Diduga akibat korsleting listrik, satu rumah di Kampung Lemper, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dilalap si jago merah, Rabu (24/8). Komandan Regu (Danru) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor Hendra, mengatakan kebakaran yang terjadi di Kampung Lemper menghanguskan rumah dua lantai.
“Dugaan sementara dari warga, masalah konrleting listrik,”ucapnya.
Dia pun menuturkan dalam melakukan pemadaman si jago merah, pihaknya menerjunkan dua unit damkar.
“Lokasi rumah terbakar ini terbilang padat penduduk, jadi mencegah hal hal yang tidak diinginkan, menerjunkan tiga unit untuk mempercepat pemadaman,”jelasnya.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah.
Sementara itu, Andi Nandar, salah seorang warga mengatakan kejadian terbakarnya rumah di Kampung Lemper begitu cepat, api yang berada dilantai atas itupun membesar.
“Warga pada keluar teriak kebakaran,kebakaran, langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya,” katanya, Kamis (25/08).
Dia bersama warga lain pun berhamburan keluar rumah saat melihat api membesar. “Soalnya rumah disini berdempetan jadi harus cepat dipadamkan, tidak butuh lama damkar datang, langsung padam, kalau telat sedikit aja bisa merembet ke rumah lain,” pungkasnya.
Tim voli putra SMPN 2 Bogor sukses menjadi kampiun Bogor Student Volleyball Championship 2022 pada pertandingan di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (25/8). Pada kejuaraan bola voli antar SMP sederajat se-Kota Bogor ini, tim Spenda, julukan SMPN 2 Bogor di partai final mengalahkan SMP PGRI 5 Bogor yang sebelumnya menang lawan MTs Negeri 1 Bogor.
Kedua tim sebenarnya menyajikan permainan menarik hingga saling mengejar angka. Namun Spenda pada set pertama mampu meninggalkan jauh lawannya dengan selisih 10 angka. Begitu juga pada set kedua, tim asuhan pelatih Febrianto unggul 25 -14.
” Alhamdulillah akhirnya trofi juara tim putra bisa kita raih, ini mengobati kekecewaan kekalahan tim putri dan mengulang kemenangan yang sama di pertandingan terakhir sebelum pandemi,” ujar Febrianto dengan nada senang.
Sedangkan tim putri SMPN 2 Bogor belum berhasil juara pertama saat pada final dikalahkan SMPN 8 Bogor, meskipun sebelumnya telah berjuang lolos jadi finalis mengalahkan SMPN 15 Bogor. “Persiapannya kurang maksimal hanya dua minggu, sehingga kekompakan tim belum padu. Hal ini berpengaruh pada saat pertandingan dimana tim lawan terlihat lebih mendominasi pertandingan,” jelas Febrianto lagi.
Sementara dengan kemenangan tim putra SMPN 2 Bogor ini berhak mendapat piala tetap dan piala bergilir Wali Kota Bogor. Adapun Bogor Student Volleyball Championship 2022 sendiri diikuti hampir seluruh SMP di ‘Kota Hujan’, baik sekolah negeri maupun swasta.
**ed
Pemenang Bogor Student Volleyball Championship 2022
I. Pemenang Voli Putra
• Juara 1 : SMPN2 Bogor
• Juara 2 : SMP PGRI 5 Bogor
• Juara 3 bersama : MTsN 1 Bogor dan SMPN 15 Bogor
II Pemenang Voli Putri.
• Juara 1 : SMPN 8 Bogor
• Juara 2 : SMPN 2 Bogor
• Juara 3 bersama: SMPN 19 Bogor dan SMPN 15 Bogor
Pemain terbaik putra dan putri:
1). Pemain putra terbaik: Nelvi dari SMPN 2 Bogor.
2). Pemain putri terbaik: Alfiananda dari SMPN 8 Bogor
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian menggelar Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan dari tanggal 23 – 27 Agustus 2022 di Pekanbaru Riau. Pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pekebun kelapa sawit di wilayah Provinsi Riau dalam hal manajemen administrasi dan keuangan,
Kepada petani pekebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani maupun pengurus koperasi penerima Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kabupaten Kampar dan Pelalawan, Kepala PPMKP Yusral Tahir menekankan pentingnya kelembagaan bagi petani dan petani berkelompok, agar bisa mengelola keuangan secara berkelompok. Dengan begitu petani tidak harus melibatkan pihak lain terkait pengelolaan dan ketersediaan input seperti pupuk, bibit dan pestisida serta bisa menjadi kekuatan soal harga tandan buah segar (TBS).
Ia menilai petani sawit adalah petani yang mempunyai potensi dan memiliki anggaran yang cukup, untuk itu sebaiknya petani dapat mengelola keuangan secara berkelompok sehingga terkait pengelolaan/ketersediaan input seperti pupuk, bibit dan pestisida dapat dilakukan bersama tanpa melibatkan pihak ke-3.
” Jika sendiri-sendiri, individualis, harga bukan petani yang tentukan. Jadi satu hal yang aneh, petani kita yang menanam, mengerjakan, memupuk. Tapi yang menentukan harga bukan petani, tapi tengkulak (di tingkat lokal),” ucap Yusral saat membuka pelatihan, Rabu (24/8).
Yusral berharap dengan pelatihan ini petani pekebun sawit mengerti pentingnya administrasi sebagai proses dan kelengkapan dokumen yang membantu percepatan kegiatan, terutama kaitannya dengan usulan (proposal) dan pelaporan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
Turut hadir Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli yang menyambut baik dilaksanakannya pelatihan tersebut. Menurutnya konsep-konsep pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani, secara bertahap terus diupayakan. Solusinya, antara lain dengan memberikan pelatihan teknis maupun non teknis kepada para petani.
” Pelatihan ini mendukung upaya pemerintah dalam menjaga peran perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan. Membantu agar petani bisa menganalisa hasil usaha. Sehingga uang yang diterima petani bisa digunakan untuk usaha yang terprogram, ” ucapnya.
Ia menuturkan perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama atau pilar utama ekonomi Riau, karena sebarannya yang sangat luas dan melibatkan 823.026 KK petani (data tahun 2019).
” Jika diasumsikan 1 KK terdiri dari 4 orang, maka sekitar 3,37 juta orang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan, atau sekitar 52,7% dari jumlah penduduk di Provinsi Riau yang sebanyak 6,8 juta orang, ” tuturnya.
Diungkapkan Zulfadli, melihat luasnya kawasan perkebunan rakyat di Provinsi Riau, maka pemerintah memiliki tugas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petaninya.
Dalam pelatihan yang melibatkan 58 orang petani pekebun sawit ini hadir sebagai pemateri tim Widyaiswara dari PPMKP dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Sebagai informasi luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektare. Jumlah ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta hektare (20,08%).
Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan ,di masa mendatang sawit akan menjadi pilihan yang diorientasikan pada bahan bakar nabati yang sudah dikembangkan menjadi energi baru terbarukan. Untuk itu penting diversifikasi produk sawit yaitu membangun agenda perkebunan menjadi sumber kehidupan bagi perkebunan yang lebih besar bermanfaat atau berdampak pada kesejahteraan petani atau pekebun sawit. Dalam surat edaran tertanggal 30 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sentra sawit, Mentanpun mendorong agar kepala daerah untuk membentuk atau menguatkan kelembagaan pekebun dan fasilitasi kemitraan atau kerjasama kelembagaan pekebun dengan PKS.
Sementara itu Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan Kementan menyadari peran sawit menjadi penyumbang devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat. Sawit, kata Dedi, juga sebagai penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebar tim medis keliling untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Bogor, Kamis (25/8).
Inisiator Tim Medis Keliling Desa Kabupaten Bogor, Adian Napitupulu menegaskan, partainya lebih memilih peduli terhadap kesehatan masyarakat ketimbang bentuk koalisi dan pencalonan kadernya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Semu kader PDI Perjuangan diperintahkan Ketua Umum ibu Megawati Soekarno Putri, karena pasca pandemi Covid-19 kami dilarang bicara koalisi Pilpres dan Capres. Kami diminta turun ke rakyat, bantu dan perjuangkan rakyat,” tegas Adian Napifupulu.
Anggota DPR-RI itu mengatakan, bahwa tim medis yang diterjunkan keliling desa selama 7 bulan kedepan tersebut didampingi tenaga dokter, perawat, obat-obatan, relawan PDI Perjuangan, 2 unit mobil klinik berjalan dan 43 unit ambulance.
“Dalam upaya menerjukan tim medis keliling 435 desa dan kelurahan, 40 kecamatan ini kami bergotong royong untuk pembiayaannya. Selain mengobati beragam penyakit, kami juga akan membagikan kaca mata gratis untuk para lanjut usia (Lansia). Kami menerima dengan senang hati, bagi donatur yang ingin meringankan derita rakyat,” kata Adian.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi langkah partai berlambang banteng moncong putih itu dalam program tim medis keliling desa.
“Jumlah ODGJ di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor cukup banyak, hingga sata minta tim untuk menangani ODGJ dan jangan sampai para ODGJ tersebut dipasung karena melanggar hak asasi manusia (HAM),” tandas Risma.
JURNAL INSPIRASI – Situasi di tubuh DPC Partai Demokrat Kota Bogor memanas, seiring dilayangkannya gugatan ke Mahkamah Partai perihal dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan Anita Primasari Mongan sebagai ketua DPC periode 2022-2027 oleh BPOKK DPP dan DPD Demokrat Jawa Barat pada Muscab IV Kota Bogor.
Diketahui, gugatan tersebut dilayangkan oleh 22 kader Partai Demokrat, salah satunya adalah Nur Hafizah selaku calon ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor melalui Kantor Hukum Jimmi Sibuea SH. MH dan Rekan.
Dikonfirmasi perihal tersebut, salah satu penggugat Agus Sulaksana sebagai Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Demisioner Kota Bogor memilih irit bicara. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil dari Mahkamah Partai.
“Lagi nunggu keputusan. Nanti kita jawab setelah ada putusan ya kang,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (25/8).
Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan namanya, gugatan dilayangkan lantaran Anita diduga daat mendaftar belum memenuhi syarat 20 persen dukungan hingga batas waktu yang telah ditentukan. “Bahkan salah satu surat dukungan diberi setelah pendaftaran ditutup,” ucap sumber tersebut.
Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal gugatan tersebut, Anita tidak membalas pesan singkat yang dilayangkan wartawan.
Terpisah, Bendahara DPC Partai Demokrat periode 2022-2027, H Mulyadi mengatakan bahwa pendaftaran Anita sebagai bakal calon (balon) ketua dilakukan sehari sebelum pendafataran ditutup. Begitupun dengan surat dukungan dari DPC, yang diberikan kepada Anita setelah Ketua DPC sebelumnya, R Dodi Setiawan mencabut dukungan terhadap Nur Hafizah.
“Dukungan terhadap Anita diberikan tak hanya melalui surat. Tapi juga yang bersangkutan (Dodi) hadir langsung saat memberi dukungan. Jadi semuanya sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan oleh panitia muscab. Mungkin Bu Nur Hafizah merasa mendapat restu DPC. Tapi sebenarnya sebelum pendaftaran sudah dicabut, begitu juga dukungan dari DPD diberi sebelum daftar,” kata pria yang akrab disapa H Joy itu.
Ia juga menyebut bahwa panitia muscab takkan gegabah menerima balon yang tak sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi. “Menurut saya sudah benar apa yang dilakukan oleh panitia ini. Ketika balon lulus menjadi calon dilakukan fit and propered test oleh Tim 5,” katanya.
Lebih lanjut, H Joy juga menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Partai merupakan hak kader Demokrat. “Upaya dari calon sebelah merupakan hak seseorang,” tandasnya.** Fredy Kristianto
Tebingan yang mengalami longsor di Kampung Ngasuh RT 06 RW 03, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor mengancam pemukiman warga. Bahkan longsor yang terjadi beberapa bulan lalu itu belum ada perbaikan dari pihak terkait.
Kepala Desa Curug, Aton mengatakan, longsor itu terjadi pada 9 Juni 2022. Saat itu hujan deras terjadi pada pukul 13.00 – 19.00 WIB hingga menyebabkan longsor.
“Kita sudah ajukan beberapa kali ke dinas terkait untuk perbaikan. Namun sampai saat ini belum ada perbaikan dan respons,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.
Dia menjelaskan, di area longsoran itu terdapat sekitar 6 rumah warga. Tentu, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan berbahaya bagi keselamatan warganya.
“Jika dibiarkan akan berbahaya dan mengancam keselamatan warga apalagi saat ini sering terjadi hujan dikhawatirkan terjadi longsoran yang lebih besar,” katanya.
Menurut dia, pihaknya juga belum lama ini telah mengirimkan surat kepada BPBD Kabupaten Bogor untuk kembali melakukan pengecekan longsor di wilayah itu yang panjangnya 50 meter dengan tinggi 15 meter. “Mudah mudahan segara ada tanggapan untuk pembangunan TPT jangan sampai ini dibiarkan,” tukasnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Anni Bersari Kristina menyambangi gedung pelayanan kesehatan Puskesmas pembantu (pustu) di Kampung Sawah RT 02 RW 04 Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung. Dinkes merespons kebutuhan masyarakat agar gedung pustu yang sudah tak layak itu bisa dibangun kembali.
Menurut Anni Bersari, bangunan pustu di Desa Sukaluyu itu memang sudah tidak layak karena kondisi bangunannya sudah banyak yang retak-retak, kemudian bolong di atas plafon serta pintu-pintu juga ada yang sudah tidak ada.
“Memang pustu itu selain tidak layak, bahkan terlihat toilet juga sudah tidak berfungsi,” kata Anni Bersari Kristina ditemui saat survei gedung pustu kepada Jurnal Bogor, Rabu (24/8).
Dia menjelaskan, untuk pembangunan pustu itu kalau dibuat di perubahan anggaran, tidak memungkinkan sebab bangunan ini pustu ini jelas tidak layak dan harus dibongkar total.
“Tidak mencukupi apalagi penunjukan langsung (PL) itu dibawah 200 juta, sebab gedung pustu itu harus dibangun total karena sudah tidak layak.” ringkas Anni.
Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan, dan gedung pustu akan dibangun pada 2023 mendatang.
Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Bogor Permadi Dalung mengatakan, pihaknya akan terus mendorong anggaran pembangunan atau renovasi bangunan pustu dengan kondisi tak layak. Pustu ini masih digunakan melayani warga yang memeriksa kesehatan meskipun membahayakan masyarakat dan petugas kesehatan.
“Bangunan pustu yang tak layak itu, sebelumnya sudah saya forward ke Kadinkesnya (Kepala Dinas Kesehatan). Insya Allah perencanaan pembangunan gedung pustu bisa terealisasi 2023,” tukasnya.
Desa Sirnagalih, Jonggol, Kabupaten Bogor menyabet juara 3 untuk kategori Desa Terbaik tingkat Kecamatan Jonggol. Kepala Desa Sirnagalih Achmad Anwar pun mengajak warganya untuk melakukan hal-hal yang positif termasuk dalam memeriahkan kemerdekan Republik Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing.
“Alhamdulilah dalam kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan ini Desa Sirnagalih merai juara 3 untuk kategori Desa Terbaik,” ujar Achmad Anwar kepada Jurnal Bogor, Rabu (24/08/22).
Menurutnya, selain meraih juara sebagai Desa Terbaik, Pemdes Sirnagalih juga berhasil meraih juara untuk beberapa kategori diantaranya juara 1 lomba pos keamanan desa, juara 2 lomba adm dan kebersihan masjid, juara 3 lomba PBB linmas, dan juara 2 lomba posyandu.
“Semua kejuaraan ini untuk warga Desa Sirnagalih yang senantiasa mendukung setiap program Pemerintahan Desa, dimana tanpa kerjasama dan gotong-rojong kita tidak mungkin bisa sampai ke titik ini,” ujar Bonyok sapaan akrabnya.
Dia berharap kedepan, dengan adanya predikat ini bisa menambah semangat warga untuk mengikuti dan mendukung setiap program yang ada di Pemerintahan Desa, baik program dari pemerintah pusat, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat maupun tingkat Kecamatan Jonggol.
“Karena dengan desa yang berprestasi berarti bisa menunjukan kekompakan di masyarakatnya, dan harapan saya warga Desa Sirnagalih selalu kompak dan saling bergotong-royong dalam setiap kegiatan-kegiatan positif,” pungkasnya.
Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha Hidayat menurunkan personilnya untuk melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dibawa oleh siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA), Rabu (24/08/22).
Menurutnya hal tersebut dilakukan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas terutama untuk pengguna kendaraan roda dua yang kerap menjadi penyumbang terbesar angka kecelakaan dan didominasi oleh anak muda sebagai pengendara.
“Alhamdulillah kegiatan pada hari ini Rabu tanggal 24 Agustus 2022 berjalan dengan lancar dan tertib ” ujar Kapolsek Gunung Putri kepada Jurnal Bogor.
Kegiatan tersebut merupakan penertiban berlalu lintas yang menyasar di tiga sekolah yaitu SMA Negeri 1 dan 2 serta SMKN 1 Gunung Putri. “Kami menurunkan sebanyak 3 personil di masing-masing sekolah untuk mengecek kelengkapan kendaraan dimulai dari helm, spion, plat nomor dan knalpot bising,” papar mantan Kapolsek Cibinong tersebut.
Kegiatan ini, kata dia, semata-mata untuk meningkatkan citra sekolah sebagai kawasan pendidikan yang sudah seharusnya menegakkan aturan dan disiplin.
“Melalui kegiatan ini juga diperoleh rata-rata sekitar 70 sampai dengan 80 persen siswa-siswi belum menggunakan helm dalam tahap ini masih berupa sosialisasi yang mana jika siswa atau siswi mengulangi pelanggarannya maka akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah,” pungkas Kompol Bayu biasa disapa.
Kepala Sekolah SMKN 1 Gunung Putri Juniartini S.Pd mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi dari Satlantas Polsek Gunung Putri, mengingat masih adanya siswa yang memang belum melengkapi artribut kendaraannya seperti helm, dan plat nomor, yang nantinya mungkin bisa menyadarkan siswa akan pentingnya penggunaan helm dalam berkendara.
“Saya sangat apresiasi ada kegiatan sosialisasi ini, dan berharap kegiatan ini menjadi kegaitan yang rutin dari Polsek Gunung Putri untuk memeriksa kelengkapan kendaraan yang dibawa siswa ke sekolah, sehingga siswa nanti akan lebih disiplin dan mungkin mencari alternatif lain seperti di antar atau naik kendaraan umum,” papar Juniarti.
Dari pemeriksaan tadi, lanjutnya, ditemukan 18 siswa yang tidak membawa helm dan tidak ada plat nomor di kendaraannya. “Untuk menjalin kerjasama yang lebih baik kedepannya, saya sudah meminta Kapolres Gunung Putri untuk Senin mendatang menjadi pembina upacara sekaligus memberikan pemahaman kepada siswa,” pungkasnya.
Honor RT/RW hingga staf desa di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor belum menerima haknya. Mirisnya, bahkan sampai salah satu staf desa meninggal tak menerima honor dari Kepala Desa Cinangka Abdulrahman.
Salah seorang sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, istri dari ahli waris staf desa juga mengakui almarhum S yang sudah hampir tiga tahun menjadi staf Desa Cinangka, hingga akhir hayatnya selama kurang lebih lima bulan honornya tak diberikan.
“Sudah lima bulan gak dibayar, saya perlu untuk biaya empat puluh harinya nanti, tapi saat saya minta ke desa gak diberikan haknya,” ungkapnya, kemarin.
Ketua Paguyuban RT dan RW Wildan Hidayat mengalami hal serupa, yang mana honor ketua RT juga sudah dua bulan, terhitung bulan Juli – Agustus ini belum dibayarkan.
“Honor kami para RT dan RW juga belum dibayar,” kata Wildan.
Dia sudah meminta pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui WhatsApp kepada ketua BPD Desa Cinangka, untuk memediasi dan meluruskan terkait adanya keterlambatan penerimaan honor RT/RW hingga staf desa.
“Saya sudah koordinasi dengan BPD, untuk memediasi dan mengetahui pokok permasalahan sering adanya keterlambatan honor,” sebutnya.
Karena hal itu terjadi diduga lantaran buruknya kinerja aparat desa yang lamban dalam membuat laporan anggaran. Ketua paguyuban juga berencana jika BPD tidak bisa memediasi kata dia, para RT dan RW Desa Cinangka akan melaporkan ke pihak kecamatan.
“Untuk meminta adanya tindakan dari pihak kecamatan agar, menindak siapa dalang dari keterlambatan honor RT/ RW hingga staf desa ini,” paparnya.
Sementara Sekretaris Desa Cinangka Irfan Lahardi saat ditanyakan Wildan Hidayat menuturkan, terkait belum dicairkannya dana atau honor untuk staf desa, karena honor staf desa berasal dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
“Penyebab belum diberikan, karena honor Pak Sarto (staf desa) itu bersumber dari dana (BHPRD) yang belum cair,” tukasnya.
