28.9 C
Bogor
Sunday, August 9, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 12

Mentan Amran Dorong Ponpes eLKISI Jadi Pusat Kemandirian Pangan dan Ekonomi Umat

0

Mojokerto | Jurnal Bogor
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan berbagai bantuan pertanian kepada Pondok Pesantren eLKISI, Mojokerto, Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan dan mendorong pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Bantuan tersebut meliputi pengembangan sarana produksi tanaman pangan, perkebunan, hingga peternakan agar potensi lahan yang dimiliki pesantren dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

Bantuan tersebut disampaikan Mentan Amran saat menberikan sambutan melalui konferensi video pada acara Silaturahmi Nasional XIII dan Tabligh Akbar Pondok Pesantren eLKISI di Mojokerto, Sabtu (19/7/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren eLKISI, Fathur Rohman, menjelaskan pesantren memiliki lahan pertanian sekitar 30 hektare di lingkungan pondok, belum termasuk lahan milik masyarakat sekitar yang selama ini turut dibina. Sebagian besar lahan merupakan sawah tadah hujan, sementara sekitar lima hektare telah dimanfaatkan untuk budidaya tebu.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran langsung menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk memberikan dukungan agar lahan tersebut dapat dikelola secara optimal.

“Kita siapkan pompa yang bisa mengairi lahan, nanti bantu carikan sumur dangkal. Kita juga bantu dua unit hand tractor. Untuk pengembangan tebu seluas lima hektare, insyaallah kami ambil alih. Kita biayai mulai dari pengolahan lahan sampai selesai tanam,” ujar Mentan Amran.

Bantuan lainnya yang telah disiapkan Mentan Amran diantaranya satu paket bantuan ayam petelur sebanyak 600 ekor dengan potensi produksi sekitar 500–550 butir telur per hari. Selain itu, juga terdapat satu paket bantuan 20 ekor kambing, benih tanaman, serta berbagai dukungan lainnya yang akan dimatangkan bersama pihak pesantren sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurut Mentan Amran, pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional karena tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga mampu menjadi pusat produksi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mendukung pengembangan usaha pertanian di lingkungan pesantren agar mampu menciptakan santri yang mandiri sekaligus melahirkan wirausahawan muda di sektor pertanian. Adanya pengembangan pertanian di lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kelembagaan yang memberikan manfaat tidak hanya bagi santri, tetapi juga masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian sektor pertanian nasional yang menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian saat ini mencapai 5,74 persen, menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Ia menambahkan nilai ekspor pertanian tercatat mencapai Rp166,71 triliun, sementara impor pertanian berhasil ditekan turun 9,66 persen atau sekitar Rp41,68 triliun, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.

Mentan Amran juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap petani, di antaranya penurunan harga pupuk subsidi sekitar 20 persen serta penambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Mentan Amran berharap dari dukungan bantuan yang diberikan kepada Pondok Pesantren eLKISI dapat berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan pertanian terpadu yang mampu memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan usaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mojokerto dan sekitarnya.

(Restu/BBPMKP)

Nurodin: SDN Cadas Leueur Sudah Diusulkan Revitalisasi

0

Nanggung l Jurnal Bogor
‎‎Kabar baik datang dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurodin terkait kondisi gedung SDN Cadas Leueur di Desa Bantarkaret, Nanggung, Kabupaten Bogor yang kondisinya sangat mengkhawatirikan karena rusak berat. Nurodin menyebutkan, sekolah tersebut telah diusulkan revitalisasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

‎‎”Menurut info dari Kadisdik untuk pembangunan gedung SDN Cadas Leueur insya Allah dapat revitalisasi dari anggaran APBN program Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi sudah diusulkan ke kementerian untuk revitalisasi, mudah mudahan tahun ini,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Senin (20/6/2026).

‎‎Nurodin menjelaskan, perihal gedung sekolah yang rusak berat itu juga akan dibawa ke Komisi 3 DPRD sekaligus pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

‎(KUA -PPAS).
“Yang kami tahu untuk SDN Cadas Leueur sudah muncul di APBD, coba kami kroscek lagi seperti apa,” paparnya.

‎‎Sebelumnya pihak sekolah SDN Cadas Leueur, akhirnya memutuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar di luar ruangan kelas menggunakan terpal, Senin (20/7/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena khawatir gedung SDN Cadas Leueur ini bisa ambruk seperti SDN Nangela dan Ciketug.‎

‎”Setiap hari di jam sekolah dibuat merasa gak tenang was-was, maka kami berinisiatif membuat tenda terpal untuk kegiatan belajar pada Senin besok,” kata Kepala Sekolah SDN Cadas Leueur Juhaeriyah kepada Jurnal Bogor, Minggu (19/7/2026).‎

‎‎KBM menggunakan terpal menurutnya jauh lebih aman. Sebab, kalau musibah terjadi sewaktu waktu gedung SDN Cadas Leueur yang sudah tak layak itu ambruk  siapa yang akan bertanggung jawab.‎

‎”Coba kalau gedung SDN Cadas Leueur kejadiannya di jam belajar, dan mengakibatkan adanya korban siapa yang akan bertanggungjawab jawab,” tegas Juhaeriyah usai melangsungkan pembuatan tenda terpal yang akan digunakan kegiatan belajar ratusan siswa.‎

‎”‎Kami sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan semua yang ada di lingkungan SDN Cadas Leueur. ‎Kami tidak mau mengambil risiko kalau seandainya Gedung SDN Cadas Leueur itu terjadi ambruk,” jelasnya.‎

‎‎Seharusnya kata dia, pada tahun 2026 ini Gedung SDN ini menjadi prioritas pembangunan karena kondisinya sangat mengkhawatirkan.‎

‎‎Bangunan SDlN Cadas Leueur sendiri kini kondisinya memprihatinkan. Pihak sekolah di setiap tahunnya telah mengajukan pembangunan melalui  Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Bappeda Litbang, termasuk Pemerintah Desa Bantarkaret  telah mengusulkan di Musrenbang tingkat Kecamatan yang berlangsung pada 13 Februari lalu yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor.‎

‎** Arip Ekon

DPRD Kawal Trase Batutulis

0

Bogor | Jurnal Bogor

DPRD Kota Bogor memastikan akan terus mengawal pembangunan trase baru Batutulis agar selesai sesuai target pada Oktober 2026. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, saat mendampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, meninjau langsung progres proyek di Kecamatan Bogor Selatan, Minggu (19/7/2026).

Peninjauan dilakukan dalam rangka agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Selain melihat perkembangan pekerjaan, rombongan juga memastikan proyek pengganti jalur yang terdampak longsor pada 2025 itu berjalan sesuai perencanaan.

Turut hadir Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih, Camat Bogor Selatan Harry Cahyadi, Lurah Batutulis Erika, serta pihak kontraktor pelaksana.

Dalam kesempatan itu, Ono Surono mengatakan pembangunan trase baru Batutulis merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Provinsi membiayai pembangunan fisik melalui APBD Jawa Barat, sedangkan pembebasan lahan ditangani Pemkot Bogor.

“Jadi kunjungan hari ini untuk memastikan pembangunan jalan Batutulis yang sebelumnya terdampak longsor sudah berjalan. Konstruksinya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, sementara pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas PUPR Kota Bogor, progres pembangunan telah mencapai sekitar 22 persen. Proyek tersebut tidak hanya membangun badan jalan, tetapi juga dilengkapi drainase, ruang terbuka hijau, taman, hingga Leuweung Batutulis sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

“Progresnya sudah sekitar 22 persen. Mudah-mudahan Oktober selesai. Jadi bukan hanya jalannya, tetapi juga drainase, taman, dan penghijauan kembali Leuweung Batutulis agar kawasan ini lebih aman dari ancaman longsor,” katanya.

Sementara itu, Dadang Iskandar Danubrata menegaskan DPRD akan mengawasi jalannya proyek hingga tuntas. Menurutnya, penyelesaian tepat waktu harus diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal pembangunan ini agar sesuai perencanaan. Harapannya selesai pada Oktober 2026 sehingga masyarakat kembali memiliki akses jalan yang aman dan nyaman, dilengkapi pedestrian serta penataan kawasan yang lebih baik,” ujarnya.

Dadang juga meminta kontraktor menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara maksimal. Ia menyoroti masih adanya ceceran material proyek yang sempat mengganggu pengguna jalan sehingga harus menjadi perhatian selama proses pembangunan berlangsung.

Menanggapi hal itu, Penanggung Jawab PT Promix Prima Karya, Hariyono, memastikan pihaknya telah menerapkan prosedur K3, termasuk membersihkan kendaraan pengangkut material sebelum keluar dari lokasi proyek serta menyiagakan petugas untuk membersihkan material yang tercecer di jalan.

“Kami berupaya agar aktivitas proyek tidak mengganggu masyarakat. Kendaraan pengangkut material dibersihkan sebelum keluar area proyek dan tim kami selalu siap membersihkan jika ada tanah yang tercecer di jalan,” katanya.

Trase baru Batutulis diharapkan menjadi solusi permanen atas putusnya akses akibat longsor tahun lalu. Selain memulihkan konektivitas Bogor Selatan, jalur tersebut juga akan memperkuat akses menuju Cipaku, Pamoyanan hingga Ciawi, sekaligus dilengkapi sistem drainase dan kawasan hijau untuk mengurangi risiko longsor pada masa mendatang.n Fredy Kristianto

KBM di SDN Cadas Leueur Gunakan Terpal

0

Nanggung l Jurnal Bogor
‎‎Pihak sekolah SDN Cadas Leueur, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor akhirnya memutuskan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar di luar ruangan kelas menggunakan terpal, Senin (20/7/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi karena khawatir gedung SDN Cadas Leueur ini bisa ambruk seperti SDN Nangela dan Ciketug.‎

‎”Setiap hari di jam sekolah dibuat merasa gak tenang was-was, maka kami berinisiatif membuat tenda terpal untuk kegiatan belajar pada Senin besok,” kata Kepala Sekolah SDN Cadas Leueur Juhaeriyah kepada Jurnal Bogor, Minggu (19/7/2026).‎

‎‎KBM menggunakan terpal menurutnya jauh lebih aman. Sebab, kalau musibah terjadi sewaktu waktu gedung SDN Cadas Leueur yang sudah tak layak itu ambruk  siapa yang akan bertanggung jawab.‎

‎”Coba kalau gedung SDN Cadas Leueur kejadiannya di jam belajar, dan mengakibatkan adanya korban siapa yang akan bertanggungjawab jawab,” tegas Juhaeriyah usai melangsungkan pembuatan tenda terpal yang akan digunakan kegiatan belajar ratusan siswa.‎

‎”‎Kami sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan semua yang ada di lingkungan SDN Cadas Leueur. ‎Kami tidak mau mengambil risiko kalau seandainya Gedung SDN Cadas Leueur itu terjadi ambruk,” jelasnya.‎

‎‎Seharusnya kata dia, pada tahun 2026 ini Gedung SDN ini menjadi prioritas pembangunan karena kondisinya sangat mengkhawatirkan.‎

‎‎Bangunan SDlN Cadas Leueur sendiri kini kondisinya memprihatinkan. Pihak sekolah di setiap tahunnya telah mengajukan pembangunan melalui  Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Bappeda Litbang, termasuk Pemerintah Desa Bantarkaret  telah mengusulkan di Musrenbang tingkat Kecamatan yang berlangsung pada 13 Februari lalu yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor.‎

‎** Arip Ekon

Laper Tengah Malam? UMKM Bogor Luncurkan Bakmie Yamin Frozen “Chili Oil” Siap Saji 5 Menit

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Pelaku UMKM kuliner Bogor kembali menghadirkan inovasi. Frozen Food – Mie Bozz resmi meluncurkan produk terbaru Bakmie Yamin Frozen Varian Chili Oil. Produk ini menjawab kebutuhan masyarakat modern yang ingin menikmati Bakmie Yamin kapan saja tanpa harus keluar rumah.

Produk dikemas dalam wadah plastik kedap udara dengan label dominan warna kuning. Pada kemasan tertera tagline “Bakmie Pedesnya Nyolotin” dan #BikinOrangZenengZekali yang menjadi identitas brand di media sosial.

Menurut Dino, pemilik Frozen Food- Mie Bozz, produk ini lahir dari keresahan konsumen akan pelaku usaha itu sendiri.

“Banyak permintaan bakmie di atas jam 9 malam. Daripada begadang terus, kita putuskan bikin versi frozen. Konsumen tinggal rebus 5 menit, rasanya tetap sama seperti makan langsung,” ujarnya, Minggu (19/7/2026)

Dalam 1 kemasan berisi mie fresh, bumbu yamin, daging cincang, daun bawang, dan minyak chili oil khas. Produk dapat disimpan di freezer hingga 3 bulan. Proses produksi dilakukan setiap hari dengan standar kebersihan rumah tangga.

Pemasaran utama dilakukan melalui akun TikTok @Frozenfood -Mie Bozz. Konten cara masak dan review pelanggan kerap viral dan menjangkau warganet Depok, Bogor hingga Bekasi.

“Alhamdulillah sudah ada 15 reseller aktif. Banyak juga ibu-ibu dan mahasiswa yang jual lagi di kantin dan kompleks,” tambahnya.

Salah satu konsumen, Rina (22) dari Cibinong, mengaku terbantu dengan produk ini. “Buat anak kos dan yang sering lembur ini penyelamat banget. Pedesnya pas, toppingnya juga banyak. Udah langganan beli buat stok kulkas,” katanya.

Frozen Food-Mie Bozz menargetkan produk ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh kuliner Bogor. Ke depan, pihaknya berencana menambah varian rasa dan membuka peluang kerja baru bagi warga sekitar.

Untuk informasi dan pemesanan di TikTok @Frozenfood – Mie Bozz. Frozen Food -Mie Bozz adalah UMKM kuliner asal Bogor yang fokus pada produk Bakmie Yamin siap saji. Berdiri sejak 2024 brand ini berkomitmen menghadirkan rasa autentik dengan kemasan praktis dan harga terjangkau serta ramah di kantong.

(Wawan Hermawanto)

Genjot Produksi Pangan, Kementan Gelar Tanam Serentak di 26 Provinsi

0

Nganjuk | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Gerakan Tanam Serentak di 26 provinsi sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan. Gerakan ini difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) agar segera berproduksi dan meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan.

Gerakan Tanam Serentak dipusatkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (18/7), dan dilaksanakan pada lahan Oplah Tahun 2024–2025 serta Cetak Sawah Rakyat Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas lahan sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional.

“Percepatan tanam dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memastikan lahan-lahan yang telah mendapat dukungan pemerintah segera berproduksi dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional,” ujar Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serentak bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan luas tanam, mempercepat peningkatan indeks pertanaman, serta mendorong produksi pangan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Idha Widi Arsanti

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” kata Arsanti.

Menurut Arsanti, Kementan menargetkan indeks pertanaman (IP) mencapai 200 pada akhir Juli 2026 sebagai salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan.

“Tujuan kita adalah meningkatkan indeks pertanaman. Tantangan tentu ada, tetapi dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak saya yakin target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan swasembada pangan yang telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil kerja bersama seluruh insan pertanian, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Capaian tersebut, lanjut Arsanti, tercermin dari meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog hingga sekitar 5,2 juta ton pada pertengahan Juli 2026 atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, serapan beras dalam negeri telah mencapai sekitar 3,4 juta ton setara beras.

“Ini menunjukkan berbagai program peningkatan produksi yang dijalankan pemerintah mulai memberikan hasil nyata dan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” jelasnya.

Selain meningkatkan produktivitas, Kementan juga terus memperluas areal pertanian melalui program ekstensifikasi yang didukung penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Program ini mengintegrasikan mekanisasi, konsolidasi lahan, dan pengelolaan usaha tani modern guna meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas pertanian.

“PM-AAS menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern yang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan,” tegas Arsanti.

Gerakan Tanam Serentak melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI-Polri, serta petani di seluruh lokasi pelaksanaan.

Melalui percepatan tanam di lahan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat, Kementan berharap peningkatan luas tanam dan produktivitas dapat terus terjaga sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan capaian swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)

Patroli Gabungan Tutup Puluhan Lubang Tambang Ilegal

0

Nanggung | Jurnal Bogor – ‎Patroli gabungan selama tiga hari dengan menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam Pongkor

‎Dalam operasi yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026 itu, petugas menutup puluhan lubang tambang ilegal serta mengamankan berbagai sarana yang digunakan pelaku penambangan liar.

‎Patroli gabungan tersebut melibatkan sebanyak 118 personel dari berbagai unsur, yakni PT Antam UBPE Pongkor, mitra pengamanan, Polda Jawa Barat, Denpom Bogor, Polsek Nanggung Polres Bogor, Koramil Nanggung, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Satpol PP, hingga unsur Linmas.

‎Manajer PT Antam UBPE Pongkor, Agustinus Toko Susetio, mengatakan hasil operasi tersebut petugas berhasil menutup sejumlah lubang dan puluhan peralatan yang digunakan oleh penambang liar.

‎“Selama patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 lubang tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta berbagai fasilitas penambangan tanpa izin,” ujar Agustinus, Sabtu (18/7/2026) kemarin.

‎Selain melakukan penertiban, petugas juga mengamankan dan memusnahkan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal yang berlokasi diarea IUP Antam Pongkor.

‎“Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan dalam aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

‎Agustinus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam operasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan patroli merupakan hasil koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang solid antara aparat keamanan, pemerintah, pengelola kawasan konservasi, serta masyarakat.

‎“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh aparat, baik dari pemerintah, pengelola kawasan konservasi, maupun masyarakat yang telah bekerja sama. Keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi, komunikasi, dan semangat kolaborasi yang kuat di lapangan,” ungkapnya.

‎Ia menegaskan, penanganan persoalan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pembangunan ekonomi masyarakat, edukasi, dan kemitraan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan.

‎“Kami meyakini bahwa penyelesaian PETI memerlukan sinergi yang berkesinambungan, tidak hanya melalui penegakan hukum di lapangan, tetapi juga melalui pembangunan ekonomi masyarakat, edukasi, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

‎Di akhir keterangannya, Agustinus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kawasan Pongkor sebagai aset bersama yang memiliki nilai penting bagi keselamatan, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan bagi generasi mendatang.

‎“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan ini sebagai aset bersama demi keselamatan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang,” tandasnya. Arip Ekon

Bertahan di Tengah Cuaca Panas Ekstrem: Ini Daftar Konsumsi yang Wajib Dicari dan Dihindari

0

Bogor | Jurnal Bogor
Mengantisipasi dampak cuaca gerah yang belakangan ini melanda wilayah Bogor tidak cukup hanya dengan mengenali gejala tubuh atau mengubah jam olahraga. Faktor paling krusial yang menentukan apakah imun tubuh kita akan bertahan atau justru tumbang di tengah cuaca menyengat ini adalah apa yang kita konsumsi sehari-hari.

Saat suhu udara meningkat, tubuh bekerja ekstra keras untuk mendinginkan diri melalui keringat. Proses ini menguras cadangan air dan mineral penting di dalam tubuh. Jika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang tepat, tubuh akan lebih rentan terserang penyakit khas musim panas seperti panas dalam, radang tenggorokan, hingga gangguan pencernaan.

Melansir panduan gizi dan kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, berikut adalah daftar makanan dan minuman yang wajib Anda cari serta yang harus dihindari agar tubuh tetap bugar saat Bogor sedang gerah-gerahnya: (8/7/2026)

Yang Wajib Dikonsumsi (Sobat Penyelamat Tubuh):

  1. Buah-Buahan Tinggi Kandungan Air

Jangan biarkan tubuh kekurangan cairan. Selain air putih, konsumsilah buah-buahan yang kaya akan kandungan air dan vitamin seperti semangka, melon, jeruk, atau mentimun. Buah-buahan ini tidak hanya menghidrasi, tetapi juga memberikan pasokan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh.

  1. Air Kelapa Murni

Saat kita berkeringat, tubuh tidak hanya kehilangan air tetapi juga elektrolit. Air kelapa murni adalah agen hidrasi alami terbaik karena kaya akan kalium dan magnesium yang mampu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dengan cepat dibandingkan minuman manis biasa.

  1. Sayuran Berkuah Bening

Untuk menu makan harian, beralihlah ke sayuran berkuah bening seperti sup, sayur bayam, atau sayur oyong. Makanan ini membantu memberikan asupan cairan tambahan bagi tubuh tanpa membebani sistem pencernaan.

Yang Wajib Dihindari atau Dikurangi (Pemicu Dehidrasi):

  1. Minuman Tinggi Kafein (Kopi dan Teh Pekat)

Bagi warga Bogor yang gemar nongkrong di kafe ada baiknya mengurangi konsumsi kopi atau teh pekat saat siang hari. Kafein memiliki sifat diuretik, artinya minuman ini akan merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil, sehingga mempercepat terjadinya dehidrasi.

  1. Minuman Terlalu Manis dan Bersoda

Minuman dingin berenergi atau bersoda memang terasa sangat menyegarkan saat cuaca panas. Namun, kandungan gula yang terlalu tinggi di dalamnya justru memaksa tubuh menggunakan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut, yang akhirnya membuat Anda menjadi lebih cepat haus kembali.

  1. Makanan Sangat Pedas dan Berminyak

Gorengan atau makanan yang terlalu pedas dapat memicu efek termogenik, yaitu meningkatkan suhu internal tubuh dari dalam. Selain membuat Anda semakin kegerahan, kombinasi minyak dan pedas di cuaca panas sangat mudah memicu radang tenggorokan dan sariawan.

Menjaga kesehatan di tengah cuaca yang kurang bersahabat ini sebenarnya tidaklah sulit, dimulai dari bijak memilih apa yang tersaji di piring dan gelas kita setiap hari.

Dengan menjaga hidrasi yang cukup, berolahraga di waktu yang tepat, dan mengenali alarm “kepanasan” dari tubuh sejak dini, warga Bogor dipastikan tetap bisa produktif beraktivitas dengan aman. Jaga kesehatan, dan tetap terhidrasi! 

(Herli Nirwana/cc)

Anton Sukartono Ingatkan Pemerintah Awasi Paru-paru Dunia

0

Caringin | Jurnal Bogor
Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, merupakan paru-paru dunia yang mengalami degradasi masif akibat perambahan, pembalakan liar dan alih fungsi lahan.

Akibatnya, kekeringan dan ancaman bencana alam pun mengintai warga. Hutan pegunungan yang dulunya rindang, kini tata ruang hijau itu telah berubah dengan berdiri bangunan vila-vila dan kafe.

Kondisi itu pun tak luput dari perhatian Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto, yang berpesan kepada pemerintah daerah (Pemda) mau pun pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan lahan pegunungan.

“Tidak boleh alih fungsi, hutan pegunungan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka (Pemerintah, red) konsen dengan undang-undang mereka pasti melaksanankannya. Intinya kita sepakat hutan itu paru paru dunia dan harus kita jaga bersama,” tegas Anton kepada wartawan, ditengah kegiatan aksi tanam sejuta pohon di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Jumat (17/7/2026).

Anggota DPR RI yang berangkat dari Dapil Kabupaten Bogor itu juga mengingatkan, agar tidak bermain-main dengan kawasan hutan. Karena kawasan hutan pegunungan merupakan tempat keanekaragaman hayati.

“Soal melanggar hutan itu sudah banyak yang korban kok, mau itu Menteri, mau itu Walikota, Bupati mau itu Gubernur, intinya hutan itu harus kita jaga,” imbuhnya.

Untuk itu, bentuk kepedulian partai berlambang bintang segi tiga biru terhadap lingkungan, maka di hari jadi ke-25, Partai Demokrat Kabupaten Bogor, melakukan giat penghijauan dan bersih-bersih sungai. Kegiatan itu, kata dia, merupakan bagian dari program nasional Gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Partai Demokrat di seluruh Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Mengusung tema “Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sambungnya, aksi lingkungan kali ini difokuskan pada pembersihan aliran Sungai Cibeuling serta penanaman 1.000 bibit pohon yang terdiri dari tanaman buah dan pohon kayu industri.

“Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan pegunungan Caringin yang dikenal sebagai daerah resapan air,” tandasnya.

(Asep Saprudin)

Memanas, Petani Gunung Salak Dan Gunung Pangrango Protes, Siap Aksi  Demo Hingga Tolak Pengukuran BPN

0

Cigombong | Jurnal Bogor
Sengkarut lahan antara petani penggarap dengan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) di Kawasan Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, kembali memanas.

Empat elemen kemasyarakatan yaitu Himpunan Peternak dan Petani Milenial Indonesia (HPPMI), Pemuda LIRA Kabupaten Bogor, Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) dan Agraria Institut, sepakat meneken Nota Kesepahaman Bersama Perlindungan Hak Petani Penggarap di Bogor Selatan, pada Sabtu (18/7/2026).

Berlokasi di lereng Gunung Salak, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan puluhan perwakilan petani penggarap, para pemilik vila, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sejumlah aparat Babinsa dan Babinmas juga tampak hadir di lokasi.

Mereka pun mendeklarasikan diri untuk melakukan perlawanan dan menolak rencana pengukuran lahan garapan eks BSS seluas 176 hektare di Desa Pasir Jaya oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Musababnya, mereka menilai untuk pengukuran lahan diatas 100 hektare harus mendapat penangan langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengingat luas dan kompleksitas permasalahannya.

Direktur Agraria Institut Dede Firman Karim, menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi pertanahan wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan itu menegaskan penyelenggaraan pertanahan harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, proses pengukuran juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa pengumpulan data fisik, termasuk pengukuran bidang tanah, wajib dilakukan secara cermat, transparan, serta memperhatikan status hukum objek tanah apabila masih terdapat sengketa atau keberatan dari pihak lain.

“Pelaksanaan pengukuran juga harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 mengenai tata cara pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah,” jelas Dede Firman.

Ia pun meminta seluruh proses administrasi pertanahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada tindakan yang justru menimbulkan sengketa baru. Apabila objek tanah masih menjadi perselisihan dan dikuasai masyarakat, maka negara wajib mengedepankan asas kepastian hukum, keterbukaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“Bila memang terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan, Kementerian ATR/BPN harus turun tangan memberikan penjelasan secara terbuka,” tegas Dede Firman Karim.

Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indoneaia (HPPMI) Kabupaten Bogor, Yusuf Bachtiar, menegaskan organisasinya akan terus mengawal perjuangan petani penggarap hingga memperoleh kepastian hukum.

“Kami menolak pengukuran sebelum seluruh persoalan hukum dan administrasi diselesaikan secara transparan. Petani tidak boleh menjadi korban. Kami akan terus mendampingi masyarakat dan meminta Kementerian ATR/BPN turun langsung menangani persoalan ini,” ujarnya.

Dilanjutkannya, para penggarap dan pemilik lahan vila telah beritikad baik memohon dan siap membayar ke negara melalui prosedur lelang. Bukan menyerobot tanah negara.

“Tapi surat resmi kami tidak mendapat respons baik dari Kemenkeu. Apakah tanah itu hanya untuk korporasi yang berhutang ratusan miliaran ke negara. Mengapa penggarap yang telah menyumbang pajak dan mendukung program ketahanan pangan tidak mendapat prioritas?,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Bogor, Iqbal menyatakan jika pihaknya siap mengawal perjuangan masyarakat melalui jalur hukum maupun aksi damai.

“Kami menginginkan penyelesaian yang adil. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jika ada proses yang diduga tidak sesuai aturan, maka wajib dievaluasi sebelum dilanjutkan,” tuturnya.

Masih di lokasi yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muksin juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi polemik lahan eks PT Bahana Sukma Sejahtera dengan petani garapan, termasuk di Kawasan Gunung Pangrango, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, yang mendapat pendampingan dari AMBS.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat yang telah puluhan tahun menggarap lahan, bukan justru terkesan lebih mengakomodasi kepentingan perusahaan.

“Pemkab Bogor harus lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Pemerintah harus berdiri di pihak rakyat, khususnya para petani penggarap yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut, bukan berada di pihak pengusaha,” terangnya.

Muksin menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) PT Bahana Sukma Sejahtera telah berakhir sejak tahun 2017.

“Karena itu, segala proses administrasi terhadap lahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat,” tegas Muksin.

Ia menambahkan, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menjadi penengah yang adil serta memfasilitasi dialog antara petani penggarap, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang mengedepankan kepastian hukum serta rasa keadilan.

“Kami mendesak Kementerian ATR/BPN segera turun tangan guna menyelesaikan polemik lahan eks PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS) agar tidak terus berlanjut dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” desaknya melanjutkan

Jika persoalaan sama pun tengah dihadapi oleh para petani  di Kawasan Gunung Pangrango, dimana lahan garapan Hak Guna Usaha (HGU) eks PTPN XI di Desa Pasir Buncir ,seluas kurang lebih 92 hektar telah digarap para petani untuk sumber penghidupannya.Mereka pun melakukan penolakan atas klaim PT BSS dan PT MNC Land atas tanah HGU) eks PTP XI tersebut.

“Jadi tolong kepada pemerintah berikan hak yang sama bagi petani dan penggarap. Kalau tidak ditanggapi kami bakal demo besa-besaran tandasnya.

Sebagai informasi, deklarasi tersebut ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk komitmen empat organisasi dan petani penggarap untuk terus mengawal penyelesaian sengketa lahan secara damai, konstitusional dan mengikuti peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

(Asep Saprudin)