari. Ribuan warga yang tinggal di pesisir pantai dilaporkan mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Sedangkan hotel dan rumah sakit rusak parah, kantor Gubernur Sulbar Ambruk dan warga kini dihinggapi ketakutan.

Warga mengungsi ke lokasi yang lebih terbuka seperti area sport center yang terletak di perbukitan. Warga khawatir akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Data Badan Penanggulangan Bendaca Daerah (BPBD) setempat menyampaikan korban meninggal sementara tercatat 4 orang. Gempa juga membuat puluhan rumah warga rusak.

Kondisi pengungsian sementara warga tampak memprihatinkan. Sejumlah anak-anak bahkan hanya menggunakan alas seadanya. Hingga Jumat pukul 06.30 WIB, belum ada bantuan alat berat untuk evakuasi reruntuhan gempa. Begitupun fasilitas posko pengungsian seperti dapur umum juga belum ada.

Maka itu, sejumlah warga juga secara bergantian kembali ke rumah hanya untuk mengambil bahan makanan serta memeriksa kondisi kediamannya pasca gempa. Salah seorang pengungsi, Saharuna mengaku ia harus memboyong seluruh anggota keluarganya sesaat setelah gempa. Mereka sengaja mau memilih tempat yang tinggi serta di area terbuka untuk menghindari tsunami.

Data sementara, dampak gempa Majene ini membuat 24 orang mengalami luka-luka. Pun, sekitar 2 ribu jiwa terpaksa mengungsi. Gempa dini hari tadi merupakan gempa susulan dengan 6,2 magnitudo. Sebelumnya, gempa terjadi pada Kamis kemarin dengan kekuatan 5,9 magnitudo.

Akibat gempa yang mengguncang Majene, dalam keterangan resmi BNPB Indonesia, BPBD Kabupaten Majene mengabarkan 4 warganya meninggal dunia dan lebih dari enam ratus menderita luka-luka. BPBD setempat terus melakukan upaya penanganan darurat dan memutakhirkan data dampak pascagempa M 6,2 yang terjadi pada Jumat pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat.

“Data Pusat Pengendali Operasi BNPB per 15 Januari 2021, pukul 08.00 WIB, mencatat sekitar 637 warga mengalami luka-luka dan 3.000 lainnya mengungsi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,” tulis keterangan resmi BNPB.

** ass/viva

Bandung | Jurnal Inspirasi

Ketua DPC Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Bogor kembali dijabat Gustav Manurung periode 2021 -2026. Dia ingin membangun organisasi profesi yang berintegritas dan meningkatkan peran asosiasi yang terakreditasi menuju daya saing yang kompetitif.

“Kami berharap kepada seluruh anggota asosiasi mendapat pekerjaan di bidang jasa konstruksi dari instansi pemerintah maupun swasta,” ujar Gustav dalam keterangannya kepada Jurnal Bogor, Jumat (15/1).

Gustav sendiri terpilih lagi pada Musyawarah Cabang (Muscab) IV di Grand Asrilia Hotel Bandung, Kamis (14/1) lalu. Dia diusung kembali oleh anggota DPC Gapeksindo Kabupaten Bogor.  “Dengan Muscab ini juga untuk meningkatkan kinerja para pelaku pembangunan di bidang jasa kontruksi yang ada di Kabupaten Bogor, walau dalam masa pandemi kami selalu terapkan protokol kesehatan dalam acara tersebut, “ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan upaya peningkatan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, menjadi salah satu prioritas Gapeksindo kedepannya. “Kami sebagai mitra pemerintah daerah, ingin selalu bekerja maksimal dalam segala pengerjaan bangunan dan konstruksi yang dilaksanakan,” tambahnya.

Ia berharap dalam kepemimpinannya kedepan, semua pengusaha jasa konstruksi lebih solid dengan daya persaingan yang sehat. “Kita kedepannya prosedur yang berlaku dengan rasa kebersamaan yang tinggi,” terangnya.

Gustav juga menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya atas dukungan serta kerjasamannya kepada seluruh anggota DPC Gapeksindo Kabupaten Bogor, Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Ketua Gapeksindo Provinsi Jawa Barat, Kepala Bengkel Kendaraan Bengkel Pusat Peralatan Puspalad Letkol Cpl. Ir. Sagom Tambunan dan seluruh DPC Gapeksindo Kota dan Kabupaten Se-Jawa Barat atas supportnya sehingga acara Muscab ke IV DPC Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar.

** Aga Alamanda

Cianjur | Jurnal Inspirasi

Petani atau Kelompok tani yang akan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) hendaknya sudah betul – betul memiliki usaha yang sudah beroperasi atau berjalan minimal enam bulan. “Jadi dalam hal ini bukan usaha yang masih dalam tahap rencana. Mengapa demikian? Karena dengan eksistensi usaha, maka itu akan memperkuat nilai saat disurvei oleh Bank, “ ujar Rizky Permana  S.Si, MM., Widyaiswara Muda Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor.

Tips tersebut dibagikan Rizky  kepada kelompok tani se Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan  Cibeber, Kamis (14/01/2021).

Lebih jauh Rizky memaparkan dalam mengajukan KUR petani juga harus memastikan usaha yang dijalankan dalam kondisi sehat. Sehat dalam arti  usaha yang dilakukan meraih untung dan tidak merugi. Karena ini merupakan jaminan kredit. Yang tidak kalah penting yaitu  petani juga tidak sedang memperoleh pembiayaan KUR dari bank lain.

Rizky menyebut  saat ini KUR memiliki diversifikasi jenis kredit selain KUR Mikro dan KUR Kecil yaitu KUR Super Mikro dengan suku bunga saat ini 6%, seperti suku bunga KUR lainnya dengan besaran plafond maksimal Rp.10 Juta.  Turut hadir Manajer Pemasaran Mikro BRI Cabang Cianjur, Rahmat Wiyono didampingi Kepala Unit BRI  Cihaur Canjur, Rudi.

Rahmat menyampaikan BRI Cianjur akan mensupport penuh kebutuhan KUR di Cianjur. Melalui strategi khusus BRI yakni  pelayanan melekat ke masyarakat berbasis desa, BRI akan lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Kata Rahmat dengan cara ini masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan perbankan secara langsung tanpa melalui calo.

“Dengan strategi khusus BRI akan mendekatkan diri ke  masyarakat. Di tahun 2021 ini setiap desa akan dilayani oleh mantri BRI Unit khusus untuk semua pelayanan sehingga akan memudahkan dalam pelayanan produk perbankan. Segenap jajaran BRI Cianjur menolak segala macam percaloan kredit. Kredit itu mudah dan cepat. Kami siap melayani bapak ibu semua, “ terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Cibeber, Kusmana, SP, menyampaikan kegiatan sosialisasi dilakukan, untuk memberikan informasi terkait Program KUR dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada seluruh Kelompok Tani di Kecamatan Cibeber.

Selain itu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif di bidang pertanian. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Serta mensosialisasikan skema program Kredit Usaha Rakyat, yaitu KUR Super Mikro serta tips dan trik untuk mendapatkan persetujuan KUR.

Seperti diketahui Kementerian Pertanian terus mendorong para petani untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) yang telah dianggarkan pemerintah sebesar Rp 50 trilun pada tahun 2020 dan akan ditingkatkan di 2021 menjadi Rp 112 triliun.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengharapkan KUR bisa diakses petani melalui korporasoi petani. Dengan demikian petani dapat meningkatkan usaha taninya dan memperluas budi daya tanaman pertanian.

Mengenai korporasi petani Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berharap petani harus bekerja bersama dalam kelompok dan tidak berjalan sendiri – sendiri. Selain untuk kemudahan dalam mengakses permodalan melalui perbankan juga untuk memperkuat posisi tawar produk pertanian.

** Rizky/Regi – PPMKP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana memberikan sertifikat kesehatan digital kepada warga yang divaksinasi virus Corona (Covid-19). Budi menyebut sertifikat digital itu nantinya bisa digunakan oleh warga yang hendak melakukan perjalanan. “Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka, tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemberian sertifikat ini agar masyarakat bersedia divaksinasi. Menurutnya, pemerintah tak akan lagi menggunakan narasi sanksi dalam mengampanyekan vaksinasi.

Budi mengatakan pemberian insentif tersebut juga bisa mendukung penerapan protokol kesehatan. Ia menyebut warga yang hendak datang ke pusat perbelanjaan atau menghadiri kerumunan bisa menunjukkan sertifikat tersebut. Menurut mantan Ditektur Utama Bank Mandiri itu, pemerintah akan membuat aplikasi sendiri apabila rencana pemberian sertifikat digital ini berjalan. Ia mengaku akan melibatkan pengembang aplikasi dalam negeri.

Baru saja ide itu dilontarkan, aggota dewan langsung melancarkan kritik. Anggota Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengingatkan Budi bahwa pandemi tidak langsung selesai setelah sebagian warga divaksinasi.

“Hati-hati, divaksin belum berarti bebas. Divaksin kemudian mlayu (pergi) sana-sini, kena virus, naik pesawat, nularin semua Pak, hati-hati,” kata Handoyo. “Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai, Pak,” timpal Budi.

Pemerintah sudah mulai vaksinasi Covid-19 sejak kemarin, Rabu (13/1).  Presiden Joko Widodo menjadi orang Indonesia pertama yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac, perusahaan asal China.

Mulai Kamis (14/1), sejumlah kepala daerah dan tenaga kesehatan juga disuntik vaksin Covid-19. Pemerintah sendiri sudah memiliki sekitar 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dan sudah terdistribusi ke sejumlah daerah.

** ass/cnn

Ahli Epidemiologi tak Inginkan Vaksin Lain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin Sinovac asal perusahaan China, sedangkan vaksin Merah Putih yang dikembangkan di dalam negeri rupanya belum siap karena tak termasuk dalam suplai vaksin untuk penanganan Covid-19. Namun ahli epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma tak menginginkan vaksin Corona asal luar negeri selain vaksin Merah Putih.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan saat ini ada 7 lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih. Lima di antaranya berada di bawah perguruan tinggi yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair).

Dua lainnya ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yakni Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Dari sisi timeline yang tercepat itu kemungkinan ada di programnya Lembaga Eijkman,” kata Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).

Honesti menjelaskan, Lembaga Eijkman mengembangkan kandidat vaksin dengan platform protein rekombinan. Platform yang sama pernah digunakan sebelumnya di Bio Farma untuk memproduksi vaksin Hepatitis B. Soal target produksi, sejak awal memang diperkirakan tidak mungkin diselesaikan pada 2021. Karenanya, vaksin merah putih tidak masuk dalam program suplai vaksin untuk penanganan COVID-19 di tahun tersebut.

“Rencana kalau seandainya yang dari Eijkman ini bisa seed vaksinnya sampai di kita di Q1-2021 ini, kita akan proses,” jelas Honesti. “Kalau semua berjalan lancar, kemungkinan di Q3 kita sudah bisa memproduksi vaksin merah putih sebagai bagian dari kemandirian kesehatan Indonesia,” tambahnya.

Sementara ahli epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma menegaskan tidak akan mengizinkan penggunakaan vaksin Covid-19 selain vaksin Merah Putih. Dokter yang akrab dipanggil dr Tifa ini mengaku tidak takut ditodong pistol atau dipecat demi memperjuangkan vaksin Merah Putih.

“Saya tidak mengizinkan siapapun juga, walau dengan todongan pistol sekalipun, walau dengan ancaman saya dipecat sekalipun, walau dengan ancaman denda sekalipun, walau dengan ancaman pidana sekalipun, untuk menyuntikkan Vaksin Corona, selain Vaksin Merah Putih,” ucapnya di akun Facebook pribadinya, dr Tifauzia Tyassuma.

Akademisi bidang epidemiologi ini menyebut lebih baik dia mati karena menggunakan vaksin Merah Putih ketimbang mati karena menggunakan vaksin lain. “Kalau seandainya saya mengalami efek samping ringan, sedang, atau berat, atau sampai mati sekalipun, saya lebih baik mengalaminya karena Vaksin Merah Putih, bukan karena Vaksin yang lain. Seandainya saya mati karena Vaksin Merah Putih, setidaknya kematian saya berjasa, untuk membuat Peneliti Vaksin Merah Putih, memperbaiki kualitas Vaksin tersebut, agar tidak terjadi lagi pada diri orang lain,” tegasnya.

Di akhir postingannya, dr Tifa menegaskan tidak menolak  vaksin Covid-19, tetapi dia tidak akan mau disuntik vaksin selain vaksin buatan Indonesia. “Sekali lagi saya tegaskan di sini. Saya tidak Anti Vaksin. Tetapi saya tidak mau disuntik Vaksin selain Vaksin dari Virus Asli Indonesia, Vaksin yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri. TITIK!,” tegasnya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

KONI Kota Bogor telah merampungkan verifikasi dan validasi atlet serta 46 cabang olahraga (cabor) yang akan bertanding pada Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi ( BK Porprov) Jawa Barat XIV 2022.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI, Yudi Wahyudi mengatakan, verifikasi dan validasi tersebut merupakan upaya konsolidasi terkait progress yang telah dilakukan cabor selama tahun 2020, khususnya terkait kesiapan cabor, potensi prestasi dan komposisi atlet pelatih.

“Tujuannya agar kami dapat mengetahui indikator performa atlet percabang olahraga, dan sebagai langkah penguatan potensi prestasi. Karena secara sport science potensi ketercapaian mendali atlet dapat dianalisa penguatan. Sehingga diperlukan sebuah strategi dan kajian benchmarking atlet dengan berbagai parameter tingkat ketercapaian secara indicator performa,” beber Yudi kepada wartawan, Kamis (14/1)

Menurut dia, BK Porprov merupakan hak semua cabor, tetapi harus melalui verifikasi dan validasi.

“Diharapkan dengan begitu ada penyamaan persepsi dan kebulatan tekad bersama dimana hasil Babak Kualifikasi bukan hanya peringkat sekedar lolos. Tetapi bagaimana atlet mampu lolos dengan masuk zona medali serta juara grup bagi cabor yang ikut kualifikasi berdasarkan zona,” imbuhnya.

Yudi menyatakan bahwa seberapapun target medali emas cabor, melalui verifikasi dan validasi akan dapat dianalisa raihan medali yang nantinya akan diraih Kontingen Kota Bogor.

“Dari data usulan cabor untuk atlet-pelatih yang terhimpun jumlahnya mencapai 1.258 atlet pelatih. Namun yang terverifikasi dan tervalidasi hanya sebanyak 709 atlet serta 151 pelatih,” jelas Yudi.

Kata dia, selain verifikasi dan validasi, tiap pelatih wajib memaparkan periodisasi program latihan, analisa potensi prestasi dan maping lawan.

“Setelah ini, KONI akan melanjutkan dengan visitasi, pengawasan dan pendampingan Pelatcab di masing-masing cabor. “Baru kemudian, melaksanakan pelatihan kondisi fisik bagi pelatih Pelatcab,” tandas Yudi.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kasus molornya penyelesaian proyek pembangunan gedung MGDs dan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, ternyata sudah didengar sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satunya Asep Wahyuwijaya. Ketua Fraksi Demokrat itu mempertanyakan, sistem pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa proyek yang diberi waktu cukup lama itu tak selesai diakhir tahun,” katanya kepada Jurnal Bogor, Kamis (14/01).

Anehnya, ungkap Asep, masalah terkait dua proyek di RSUD Ciawi baru ramai mempersoalan penyelesaian proyek RSUD itu saat jelang akhir tahun anggaran.“Ini agak aneh, kok ributnya diakhir dan awal tahun, kan proyek pembangunan dua gedung di RSUD Ciawi itu dimulai sejak awal tahun 2020, sehingga terkesan untuk nyari panggung saja,”ujarnya.

Seharusnya, kata anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan Cibungbulang itu, molornya proyek strategis daerah yang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat itu tak perlu terjadi, andai saja sistem pengawasannya serius. “Kalau pengawas lapangan atau yang memiliki kebijakan bawel atau cerewet saat proyek dimulai, sehingga ketika ada persoalan di lapangan bisa diselesaikan cepat, sehingga kemungkinan proyek molor bisa dicegah,” tegasnya.

Selain proyek di RSUD Ciawi, Asep pun menyesalkan molornya proyek pembangunan jalan menuju areal wisata alam Pabangbon, di Kecamatan Leuwiliang. “Proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi di Kabupaten Bogor, adalah proyek strategis yang tidak boleh gagal, kenapa ? karena akan menjadi catatan dan bahan pertimbangan, apakah tahun depannya diberi Bankeu lagi atau sebaliknya tidak,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu, RSUD Ciawi mendapatkan dua paket proyek pembangunan, selain gedung gizi yang anggarannya bersumber dari APBD 2020 senilai Rp 34, 153 miliar, ada juga gedung MGDs anggaran berasal dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran Rp 38 miliar. Berdasarkan kontrak pembangunan gedung gizi yang dipercayakan kepada PT Helang Eranio Jaya, harus dalam waktu 250 hari kalender.

Sementara itu, Hidayat, perwakilan dari PT Helang Eranio Jaya mengatakan, berdasarkan perhitungan progress pekerjaan proyek gedung gizi sudah mencapai 51,5 persen. Sisa pekerjaan, kata Hidayat, saat ini tengah digeber dan dikerjakan bersamaan.
“Beberapa pekerjaan seperti arsitektur dikerjakan bareng dengan struktur. Dengan strategi ini kita ingin pekerjaan dilaksanakan secara stimultan tidak dengan pararel, kenapa agar bisa selesai secara bersamaan,” katanya.

Ketika ditanya, kenapa penyelesaian pekerjaan terlambat, Hidayat mengungkapkan, adanya beberapa kendala, diantaranya tidak adanya areal yang memadai untuk menampung bahan material serta adanya perubahan ukuran struktur tiang pancang.
“Dalam disain gambar awal, tiang struktur panjangnya hanya 14 meter, namun diubah menjadi 21 meter. Akibatnya, kami terpaksa memproduksi ulang, parahnya lagi, saat produksi ulang, ada kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta, tempat kami memasan tiang pancang,” tutupnya.

** Dede S| Moch Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi

RSUD Kota Bogor, melaksanakan vaksinasi pertama bagi seluruh tenaga kesehatan (nakes) pada Kamis (14/1). Sebanyak 40 dosis disuntikan bagi para Nakes di RSUD. Satu persatu peserta mengantri untuk divaksin Sinovac. Dari beberapa peserta, satu orang bernama Hendra Firdaus yang merupakan karyawan petugas gudang farmasi RSUD yang mengalami efek samping berupa pusing dan lemas.

Mendapati hal itu, petugas medis langsung membawanya ke ruang observasi untuk dilakukan penanganan medis. Dengan selang oksigen yang menempel di hidungnya sambil terbaring, Hendra menuturkan bahwa kondisi tubuhnya sehat sebelum divaksin. “Setelah divaksin, saya langsung pusing-pusing,” ujar Hendra kepada wartawan.

Petugas vaksinasi RSUD, dr. Nelwan mengatakan, karyawan jtu mengeluhkan nyeri pada kepala sebelah kanan, sehingga harus diobservasi. “Untuk pemeriksaan kesehatannya normal, tensi normal, detak nadi normal, termasuk suhu tubuh normal. Sehingga lolos untuk disuntik vaksin. Tidak ada penyakit bawaan dan sudah di screening aman bisa divaksin. Tapi tadi setelah disuntik tadi, ternyata ada keluhan pusing di kepala,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Putra yang bertugas di bagian Binatu mengaku biasa biasa saja setelah divaksin. “Biasa aja, kondisi saya baik dan tidak ada efek apapun. Tapi memang harus menunggu 30 menit setelah disuntik sampai normal,” tandasnya.

** Fredy Kristianto