27.9 C
Bogor
Thursday, June 25, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 13

Generasi Gadget dan Ancaman Mata Minus

0

Di era digital seperti pada masa kini, gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak belajar, bermain, hingga menonton kini banyak dilakukan melalui layer ponsel, tablet maupun komputer. di balik kemudahan dan kemajuan teknologi tersebut, muncul kekhawatiran baru terhadap kesehatan mata anak. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah meningkatnya kasus Myopia atau mata minus.

Apa Itu Mata Minus?

Mata minus atau myopia adalah kondisi ketika seseorang kesulitan melihat objek jauh (rabun jauh). Pada anak, kondisi ini biasanya muncul saat usia sekolah dan dapat bertambah seiring pertumbuhan. Rabun jauh terjadi karena bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu melengkung sehingga bayangan benda jatuh di depan retina, bukan tepat di retina.

Kenapa Kasus Mata Minus Meningkat?

Salah satu faktor terbesar adalah perubahan gaya hidup anak-anak jaman sekarang. Anak-anak banyak menghabiskan waktu:

  • menatap layar gadget,
  • membaca dari jarak dekat terlalu lama,
  • bermain di dalam rumah,
  • dan kurang aktivitas luar ruangan.

Mata yang terus bekerja fokus pada jarak dekat dalam waktu lama diduga berperan dalam perkembangan myopia. Selain itu, kurangnya paparan cahaya alami saat bermain di luar ruangan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko mata minus pada anak. Faktor keturunan yaitu anak dengan orang tua minus memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa.

Tanda-Tanda Anak Mulai Mengalami Mata Minus

Kenali tanda-tanda anak mulai menngalami mata minus dan orang tua perlu memperhatikan beberapa kebiasaan berikut:

  • sering menyipitkan mata,
  • duduk terlalu dekat dengan TV,
  • mendekatkan buku atau gadget terlalu dekat ke wajah
  • sulit melihat tulisan di papan,
  • prestasi belajar menurun karena sulit melihat.

Cara Membantu Mencegah Mata Minus Bertambah

Pada dasarnya gadget bukan satu-satunya penyebab, tetapi penggunaan berlebihan tanpa jeda dapat meningkatkan kelelahan mata dan memperburuk kebiasaan melihat dekat. Yang perlu diperhatikan adalah:

  • durasi penggunaan,
  • jarak melihat,
  • pencahayaan,
  • dan kurangnya aktivitas luar ruangan.

Karena itu, anak tetap boleh menggunakan gadget, tetapi harus dibatasi dan diimbangi aktivitas lain. Berikut Adalah beberapa langkah sederhana dapat membantu menjaga kesehatan mata anak:

  • batasi screen time
  • ajak anak bermain di luar ruangan, setidaknya 2 jam dalam sehari
  • gunakan pencahayaan yang baik saat belajar,
  • Batasi jarak saat melihat gadget setidaknya +- 60 cm
  • lakukan pemeriksaan mata rutin ke dokter mata
  • Aturan sederhana yang sering dianjurkan adalah aturan 20-20-20: setiap 20 menit melihat dekat, alihkan pandangan ke objek sejauh sekitar 20 kaki selama 20 detik.

Jangan Menunggu Anak Mengeluh

Pemeriksaan mata penting dilakukan meskipun anak tidak mengeluh. Deteksi dini membantu mencegah gangguan belajar dan memantau perkembangan minus sejak awal.

Mata minus memang semakin sering terjadi pada anak modern, tetapi kebiasaan yang sehat dan pemeriksaan rutin dapat membantu menjaga kualitas penglihatan mereka.

dr. Diniar Syabillania

Sumber Referensi

Dewan Pengawas PPJ Sayangkan Sikap Kuasa Hukum PT Zon Mekar Abadi

0

Bogor | Jurnal Bogor

Dewan Pengawas PPJ Kota Bogor Soroti Sikap Kuasa Hukum PT Zon Mekar Abadi Saat Rapat Addendum Pasar Devries

BOGOR – Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor angkat bicara terkait memanasnya rapat pembahasan addendum kerja sama pengelolaan area Pasar Devries bersama PT Zon Mekar Abadi pada Kamis (21/5).

Anggota Dewan Pengawas Perumda PPJ Kota Bogor, Ian Mulyana Jaya Sumpena menjelaskan, rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas usulan addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 644/PKS.90-PPJ/2025 antara Perumda PPJ dan PT Zon Mekar Abadi tertanggal 20 Juni 2025.

Menurut Ian, addendum yang diajukan memuat sejumlah perubahan substansial, mulai dari penambahan area pengelolaan di lantai bawah Pasar Devries, perubahan ruang lingkup kerja sama, penyesuaian nilai kontribusi, hingga perubahan masa pengelolaan dan rencana renovasi area komersial baru.

“Karena perubahan yang diajukan cukup substansial dan menyangkut pengelolaan aset serta nilai kerja sama, maka Dewan Pengawas memandang perlu dilakukan pembahasan langsung bersama para principal dari masing-masing pihak,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/5).

Ia menegaskan, Dewan Pengawas tidak pernah melarang kehadiran kuasa hukum PT Zon Mekar Abadi dalam forum tersebut. Namun, pihaknya tetap meminta agar direksi atau principal perusahaan hadir langsung dalam pembahasan.

“Kami mempersilakan kuasa hukum mendampingi. Tetapi karena substansi addendum menyangkut keputusan penting dan strategis, maka kehadiran principal diperlukan agar pembahasan berjalan jelas dan keputusan bisa diambil secara tepat,” katanya.

Ian memaparkan, Dewan Pengawas telah mengirimkan surat undangan resmi kepada Direksi dan Manajemen PT Zon Mekar Abadi melalui surat Nomor 005/DP/036-PPJ tertanggal 19 Mei 2026 untuk menghadiri rapat di Kantor Pusat Perumda PPJ Kota Bogor.

Namun saat rapat berlangsung, situasi disebut memanas setelah kuasa hukum PT Zon Mekar Abadi, Herly Hermawan SH, menyampaikan protes dengan nada tinggi dan mempertanyakan kehadiran direksi Perumda PPJ.

“Pada saat forum dimulai, yang bersangkutan berdiri, menunjuk-nunjuk peserta rapat, menggebrak meja, dan menyampaikan pernyataan dengan nada emosional di forum resmi kelembagaan,” ungkap Ian.

Akibat situasi tersebut, rapat pembahasan addendum akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi profesional dalam forum resmi.

Meski demikian, Ian menegaskan Dewan Pengawas tidak memiliki persoalan dengan PT Zon Mekar Abadi maupun Direktur PT Zon Mekar Abadi, Tjung Sin Kwee. Keberatan Dewan Pengawas lebih ditujukan terhadap sikap personal kuasa hukum perusahaan dalam forum tersebut.

“Kami tetap mengedepankan penyelesaian secara baik, profesional, dan proporsional demi menjaga hubungan kelembagaan dan keberlangsungan kerja sama,” tegasnya.

Dewan Pengawas PPJ Kota Bogor juga membuka kemungkinan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum dan etika profesi advokat apabila tidak ada itikad baik untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun langsung kepada Dewan Pengawas.

** Fredy Kristianto

Perkara Aset Daerah, Kejari Kabupaten Bogor Tunggu BPKP dan Saksi Ahli

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menunggu Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) perwakilan Jawa Barat (Jabar)dalam perhitungan kerugian negara atas dugaan penyelewengan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bogor Andri Zulfikar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga berwenang terhadap penghitungan kerugian negara.

“Untuk kasus dugaan penyelewengan aset daerah itu, sekarang kami sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP di Bandung,” ujar Andri kepada Jurnal Bogor, Kamis (21/05/2026).

Jaksa terbaik se-Indonesia tahun 2025 itu menambahkan, penambahan saksi spesialis juga dilakukan untuk melengkapi proses hukum atas perkara tersebut.

“Sementara untuk saksi-saksi yang berkaitan langsung terhadap perkara sudah cukup. Tetapi ada beberapa ahli yang memang akan lakukan pemeriksaan karena hasil dari diskusi dengan BPK, kami diminta untuk menambahkan ahli yaitu salah satunya ahli keuangan negara,” kata Andri.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah menangkap oknum Ketua DPRD beserta wakilnya di Kabupaten Bantaeng itu menerangkan, keterangan saksi ahli itu memperkuat kerangka perkara dalam proses hukum atas dugaan penyelewengan aset milik Pemkab Bogor tersebut.

“Ahli keuangan negara itu untuk menyatakan apakah hal-hal yang kami lakukan ditahap penyidikan untuk perkara ini, itu masuk atau tidak ruang lingkup keuangan negara? Kami menggunakan ahli keuangan negara dari Universitas Hassanudin Makassar yaitu Prof Arif namanya,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya akan segera menyelesaikan perkara yang baru ditangani pada Tahun 2026 sekarang.

“Kami meminta dukungan seluruh masyarakat dan akan menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur penanganan perkara. Maka dari itu, semua pihak bersabar,” tandasnya. n Noverando H

Perkuat Budaya Kerja BerAKHLAK, Kementan Siapkan ASN Adaptif dan Profesional

0

Ciawi | Jurnal Bogor – Kementerian Pertanian terus memperkuat budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui sosialisasi budaya kerja, kode etik, dan disiplin pegawai yang digelar di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN terhadap penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai dalam mendukung birokrasi yang adaptif dan akuntabel.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penguatan budaya kerja ASN merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi birokrasi dan percepatan pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, ASN Kementerian Pertanian dituntut bekerja secara profesional, disiplin, dan menjunjung tinggi integritas agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa penguatan budaya kerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan SDM pertanian yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi perubahan.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk menjaga etika kerja, disiplin, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman terkait tantangan birokrasi ke depan, implementasi budaya kerja ASN, penerapan kode etik, hingga penguatan disiplin pegawai sesuai regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menjelaskan bahwa lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai dasar ASN, termasuk melalui penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan Kementerian Pertanian.

Menurutnya, pembentukan ASN yang profesional tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga integritas, etika, dan semangat pengabdian dalam melayani masyarakat.

“Penguatan budaya kerja dan disiplin menjadi bagian penting dalam mencetak generasi ASN pertanian yang siap bekerja profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Pertanian berharap implementasi budaya kerja ASN dapat berjalan secara konsisten sehingga mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Restu /BBPMKP)

Kementan Dorong Generasi Muda Jadi Motor Pertanian Modern Indonesia

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), terus memperkuat regenerasi petani melalui pengembangan kapasitas generasi muda yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemilihan Young Ambassador Agriculture (YAA), Duta Brigade Pangan Inspiratif, dan Duta Polbangtan/PEPI Tahun 2026 yang digelar pada 19–21 Mei 2026 di Kompleks Surya, BBPMKP Ciawi, Bogor.

Pembangunan pertanian nasional membutuhkan dukungan SDM unggul dari kalangan generasi muda. Generasi muda dinilai memiliki peran penting sebagai pelaku utama pertanian modern untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional.

Sektor pertanian juga dinilai semakin prospektif di tengah meningkatnya kebutuhan pangan global. Karena itu, generasi muda didorong melihat pertanian sebagai sektor masa depan yang memiliki peluang usaha dan nilai ekonomi tinggi.

Di sisi lain, pembangunan pertanian nasional menunjukkan tren positif. Produksi padi nasional tercatat mencapai 34,69 juta ton, stok beras nasional di Bulog mencapai 5,3 juta ton, serta Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 125.

Meski demikian, sektor pertanian tetap menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim, potensi El Nino, konversi lahan produktif, hingga dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas pangan dunia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan bahwa regenerasi petani menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar ajang penganugerahan, tetapi juga ruang untuk menyiapkan generasi muda sebagai penggerak pertanian Indonesia di masa depan.

“Sore ini bukan sekadar penganugerahan, tetapi tentang harapan dan masa depan pertanian Indonesia. Kami melihat begitu banyak generasi muda hebat yang siap menjadi penggerak perubahan di sektor pertanian,” ujar Arsanti.

Ia menambahkan, pembangunan pertanian membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda yang mau belajar, berinovasi, dan berani mengambil peran di sektor pertanian.

“Melalui ajang Young Ambassador Agriculture, Duta Brigade Pangan Inspiratif, dan Duta Polbangtan/PEPI ini, kami ingin melahirkan generasi muda pertanian yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu menjadi inspirasi dan penggerak di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Arsanti, pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pertanian modern bagi generasi muda melalui akses pembiayaan, penguatan kapasitas, hilirisasi produk, hingga perluasan pasar ekspor.

“Petani milenial Indonesia saat ini telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi pelaku utama pertanian modern yang berdaya saing global,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin, menyampaikan kegiatan ini menjadi ruang pembinaan generasi muda pertanian agar mampu menjadi role model sekaligus mitra strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menurutnya, melalui kegiatan ini BPPSDMP berupaya menghadirkan figur muda pertanian yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga karakter, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kreativitas, serta semangat menjadi penggerak pembangunan pertanian Indonesia.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai pembekalan dan penilaian, meliputi penguatan kepemimpinan, public speaking, personal branding, promosi pertanian digital, hingga pemaparan gagasan usaha pertanian.

Peserta kegiatan terdiri atas 30 finalis Young Ambassador Agriculture dari 20 provinsi, 15 finalis Duta Brigade Pangan Inspiratif dari 15 provinsi, serta 14 finalis Duta Polbangtan/PEPI yang merupakan perwakilan mahasiswa terbaik Polbangtan dan PEPI lingkup Kementerian Pertanian.

Selain ajang pemilihan duta, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Persiapan Program YESS-SI Tahun 2027–2030 sebagai bagian dari penguatan regenerasi petani dan pengembangan kewirausahaan muda pertanian.

Pada puncak kegiatan diumumkan 20 Young Ambassador Agriculture Tahun 2026, tiga terbaik Duta Brigade Pangan Inspiratif Tahun 2026, serta Duta Polbangtan/PEPI Nasional Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Pertanian terus mendorong lahirnya generasi muda pertanian yang mampu menjadi penggerak pertanian modern sekaligus penerus pembangunan pertanian Indonesia.

(Restu /BBPMKP)

Kepala Sekolah di Tamansari Keluhkan Kinerja Pengawas Sekolah

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Tamansari menyampaikan keluhan terkait kinerja pengawas sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidikan dan Pengawasan Mutu Pendidikan.

Para kepala sekolah menilai, pengawasan yang dilakukan selama ini belum menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan satuan pendidikan. Pengawas dinilai kurang mengayomi serta belum menunjukkan komitmen yang optimal dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap sekolah dan tenaga pendidik.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) disebut terlalu sering dilakukan dan dinilai terkesan sebagai bentuk pengondisian terhadap guru maupun pihak sekolah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kenyamanan dan stabilitas proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan.

“Kami berharap pengawas dapat menjalankan fungsi pembinaan secara profesional, humanis, dan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga tercipta suasana pendidikan yang nyaman dan kondusif,” ujar salah satu kepala sekolah di Tamansari, Kamis (21/5/2026).

Keluhan lainnya adalah minimnya koordinasi dengan stakeholder pendidikan di wilayah Kecamatan Tamansari. Beberapa kebijakan maupun langkah pengawasan dinilai dilakukan secara sepihak dan bersifat absolut tanpa komunikasi yang baik dengan pihak sekolah.

Para kepala sekolah berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawas sekolah di Tamansari, sehingga fungsi pengawasan benar-benar mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Mereka juga berharap terciptanya hubungan yang harmonis antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta stakeholder pendidikan lainnya demi kemajuan dunia pendidikan di Kecamatan Tamansari. Yudi

Mata Merah? Jangan Asal Tetes Obat!

0

Oleh dr. Diniar Syabillania
(Dokter Umum RSUD R Moh Noh Nur Leuwiliang)

Pernahkah mata kalian tiba-tiba merah, tanpa pikir panjang kalian langsung membeli obat tetes mata di warung terdekat atau apotek? Kebiasaan ini sering dilakukan karena mata merah dianggap masalah ringan. Padahal, mata merah bukan penyakit yang dapat disepelekan, salah penanganan bisa menyebabkan gangguan serius yang dapat mengancam penglihatan. Karena itu, penggunaan obat tetes mata tidak boleh sembarangan. Obat yang cocok untuk satu kondisi belum tentu aman untuk kondisi lainnya.

Mata Merah Bukan Sekadar Iritasi

Mata menjadi merah karena pembuluh darah kecil di permukaan mata melebar akibat iritasi, peradangan, infeksi, atau gangguan lainnya. Penyebabnya sangat beragam mulai dari alergi, infeksi virus atau bakteri, penggunaan lensa kontak terlalu lama, debu atau benda asing, luka pada kornea, sampai tekanan bola mata yang meningkat

Bahaya Menggunakan Obat Tetes Sembarangan

Banyak orang memilih obat tetes mata yang mudah didapat di minimarket atau apotek terdekat namun tidak paham kandungan dan penggunaanya. Padahal jika Anda menggunakan obat tetes yang mengandung steroid tanpa pemeriksaan dokter, itu sangat berbahaya. Pada beberapa infeksi tertentu, steroid dapat memperparah kerusakan kornea dan meningkatkan risiko gangguan penglihatan.

Kenali Tanda Bahaya

Tidak semua mata merah merupakan keadaan darurat. Namun, ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Segera periksa ke dokter mata bila mata merah disertai:

  • Nyeri hebat
  • Penglihatan kabur
  • Silau berlebihan
  • Keluar kotoran mata berwarna kuning atau hijau
  • Riwayat trauma atau terkena bahan kimia
  • Mual dan sakit kepala berat

Gejala-gejala tersebut dapat menandakan gangguan yang lebih serius dan membutuhkan penanganan cepat.

Cara Aman Mengatasi Mata Merah

Jika mata terasa merah ringan akibat kelelahan atau iritasi ringan, beberapa langkah sederhana dapat membantu:

  • Istirahatkan mata dari layar gadget
  • Hindari mengucek mata
  • Kompres dingin pada mata tertutup
  • Hentikan sementara penggunaan lensa kontak
  • Jaga kebersihan tangan
  • Yang paling utama hindari memakai obat tetes tanpa mengetahui penyebab mata merah yang kalian keluhkan.

Jangan Menunggu Sampai Terlambat

Mata adalah organ yang sangat sensitif. Keluhan yang tampak sederhana belum tentu benar-benar ringan. Karena itu, penting untuk tidak sembarangan menggunakan obat tetes hanya karena mata tampak merah.

Memahami penyebab mata merah dan mengenali tanda bahayanya dapat membantu mencegah komplikasi yang lebih serius. Bila keluhan tidak membaik atau disertai nyeri dan gangguan penglihatan, segera periksakan diri Anda ke dokter mata.

Sumber Referensi

Perkuat Pemahaman SDM Kesehatan, Edukasi Hukum Digelar RSUD R Moh Noh Nur Bersama MediLaw

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
Dalam upaya memperkuat budaya keselamatan pasien serta meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor bekerja sama dengan MediLaw sebagai mitra dan penasehat hukum rumah sakit telah menggelar kegiatan Legal Consultation bertema “Amankan Diri Pasien dan RS, Saatnya Kita Melek Hukum”.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam membangun pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan sesuai regulasi yang berlaku, yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di Ruang Soekarno Hatta secara luring serta daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan edukasi hukum kesehatan tersebut menghadirkan narasumber profesional di bidang hukum kesehatan, dr. Agus Ariyanto, SH, MH, Cmed, Adv., yang dikenal sebagai praktisi hukum kesehatan, mediator, advokat, serta penggiat etik dan hukum kesehatan. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan juga menempuh pendidikan hukum hingga meraih gelar Magister Hukum. Selain aktif sebagai advokat dan mediator, dr. Agus Ariyanto menjabat sebagai Ketua BHP2A IDI Cabang Kabupaten Bogor, Ketua Perdahukki Jawa Barat, serta pengurus organisasi profesi di bidang hukum kesehatan. Kegiatan edukasi ini diikuti oleh seluruh pegawai hospitalia serta jajaran SDM kesehatan RSUD R. Moh. Noh. Nur sebagai bentuk peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, mulai dari perlindungan pasien hingga perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Direktur Utama RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang, dr. Vitrie Winastri, menyampaikan bahwa pemahaman hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk menunjang pelayanan yang aman, profesional, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

Dalam sesi edukasi, narasumber menjelaskan berbagai langkah strategis untuk meminimalisir risiko sengketa medis di lingkungan pelayanan kesehatan, di antaranya pelaksanaan pelayanan sesuai standar profesi dan SOP, pentingnya pengisian rekam medis secara lengkap dan tepat waktu, pemberian informed consent sebelum tindakan medis dilakukan, komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga pasien, penguatan budaya patient safety, hingga mekanisme pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa medis secara profesional.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Berbagai isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari sistem pelayanan rumah sakit, penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan dokter saat menjalankan pelayanan, hingga kebijakan internal rumah sakit dalam mencegah terjadinya kecerobohan maupun kelalaian yang tidak disengaja dalam praktik pelayanan kesehatan.

Selain itu, narasumber juga membahas tantangan era digital dan keterbukaan informasi publik, termasuk penanganan persoalan pemberitaan di media sosial, media online, maupun media cetak yang berpotensi mencemari nama baik tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan secara profesional, terukur, serta sesuai fungsi dan kewenangan hukum, dengan tetap mengedepankan komunikasi, mediasi, etika profesi, dan perlindungan terhadap hak pasien maupun tenaga kesehatan.

Berbagai regulasi turut dibahas dalam kegiatan ini, di antaranya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Gubernur (Pergub), hingga Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tata kelola rumah sakit, perlindungan hukum tenaga kesehatan, serta pengelolaan informasi publik. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya mitigasi risiko hukum melalui tata kelola pelayanan yang baik, dokumentasi medis yang akurat, penguatan komunikasi efektif, serta pendekatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, RSUD R. Moh. Noh. Nur bersama MediLaw berharap seluruh SDM kesehatan rumah sakit semakin siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, etika pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat terus meningkat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan dalam proses pelayanan.

(yev/cc)

Siswa SMPN 3 Dilatih Mitigasi Bencana

0

Bogor | Jurnal Bogor

Kelurahan Tegallega bersama Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) terus menggencarkan edukasi mitigasi melalui simulasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Program tersebut dimulai di SMPN 3 Bogor dan akan diperluas ke sejumlah sekolah serta wilayah permukiman di Kelurahan Tegallega.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko mengatakan, kegiatan simulasi kebencanaan itu menjadi contoh gerakan mitigasi berbasis masyarakat yang lahir dari inisiatif aparatur wilayah melalui Keltana.

“Yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi kepada jajaran aparatur Kelurahan Tegallega dan teman-teman Kelurahan Tangguh Bencana yang menginisiasi roadshow Sekolah Tangguh Bencana. Ini murni gerakan dari wilayah,” ujar Dimas, Rabu (20/5).

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang tengah dijalankan BPBD Kota Bogor secara bertahap di berbagai sekolah.

Dimas menilai, semangat kemandirian yang ditunjukkan Keltana menjadi kekuatan penting dalam memperluas edukasi kesiapsiagaan bencana di masyarakat.

“Mereka bisa menyebarluaskan virus mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini tidak berhenti di sini,” katanya.

Ia juga mengaku terkejut dengan antusiasme siswa saat simulasi berlangsung. Awalnya kegiatan hanya ditujukan bagi pengurus OSIS, namun akhirnya melibatkan seluruh siswa sekolah.

“Ketika bicara bencana pasti panik, tapi siswa-siswi tadi menunjukkan bagaimana tetap tenang dan peduli terhadap teman-temannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Tegallega, Hardi Suhardiman menegaskan pihak kelurahan akan terus mendukung seluruh kegiatan Keltana karena dinilai langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kelurahan Tegallega intinya men-support kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana karena selalu beririsan dengan masyarakat. Jadi kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan Keltana untuk memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah,” kata Hardi.

Menurutnya, setelah pelaksanaan di SMPN 3 Bogor, kegiatan serupa akan diperluas ke sejumlah sekolah lain di wilayah Tegallega, mulai dari SD hingga sekolah luar biasa (SLB).

“Kita akan berkoordinasi dengan SD Malabar, SD Baranangsiang, SD Tegallega 1, SD Tegallega 2, TK Maksindo dan juga SLB Negeri Kota Bogor,” ujarnya.

Hardi mengatakan, kerja sama dengan SLB menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan edukasi mitigasi bagi kelompok rentan.

“Kaum rentan juga harus diberikan informasi terkait mitigasi bencana,” tegasnya.

Selain menyasar sekolah, Keltana Tegallega juga akan memperluas sosialisasi ke tingkat RW melalui program RW Siaga Kebencanaan. Saat ini Kelurahan Tegallega memiliki sembilan RW dan simulasi kebencanaan sudah dilakukan di RW 5 dengan fokus penanganan banjir.

Menurut Hardi, potensi bencana terbesar di wilayah Tegallega bukan longsor, melainkan banjir, gempa bumi dan pohon tumbang.

“Kalau longsor di Tegallega tidak terlalu banyak. Yang paling besar risikonya justru banjir, gempa bumi dan pohon tumbang,” tutupnya.

Ketua Keltana Tegallega, Sudarsono menambahkan, inisiatif roadshow simulasi kebencanaan ke sekolah muncul dari kepedulian warga terhadap pentingnya edukasi kesiapsiagaan sejak dini.

“Ini bentuk kepedulian kami sebagai warga. Kami fokus dulu ke ranah pendidikan,” kata Sudarsono

Ia menyebut, kegiatan di SMPN 3 Bogor baru menjadi langkah awal sebelum dilanjutkan ke sekolah-sekolah lain di wilayah Tegallega, termasuk SLB dengan konsep simulasi yang disesuaikan.

“Next-nya mungkin kita ke sekolah luar biasa dulu karena tentu konsepnya berbeda untuk disabilitas,” ujarnya.

Untuk sementara, Keltana masih memprioritaskan sosialisasi di lingkungan sekolah sebelum menyasar instansi lain.

“Karena ini anak didik kita juga. Di Tegallega sendiri ada dua SMP dan empat SD. Insyaallah semuanya nanti akan kita datangi untuk simulasi kebencanaan,” tutup Suseno.

Kepala SMPN 3 Bogor, Reni Supriati mengatakan, simulasi kebencanaan menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tangguh menghadapi situasi darurat.

“Simulasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami bahwa SMP Negeri 3 adalah sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan juga tangguh menghadapi bencana,” ujar Reni.

Ia menjelaskan, kegiatan simulasi melibatkan seluruh siswa kelas 7, 8 dan 9, sementara sosialisasi materi kebencanaan diberikan kepada perwakilan OSIS.

“Kalau simulasinya semua siswa ikut. Tapi untuk sosialisasi materinya perwakilan OSIS,” katanya.

Reni berharap ke depan sekolah dapat memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga penanganan bencana, termasuk pemadam kebakaran, guna meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah terhadap berbagai potensi bencana.

“Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait supaya siap menghadapi bencana yang rawan terjadi di sini,” ujarnya.

Menurutnya, potensi bencana yang perlu diantisipasi di lingkungan SMPN 3 Bogor antara lain longsor dan banjir.

“Semoga kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi seluruh siswa dan lingkungan sekolah,” tutup Reni.n Fredy Kristianto

Dorong Tata Kelola Akuntabel, Kementan Bekali PPK dengan Kompetensi PBJP

0


Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Lingkup Kementerian Pertanian Batch I Tahun 2026 yang digelar di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Senin (18/5/2026).

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, BBPMKP, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Peserta berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, BPPSDMP hingga BRMP.

Pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning, dimulai melalui pembelajaran daring pada 18 Mei–2 Juni 2026, dilanjutkan pembelajaran tatap muka di BBPMKP Ciawi pada 4–5 Juni 2026. Adapun ujian sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Laboratorium Komputer BBPMKP.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur, termasuk di bidang pengadaan barang dan jasa, menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa kompetensi ASN yang menangani proses pengadaan perlu terus diperkuat melalui pelatihan dan sertifikasi.

“ASN yang terlibat dalam pengadaan harus memiliki pemahaman regulasi, kemampuan teknis, serta integritas agar pelaksanaan program pemerintah berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementerian Pertanian, Risman Mangidi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan PPK yang kompeten dan profesional dalam menjalankan proses pengadaan.

Ia menambahkan, keberadaan SDM pengadaan yang tersertifikasi diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran pemerintah secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menjelaskan bahwa materi pelatihan dirancang secara komprehensif, mulai dari perencanaan, kebijakan pengadaan barang/jasa, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja, pengelolaan kontrak, pengawasan pengadaan secara swakelola, hingga evaluasi kinerja penyedia.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan kompetensi pengadaan secara optimal di unit kerja masing-masing sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)