Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Ridwan Muhibi: Penanggulangan DBD Harus Serius

News

Redaksi

-

November 21, 2021

JURNAL INSPIRASI – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi angkat bicara terkait penanggulangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Terlebih belum lama ini penyakit dari gigitan nyamuk itu menewaskan 2 warga di kabupaten Bogor.

Ridwan Muhibi mengatakan, untuk penanggulangan DBD harus serius. Tidak hanya terjadi di Kecamatan Nanggung, karena di Kecamatan Ciampea pun sudah terjadi, bahkan sudah ada yang meninggal.

“Jangan dianggap sesuatu yang tidak serius, seharusnya penanganan-penanganan harus bisa di sampaikan dengan yang lain. Karena DBD mematikan juga, kasus di Kabupaten Bogor cukup tinggi juga,” ungkapannya kepada Jurnal Bogor dihubungi via telepon selularnya, Minggu (21/11/2021).

Tidak hanya itu, bahkan dirinya mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait dengan kasus DBD.

“Banyak yang laporan, kami pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar segera menangani karena terkait DBD sudah menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan puskesmas-puskesmas agar meningkatkan pengamanan salah satunya dengan fogging (pengasapan) dan harus selalu berkoordinasi dengan lingkungan masyarakat.

“Penyuluh-penyuluhan fogging melalui RT/RW sehingga memberikan pemahaman pola hidup sehat kepada masyarakat. Saya meminta agar dibuatkan Satgas DBD sehingga terarah sosialisasi diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

**andres

Jaro Peloy Bersama Barjap Sunat Puluhan Anak Leuwisadeng

Politik

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Komunitas Angkot Barisan Jalmi Peduli (Barjap) berikut dengan Pasukan Sunat, menggelar bhakti sosial khitanan massal.

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Pasar Rakyat Leuwisadeng, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor itu, sebanyak 43 peserta anak ikut dalam khitanan massal tersebut.

Selain sunat gratis, peserta sunat massal juga mendapatkan bingkisan berupa kain sarung, baju muslim, dan sejumlah uang.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurodin atau yang biasa disapa Jaro Peloy itu mengaku sangat respons dan menyambut gembira atas inisiatif yang dilakukan oleh Pasukan Sunat tersebut.

“Kita tau budaya khitanan di masyarakat masih menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan adanya gerakan Pasukan Sunat ini terlebih di tengah keadaan hari ini, sangat memberikan kemudahan bagi peserta menengah ke bawah,” ungkapnya.

Nurodin berharap Pasukan Sunat terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini melayani dengan sukarela karena Allah SWT.

“Kita manusia sebagai mahluk sosial, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena, kami hari ini sebagai orang yang belum bermanfaat, tapi kami berusaha bagai mana bisa bermanfaat untuk orang lain,” imbuhnya.

BACA JUGA: Fungsi Pengawasan Diperumkim Lemah

Sementara itu Direktur Utama Pasukan Sunat Nyoto Kenyok mengatakan, kegiatan tersebut sudah kesekian kalinya digelar dengan melakukan kegiatan sosial bersama, dalam wujud sunatan massal gratis.

“Kita dipertemukan silaturahmi Pasukan Sunat dengan para rekan-rekan kami dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurodin dan Komunitas Barjap. Alhamdulillah kita berbagi dengan memberikan sesuatu yang istimewa karena sunat itu cuma sekali,” jelasnya.

Ia menerangkan, sebanyak 43 peserta dari target 50 anak di Kecamatan Leuwisadeng diharapkan bisa mencakup wilayah sekitarnya yang ada di Bogor Barat. “Untuk usia tidak terbatas asal bersedia kita kerjakan,” tambahnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut berawal dari ketika bencana longsor dia terus berkoordinasi dan bekerja sama dari desa ke desa.

“Ini adalah sesuatu yang istimewa kita tidak merencanakan dan tidak berlalu ambisi, ketika kita melakukan sunatan diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya.

**andres

Deteksi Dini Gangguan Ketertiban, Satpol PP Bentuk Kampung Tertib Trantibum

News

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor terus berupaya menangani gangguan ketertiban umum di ‘Kota Hujan’, salah satunya dengan membentuk Kampung Tertib Trantibum di RW 03, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan.

Kepala Satpol PP, Agustian Syach mengatakan bahwa Kampung Tertib Trantibum merupakan salah satu program Satpol PP dalam menangani gangguan ketertiban umum, sesuai dengan salah satu urusan wajib layanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah harus bisa memberikan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat. Itu merupakan layanan dasar,” ujar Agustian Syach kepada wartawan, Minggu (21/11).

BACA JUGA: Fungsi Pengawasan Diperumkim Lemah

Menurut dia, pembentukan kampung tersebut bertujuan untuk menjadikan kampung yang tertib, aman dan nyaman bagi warganya. Sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

“Kami ingin mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan ketertiban umum secara menyeluruh,” kata pria yamg akrab disapa Demak ini.

Selain itu, sambung dia, pembentukan kampung itu sebagai ppaya deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum berbasis wilayah. “Jadi dalam program ini sangat diperlukan peran aktif masyarakat,” ungkapnya.

Atas dasar itu, kata Demak, Satpol PP juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tertib Trantibum di kampung tersebut, yang terdiri dari unsur kelurahan dan masyarakat.

“Anggotanya ada sebanyak 25 orang. Posko satgas pun sudah didirikan secara swadaya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, Kampung Tertib Trantibum di Bojongkerta dapat menjadi contoh untuk wilayah lain, agar dapat membentuk kampung serupa.

“Kami berharap kedepan akan lebih banyak lagi Kampung Tertib Trantibum berbasis wilayah, dan masyarakat dapat berperan lebih aktif menjaga ketertiban. Kalau kampungnya tertib, kotanya pun tertib,” tuturnya.

**fredykristianto

Fungsi Pengawasan Diperumkim Lemah

News

Redaksi

-

November 21, 2021

0

Proyek Drainase Cimahpar Diduga Asal Dikerjakan

JURNAL INSPIRASI – Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB), R Ridho meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) meningkatkan fungsi pengawasan terkait pengerjaan proyek infrstruktur wilayah, agar peristiwa seperti yang terjadi di RT 02/RW 05 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara tak terulang.

Seperti diketahui, sebelumnya proyek perbaikan drainase sepanjang 100 meter di RT 02/RW 05, Kelurahan Cimahpar, viral di media sosial. Setelah warga sekitar menemukan kejanggalan pada pengerjaan fisik senilai Rp43.495.887 itu, dalam video yang beredar tampak besi rangka hanya terpasang diujung dan tidak terkoneksi antara satu sama lain, bahkan panjangnya tidak lebih dari sejengkal.

“Proyek itu diduga dikerjakan secara asal-asalan. Dinas terkait harus mengambil tindakan tegas, dan memberikan sanksi, jangan dibayar sebelum ada perbaikan,” ujar Ridho kepada wartawan, Minggu (21/11).

Ridho meminta Disperumkim tak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap proyek besar di tengah kota. Namun, semua pengerjaan fisik yang ada di wilayah harus turut diawasi. “Semua harus mendapat porsi yang sama karena semua anggaran bersumber dari uang rakyat,” kata dia.

Sebelumnya, sambung dia, GMKB juga mendapat pengaduan warga mengenai proyek drainase yang diduga ditinggalkan kontraktor di RT 06/ RW 05, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. “Tapi itu sudah diperbaiki setelah dilaporkan ke dinas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan PJU dan Dekorasi Kota pada Disperumkim Kota Bogor M. Hutri mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi lapangan terhadap pelaksana pekerjaan, yakni CV Anza Kuarta Jaya. “Sudah diklarifikasi di lapangan. Insya Allah sudah sesuai RAB. Perbaikan-perbaikan minor akan dilaksanakan sambil berjalan,” katanya.

Hutri menuturkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan, atas dasar itu perbaikan-perbaikan terus dilakukan. “Perbaikan dilakukan apabila ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang ditentukan,” tegasnya.

Kendati demikian, Hutri mengaku, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali dengan RAB, apabila ada ketidaksesuaian akan dibongkar. “Kami masih menunggu laporan rinci dari konsultan pengawas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hutri juga menyatakan bahwa seharusnya besi rangka dipasang dalam keadaan utuh, dan terkoneksi satu sama lain. “Harusnya besinya utuh, menyambung, terkoneksi. Kami sudha meminta kontraktornya untuk memperbaiki sesuai spek, dan kontraktor mau memperbaiki,” katanya.

**fredykristianto

Wakili Kabupaten Bogor, Desa Gunung Putri Ikuti Lomba Satkamling

Potret Desa

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengikuti lomba Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) tingkat Polda Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri bahwa pihaknya saat ini mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mengikuti lomba Satkamling.

“Kita Pemerintah Desa Gunung Putri menjadi satu satunya desa yang mewakili Kabupaten Bogor untuk mengikuti lomba Satkamling tingkat Polda Jawa Barat,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya mengikuti lomba tersebut guna meningkatkan keamanan serta menjaga masyarakat dalam penyebaran narkotika dan kriminalitas

“Tujuan lomba ini adalah untuk menguatkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Dilakukan melalui anggota Linmas yang terdapat di masing-masing pos dimana Linmas bisa dikatakan sebagai ‘polisi’ di desa sendiri, lingkungannya, dan bagi masyarakat,” katanya.

Ia pun menyebutkan, ada 46 pos Siskamling yang ada di Pemerintah Desa Gunung Putri.

“Karena di Desa Gunung Putri terdapat 14 RW yang artinya 46 RT dan masing masing RT tersebut memiliki 46 pos Siskamling dan kita pun memiliki 1 induk Siskamling,” ucapnya.

Tak hanya itu pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk membantu, menjaga, serta memerangi kriminalitas guna menurunkan tingkat kriminal di Desa Gunung Putri.

“Harapannya kepada masyarakat seluruhnya, khususnya Desa Gunung Putri, tetap selalu menjaga lingkungan guna memerangi kriminalitas dan agar lingkungan tetap tenteram dan nyaman,” pungkasnya.

**nay/wisnu

Selama Pandemi, Permohonan Pembuatan e-KTP Meningkat di Jonggol

Potret Desa

Sayyev

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor mencatat bahwa permohonan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) meningkat saat masa pandemi Covid-19 merebak.

Kepala Seksi ( Kasie ) Pelayanan Kecamatan Jonggol Gogo Badarudin mengatakan, permohonan e-KTP meningkat 20% dari biasanya karena sejumlah faktor.

“Salah satunya dikarenakan ada bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 ada yang merubah status pekerjaan, ada yang pindah domisili ” ucap Gogo.

Masih menurut Gogo guna untuk menikatkan pelayanan kepada warga petugas disiagakan untuk sigap melakuakan pelayanan di Kecamatan Jonggol, baik permohonan e-KTP, untuk menerima pembuatan baik secara langsung maupun via online.

“Setiap harinya sebanyak 30 – 40 permohonan e-KTP yang masuk sementara untuk pelayanan baik yang ditemui secara langsung seperti legalisir, pembuatan KK, dilakukan di UPTD kami,” ujarnya.

Gogo menambahkan guna menekankan agar kecamatan dan masyarakat yang datang ke perelaman e – KTP yang ada dsini, pihak kami lebih memerhatikan penegakkan protokol kesehatan. Yang pasti, cek suhu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.

**nay/ramses

Bogor Times Sampaikan Maaf Disomasi Teguh Widodo

News

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo menerima permohonan maaf dari Bogor Times yang diwakili oleh Usman Azis sebagai salah satu Editor In Chief Bogor Times. Teguh Widodo sebelumnya melayangkan somasi terhadap salah satu media online yang berkantor di Cibinong itu karena namanya disebut.

Permintaan maaf yang ditunggu oleh Teguh Widodo terkait somasi yang dilayangkan oleh dirinya, yang sebelumnya merasa namanya dicemarkan pada pemberitaan yang dimuat oleh Bogor Times pada Rabu, 3 November lalu.

“Kami tunggu permintaan maafnya, sampai Minggu (21/11/21), jika tidak ada kita somasi yang kedua,” ucap Teguh Widodo kepada wartawan.

Saat dihubungi melalui pesan singkat Whaataapp, Teguh Wododo menyampaikan awalnya pihak Bogor Times meminta dilakukan mediasi yang diinisiasi oleh PWI agar dapat diberikan kepada pihak Teguh Widodo.

“Yang selanjutnya, untuk dapat menggunakan hak jawab terkait pemberitaan yang dimuat oleh Bogor Times ” jelas Teguh.

Selanjutnya, tim hukum Teguh Wododo melakukan komunikasi dengan pihak Bogor Times untuk melakukan pertemuan di sekretariat PWI pada Jumat ( 18/11/21), pukul 14.00 WIB, namun disayangkan setelah menunggu hingga pukul 15.00 wib, pihak dari Bogor Times tak kunjung datang.

“Maka kami anggap pihak media online Bogor Times tidak beritikad baik menyelasaikan permasalahan yang terjadi dengan jalan musyawarah, dan tidak memberikan hak jawab kepada saya selaku pihak yang diberitakan,” terang Teguh Widodo.

Teguh menyampaikan, saat dirinya menunggu di kantor DPRD Kabupaten Bogor hingga pukul 17.00 wib, bahwa pada pukul 16.45 wib pihak dari Bogor Times datang untuk melakukan klarifikasi terkait pertemuan dimaksud.

“Hasilnya, dari pihak Bogor Times siap men-takedown berita dan meminta maaf secara pribadi maupun lembaga hingga Minggu (21/11/21),” papar Teguh Widodo.

Masih kata dia, Dalam pembahasan terkait pemberitaan yang dimasksud, telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara hasil pertemuan yang isinya diantaranya, pihak Bogor Times akan melakukan koreksi atas pemberitaan yang dimuat, dan melakukan atau mengirimkan surat permohonan maaf selambatnya Minggu (21/11/21) dan akan dimuat di Bogor Times secara tertulis.

“Apabila hal dimaksud tidak dijalankan, maka hasil dari pertemuan sebelumnya dianggap tidak pernah ada,” tutup Teguh Widodo.

Sementara itu, dikutip dari bogortimes.com , Azis Usman pihak dari Bogor Times menyatakan permintaan maafnya dalam pemberitaan yang ditulis pada Sabtu (20/11/21).

“Kami memohon maaf kepada bapak Teguh Widodo sebagai anggota DPRD dari Fraksi PKS, beberapa bukti dan fakta yang menjadi dasar pemberitaan kami telah diuji kembali, hasilnya, beberapa fakta dan bukti yang tidak sesuai dengan realitas akan kami tarik kembali sebagai bentuk permintaan maaf dan komitmen kami,” tulis Azis Usman.

**naynur’ain

Pendewasaan Usia Perkawinan Penting Optimalkan Masa Remaja

Edukasi

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menyosialisasikan bimbingan perkawinan bagi remaja di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Generasi Mandiri dengan memperkenalkan pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), baru-baru ini.

Penyuluh KB Kecamatan Gunung Putri Erna menjelaskan bahwa remaja adalah cikal bakal pelaku pembangunan di masa mendatang.

“Untuk pengoptimalisasian masa remaja dengan tepat, maka diperlukan pengembangan karakter, lifeskill, pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi,” ucapnya.

Erna menjelaskan, remaja difasilitasi, salah satu wadahnya yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) karena kurangnya perencanaan mengakibatkan risiko yang dialami remaja.

“Seperti perilaku menyimpang , seks bebas, pernikahan dini, pengguna napza. Terutama dalam perkawinan tanpa perencanaan,” kata dia.

Untuk itu, Erna berharap dengan diadakannya sosialisasi dan bimbingan ini bisa berdampak pada berkurangnya kasus – kasus KDRT, perceraian maupun kelahiran stunting nantinya.

Di lokasi yang sama, Ketua PIK-R Kecamatan Gunung Putri, Rara Challifah, juga turut memberikan motivasi kepada siswa – siswi SMK Generasi Mandiri agar remaja mempersiapkan masa depannya.

“PIK-R juga terdapat materi PUP dengan adanya dorongan dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar akan membantu dalam proses pendewasaan remaja. Kami generasi berencana siap menjadi remaja berkualitas,” ungkapnya.

**naynur’ain

H.Amir Arsyad: Buat Akta Kelahiran dan KIA Datang Saja ke Desa

Potret Desa

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor memasifkan program pembuatan akta kelahiran dan Kartu Indonesia Anak (KIA) gratis.

Kepala Desa Bojong Nangka H. Amir, S.Pd, menjelaskan, sebagai daerah penunjang ibukota, kelengkapan administrasi warga Desa Bojong Nangka dalam persentasenya masih rendah.

“Sebagai desa yang berada di tengah kota, warga Desa Bojong Nangka masih sangat minim dari segi kelengkapan administrasi, maka dari itu kami Pemdes Bojong Nangka menginisiasi program pembuatan akta kelahiran dan KIA gratis setiap hari Selasa dan Kamis di setiap minggunya,” ucapnya.

Ternyata, menurut Amir, program pembuatan akta kelahiran dan KIA ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Pemdes Bojong Nangka.

“Sebelumnya, pada tahun 2020 kita sudah menjalankan program ini. Alhamdulillah di tahun pertama masa pemerintahan saya kemarin mencapai 1000 administrasi yang sudah dibuat,” tuturnya.

Selain memasifkan program pembuatan akta kelahiran dan KIA, Pemdes Bojong Nangka pun terus mendorong program vaksinasi di Kecamatan Gunung Putri.

“Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bogor sendiri masih dalam PPKM level 3, maka dari itu Pemdes Bojong Nangka melakukan vaksinasi rutin di hari Senin Rabu dan Sabtu di setiap minggunya,” papar Amir.

Vaksinasi ini, lanjut Amir, dilakukan agar Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Gunung Putri mencapai herd immunity.

“Dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan setiap desa, kita berharap segera membaik, sektor perekonomian kembali pulih dan segala aktivitas bisa kembali dilakukan secara normal,” pungkasnya.

**naynur’ain

Kukuh Sri Widodo Minta Sentul City Segera Selesaikan Ruslah Tanah di Desa Bojong Koneng

News

Redaksi

-

November 21, 2021

0

JURNAL INSPIRTASI – Tak kunjung ada penyelesaian ruslah (ruislag/tukar guling) yang telah disepakati PT Sentul City dengan tanah Desa Bojong Koneng dari tahun 1995 sampai saat ini belum ada kejelasan yang diberikan Sentul City.

Pada saat reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 di Desa Karang Tengah, Kukuh Sri Widodo anggota DPRD Komisi 1 ini menyampaikan langsung kepada perwakilan Sentul City untuk segera menyelesaikan persoalan ruslah tanah yang sudah disetujui, namun sampai saat ini itu belum juga ada kejelasan.

“Itukan sudah ada perjanjian kesepakatan ruslah tanah milik Desa Bojong Koneng dengan luas kurang lebih 125 hektare yang ada di lokasi Desa Selawangi Kecamatan Sukamakmur, namun sampai saat ini belum juga diberikan haknya,” ucap Kukuh.

Dia menambahkan, ruslah itu kan harusnya menguntungkan desa tersebut apalagi ini merupakan keinginan PT Sentul City , tapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan hak milik tanah Desa Bojong Koneng yang diruslah oleh PT Sentul City.

“Tanah milik Desa Bojong Koneng saat ini sudah bersertifikat milik PT Sentul City, tapi tanah milik desa yang ada di Selawangi belum juga diberikan , harusnya saat mereka membuat sertifikat untuk tanah Bojong Koneng, harus dibuatkan juga sertifikat yang di Selawangi, ini kan tidak,” kelas Kukuh.

Dia berharap, persoalan tanah ruslah ini harus segera disegerakan jangan ada yang dirugikan apalagi PT Sentul perusahaan besar, sudah ada perjanjian dan kesepakatan yang dibuat harusnya segera di realisasikan karena sudah bertahun – tahun belum juga ada penyelesaian.

“Selagi ada perwakilan dari PT Sentul City Pak David makanya saya bicara dikegiatan reses ini, agar disampaikan ke pimpinannya , jadi ada beberapa poin yang PR untuk PT Sentul City,” pungkasnya mengakhiri.

**naynur’ain

Buy now