Gunung Putri | Jurnal Bogor
Ramainya persoalan jalur menuju PSU yang diserahkan oleh PT Ferry Sounevile masih jadi bahan perbincangan hangat dan PR tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, pasca melihat saluran irigasi GBJ beberapa waktu lalu, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni turut memperhatikan akses jalan menuju PSU.
Fathoni meminta semua pihak untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, dan seharusnya mengikuti site plant yang diajukan saat itu kepada Pemkab Bogor, jika pemakaian jalur hijau yang dimaksud saat ini hanya bersifat sementara, maka dinas dan PT FS untuk segela menyiapkan jalur resmi sesuai site plant.
“Mestinya siteplant yang sudah disahkan oleh Pemda didasarkan pada legalitas kepemilikan tanah yang sah oleh perusahaan,” jelas politisi PKS ini kepada Jurnal Bogor, Kamis (30/9).
Menurutnya, harusnya tidak ada lagi sengketa atas tanah – tanah yang masuk kedalam siteplant yang sudah diajukan PT FS kepada Pemda. Dia pun heran dan memang harus kembali dirapatkan antara DPKPP dan Komisi 3 karena hal ini harus menjadi evaluasi lagi untuk Pemda dalam penyerahan PSU yang diberikan oleh perusahaan kepada Pemda.
“Permintaan untuk mengikuti aturan dan site plant sudah saya sampaikan langsung ke Kabid Pertanahan DPKPP saat rapat pembahasan dan evaluasi komisi 3 dengan DPKPP beberapa waktu lalu,” jelas Fathoni.
Terpisah, Heri AS pengamat tata ruang menyampaikan dalam hal ini ada pihak yang tidak terbuka dan harus didalami lebih dalam lagi ,mengingat siteplant yang sudah diserahkan oleh perusahaan tiba-tiba bisa berubah. Dia pun mempertanyakan sistem pengawasannya seperti apa yang dilakukan oleh Pemda.
” Aneh bin ajaib sebetulnya, jika si pemberi PSU bingung akan jalan menuju PSU tersebut, apalagi sampai harus menggunakan jalur hijau yang bukan semestinya dan diluar site plant, berarti tanah yang diserahkan ke Pemda itu belum matang, kok bisa Pemda sudah menerima tanah tersebut harusnya dikroscek lebih detail lagi,” cetus Heri.
Dia berpendapat, ini bukan lagi persoalan kecil tapi melainkan sudah menjadi persoalan yang cukup besar sehingga diharapkan ada tim khusus yang mendalami persoalan PT FS ini dan sudah seharusnya pusat untuk turun tangan karena besar kemungkinan ada campur tangan mafia tanah didalamnya.
“Saya berharap sih Pemda jangan tutup mata apalagi memaklumi , persoalan ini harus dibongkar dan ditangkap mafianya,” pungkas Heri AS.
**naynur’ain
